Xcloud.id

Blog

  • Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    Mengenal Lebih Dekat PPPK Paruh Waktu: Definisi, Aturan, dan Perbedaannya dengan Penuh Waktu – Page 3

    PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT). Sifat kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika organisasi.

    Perjanjian kerja kontrak PPPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018, setidaknya memuat beberapa poin penting. Ini termasuk tugas dan target kinerja yang harus dicapai, masa perjanjian kerja atau kontrak, hak dan kewajiban pegawai, larangan yang harus dipatuhi, serta sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran.

    Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dapat dilakukan dengan hormat, misalnya dalam kasus meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, pegawai atau ahli warisnya akan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjamin adanya perlindungan dan kepastian bagi PPPK.

    Implementasi PPPK Paruh Waktu telah mulai berjalan di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, telah mengusulkan 3.078 formasi PPPK Paruh Waktu dan menunggu penetapan dari BKN, dengan harapan SK penetapan terbit pada Oktober. Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mencatat perbedaan linimasa penetapan antara PPPK penuh waktu yang sudah dijadwalkan pelantikan, dengan PPPK paruh waktu yang masih memerlukan tahapan lebih lanjut sebelum penetapan nomor induk.

  • Serangan Israel di Ibu Kota Yaman Tewaskan 35 Orang, 131 Luka-luka

    Serangan Israel di Ibu Kota Yaman Tewaskan 35 Orang, 131 Luka-luka

    Jakarta –

    Serangan Israel ke Ibu Kota Yaman, Sanaa, menewaskan 35 orang. Sementara 131 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025), juru bicara Kementerian Kesehatan Houthi, Anees Alasbahi mengatakan Israel menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, dan Provinsi Jawf. Setidaknya 35 orang tewas akibat serangan itu dan lebih dari 100 orang terluka.

    “Jumlah warga yang gugur dan terluka akibat kejahatan Zionis yang berbahaya telah meningkat menjadi 35 orang gugur dan 131 orang terluka,” Anees Alasbahi, dalam akun X (Twitter).

    Sebelumnya, dilansir kantor berita Al Jazeera, serangan Israel ini menargetkan markas komando di Sanaa. Stasiun televisi Al Masirah melaporkan serangan udara telah menghantam Sanaa.

    “Agresi Israel terhadap ibu kota Sanaa,” tulis televisi Al Masirah di Telegram.

    Juru Bicara Kementerian Kesehatan Yaman Anees al-Asbahi, dan Juru Bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Belum ada komentar langsung dari Israel.

    Warga Sanaa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa serangan itu terjadi di sebuah tempat persembunyian di antara dua gunung yang digunakan sebagai markas komando dan kontrol.

    (whn/eva)

  • Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dana pemerintah yang rencananya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan sebesar Rp200 triliun berdasarkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pihaknya saat ini masih menyiapkan skema penempatan dana pemerintah itu ke perbankan guna meningkatkan likuiditas. Belum ada perbankan maupun industri keuangan yang ditentukan bakal menerima guyuran likuiditas tersebut.

    Namun, skema penempatan dana itu rencananya bakal mengikuti skema penempatan SAL sebesar Rp83 triliun dari kas di BI untuk disalurkan ke perbankan guna pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Seperti misalnya kan kami sedang menyiapkan penempatan dana untuk KDMP [Koperasi Desa Merah Putih], nah itu peraturannya kan sedang difinalisasi. Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kami ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian, sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

    Febrio menyebut, penempatan dana pemerintah yang disimpan di BI ke perbankan adalah keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara Negara baru itu disebut memandang pemerintah masih memiliki likuiditas yang bisa disalurkan ke perbankan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya.

    Kemenkeu pun berencana untuk membuat aturan lebih lanjut agar dana tersebut disalurkan menjadi kredit, bukan ditempatkan perbankan kepada instrumen SBN. 

    “Itu nanti kami pastikan, tapi memang betul bahwa kalau kami melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kami ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kami enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya counter productive. kami siapkan peraturannya,” tegas pria yang dulu memegang jabatan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu. 

    Saat ditanya apabila Rp200 triliun dimaksud sama dengan Rp83 triliun untuk Kopdes, Febrio menyebut semuanya adalah untuk program pemerintah. Nantinya, penggunaan dana-dana yang ditempatkan itu bakal dilakukan secara pooling. 

    “Nanti kami detailkan. Tapi ini intinya adalah kami punya SAL dan juga SILPA  yang kami simpan di Bank Indonesia, tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Sadewa menyebut pemerintah akan menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). 

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,”  ungkapnya. 

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi. Lalu, dia juga akan mendorong belanja pemerintah agar bisa berjalan lebih baik. 

  • Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan Sudaryono menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

    Kendati demikian, Wamentan tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah produksi beras secara nasional pada akhir tahun 2024. Hanya saja dia memastikan produksi tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Senin (30/12/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih akhir Desember 2024.

    Lebih lanjut, Wamentan menegaskan Kementerian Pertanian hanya menghitung luas tanam, sementara jumlah panen menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara rutin melakukan evaluasi nasional.

    Sudaryono menjelaskan jika semakin banyak lahan ditanami padi, maka potensi hasil panen akan meningkat, sehingga tren produksi nasional diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi produksi.

    Ia menambahkan, berbagai faktor mendorong peningkatan produksi, mulai dari penggunaan alat mesin pertanian modern, distribusi pupuk yang lancar, pompanisasi yang optimal, hingga kondisi cuaca yang relatif mendukung kegiatan budidaya petani.

    Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian juga berperan besar, termasuk pendampingan intensif melalui penyuluh pertanian, yang memperkuat semangat petani untuk menanam lebih luas dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Sudaryono menegaskan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram memberi insentif penting, karena mampu meningkatkan motivasi petani untuk memperluas areal tanam padi di berbagai sentra produksi.

    “Karena nanam banyak, maka otomatis panennya lebih banyak. Tapi kami tidak menghitung jumlah panennya. Panennya kan kita dievaluasi terus oleh Badan Pusat Statistik,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panduan Lengkap sscasn.bkn.go.id: Persiapan Pendaftaran CPNS dan PPPK – Page 3

    Panduan Lengkap sscasn.bkn.go.id: Persiapan Pendaftaran CPNS dan PPPK – Page 3

    SSCASN, atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, adalah portal tunggal yang menjadi pusat informasi dan pendaftaran untuk seluruh proses rekrutmen CASN. Portal ini dikelola langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjadi satu-satunya jalur resmi bagi para calon pelamar CPNS dan PPPK.

    Fungsi utama dari sscasn.bkn.go.id adalah memfasilitasi setiap tahapan seleksi, mulai dari pembuatan akun, pengisian data diri, pemilihan formasi, hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan adanya portal ini, informasi terkait seleksi menjadi terpusat dan mudah diakses oleh publik.

    Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses seleksi aparatur sipil negara. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir praktik kecurangan serta memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

  • Ini Penjelasan KKP Soal Tanggul Laut Viral di Cilincing Jakarta Utara

    Ini Penjelasan KKP Soal Tanggul Laut Viral di Cilincing Jakarta Utara

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang disebut menyulitkan nelayan setempat.

    Video tersebut menggambarkan adanya tanggul sepanjang sekitar 2–3 kilometer di pesisir. Nelayan mengeluhkan harus memutar lebih jauh saat melaut untuk mencari ikan akibat keberadaan tanggul tersebut.

    Menanggapi hal ini, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menjelaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan terkait proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). 

    “Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara. Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” kata Fajar saat dikonfirmasi pada Rabu (10/9/2025).

    Fajar menegaskan, pengembangan Terminal Umum yang dibangun PT KCN ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.

    “Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

    KKP memastikan akan terus melakukan pemantauan agar kegiatan reklamasi di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan Cilincing

    “KKP akan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir. Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama,” kata Fajar. 

  • Wamentan: Pertanian-industri beriringan perkuat posisi RI di global

    Wamentan: Pertanian-industri beriringan perkuat posisi RI di global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, sektor pertanian dan industri merupakan dua kekuatan penting yang tumbuh beriringan demi pertumbuhan ekonomi bangsa dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

    “Orang mengatakan kalau pertaniannya maju berarti (industri) kita nggak, salah! Ya pertaniannya maju, industrinya maju, gitu loh,” kata Wamentan ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menyampaikan sektor pertanian merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif bangsa yang harus terus diperkuat untuk menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Saya kira sektor pertanian itu kan sektor yang competitive dan comparative advantage (sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif) dari negara kita,” ujarnya.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menilai anggapan bahwa kemajuan pertanian menghambat industri adalah keliru, sebab kedua sektor ini justru saling mendukung dan tumbuh beriringan, menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Wamentan menekankan Indonesia memiliki potensi besar melalui sawit, kakao, kopi, dan berbagai komoditas unggulan lain, sekaligus mendorong swasembada karbohidrat seperti beras, jagung, dan gula demi memperkuat ketahanan pangan.

    “Kita punya kebun sawit terbaik, terbesar di dunia, kita eksportir minyak sawit terbesar di dunia, kita punya kakao terbaik di dunia, kita punya kopi terbaik di dunia. Kita harus swasembada, karbohidrat kita harus swasembada mulai beras, jagung, gula dan lain-lain juga,” tuturnya.

