Xcloud.id

Blog

  • Tiktoker Luluk Nuril Akhirnya Diperiksa Polres Probolinggo

    Tiktoker Luluk Nuril Akhirnya Diperiksa Polres Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sinar popularitas Tiktoker Luluk Sofiatul Jannah alias Luluk Nuril kini berubah menjadi bayang-bayang kasus hukum. Sang selebgram akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Probolinggo, Selasa (9/9/2025), setelah namanya terseret dalam pusaran dugaan penipuan investasi dan arisan bodong yang menelan kerugian fantastis hingga miliaran rupiah.

    Dengan wajah tegang, Luluk tiba di Mapolres Probolinggo bersama sang suami, Nuril, menaiki mobil Toyota Avanza biru. Kehadirannya sontak menyedot perhatian, lantaran publik sudah lama menanti kejelasan proses hukum atas sederet laporan yang menghantam dirinya.

    Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Putra Fajar Adi Winarsa, membenarkan pemeriksaan terhadap Luluk. “Memang dipanggil dan hadir,” ujarnya singkat, Rabu (10/9/2025).

    Kasus Luluk bukan sekadar laporan biasa. Gelombang aduan dari berbagai kalangan terus bermunculan sejak Mei 2025. Seorang bidan asal Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, menjadi yang pertama membuka kasus ini dengan kerugian mencapai Rp300 juta.

    Tak lama, nama artis nasional Delia Yasmine ikut buka suara. Lewat media sosial, Delia secara terbuka menuding Luluk telah menipu dirinya dan sejumlah artis lain hingga ratusan juta rupiah.

    Deretan laporan kian menggunung. Pada Rabu (9/7/2025), pasangan suami istri asal Desa Wangkal, Kecamatan Gading, mengaku ditipu Luluk dengan kerugian mencapai Rp900 juta. Disusul laporan dari sejumlah warga pada Rabu (16/7/2025), yang menduga Luluk menjalankan modus arisan bodong.

    Kini, dari seorang selebgram yang kerap tampil glamor di dunia maya, Luluk berubah menjadi sosok yang ditunggu-tunggu pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Publik menanti, apakah kasus ini akan segera menyeretnya ke meja hijau, atau justru membuka fakta-fakta mengejutkan lain di balik skandal penipuan yang menggemparkan Probolinggo dan sekitarnya. (ada/but)

  • HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Demokrat genap berusia 24 tahun pada Selasa (9/9/2025). Di Pacitan, berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan ulang tahun partai berlambang bintang mercy tersebut.

    Rangkaian acara dimulai dengan bhakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Alun-alun Pacitan. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan ini.

    “Allhamdulillah, kegiatan Demokrat Pacitan peduli ini mendapat sambutan baik masyarakat, banyak yang ikut berpartisipasi,” ujar Ketua DPC Demokrat Pacitan, Indrata Nur Bayuaji ditulis Rabu (10/9/2025).

    Selain kegiatan sosial, Demokrat Pacitan juga merambah dunia digital. Mereka mengadakan kompetisi E-Sport Mobile Legend sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga elektronik. Partai ini juga membuka ruang gagasan melalui lomba video speak up orasi inspiratif.

    “Semua aspek kehidupan saat ini tak bisa lepas dari dunia digital. Kami berharap dari sini lahir atlet esport sekaligus gagasan kritis, kreatif, dan inspiratif untuk kebaikan ke depan,” imbuh Indrata yang akrab disapa Mas Aji.

    Puncak peringatan HUT ke-24 Demokrat digelar dengan doa bersama di kantor DPC Demokrat Pacitan pada Selasa (9/9) sore. Doa serupa juga dilakukan serentak di 12 kecamatan oleh seluruh pengurus PAC. Acara ditutup dengan santunan anak yatim piatu serta tumpengan sebagai wujud syukur.

    “Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga Demokrat ke depan semakin besar, semakin dicintai masyarakat, dan khusus di Pacitan bisa memperoleh kursi lebih banyak lagi,” tegas Mas Aji.

    Di sela acara, Demokrat Pacitan juga memanjatkan doa khusus bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berulang tahun ke-76. “Semoga Bapak SBY dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta takdir yang baik,” pungkas Mas Aji. (tri/kun)

  • Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII

    Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII

    Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah

    Palangka Raya (ANTARA) – Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin resmi menerima penyerahan pasukan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael yang meliputi sebanyak 11.116 personel.

    “Kurang lebih 11.116 personel seluruhnya. Semuanya ada, dari batalyon infanteri, zeni, kavaleri, itu ada semua,” kata Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangka Raya, Rabu.

    Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XII/Tanjungpura yang pada sore ini sudah dilaksanakannya serah terima, karena selama ini sudah mengayomi serta membimbing seluruh prajurit dan PNS Kodam XXII/Tambun Bungai.

    Pangdam Zainul menegaskan Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah.

    “Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

    Dia berharap, dukungan, loyalitas dan kerja sama yang selama ini sudah terbangun dengan baik, agar terus ditingkatkan sehingga tugas-tugas Kodam XXll/Tambun Bungai dalam menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan penyiapan wilayah pertahanan, serta lainnya dapat terlaksana dengan baik.

    Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik kehadiran Kodam XXII/Tambun Bungai yang ditempatkan di wilayah provinsi setempat.

    “Kami mengapresiasi dan berterima kasih karena ditempatkan di sini. Sebelum-sebelumnya selalu Kalselteng, maka sekarang Kaltengsel,” tutur gubernur.

    Kodam XXII/Tambun Bungai merupakan Komando Daerah Militer baru yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.

    “Kami berterima kasih kepada Pak Presiden untuk itu. Karena Kalimantan Tengah ini luas sekali jika dibanding daerah lain. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan,” jelasnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Kalteng buka ruang aspirasi untuk mahasiswa

    Kapolda Kalteng buka ruang aspirasi untuk mahasiswa

    Palangka Raya (ANTARA) – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan membuka ruang bagi mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pada hari ini saya menerima audiensi dari beberapa mahasiswa. Salah satunya dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya dan Cipayung Plus. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan mereka,” katanya usai menerima audiensi di Palangka Raya, Rabu.

    Kapolda mengungkapkan, salah satu aspirasi yang disampaikan PMKRI Cabang Palangka Raya yakni meminta Polda Kalimantan Tengah mengusut tuntas terkait kasus agraria di Kabupaten Seruyan.

    “Saya berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang peduli terhadap kondisi kamtibmas di Kalimantan Tengah. Tentunya kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ucapnya.

    Sementara itu, Iwan juga mengatakan para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kalimantan Tengah meminta agar pemuda di daerah ini bisa berperan serta sebagai mitra strategis Polri.

    Hal ini mengingat pemuda memiliki andil yang kuat dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan di Kalimantan Tengah.

    “Tentu Polda Kalimantan Tengah siap bersinergi bersama para pemuda di Kalimantan Tengah agar ke depan kamtibmas dapat tetap kondusif,” ujarnya.

    Iwan juga mengungkapkan audiensi ini menjadi bukti Polda Kalimantan Tengah memberikan ruang dan tempat bagi seluruh elemen untuk menyampaikan aspirasi.

    Dia menekankan aspirasi masyarakat menjadi dasar bagi pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami tidak menutup diri terhadap apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Karena kami bekerja untuk memberikan perlindungan dan pengayom masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, perwakilan PMKRI Cabang Palangka Raya Monica Anjeli mengapresiasi langkah Kapolda Kalimantan Tengah yang telah menerima aspirasi pihaknya.

    Hal ini menandakan Polda Kalimantan Tengah memberikan ruang bagi pihaknya yang ingin menyuarakan aspirasi untuk membantu masyarakat.

    “Semoga apa yang menjadi aspirasi kami tadi, bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Polda Kalimantan Tengah dalam menegakkan hukum di daerah ini,” demikian Monica.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Rajib Rijali
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada 70 Penjamin, LBH Al Faruq Ajukan Penangguhan Penahanan Tersangka Penghasutan Demo Ricuh Kediri

    Ada 70 Penjamin, LBH Al Faruq Ajukan Penangguhan Penahanan Tersangka Penghasutan Demo Ricuh Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Faruq Kediri mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Saiful Amin (23), tersangka kasus dugaan penghasutan dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada 30 Agustus 2025. Permohonan resmi disampaikan ke Polres Kediri Kota pada Rabu (10/9/2025).

    Direktur LBH Al Faruq Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, menyampaikan bahwa tim advokasi Saiful Amin datang langsung ke Polres Kediri Kota untuk mengajukan penangguhan.

    “Dasar saya adalah menghormati dan mentaati proses – proses hukum. Tentu langkah awal kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu, syukur-syukur dibebaskan dari segala sangkaan,” ujarnya.

    Menurut Taufiq, ada 70 orang penjamin yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengasuh pondok pesantren, akademisi, dosen, hingga Ketua Cabang IKA PMII Kediri. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa aktivis mahasiswa asal Pontianak tersebut dianggap sebagai pejuang demokrasi.

    “Dengan banyaknya penjamin itu menandakan adanya banyak sahabat, banyak senior itu menganggap Saiful Amin pejuang demokrasi. Dan tentu dalam menyampaikan aspirasinya itu mewakili suara rakyat yang harus menjadi pertimbangan oleh aparat penegak hukum untuk membebaskan dari segala sangkaan termasuk hasut,” tegasnya.

