Xcloud.id

Blog

  • Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    GELORA.CO – Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI, Rabu (10/9/2025) melalui pernyataannya di akun media sosial Instagram pribadinya @rahayusaraswati.

    Dalam unggahan video tersebut, ia menyadari kata-katanya di sebuah podcast yang diunggah 6 bulan lalu, telah menyakiti banyak pihak terutama bagi orang yang berjuang untuk menghidupi keluarganya.

    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” kata Sara, sapaan akrabnya.

    Ia menambahkan, meski mengundurkan diri, Rahayu berharap masih ada kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhirnya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

    “Yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” sambungnya.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi wakil rakyat di periode ini.  “Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” tutunya.

    Ia memastikan, sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, akan dialokasikan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapilnya sampai dana tersebut habis.

    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” tegasnya.

    Rahayu kembali mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari para pihak yang telah menaruh harapan kepadanya selama ini.

    “Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah, dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di Dapil. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end,” pungkasnya.

    Sebelumnya dalam sebuah siniar keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari “mental kolonial”.

    Ia berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha. Sontak, pernyataan tersebut memicu amarah dan perdebatan sengit di kalangan warganet yang merasa disudutkan.

    Saraswati mendorong anak muda untuk memanfaatkan kreativitas mereka dan menjadi seorang wirausahawan yang justru bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

    “Menurut saya, anak-anak muda, ayo, kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha! Jadilah entrepreneur! Daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikinlah kerjaan buat teman-teman lo!” ujar Saraswati dalam podcast tersebut.

    Namun, puncaknya adalah ketika politisi berusia 39 tahun itu mengaitkan harapan rakyat akan lapangan kerja dari pemerintah dengan mentalitas zaman penjajahan.

    “Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ,” tegasnya.

    Dekat dengan Urusan Kepemudaan

    Entah kebetulan apa bukan, mundurnya Sara dari DPR berbarengan dengan kekosongan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) usai terjadi perombakan kabinet. Setidaknya, Sara pernah disebut-sebut menjadi calon menteri saat Prabowo belum dilantik jadi presiden.

    Beredar bocoran kursi menteri di media sosial X, yang menyebut Sara akan menjadi Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak didampingi Grace Natalie sebagai Menteri Muda. Meski pun pada akhirnya bocoran ini tak terwujud.

    Indikasi lainnya, klarifikasi dan permintaan maaf Sara pada hari ini, menyinggung soal dirinya akan terus berjuang di bidang pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, meski tak lagi menjadi legislator.

    Apalagi Sara, juga dekat dengan kalangan anak muda. Saat ini dia menjadi Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (Tidar) organsasi sayap Partai Gerindra, yang mengakomodasi para pemuda. Sara juga pernah digadang-gadang untuk menjadi Ketum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Apa ini pertanda dia akan dilantik jadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo?

  • Pangeran Harry Tiba di London untuk Bertemu Raja Charles III

    Pangeran Harry Tiba di London untuk Bertemu Raja Charles III

    Jakarta –

    Putra Raja Charles III, Pangeran Harry, dilaporkan tiba di London, Inggris. Pangeran Harry dilaporkan akan bertemu sang ayah, Raja Charles III.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025), media Inggris mengatakan Pangeran Harry tiba di kediaman ayahnya, Raja Charles III, di Clarence House di London. Dilaporkan ini merupakan pertemuan pertama mereka sejak Februari 2024.

    Seperti diketahui, Pangeran Harry ke London setelah ayahnya didiagnosis mengidap kanker pada Februari 2024 lalu. Pangeran Harry selama ini tinggal di California, Amerika Serikat, bersama istrinya, Meghan Markle, dan anak-anak mereka.

    Dilansir AFP, Selasa (6/2/2024), Pangeran Harry telah berselisih dengan keluarganya sejak berhenti dari kehidupan kerajaan dan melontarkan rentetan kritik. Surat kabar The Telegraph dan The Sun melaporkan saat itu Harry tiba di Bandara Heathrow setelah penerbangan semalam dari Los Angeles.

