Xcloud.id

Blog

  • 3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal yang Buat Pemerintahan Kolaps

    3 Faktor Penyebab Demo Chaos Nepal yang Buat Pemerintahan Kolaps

    Jakarta, CNBC Indonesia– Demonstrasi berujung aksi kekerasan dan anarkisme pecah di Nepal. Sejak Senin, negeri itu dilanda kekacauan, yang membuat pemerintahan kolaps.

    Pada awalnya, pemuda Nepal yang sangat melek digital, harus menerima kenyataan pahit bagaimana pemerintah yang dikuasai Partai Komunis mencoba mengekang akses ke 26 aplikasi media sosial, termasuk Facebook dan X. Keputusan yang dibuat pemerintah sejak Kamis pekan lalu itu, menjadi trigger awal kemarahan warga, yang didominasi Generasi Z.

    Belum lagi banyaknya pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja. Ketidakstabilan politik, korupsi dan lambatnya pembangunan ekonomi negeri Himalaya itu jadi soal lain.

    Sayangnya di tengah situasi sulit, pejabat dan keluarganya tak bisa berempati. Flexing kekayaan baik di muka umum atau media sosial menjadi masalah lain yang memicu warga semakin marah.

    Berikut penjelasan lengkap faktor penyebab demo chaos di Nepal membuat pemerintahannya kini runtuh, dirangkum CNBC Indonesia Kamis (11/9/2025).

    Kesulitan Ekonomi

    Sebenarnya Nepal adalah negara yang sakit secara ekonomi. Ini terlihat dari beberapa indikator.

    World Bank (Bank Dunia) mengatakan bahwa 82% tenaga kerja Nepal ternyata berada di sektor informal.
    Data ini mengejutkan sebagai sebuah negara, di mana data pekerja informal tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata global dan regional.

    Sulitnya pekerjaan ini pun menjadi jawaban mengapa remitansi sangat penting bagi perekonomian Nepal, setara dengan sepertiga PDB negara itu tahun lalu dan merupakan tingkat tertinggi keempat di dunia. Remitansi sendiri adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya.

    Media sosial, yang coba dikekang pemerintah, adalah alat utama untuk tetap berhubungan dengan kerabat di luar negeri itu. Sehingga kekhawatiran berlebih muncul saat pemerintah memberlakukan kebijakan yang kontra media sosial.

    “Ketergantungan Nepal pada remitansi… telah menjadi pusat pertumbuhan negara tetapi belum menghasilkan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri, yang memperkuat siklus hilangnya kesempatan dan berlanjutnya kepergian banyak warga Nepal ke luar negeri untuk mencari pekerjaan,” kata Bank Dunia dalam laporan negara terbarunya.

    Sebenarnya merujuk data paruh pertama 2025, perekonomian Nepal cenderung membaik. PDB riil tumbuh 4,9% dari 4,3% di periode yang sama 2024.

    Dua sektor menjadi pendorong utama. Yakni pertanian dan perindustrian.

    Namun, perlu diketahui Nepal menggelompokkan kaum mudanya pada mereka yang berusia 16-40 tahun. Mereka mencapai 43% dari populasi atau 12 juta orang.

    “Dengan sekitar 500.000 kaum muda memasuki dunia kerja setiap tahun di Nepal, urgensi untuk menciptakan lapangan kerja yang mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Selatan, Johannes Zutt.

    Foto: REUTERS/Stringer
    Sejumlah pendemo di Nepal berhasil merampas senjata laras panjang milik aparat kepolisian dan militer saat demonstrasi yang berujung kerciuhan. (REUTERS/Bikram Rai)

    Foto: Seorang tentara Nepal berjaga-jaga saat tim tentara mencoba memadamkan api di gedung Parlemen, menyusul tewasnya 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, di Kathmandu, Nepal, 10 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    Korupsi

    Mengutip AFP, korupsi juga jadi hal lain yang membuat demonstrasi besar-besaran. Kelompok hak asasi manusia (HAM) Transparency International menempatkan Nepal di peringkat 107 dari 180 negara.

    Ini dibuktikan dengan vitalnya video yang yang membandingkan perjuangan rakyat biasa Nepal dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok. Salah seorang warga bernama Puja Manni (23), yang pernah bekerja di luar negeri mengatakan ekses elit penguasa telah “terungkap melalui media sosial”.

    Ini pun juga menjadi hal lain yang memicu ketidakpuasan anak muda pada para pemimpin yang telah berkuasa puluhan tahun. Perlu diketahui, negara ini menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah perang saudara selama satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke dalam pemerintahan dan menghapuskan monarki.

    Sejak saat itu, pergantian perdana menteri (PM) yang menua menjadi budaya tawar-menawar antar elit. Ini telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka pada warga.

