Xcloud.id

Blog

  • BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    BP Kaji Beli Minyak dari Pertamina, Spesifikasi BBM Jadi Pertimbangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura buka suara terkait imbauan membeli minyak dari kilang PT Pertamina (Persero) menyusul kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, termasuk BP.

    Vanda mengatakan, pihaknya bakal melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Pasalnya, pihaknya ingin melihat terlebih dahulu apa saja potensi risiko pembelian minyak dari Kilang Pertamina.

    “Tentunya juga kami harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ujar Vanda ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Dia pun menyoroti terkait spesifikasi minyak dari kilang Pertamina. Sebab, BP juga memiliki standar spesifikasi tersendiri untuk BBM yang dijual ke masyarakat.

    Oleh karena itu, pihaknya segera menyerahkan persyaratan atau standar spesifikasi BBM yang dibutuhkan kepada Kementerian ESDM.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga,” jelas Vanda.

    Asal tahu saja, stok BBM di SPBU BP dan Shell langka sejak 2 pekan terakhir. Adapun, SPBU BP-AKR hanya menjajakan BP Ultimate diesel saja. Stok untuk BP Ultimate (RON 95) dan BP 92 (RON 92) kosong.

    Sementara itu, SPBU Shell kini hanya menjual Shell V-Power Diesel. Artinya, Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) kosong.

    Belakangan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman pun telah memanggil para pelaku usaha SPBU guna membahas sinkronisasi proses impor minyak untuk badan usaha. Pihaknya dan para pelaku usaha membahas kebutuhan kuota impor.

    Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya juga mengusulkan pelaku usaha SPBU swasta membeli minyak dari kilang Pertamina. Laode memastikan spesifikasi minyak di kilang Pertamina tak bermasalah atau bisa dibeli oleh SPBU swasta.

    Dia memerinci spesifikasi untuk RON 90 itu sudah diatur dengan Keputusan Dirjen Migas 0486K/10/DJM.S 2017. Lalu, RON 91 diatur dengan keputusan DJM nomor 110.K/MG.01/DJM 2022.

    Kemudian, RON 95 diatur dengan Keputusan DJM Nomor 110.K/MG.01/DJM 2022, RON 95 dengan Keputusan DJM Nomor 252.K/HK.02/DJM 2023, dan RON 98 dengan Keputusan DJM 0177K/10/DJM 2018.

    “Ini saya sudah baca kan spesifikasinya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan, Ditjen Migas segera mengirimkan surat kepada para pelaku usaha SPBU swasta terkait tawaran membeli minyak dari kilang Pertamina itu. Namun, Laode menyebut, keputusan untuk membeli atau tidak berada di tangan pengusaha swasta tersebut.

    “Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi. Karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” ujarnya.

  • ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

    Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

    “Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

    Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

    Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

    “Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.

    Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.

    Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.

    “Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.

    Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.

    Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.

    “Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.

    Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

    Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

    Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

    Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan APBD 2026 per komisi karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menyusul adanya isu potensi penurunan dari kebijakan efisiensi.

    “Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.

    Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.

    Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

    Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.

    Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.

    “Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.

    Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.

    Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.

    “Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Iran dan IAEA Sepakat Lanjutkan Inspeksi Situs Nuklir

    Jakarta –

    Iran dan badan pengawas atom PBB pada hari Selasa (10/9) mengumumkan tercapainya kemajuan dalam negosiasi untuk melanjutkan inspeksi situs nuklir.

    Terobosan ini dicapai di ibu kota Mesir, Kairo, di mana kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel-Atti.

    Dalam sebuah unggahan di X, Grossi menulis bahwa kesepakatan kerangka kerja telah dicapai “mengenai modalitas praktis untuk melanjutkan kegiatan inspeksi di Iran.”

    Dia menyebutnya “sebuah langkah ke arah yang benar yang membuka pintu bagi diplomasi dan stabilitas.” Rincian lebih lanjut tidak diungkapkan.

    Di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa pemerintah telah mencapai kesepahaman dengan IAEA mengenai “modalitas untuk menghadapi situasi baru.”