    Mobilnya dikabarkan terlihat dikendarai dari bandara ditemani dua mobil polisi, kurang dari 24 jam sejak Istana Buckingham mempublikasikan diagnosis kanker Raja Charles.

    (whn/whn)

  • Bagian Keuangan Jawa Pos Berikan Kesaksian Terkait Kepemilikan Tabloid Nyata

    Bagian Keuangan Jawa Pos Berikan Kesaksian Terkait Kepemilikan Tabloid Nyata

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perbuatan melawan hukum yang diajukan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos dan juga Dahlan Iskan kembali mendatangkan saksi. Seperti sidang minggu lalu, majelis hakim yang diketuai Soterisno masih memberikan kesempatan pada PT Jawa Pos untuk mendatangkan saksi.

    Kali ini tim kuasa hukum Jawa Pos yakni Eleazer Leslie Sayogo mendatangkan
    Suhardjo Basuki, mantan Wakil Direktur bagian Keuangan PT Jawa Pos.

    Saksi yang masuk menjadi bagian dari PT Jawa Pos sejak tahun 1984 ini menerangkan banyak hal termasuk peran Dahlan Iskan dalam membesarkan Jawa Pos.

    Menurut saksi, Dahlan Iskan saat masih dibawah naungan PT Jawa Pos memegang kendali dalam semua lini. Termasuk menginstruksikan bahwa pemilik saham di Dharma Nyata Press adalah Dahlan Iskan.

    Saat ditanya dari mana saksi mengetahui hal itu? Menurut saksi karena saat itu Dahlan sebagai pimpinan dan berkuasa sehingga memiliki kewenangan untuk menentukan saham.

    Sebagai pegawai bagian keuangan di PT Jawa Pos, saksi ditanya oleh tim kuasa hukum Nany Widjaja terkait bukti pembayaran sebesar Rp 648 juta yang dilakukan Jawa Pos kepada Ned Sakdani dan Anjar Any. Apakah dalam bukti pembayaran tersebut dituangkan bahwa
    PT Jawa pos sebagai pembeli? Menurut saksi, yang dia ketahui PT Jawa Pos yang mengeluarkan uang.

    ” Yang saya ketahui, PT Jawa Pos sebagai yang mengeluarkan uang tersebut. Beralih ke pihak mana setelah penyerahan uang, saya tidak mengetahui,” ujarnya.

    Tim kuasa hukum juga penggugat juga menanyakan apakah saksi mengetahui, Nany Widjaja meminjam ke PT Jawa Pos sebesar Rp 648 juta yang kemudian uang tersebut oleh PT Jawa Pos diserahkan kepada Ned Sakdani dan Anjar Any. Kemudian PT Dharma Nyata Press mengembalikan uang tersebut kepada PT Jawa Pos dengan cara ditransfer ke rekening PT Jawa Pos.

    Yang mana PT Dharma Nyata Press melakukan pembayaran secara bertahap yakni pada 12 November 1998 sebesar Rp 148 juta, 14 Desember 1998 sebesar Rp 100 juta, 12 Januari 199 sebesar Rp100 juta, 12 Februari 1999 sebesar Rp100 juta, 12 Maret 1999 sebesar 100 juta dan 12 April 1999 sebesar Rp 100 juta. Yang apabila ditotal sebesar Rp 648 juta.

    ” Jawa Pos mengeluarkan uang Rp648 juta sebagaimana keterangan saksi, bahwa uang tadi sudah dikembalikan oleh PT Dharma Press yakni dari rekening Dharma Nyata Press masuk ke rekening Jawa pos?,” tanya tim kuasa hukum Nany Widjaja.

    Menurut saksi sebagai orang keuangan dia tidak pernah melihat dana masuk seperti yang dimaksud. Kalaupun itu dari Dharma Nyata Press kemungkinan itu adalah deviden.