    Menurutnya, sektor pangan harus terus dikembangkan sebagai modal penting agar Indonesia mampu mengambil peran strategis dalam perdagangan global, bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia yang diperhitungkan.

    “Jadi ini pangan, sektor pangan ini adalah keunggulan yang harus kita terus kembangkan. Jadi syukur-syukur bisa jadi lumbung pangan dunia,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia menegaskan perlunya hilirisasi sumber daya, baik berbasis mineral, migas, maupun agro, untuk menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat industri pengolahan yang sejalan dengan perkembangan sektor pertanian.

    “Industri pengolahan, apakah pengolahan mineral, sumber daya alam berbasis mineral, berbasis migas, dan juga sumber daya alam berbasis agro, itu harus diperlukan namanya hilirisasi. Nah, hilirisasi itu berarti kan ada industrinya, ada bisnisnya,” beber Wamentan.

    Ia menambahkan pertanian dan industri tidak boleh dilihat sebagai pilihan, melainkan dua kekuatan utama yang saling menopang untuk menciptakan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

    “Jadi ini dua hal yang berbeda, bukan pilihan. Tapi kaitannya competitive advantage kita,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan percepatan dalam membangun kampung nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai titik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mendapat mandat untuk segera merealisasikan KNMP yang termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Gibran meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengawal program Presiden itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai tahap awal di tahun ini.

    “Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak, Ibu semua ini enggak mungkin bisa berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    KKP memiliki percontohan dalam membangun KNMP seperti di Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    Oleh karenanya, KKP juga akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

    “Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

    Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

    “Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

    Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

    “Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu.

    Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

    Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Smesco targetkan PNBP naik dua kali lipat lewat optimalisasi aset

    Smesco targetkan PNBP naik dua kali lipat lewat optimalisasi aset

    Jakarta (ANTARA) – Smesco Indonesia, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp43 miliar pada tahun depan lewat optimalisasi aset.

    Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari target tahun ini yang sebesar Rp25 miliar.

    Direktur Utama Smesco Indonesia Doddy Akhmadsyah Matondang, di Jakarta, Rabu (10/9), menjelaskan bahwa kenaikan target ini sejalan dengan tuntutan Smesco untuk mandiri secara keuangan, sehingga tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pendapatan BLU berasal dari dua sumber, yakni APBN dan PNBP.

    “Tahun ini targetnya senilai kurang lebih Rp25 miliar. Kemungkinan kami bisa mengalokasikan Rp1 sampai Rp1,5 miliar dari PNBP tahun ini, yang akan kami optimalkan sebagai modal awal untuk perbaikan infrastruktur,” kata Doddy, yang baru dilantik pada Agustus lalu.

    Doddy menuturkan salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah lewat optimalisasi aset. Smesco memiliki aset utama berupa gedung perkantoran dan ballroom. Ia menyebut selama ini aset-aset ini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Smesco.

    Namun, kini Smesco berfokus untuk mengintegrasikan aset tersebut dengan misi utamanya sebagai lembaga pengembangan dan pemasaran UMKM.

    Untuk mendukung optimalisasi aset ini, Doddy menambahkan Smesco juga akan membenahi layanan. Ia menyadari bahwa tingkat kepuasan pelanggan sempat menurun. Oleh karena itu, Smesco bakal memprioritaskan perbaikan pada tiga masalah utama, yakni AC, lift, dan kebersihan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Rizki Firdaus menegaskan bahwa Smesco dibangun bukan untuk sekadar menyewakan gedung, melainkan sebagai sarana pemasaran bagi UMKM.

    Ia menyatakan Smesco akan menjadikan setiap jengkal ruangannya sebagai sarana promosi dan pemasaran produk lokal.

    Ia menuturkan tengah merancang program-program yang mewajibkan penggunaan produk-produk UMKM dalam berbagai kegiatan di Gedung Smesco.

    Misalnya, dalam acara pameran atau penyewaan ballroom dan perkantoran, Smesco berencana mewajibkan penggunaan produk UMKM, seperti melibatkan vendor UMKM untuk kebutuhan F&B, dekorasi, atau vendor lainnya.

    “Gedung ini awalnya dibangun sebagai sarana agar aktivitas pemasaran UMKM bisa terpusat di sini,” ujar Rizki.

    “Contoh seperti gedung perkantoran yang kami punya saat ini memang itu secara natural adalah ya sewa tempat untuk orang berkantor, tapi bagaimana caranya supaya itu menjadi sarana pemasaran UKM,” katanya.

    Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan dari sewa gedung, tetapi juga menegaskan kembali fungsi Smesco sebagai “sentra” dan “barometer” bagi produk UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.