Xcloud.id

Blog

  • KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah Nasional 10 September 2025

    KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah Nasional 10 September 2025

    KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ustaz Khalid Basalamah yang diperiksa KPK sebagai saksi fakta disebut pergi berhaji tahun 2024 menggunakan kuota khusus bermasalah yang kini diusut KPK.
    “Kami memeriksa yang bersangkutan itu sebagai saksi fakta. Sebagai saksi fakta, di mana yang bersangkutan itu juga berangkat pada tahun 2024. Jadi yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Asep menjelaskan, pria bernama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah menjadi pembimbing dari rombongan haji tersebut yang berangkat menggunakan kuota haji khusus yang bermasalah dalam perkara ini.
    “Ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi, yang asalnya 20.000 itu digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustaz KB ini dengan rombongan jemaah yang lainnya. Nah, inilah tentunya yang menjadi dorongan bagi kami untuk terus menggali,” ujarnya.
    Sebelumnya, Direktur Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) itu telah rampung diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Khalid yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji dimintai keterangan hampir 8 jam, dari 11.04 WIB sampai dengan 18.48 WIB.
    Khalid mengaku sebagai korban dari travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas’ud.
    “Saya kan sebagai Jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas’ud. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud,” kata Khalid.
    Dia menjelaskan, awalnya ia akan berangkat ibadah haji dengan kategori haji furoda.

    Namun, saat akan berangkat haji furoda, Ibnu Mas’ud menawarkan ia berpindah agar berangkat haji menggunakan travelnya yang disebutkan resmi dari Kementerian Agama.
    “Kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuma waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap. Jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas’ud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini (kuota khusus). Dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Kuota resmi,” ujarnya.
    Khalid mengatakan, atas penawaran tersebut, ia dan 122 jemaah Uhud Tour menjadi calon jemaah haji yang berangkat menggunakan jasa travel Muhibbah Mulia Wisata.
    “Karena dibahasakan resmi dari Kemenag kami terima gitu, dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah,” tuturnya.
    Khalid menambahkan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah Mulia Wisata ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 918 Truk Ditilang di Gresik, Polisi Ungkap Alasan Sopir Nekat Langgar Jam Operasional

    918 Truk Ditilang di Gresik, Polisi Ungkap Alasan Sopir Nekat Langgar Jam Operasional

    Gresik (beritajatim.com) – Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, ratusan truk yang melanggar aturan jam operasional di jalan raya Gresik ditindak tegas. Data Satlantas Polres Gresik mencatat sebanyak 918 truk berbagai jenis ditilang karena nekat melintas di luar ketentuan.

    Penindakan ini dilakukan setelah adanya deklarasi bersama Forkopimda Gresik dengan pelaku usaha, menyusul masih banyaknya truk beroperasi di luar jam yang diatur, terutama pada pagi dan sore hari.

    Kasatlantas Polres Gresik AKP Rizki Julianda Putera Buna menegaskan pihaknya akan terus menggalakkan patroli gabungan, baik untuk penindakan maupun himbauan kepada para sopir.

    “Laporan yang masuk ke kami, sebagian besar pengemudi truk beralasan efisiensi, mengikuti aplikasi maps, hingga lokasi gudang yang berada di dalam kota,” tuturnya, Rabu (10/9/2025).

    Ia juga menilai minimnya rambu lalu lintas turut menjadi penyebab pelanggaran, terutama di titik-titik jalur yang kerap dilalui truk. “Kami sudah menyusulkan penambahan rambu lalu lintas kepada Dishub. Termasuk juga rencana pembukaan kembali Jalan Harun Thohir sebagai akses alternatif,” ungkapnya.

    Dari 918 truk yang ditilang, mayoritas melanggar jam operasional. Padahal, banyak di antaranya sudah berulang kali melakukan pelanggaran. “Sesuai regulasi, pembatasan operasional berlaku sejak pukul 05.00 sampai pukul 08.00, serta pada sore hari sejak pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Namun, dalih mengejar setoran menjadi alasan para pengemudi tetap nekat beroperasi,” tambah Rizki.