    Usai sidang kuasa hukum Nany Widjaja yakni Richard Handiwiyanto mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa kepemilikan PT Dharma Nyata Press adalah PT Jawa Pos berdasarkan dividen yang diberikan kepada Jawa Pos, menurut Richard keterangan saksi tersebut tidak relevan.

    Terlebih lagi saat ditanya tentang legalitas, saksi menghindar dengan alasan dia adalah bagian keuangan yang tidak mengetahui legalitas.

    ” Lantas kenapa saksi bicara mengenai kepemilikan secara legal, tapi ketika ditanya legalitas dan seluruh prosedur hukumnya dia menghindar,” ujar Richard.

    Menurut Richard dasar kepemilikan suatu perseroan sudah diatur dalam undang-undang. Kalau ada orang yang membuat suatu pernyataan yang tidak berdasarkan dokumen hukum dan lalu membuat kesimpulan, tentu hal itu bukan suatu bentuk keadilan.

    ” Kalau saksi menyatakan bahwa dasar kepemilikan suatu perusahaan adalah kesimpulan dia sendiri dan bukan berdasarkan dokumen hukum maka saya berharap majelis juga bijak untuk menyikapi hal ini,” ujarnya.

    Sementara kuasa hukum Dahlan Iskan yakni Yasin N. Alamsyah, S.H., M.H mengatakan bahwa dari keterangan saksi yang didatangkan Jawa Pos ada hal penting yang perlu dicatat seperti saksi mengakui secara faktual bahwa Dahlan Iskan adalah tokoh sentral dan dominan di tubuh PT Jawa Pos, dan bahkan menjadi wajah utama dari perusahaan tersebut.

    ” Ini memperkuat fakta bahwa Pak Dahlan memiliki peran dan kontribusi substansial dalam membesarkan PT Jawa Pos hingga dikenal luas seperti sekarang,” ujar Yasin.

    Kedua lanjut Yasin, keterangan saksi juga menjelaskan bahwa rencana go public PT Jawa Pos pernah dibahas dalam RUPS tahun 2001 dan sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, memang dibuat berbagai dokumen administratif termasuk penandatanganan/penerbitan surat kuasa, pembuatan akta-akta dll, (dalam hal dimaksud adalah akta-akta pernyataan (termasuk yang berhubungan dengan nominee saham). Proyeksi keuangan, yang disusun sendiri oleh saksi.

    ” Namun, perlu kami tegaskan bahwa rencana go public tersebut tidak pernah terwujud, demikian pula keterangan saksi, dan karenanya seluruh dokumen yang dibuat dalam rangka itu telah kehilangan relevansi hukumnya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dari satu rangkaian proses persiapan, dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum permanen apabila go public tidak terjadi,” ujarnya.

    Maka, apabila sekarang dokumen-dokumen tersebut dipergunakan secara sepihak untuk tujuan di luar konteks dan kehendak awalnya, terlebih lagi digunakan sebagai dasar tindakan hukum terhadap Dahlan Iskan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika maupun hukum.

    Terpisah, Eleazer Leslie Sayogo mengatakan bahwa dari keterangan saksi terungkap fakta bahwa memang yang mengeluarkan uang untuk membeli PT Dharma Nyata Press adalah Jawa Pos.

    ” Kenapa saksi bisa mengatakan bahwa Jawa Pos adalah pembeli sahamnya karena yang mengeluarkan uang adalah Jawa Pos,” ujarnya.

    Lebih lanjut Eleazer mengatakan, dari keterangan saksi juga sudah jelas bahwa dalam RUPS sudah diakui oleh Dahlan Iskan bahwa PT Dharma Nyata Press adalah anak perusahaan Jawa Pos. [uci/ian]

  • BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah, atau yang lebih dikenal dengan BSU, merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan subsidi gaji atau upah dalam bentuk uang tunai kepada pekerja dan buruh. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh para pekerja, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis dan kenaikan biaya hidup.