    Teheran menangguhkan kerja sama dengan inspektur IAEA setelah fasilitas nuklir utamanya diserang oleh pesawat Israel dan AS pada bulan Juni (6/6).

    Iran tuntut netralitas IAEA

    Selama berminggu-minggu, badan PBB tersebut telah bernegosiasi dengan para pejabat Iran untuk melanjutkan inspeksi, dengan fokus khusus pada lebih dari 400 kilogram uranium yang menurut IAEA telah diperkaya hingga mendekati tingkat pembuatan senjata.

    Sejauh ini, Iran belum memberitahu IAEA di mana material nuklirnya disimpan atau dalam kondisi apa material tersebut setelah serangan Israel da AS.

    Pada konferensi pers setelah pembicaraan selesai, menteri luar negeri Iran menuntut “ketidakberpihakan, kemandirian, dan profesionalisme” dari IAEA.

    Dia menekankan bahwa jika terjadi “tindakan permusuhan terhadap Iran” – termasuk penerapan kembali sanksi – Iran akan menganggap perjanjian itu diakhiri.

    Jerman, Prancis, dan Inggris telah mengancam akan menerapkan kembali sanksi PBB kecuali Iran berkomitmen untuk negosiasi serius tentang program nuklirnya.

    Perang 12 Hari Iran-Israel/AS

    Israel melancarkan perang 12 hari melawan Iran pada bulan Juni (6/6), mengebom fasilitas-fasilitas penting dalam program nuklir bersama Amerika Serikat, termasuk situs bawah tanah Fordow.

    Pemerintah Israel membenarkan serangan itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan ancaman dari program nuklir dan misil Iran. Namun, banyak pakar hukum menganggap serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Inti dari sengketa nuklir adalah kekhawatiran negara-negara Barat bahwa kediktaturan di Iran sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir demi kelangsungan politik, yang dibantah oleh Teheran. Di bawah perjanjian nuklir internasional tahun 2015, Iran pernah berkomitmen untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.

    Namun, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut selama masa jabatan pertamanya, dan perjanjian tersebut belum secara efektif diterapkan selama bertahun-tahun.

    Mesir: ‘Kepercayaan bersama’ harus dipulihkan

    Kesepakatan antara Iran dan IAEA disambut sekutunya di Tiongkok. Dalam keterangan persnya, Kementerian Luar Negeri Cina menyambut baik perkembangan teranyar sebagai “langkah positif untuk meredakan isu nuklir Iran.”

    Menteri Luar Negeri Mesir Abdel-Atti mengatakan, pembicaraan di Kairo telah menghasilkan “kerangka kerja baru untuk memulihkan kerja sama antara Iran dan IAEA.”

    “Kedua belah pihak mengungkapkan kemauan yang jelas untuk berdialog dan mencapai pemahaman praktis yang akan memungkinkan pemulihan kepercayaan bersama,” tambahnya.

    Namun, dia memperingatkan, “tantangannya belum berakhir dan jalannya masih panjang. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini adalah awal dari sebuah jalan yang membutuhkan komitmen dari semua orang.”

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi

    (ita/ita)

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi KEK Capai Rp294,4 Triliun, Serap 187.376 Tenaga Kerja

    Investasi KEK Capai Rp294,4 Triliun, Serap 187.376 Tenaga Kerja

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi investasi kinerja 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai sebesar Rp294,4 triliun. Di mana penyerapan tenaga kerja pada proyek ini mencapai 187.376 orang.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, KEK merupakan salah satu pilar utama ekonomi ke depan.

    “Kita lihat untuk realisasi investasi itu sekitar Rp294 triliun di 25 KEK. Memang sebagian besar kalau kita bicara mengenai nilai investasi, yang paling besar adalah di KEK yang sifatnya industri manufaktur, industri pengelolaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 9 September.

    “Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja juga sampai dengan kumulatif di semester I kemarin sudah mampu menyerap tenaga kerja yang sebanyak 187.000 orang. Khususnya di industri-industri manufaktur besar,” sambungnya.