    Ia menyebut pihaknya akan bersurat ke manajemen perusahaan agar mengatur jadwal operasional kendaraan sehingga sopir tidak lagi terpaksa melanggar aturan. Pelanggaran paling banyak terjadi di kawasan exit tol Cerme, Manyar, Driyorejo, Wringinanom, Duduksampeyan, serta jalur kawasan tertib lalu lintas di wilayah perkotaan.

    Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan kepatuhan jam operasional truk adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat. “Larangan ini dibuat hasil kajian untuk mengurangi kemacetan, menjaga keselamatan bersama,” tegasnya. [dny/ian]

  • Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Hingga Juli, DJBC tindak 15.757 kasus barang ilegal senilai Rp3,9 T

    Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara..,

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan telah melakukan penindakan terhadap 15.757 kasus penyelundupan ilegal hingga Juli 2025, dengan taksiran nilai barang mencapai Rp3,9 triliun.

    Mayoritas barang ilegal yang ditindak merupakan produk hasil tembakau.

    Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa kinerja pengawasan bakal terus diperkuat untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

    “Bea cukai melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai upaya untuk menutup kebocoran dengan memberikan perlindungan masyarakat serta optimalisasi penerimaan negara, DJBC terus memperkuat kinerja pengawasan melalui sinergi antar instansi, baik itu TNI, Polri, BNN, BPOM, serta berbagai instansi lainnya,” ujarnya.

    Meski jumlah penindakan masih tinggi, DJBC mencatat ada tren penurunan pada periode Mei-Juli 2025.

    Penindakan turun dari 2.784 kasus pada Mei menjadi 2.157 kasus pada Juli.

    Djaka menilai tren tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan yang mulai menekan angka pelanggaran di lapangan.

    “Terjadinya penurunan jumlah penindakan semester I 2025 mengindikasikan bahwa efektivitas kinerja bea cukai yang berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara khususnya dari sektor cukai,” tuturnya.

    Selain itu, Djaka memaparkan DJBC telah melakukan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) sebanyak 1.156 kali dengan total tangkapan mencapai 10,21 ton

    Ia mencontohkan, beberapa penindakan yang telah dilakukan antara lain, penindakan dua ton sabu hasil kolaborasi antara DJBC, BNN, TNI, AL, dan Polri. Kemudian penindakan 49,9 ton pasir timah yang akan diekspor ke Malaysia secara legal, ulangi secara ilegal.

    Adapun hingga Juli 2025, penerimaan cukai tercatat tumbuh 9,26 persen atau setara Rp10,75 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Selain fokus pada pengawasan, Djaka menegaskan DJBC tetap menjalankan peran sebagai fasilitator perdagangan dan asisten industri.

    Upaya yang ditempuh di antaranya modernisasi sistem melalui National Logistics Ecosystem (NLE) dan Customs-Industry Service Account (CISA) 4.0 yang telah diimplementasikan di 53 pelabuhan dan tujuh bandara utama.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Gerindra DPR Nonaktifkan Keponakan Prabowo Subianto dari DPR

    Fraksi Gerindra DPR Nonaktifkan Keponakan Prabowo Subianto dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Gerindra langsung menonaktifkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan Fraksi Partai Gerindra bakal menghormati keputusan yang diambil oleh Rahayu Saraswati itu. Maka dari itu, sembari menunggu proses pengunduran diri Rahayu Saraswati tersebut, Fraksi Partai Gerindra bakal menonaktifkan keponakan Prabowo Subianto tersebut

    “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” tuturnya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Rahayu Saraswati itu akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

    “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra juga tetap akan konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang undangan,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengunduran dirinya dari DPR. 

    Namun wanita yang akrab disapa Sara itu mengaku masih memiliki satu tugas akhir di parlemen terkait pembahasan rancangan undang-undang sebelum benar-benar berhenti bertugas.

    Sara sendiri terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. 

    Pada Pemilu 2024 lalu, Sara berhasil mengantongi suara signifikan yang mengantarkannya kembali ke Senayan lewat Partai Gerindra.

  • Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR

    Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR

    GELORA.CO -Fraksi Gerindra DPR merespons keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029. 