    Pada tahun 2025, besaran BSU yang disalurkan adalah Rp300.000 per bulan untuk jangka waktu dua bulan, sehingga total bantuan yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp600.000. Dana ini dibayarkan secara sekaligus, memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi penerima.

    Program BSU ini merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama erat dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai bank penyalur milik pemerintah, memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan efisien.

  • Resmi! Cirebon Timur Masuk Daftar Calon Daerah Persiapan Otonom Baru

    Resmi! Cirebon Timur Masuk Daftar Calon Daerah Persiapan Otonom Baru

    Dia memastikan, persetujuan Kabupaten Cirebon Timur menjadi CDPOB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah Cirebon Timur ini lebih dekat dengan pemerintah serta mendapat keadilan dan pembangunan.

    “Jadi agar rakyat sejahtera dan pemberdayaan agar rakyat mandiri,” ucap Herman.

    Sebagai informasi, wilayah CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ini ini terdiri dari 16 kecamatan yang terdiri dari Astanajapura, Babakan Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pebedilan, Pabuaran, Pengenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled.

    Berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat, calon ibu kota Kabupaten Cirebon Timur berada di Kecamatan Karangsembung.

  • Marcella Bantah Beri Tas dan Sepatu ke Istri Wahyu Gunawan Si Panitera Nasional 11 September 2025

    Marcella Bantah Beri Tas dan Sepatu ke Istri Wahyu Gunawan Si Panitera Nasional 11 September 2025

    Marcella Bantah Beri Tas dan Sepatu ke Istri Wahyu Gunawan Si Panitera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara sekaligus tersangka kasus suap hakim, Marcella Santoso, membantah pernah memberikan oleh-oleh berupa tas dan sepatu kepada istri dari Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.
    Hal ini diungkapkan Marcella saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap majelis hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas untuk tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    “Saya enggak pernah beri oleh-oleh, yang mulia. Saya enggak tahu kenapa istri Wahyu bilang saya. Apakah nama saya digunakan atau bagaimana, saya enggak tahu,” ujar Marcella dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Hakim Ketua, Effendi, menyebutkan bahwa dalam sidang sebelumnya, istri Wahyu mengaku menerima oleh-oleh ini dari Marcella saat ia berkunjung ke rumah Wahyu.
    Kunjungan ini terjadi saat istri Wahyu baru saja melahirkan.
    Marcella dan suaminya, Ariyanto Bakri, disebutkan berkunjung untuk menengok istri Wahyu.
    Kunjungan ini terjadi saat istri Wahyu baru saja melahirkan. Marcella dan suaminya, Ariyanto disebutkan berkunjung untuk menengok istri Wahyu.
    “Istri Wahyu bilang dia habis melahirkan?” tanya hakim.
    “Saya enggak tahu kapan dia melahirkan,” jawab Marcella.
    Saat dicecar hakim, Marcella mengaku pernah ke rumah Wahyu untuk menagih utang.
    “Pernah (ke rumah Wahyu) karena klien saya diutangin 5 juta Dolar dan katanya (Wahyu) sudah enggak punya aset dan segala macem, enggak bisa bayar, rumahnya ngontrak,” jelas Marcella.
    Pernyataan Marcella ini dibantah Wahyu di ujung sidang. Ia menegaskan, Marcella dan Ariyanto datang ke rumahnya untuk menengok istrinya.
    “Itu enggak benar, Yang Mulia, yang datang ke rumah nagih utang. Padahal, ke rumah ini nengok istri saya baru lahiran,” tegas Wahyu.
    Ia membenarkan kalau pernah diberikan oleh-oleh berupa tas dan sepatu dari Marcella.
    “Itu oleh-oleh (berupa tas dan sepatu). Ada, saya akui itu ada, betul, walaupun saya tidak pakai juga,” kata Wahyu lagi.
    Pada kasus ini, Marcella merupakan pengacara dari tiga korporasi CPO. Ia juga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap hakim. Namun, berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Presiden Serius Lawan Mafia terus Diancam Mau Dilengserkan, Ulama Siap Turun Bersama Umat