    Pria yang akrab disapa Susi ini bilang saat ini terdapat 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, di mana sebanyak 7 KEK ada di Pulau Jawa dan 18 lainnya tersebar di luar Jawa.

    Dari 25 KEK yang sudah beroperasi saat ini, 13 KEK di antaranya bergerak di sektor industri dan 12 KEK lainnya di sektor jasa.

    “Ini bagus karena KEK yang terus dikembangkan ini tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja, tetapi menyebar,” ucapnya.

    Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi investasi di kawasan KEK sepanjang semester I-2025 mencapai Rp40,48 triliun.

    Angka tersebut setara dengan 48,2 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp84,1 triliun.

    Sepanjang semester I-2025, 25 KEK yang telah beroperasi ini menyerap 28.094 orang dengan melibatkan 65 pelaku usaha. Angka tersebut setara 56,4 persen dari target penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 49.779 orang.

  • Kapolresta Sidoarjo Terima Penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Kapolresta Sidoarjo Terima Penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing menerima penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Karena telah memprakarsai penanaman jagung di Kabupaten Sidoarjo, di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

    Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto kepada Kombes Pol. Christian Tobing di Mako Polresta Sidoarjo Rabu (10/9/2025).

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan sinergitas yang telah dilakukan Polresta Sidoarjo dengan pihaknya. Terutama dalam mendukung suksesnya program Asta Cita Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan nasional.

    “Harapan kami kedepan sinergi dengan Polri terus terjalin solid. Baik dalam mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden maupun kerjasama di sektor lainnya antar kedua institusi ini,” ucap Agus Winarto.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu ini semakin memacu semangat jajarannya, dalam menjalankan program Asta Cita Presiden serta guna mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

    “Upaya masif mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat kami jalankan sendiri, hal ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu berkat semua pihak maupun stake holder terkait. Seperti yang telah kami lakukan bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya,” terangnya. (isa/ted)

  • Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, terpilih sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.

    Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh beberapa menteri di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

    Keputusan ini menandakan langkah maju Jombang dalam mendigitalisasi layanan publik, dengan fokus utama pada penyederhanaan proses perizinan bagi tenaga medis.

    Bupati H. Warsubi mengungkapkan dukungannya terhadap inovasi ini, menyatakan bahwa digitalisasi perizinan sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik.

    “Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit,” ujarnya.

    Menurut Bupati, sistem digital ini dapat menghindari duplikasi data, mempercepat proses, serta mempermudah pelacakan perizinan yang lebih transparan.

    Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari, yang juga mengungkapkan kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.

    “Jombang optimis bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” tutur dr. Hexawan.

    Dalam versi terbaru MPPDN, terdapat pembaruan teknologi serta perluasan akses melalui website dan aplikasi mobile, yang memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan seperti Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dengan lebih mudah.

    MPPDN juga mencakup layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik, yang membuatnya lebih efisien dalam pelayanan publik.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. “MPP Digital saat ini tidak hanya mencakup perizinan tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lainnya. Ini akan sangat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” kata Rini.

    Dengan adanya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kehadiran sistem ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih modern berbasis digital, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi bukti pengakuan terhadap komitmen Jombang dalam berinovasi dalam pelayanan publik.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

    “MPP Digital ini memberikan efisiensi, keamanan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. [suf]

  • Samsung Pamer Keandalan Galaxy Watch 8 di World Sleep Congress 2025

    Samsung Pamer Keandalan Galaxy Watch 8 di World Sleep Congress 2025

    Jakarta –

    Samsung melalui smartwatch terbaru mereka yakni Galaxy Watch 8 dan Galaxy Watch 8 Classic menawarkan pengalaman kesehatan yang lebih personal. Salah satu fitur yang ditonjolkan dari jam pintar ini adalah bagaimana memperbaiki kualitas tidur.

    Fitur kesehatan dari Galaxy Watch 8 Series ini dipamerkan Samsung di World Sleep Congress 2025 yang berlangsung 5-10 September di Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapura.