    Taufiq juga menilai penerapan pasal 160 KUHP terhadap kliennya tidak tepat. “Hasutnya dari mana, kalau dikaitkan dengan kerusuhan sangat naif sekali,” katanya.

    Saiful Amin alias Sam Umar (29), aktivis mahasiswa asal Pontianak yang lama menetap di Kediri, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Rabu (3/9/2025). Polisi menjeratnya dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

    Saiful diduga berperan menggerakkan massa melalui ajakan, selebaran provokatif, hingga orasi dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh pada 30 Agustus 2025.

    Kapolres Kediri Kota, AKBP Anggi Ibrahim Saputra, menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. “Silahkan serahkan ke Kasat Reskrim. Sampai saat ini masih berproses terus,” ujarnya. [nm/suf]

  • ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    ESDM Buka Opsi Tambah Impor BBM Pertamina Untuk Pasok SPBU Shell Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi tambah kuota impor BBM baru untuk PT Pertamina (Persero). Hal ini tak lepas dari wacana agar Pertamina bisa memasok BBM kepada SPBU swasta.

    Adapun, Kementerian ESDM sebelumnya mengimbau SPBU swasta khususnya Shell dan BP yang kehabisan stok, membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, opsi tambahan impor untuk Pertamina itu diberikan, jika stok BBM perusahaan pelat merah itu tak mencukupi untuk memenuhi permintaan SPBU swasta.

    Dia juga menuturkan, Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini.

    “Kan gini, ada tambahannya [permintaan] dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kami minta data [kebutuhan BBM SPBU swasta]-nya. Begitu dapat data, kami kasih tahu Pertaminanya. Kata Pertamina, ‘Oh ternyata perlu tambahan nih Pak’, kami harus impor tambahan berarti ini,” jelas Laode di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Laode pun mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu data kebutuhan BBM dari SPBU swasta. Di satu sisi, dia juga menunggu data pasokan BBM Pertamina.

    Setelah data terkumpul, Kementerian ESDM bakal melakukan sinkronisasi. Laode menyebut, hasil sinkronisasi itu bakal dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan berikutnya.

    Kendati demikian, dia menyebut, Shell dan BP masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari kilang Pertamina. Sebab, SPBU swasta meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.

    “Belum karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” kata Laode.

    Dia mengaku telah mengumumkan mekanisme jual-beli BBM tersebut kepada seluruh perusahaan SPBU. Namun, Laode enggan mengungkapkan mekanisme yang dimaksud.

    “Sudah disampaikan juga bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Tadi kan rapatnya semua, ada Pertamina Patra Niaga, ada SPBU swasta,” ucapnya.

    Terpisah, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengaku bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Pasalnya, dia ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda.

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

  • Penerimaan Pajak Turun 5,29% Jadi Rp990 Triliun per Juli 2025

    Penerimaan Pajak Turun 5,29% Jadi Rp990 Triliun per Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Dalam paparannya, Bimo tidak menjelaskan penurunan nominal realisasi penerimaan pajak itu. Dia hanya menyampaikan bahwa secara kontribusi, penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara naik 1,67%; dari 67,63% pada Januari—Juli 2024 menjadi 69,3% pada Januari—Juli 2025.

    “Itu Rp990,01 triliun yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly [sedikit] positif walaupun kondisi cukup sulit,” ujar Bimo.

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

  • Satlantas Polres Magetan Raih Dua Penghargaan dari Polda Jatim

    Satlantas Polres Magetan Raih Dua Penghargaan dari Polda Jatim

    Magetan (beritajatim.com) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Magetan meraih dua penghargaan sekaligus dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan latihan peningkatan kemampuan penyidik kecelakaan lalu lintas yang digelar untuk jajaran Polda Jatim, Selasa (9/9/2025).

    Penghargaan pertama diperoleh atas keberhasilan Satlantas Polres Magetan mengungkap kasus tabrak lari dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara penghargaan kedua diberikan sebagai Juara II dalam kategori penurunan angka kecelakaan lalu lintas periode Triwulan II tahun 2025 untuk Polres tipe C.

    Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Iwan Saktiadi, kepada Kasat Lantas Polres Magetan, AKP Ade Andini.

    Dalam sambutannya, Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras jajaran lalu lintas di lapangan.