    Kalau Presiden Serius Lawan Mafia terus Diancam Mau Dilengserkan, Ulama Siap Turun Bersama Umat

    GELORA.CO –  Imam Besar Habib Muhammad Rizieq menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Alhamdulillah kemarin ada jenderal yang diduga terlibat KM 50 diberhentikan, ada menteri yang diduga terlibat judi online diberhentikan, juga menteri yang meras rakyat lewat pajak sudah diberhentikan,” kata Habib Rizieq saat berceramah di Pondok Pesantren Gaza, Kota Bogor, Selasa malam (9/9/2025).

    Habib Rizieq berharap, para pejabat lainnya yang bermasalah bisa diberhentikan juga dan diganti dengan yang lebih baik. Lebih lanjut, ia mendukung Prabowo untuk lebih tegas melawan koruptor dan para mafia.

    “Jika presiden kita Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto serius mau melawan para koruptor, mau melawan oligarki jahat wajib kita dukung ramai-ramai, betul?” tegas Habib Rizieq.

    “Dan kalau presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus Presiden diancam mau dilengserkan, siap bela tidak?” tambahnya yang dijawab “siap” oleh ribuan jemaah yang hadir.

    Habib Rizieq mengingatkan agar Prabowo tidak ragu untuk menghadapi para mafia dan koruptor. Menurutnya, para ulama dan rakyat siap melakukan pembelaan demi perbaikan negeri.

    “Kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Para ulama dan habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius atau tidak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, koruptor, terus presiden kita diancam maka ulama dan habaib akan turun bersama umat semua. Kita tidak rela kalau presiden kita melawan mafia terus diancam-ancam sama mafia. Tidak bisa!” serunya.

    Akan tetapi, lanjut Habib Rizieq, jika presiden tidak serius, maka para ulama tidak akan mau turun dulu.

    “Tidak bisa, ulama jangan dijadikan pemadam kebakaran, jika ada ribut-ribut ulama dipanggil disuruh nenangin,” tandasnya.

  • Legislator Dorong Kasus Kematian Aktivis Lingkungan di NTT Diusut Tuntas

    Legislator Dorong Kasus Kematian Aktivis Lingkungan di NTT Diusut Tuntas

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kasus aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) Vian Ruma yang ditemukan tewas dengan leher terikat. Dia mendorong kasus tersebut diusut tuntas dan transparan.

    “Kasus tragis ini bukan hanya soal hilangnya nyawa seorang anak bangsa, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hak asasi manusia serta jaminan kebebasan berekspresi warga negara. APH (Aparat Penegak Hukum) perlu mengungkap kasus ini sebenar-benarnya sesuai fakta,” kata kata Andreas, Rabu (10/9/2025).

    Andreas juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Vian Ruma yang dikenal aktif menyuarakan penolakan terhadap proyek Geotermal di daerahnya. Andreas mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan transparan agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi perlindungan HAM di Indonesia.

    “Pihak penegak hukum dalam hal ini polisi perlu menjelaskan kasus tersebut agar jelas latar belakang dan penyebab kematian dari kematian almarhum,” ungkap Andreas.

    “Penjelasan ini untuk tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang bias informasi mengenai penyebab kematian yang bersangkutan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Andreas menekankan pentingnya memperkuat regulasi yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan pembela HAM, dan mekanisme pengawasan agar pembangunan, termasuk di sektor energi, tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

    “Reformasi regulasi di bidang perlindungan HAM harus dipastikan berjalan nyata, agar masyarakat memiliki kepastian hukum ketika menyuarakan kritik dan pandangan yang berbeda terhadap kebijakan pembangunan,” tegas Andreas.