    VP Mobile eXperience Business Samsung Electronics Southeast Asia and Oceania (SEAO), Carl Nordenberg mengatakan Galaxy Watch 8 menghadirkan standar baru pengalaman kesehatan yang lebih personal dan terintegrasi secara mulus dengan platform Samsung Health.

    “(Galaxy Watch8 Series) dibekali BioActive Sensor generasi terbaru, perangkat ini memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih dalam dan akurat, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan pribadi pengguna,” kata Carl di sela-sela acara, Rabu (10/9/2025).

    Galaxy Watch 8 Series dan Kualitas Tidur

    Carl menegaskan bahwa di era modern seperti saat ini, banyak manusia yang kesulitan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Padahal, tidur merupakan kebutuhan dasar yang berdampak pada kesehatan tubuh dan produktivitas sehari-hari.

    Galaxy Watch8 (Foto: Devandra Abi Prasetyo/detikcom)

    “Kita semua tahu pentingnya kualitas tidur yang baik dan di Samsung kami terus meningkatkan fitur terkait tidur,” kata Carl.

    “Galaxy Watch8 Series kini menawarkan fitur-fitur terbaru yang menarik, seperti Bedtime Guidance dan Vascular Load, untuk membantu pengguna memahami serta meningkatkan kualitas tidurnya,” lanjutnya.

    Bedtime Guidance adalah fitur canggih yang dapat menganalisis pola tidur terbaru pengguna serta jam biologis alami tubuh, untuk merekomendasikan waktu tidur terbaik agar seseorang merasa lebih segar dan siap menjalani hari.

    Sementara itu, Vascular Load adalah tingkat tekanan pada sistem vaskular selama tidur. Idealnya, tekanan ini akan menurun secara alami saat tidur, namun fluktuasi berlebih justru dapat berdampak negatif pada kesehatan kardiovaskular. Dengan ini, pengguna dapat mengambil langkah untuk mengadopsi gaya hidup dan kebiasaan yang lebih sehat.

    Dilengkapi Fitur Kesehatan Lain

    Galaxy Watch8 Series tidak hanya hadir dengan fokus pada kualitas tidur pengguna. Carl menambahkan jam pintar ini juga dilengkapi berbagai fitur menarik yang dapat memotivasi pengguna menjalani hidup yang lebih sehat seperti antioxidant index.

    “Pertama kalinya diperkenalkan pada sebuah smartwatch, yang memungkinkan pengguna mengukur kadar karotenoid hanya dalam waktu lima detik,” kata Carl.

    Karotenoid merupakan antioksidan yang mencerminkan asupan buah dan sayur. Kekurangan dalam mengonsumsi nutrisi ini dapat dikaitkan dengan risiko kesehatan serius.

    Galaxy Watch 8 (Foto: Devandra Abi Prasetyo/detikcom)

    “Didukung oleh BioActive Sensor berbasis cahaya terbaru dari Samsung, fitur pada Watch8 ini memberikan wawasan yang membantu pengguna membuat pilihan gaya hidup yang lebih bijak, seperti memilih makanan yang lebih sehat,” tutur Carl.

    Selain menjaga pola tidur dan asupan makanan, fitur terbaru yang dikenalkan di Galaxy Watch8 Series adalah bagaimana mendorong pengguna untuk ‘mengusir’ sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan, seperti dengan berlari.

    “Samsung menghadirkan Running Coach untuk mendukung pelari dengan berbagai level kebugaran. Baik membantu pelari berpengalaman mempersiapkan diri untuk maraton atau acara besar lainnya, maupun mendukung pemula dalam mencapai target baru,” kata Carl.

    “Fitur ini memberikan motivasi sekaligus program latihan yang dipersonalisasi, bahkan menyajikan panduan langsung saat berolahraga,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pesona Galaxy Z Fold7, yang Lebih Tipis dan Gahar “
    [Gambas:Video 20detik]
    (fyk/fay)