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan tersebut. Selanjutnya, Fraksi Gerindra akan segera menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo tersebut. 

    “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangan resminya, Rabu 10 September 2025. 

    Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Saraswati tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

    “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

    Saraswati menyampaikan pengunduran dirinya dari DPR beberapa saat lalu. Ia menyebut masih memiliki satu tugas akhir di parlemen terkait pembahasan rancangan undang-undang sebelum benar-benar berhenti bertugas.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI dan Fraksi Partai Gerindra,” ucapnya. 

    “Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” imbuh Saraswati.

    Saraswati sendiri terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

  • 6 Mundur dari Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Minta Maaf Nasional

    6 Mundur dari Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Minta Maaf Nasional

    Mundur dari Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta maaf usai mundur dari Anggota DPR RI. 
    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” kata Rahayu dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resminya, @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).
    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” imbuh dia.
    Menurut Rahayu, pernyataan yang dimaksud disampaikan dalam sebuah podcast yang tayang pada 28 Februari 2025.
    Dalam video berdurasi 42 menit itu, pernyataannya dipotong dan viral dua minggu sebelum peringatan HUT ke-80 RI.
    “Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silakan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25 sampai menit ke-27,” kata dia.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” lanjutnya.
    Namun, ia menegaskan tak bermaksud membuat pernyataan yang menyakiti hati masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud untuk meremehkan usaha dan upaya masyarakat yang saat ini menghadapi kesulitan dan tantangan.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata dia.
    “Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing,” ujarnya.
    Meski telah menyatakan mundur, ia berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Keparwisataan yang merupakan produk legislasi di Komisi VII DPR RI.
    “Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ARTPOP, Album yang Dilupakan Lady Gaga

    ARTPOP, Album yang Dilupakan Lady Gaga

    JAKARTA – Lady Gaga mengejutkan penggemarnya. Bukan tentang pengumuman film anyar atau kejelasan soal album baru, melainkan sebuah kicauan Twitter yang ia tulis pada 12 November lalu. Penyanyi yang memiliki nama asli Stefani Germanotta ini menulis, “Saya tidak ingat ARTPOP.” Kicauan singkat yang disambut beragam reaksi dari para penggemarnya yang disebut ‘Little Monsters’.

    i don’t remember ARTPOP

    — Lady Gaga (@ladygaga) November 11, 2019

    ARTPOP adalah album ketiga Lady Gaga yang dirilis pada 2013. Meskipun Gaga sempat menyebut album ini sebagai perjalanan musikal yang puitis di mana sebuah karya seni berpadu dengan teknologi, nyatanya respons publik terhadap album ini bercampur. Salah satunya Helen Brown dari The Daily Telegraph menganggap ARTPOP hanyalah percobaan Gaga atas kedua album terdahulu yang sukses, yaitu The Fame dan The Fame Monster.

    Beberapa bulan belakangan, album ARTPOP kembali mencuat kala Gaga memutuskan untuk menghapus lagu Do What U Want yang dibawakan bareng R. Kelly dari layanan musik digital. Keputusan ini dilatarbelakangi penayangan sebuah dokumenter berjudul Surviving R. Kelly yang menampilkan enam seri kasus pelecehan seksual dan tuduhan pelanggaran yang dilakukan R. Kelly. 

    Lagu ini tidak lagi menjadi bagian dari daftar lagu di album ARTPOP dan tidak tersedia di iTunes Store, meskipun sisa lagu lainnya masih bisa dibeli secara terpisah. Lagu Do What U Want juga tidak lagi tersedia pada layanan streaming Apple Music AS dan tidak dapat diputar melalui saluran YouTube resmi Lady Gaga. 

    Tapi, para penggemar masih dapat melakukan streaming dan membeli versi alternatif lagu Do What U Want yang menampilkan Christina Aguilera sebagai rekan duet. Lagu versi kolaborasi dengan Christina Aguilera ini dirilis Desember 2013 sebagai single yang berdiri sendiri dan tidak terdapat dalam album ARTPOP.