    Ia juga mengingatkan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga. Termasuk bagi aktivis lingkungan agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

    “Tragedi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati harus selaras dengan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan regulasi, dan perlindungan terhadap setiap warga negara yang memperjuangkan masa depan lingkungan dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Diketahui, Vian Ruma ditemukan tewas tergantung dengan leher terikat. Vian ditemukan di sebuah gubuk bambu dekat pantai di Sikusama, Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro.

    Dilansir detikBali, Vian diketahui berprofesi sebagai guru ASN sekaligus aktif di sejumlah organisasi sosial dan lingkungan. Namun kematiannya dinilai janggal oleh beberapa pihak. Sebelum ditemukan tewas, Vian sempat meninggalkan rumah untuk menghadiri kegiatan Mbay Youth Day.

    “Pada tanggal 2 September, Vian dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan Mbay Youth Day. Vian menggunakan motor dan membawa tas. Jadi menurut kami, Vian dalam kondisi baik karena semangat untuk mengikuti kegiatan. Namun kemudian Vian ditemukan gantung diri di lokasi menuju tempat kegiatan,” ujar Divisi Advokasi Koalisi Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim (KOPI), Efraim Mbomba Reda, Selasa (9/9/2025).

    “Pandangan kami orang yang berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri kondisi mentalnya tidak seperti itu. Biasanya kondisi mentalnya buruk pada saat-saat terakhir,” lanjut Efraim. Ia menambahkan, koalisi KOPI sedang mengumpulkan data lapangan terkait kematian Vian.

    (eva/wnv)

  • Wamentan: Keseimbangan harga demi sejahterakan petani-konsumen

    Wamentan: Keseimbangan harga demi sejahterakan petani-konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya keseimbangan harga pangan untuk memastikan petani memperoleh keuntungan layak sementara konsumen tidak terbebani biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

    “Petani sebagai produsen, peternak sebagai produsennya juga harus sejahtera, konsumennya juga tidak terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Intinya itu sebetulnya,” kata Wamentan ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) di Jakarta, Rabu (10/9)..

    Menurutnya harga pangan idealnya berada dalam koridor normal, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, dengan intervensi negara sebagai pengatur stabilitas untuk menjaga kesejahteraan bersama seluruh masyarakat.

    Dia menuturkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, jagung, dan komoditas strategis lain menjadi instrumen memastikan petani tidak merugi, sekaligus mengatur harga eceran tertinggi (HET) agar konsumen terlindungi.

    “Kalau rendah, jangan lama-lama rendahnya. Harus dijaga pada tataran koridor harga yang ditentukan. Kalau di produsen kan ada namanya flooring price, harga HPP,” ujarnya.

    “Misalnya gabah, jagung, itu kan ada semua. Kita harus jaga harga gabah di sawah, harga jagung, itu harus sesuai dengan HPP supaya menjamin petaninya sejahtera yang nanem. Ada lagi namanya ceiling price, harga eceran tertinggi, itu harusnya kita jaga,” tambahnya.

    Dikatakan saat harga melonjak tinggi seperti beras, pemerintah segera menurunkannya melalui intervensi Perum Bulog dengan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

    Ia menekankan stabilitas harga pangan mencerminkan prinsip “leave and let live”, di mana produsen tetap hidup layak dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga sesuai kemampuan penghasilannya.

    Menurut Wamentan, keseimbangan harga bukan sekadar menjaga inflasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara menyejahterakan petani, peternak, dan masyarakat secara berkeadilan.

    Dengan menjaga keseimbangan harga, Wamentan meyakini Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

    Sementara itu, Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional dilansir di Jakarta, Rabu pukul 23.50 WIB, harga komoditas pangan di tingkat konsumen seperti beras premium Rp16.031 per kg turun dari sebelumnya Rp16.037 per kg, begitu pun beras medium Rp13.905 per kg turun dari sebelumnya Rp13.918 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal. 

    Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.

    “Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).  

    Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi. 

    Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum. 

    Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.  

    “Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

    Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.

    Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025. 

    Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.  

    Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.   

    Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.

    Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.