    “Penghargaan ini bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja nyata di lapangan. Kami ingin seluruh jajaran Satlantas terus berinovasi dan berkomitmen dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

    Raihan ini menambah daftar prestasi Satlantas Polres Magetan, setelah sebelumnya juga mendapatkan penghargaan dalam ajang Operasi Lilin dan Operasi Ketupat tingkat Polda Jatim. [fiq/suf]

  • Macron Cari Perdana Menteri Baru Prancis Usai Bayrou ‘Digulingkan’

    Macron Cari Perdana Menteri Baru Prancis Usai Bayrou ‘Digulingkan’

    JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mencari perdana menteri kelimanya dalam waktu kurang dari dua tahun setelah partai-partai oposisi bersatu untuk menggulingkan Perdana Menteri Francois Bayrou atas rencana pengetatan anggaran yang tidak populer.

    Masa jabatan Bayrou selama sembilan bulan berakhir pada Senin malam ketika ia kalah dalam mosi tidak percaya parlemen.

    Dilansir Reuters, pada Selasa sore, ia mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron, menurut situs web pemerintah.

    Bayrou dan pemerintahannya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pemerintahan baru dibentuk.

    Siapa pun yang dipilih Macron untuk menggantikannya akan menghadapi tugas yang hampir mustahil, yaitu menyatukan parlemen untuk mengesahkan anggaran tahun depan.

    Prancis berada di bawah tekanan untuk menurunkan defisit yang hampir dua kali lipat batas 3% Uni Eropa, dan tumpukan utang yang setara dengan 114% PDB.

    Nama Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu termasuk di antara nama-nama yang beredar untuk calon perdana menteri berikutnya, dengan Macron juga berpotensi mempertimbangkan seseorang dari sayap kiri-tengah atau seorang teknokrat.

    Tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus dipilih presiden, atau seberapa cepat, meskipun sebuah sumber pemerintah mengatakan Macron, yang telah menjabat sejak 2017, mungkin akan menunjuk perdana menteri barunya pada Selasa malam.

    Jordan Bardella, presiden partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN), adalah pilihan paling populer untuk perdana menteri Prancis berikutnya, menurut jajak pendapat RTL yang dipublikasikan pada Selasa, 9 September.

    Sekitar 43% responden menginginkannya mendapatkan pekerjaan tersebut, sementara pimpinan RN, Marine Le Pen, dan Menteri Dalam Negeri yang konservatif, Bruno Retailleau, masing-masing menerima 36% tanggapan positif.

    RN mendesak Macron untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan legislatif dadakan.

    Jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih akan menyambut baik kedua hasil tersebut, meskipun Macron telah mengesampingkan pengunduran dirinya.

    Keputusannya untuk mengadakan pemilihan dadakan tahun lalu menghasilkan parlemen yang terfragmentasi sehingga menyulitkan pemerintahan dasar.

    Partai Sosialis mengatakan bahwa sekarang giliran mereka untuk mencoba.

    “Kita perlu mengklaim kekuasaan,” kata ketua Partai Sosialis, Olivier Faure, kepada radio France Inter.

  • Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyebut keputusan DPR RI yang membuka besaran gaji dan tunjangan senilai Rp65,5 juta menjadi bagian dari transparansi kepada publik.

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Besaran pendapatan anggota DPR RI yang sebesar Rp65,5 juta itu sudah termasuk dihapuskannya tunjangan perumahan.

    Menurut dia, cara penyampaian informasi gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh DPR RI juga terbilang baik, karena secara langsung melalui konferensi pers.

    Langkah ini dipandangnya juga sebagai bentuk edukasi sekaligus memenuhi hak masyarakat soal pemanfaatan anggaran untuk keperluan operasional di parlemen.

    “Diumumkan secara resmi, maka tidak ada lagi ruang bagi kabar simpang siur. Masyarakat punya gambaran yang lebih jelas tentang hak-hak keuangan wakil rakyatnya,” ucapnya.

    Transparansi semacam ini diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai apakah kinerja mereka memang sepadan dengan yang diterima.

    Meski demikian, Andhyka menyatakan transparansi kepada publik oleh DPR RI tidak hanya menyoal aspek pendapatan bulanan tetapi menyangkut progres kinerja anggota, misalnya dalam satu bulan sudah ada berapa produk perundang-undangan yang telah berhasil dibahas hingga seberapa jauh memperjuangkan aspirasi publik.

    Maka dari itu, DPR RI dimintanya untuk konsisten dalam menyebarluaskan informasi yang dinilai berhak menjadi bahan konsumsi oleh masyarakat.

    Lalu, masyarakat turut diingatkanya agar senantiasa melakukan pengawasan kinerja para legislator di tingkat pusat. Apabila merasa ada kebijakan tidak tepat, maka bisa dikritik tetapi tetap menggunakan cara yang mengedepankan nilai sopan santun.

    “Rakyat berhak menuntut kerja yang lebih nyata, transparan, dan bertanggung jawab,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.