    Tidak berhenti di situ, kolaborator Gaga lainnya dalam album ARTPOP, rapper T.I baru-baru membuat heboh ketika ia mengatakan di acara podcast Ladies Like Us bahwa ia selalu menemani putrinya yang berumurnya 18 tahun untuk mengecek selaput daranya kepada ginekologis setiap tahun. Hal ini dilakukan rapper yang bekerja sama dalam lagu Jewels n’ Drugs untuk memastikan anaknya masih perawan.

    Padahal, tindakan ini dikecam oleh World Health Organization (WHO) dan PBB sebagai hal yang tidak diperlukan secara medis, menyakitkan, memalukan, dan membuat trauma.

    Wajar saja jika Gaga ingin melupakan ARTPOP mengingat banyak hal yang kurang menyenangkan dalam album tersebut. Kasus dua musisi di atas mungkin hanya sebagian dari pengalaman tidak enak yang ia rasakan. Mungkin karena itu pula lah Gaga kemudian merilis album Joanne, album yang secara arah musikal jauh berbeda dari ARTPOP.

    Lady Gaga mengonfirmasi, saat ini sedang mengerjakan album keenamnya sembari melakukan show Enigma.

  • BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, Proyek Hidrogen Hijau (Green Hydrogen) Pilot Plant Ulubelu di Lampung merupakan tonggak penting dalam mendorong hilirisasi energi baru terbarukan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan, proyek tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau karbon bersih pada tahun 2060, yang juga sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, khususnya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui energi dan ekonomi hijau.

    “Serta Astacita ke-5 untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Wamen Todotua.

    Disampaikan dia, pemanfaatan hidrogen hijau akan memperkuat ekonomi berkelanjutan, mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri.

    Dengan target produksi hingga 100 kilogram hidrogen per hari pada November 2026, hasil produksi tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Pertamina Group sebagai pemilik proyek, tetapi juga mitra eksternal seperti Toyota untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

    ”Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada mineral, tetapi juga akan ditopang oleh energi hijau sebagai katalisator utama agar industrialisasi berjalan lebih efisien dan kompetitif,” kata dia.

    Wamen Todotua menyatakan, komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus mendorong investasi di sektor energi hijau dan hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem energi hijau.

    Proyek Green Hydrogen Ulubelu diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan dalam transisi energi global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Sulut tanam 200 bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Imigrasi Sulut tanam 200 bibit kelapa dukung ketahanan pangan

    Pohon ini bukan hanya menghasilkan buah yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan pangan

    Manado (ANTARA) – Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara (Sulut) menanam sebanyak 200 bibit kelapa untuk memperkuat program ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Penanaman pohon kelapa bukan hanya sekadar aksi penghijauan, melainkan juga investasi jangka panjang dalam menjaga ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani di Manado, Rabu.

    Penanaman pohon kelapa tersebut juga memperkuat citra institusi imigrasi dan pemasyarakatan sebagai bagian dari solusi terhadap isu pangan nasional.

    “Penanaman kelapa adalah wujud kontribusi kita untuk masa depan. Pohon ini bukan hanya menghasilkan buah yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan pangan,” tegasnya.

    Program penanaman pohon kelapa ini menurut Ramdhani menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus sejalan dengan visi pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

    “Melalui pelaksanaan serentak di seluruh Indonesia, kegiatan ini mencerminkan sinergi lintas sektor serta komitmen nyata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan implementasi nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan nasional.

    “Dengan semangat sinergi dan kebersamaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara siap terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan,” katanya.

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara ikut melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon kelapa sebanyak 200 bibit pohon yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara di lahan sarana asimilasi dan edukasi (SAE) milik Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut.

    Seluruh jajaran pegawai turut berpartisipasi dengan penuh semangat kebersamaan, menegaskan sinergi kuat antar unit kerja dalam mendukung program strategis nasional.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Eks Kaprodi PPDS Anestesi Undip Dituntut 3 Tahun Penjara

    Video: Eks Kaprodi PPDS Anestesi Undip Dituntut 3 Tahun Penjara

    Video: Eks Kaprodi PPDS Anestesi Undip Dituntut 3 Tahun Penjara