    Foto: Asap mengepul setelah demonstran membakar gerbang utama Parlemen, selama protes terhadap pembunuhan 19 orang pada hari Senin setelah protes antikorupsi yang dipicu oleh larangan media sosial, yang kemudian dicabut, selama jam malam di Kathmandu, Nepal, 9 September 2025. (REUTERS/Adnan Abidi)

    Ketakutan akan Hilangnya Hak

    Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nepal memperingatkan bahwa larangan media sosial merusak semangat pemerintahan demokratis. Hal ini setidaknya dikatakan Santosh Sigdel, dari Digital Rights Nepal.

    “Ini jalan yang licin,” ujarnya memberi kiasan.

    Sementara Kathmandu Post mengatakan larangan tersebut menyentuh “saraf yang sensitif” terutama di “kalangan pemuda yang marah”.

    “Mereka menggunakan platform ini untuk melampiaskan rasa frustrasi yang terpendam, terhubung dengan teman, dan tetap terhubung dengan dunia,” tulis surat kabar tersebut, yang kantornya dibakar massa pada hari Selasa.

    “Mereka sudah gelisah, muak dengan sistem kesehatan dan pendidikan negara yang menyedihkan, serta korupsi dan nepotisme yang merajalela, sedemikian rupa sehingga banyak dari mereka tidak melihat masa depan di negara ini.”

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan

    Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan

    GELORA.CO -Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sugeng Teguh Santoso menyoroti pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pasca demo yang berakhir rusuh hingga memakan korban pada akhir Agustus 2025 lalu.

    “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Tetapi dalam pergantian tersebut ada satu etika politik dan juga etika kenegaraan terkait dengan hak masyarakat untuk bisa mengetahui alasan dilakukan pergantian atau reshuffle, karena di sini masyarakat berhak tahu,” kata Sugeng dikutip dari RMOLJabar, Kamis 11 September 2025.

    Sugeng mempertanyakan, apakah pemberhentian Budi Gunawan sebagai satu bentuk hukuman atas terjadinya demo yang berakhir rusuh atau seperti apa.

    “Kalau dalam situasi kemarin sangat jelas adanya dugaan panunggangan oleh satu kelompok tertentu yang terkait dengan fungsi keamanan dan pertahanan,” kata Sugeng.

    Selain itu, lanjut Sugeng, Budi Gunawan merupakan Menteri yang berasal dari PDIP, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang juga berasal dari kelompoknya Jokowi. 

    “Artinya, apakah Pak Presiden ini sedang melakukan pembersihan atau seperti apa. Namun kembali ditegaskan bahwa itu hak prerogatifnya presiden untuk membangun solidnya pemerintahan, tapi ini tetap harus dijelaskan,” kata Sugeng.

    Sugeng menambahkan, posisi Menko Polkam harus segera diisi dan tidak bisa ad interim tanpa ada kejelasan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

  • Momentum Tepat Reformasi Kebijakan Publik

    Momentum Tepat Reformasi Kebijakan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Demonstrasi besar yang berlangsung di Jakarta dan kemudian merebak ke berbagai kota pada akhir Agustus 2025 tidak bisa di pandang sebelah mata.

    Gelombang protes ini mencerminkan akumulasi kekecewaan dan frustrasi akibat ketidakadilan yang terus dirasakan rakyat. Fenomena ini juga menegaskan makin lebarnya jurang ketimpangan antara masyarakat umum sebagai pembayar pajak dengan para pejabat publik maupun anggota DPR yang memperoleh berbagai fasilitas dan tunjangan dari negara.

    Merespons situasi ini, kelompok masyarakat sipil telah mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satu yang paling sering disuarakan adalah “17+8 tuntutan”, yang menitikberat-kan pada pengusutan korban demonstrasi oleh aparat, perbaikan tata kelola politik khususnya di DPR, penegasan supremasi sipil, serta dilaksanakannya kebijakan ekonomi yang lebih adil.

    Kendati demikian, dimensi ekonomi masih sedikit sekali dibahas, padahal masalah ketimpangan dan kesulitan ekonomi merupakan salah satu inti dari sumber kere-sahan yang terjadi. Respons pemerintah pun masih didominasi pendekatan keamanan dan pertahanan, alih-alih menyentuh akar permasalahan ekonomi yang sebenarnya, yaitu melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan menengah ke bawah.

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan, sebetulnya masih memiliki ruang untuk mengubah arah kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada peningkatan daya beli masyarakat, mem-berdayakan pemerintah daerah, dan penciptaan lapangan kerja baru. Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo telah memaparkan RAPBN 2026 dengan delapan agenda prioritas belanja pemerintah, meliputi ketahanan pangan dan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan dan kese-hatan, koperasi merah putih, pertahanan nasional, dan penguatan investasi, terutama untuk penghiliran dan program 3 juta rumah. Angka-angka agregat untuk delapan agenda prioritas ini memang sangat impresif.

    Misalnya, dukungan fiskal untuk ketahanan pangan Rp164,4 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun (20% dari APBN), kesehatan Rp244 triliun, dan alokasi MBG Rp335 triliun untuk hampir 83 juta penerima. Namun, di sisi lain, terda-pat alokasi anggaran yang memunculkan pertanyaan. Misalnya, belanja untuk fungsi pertahanan melonjak sebesar 36,7% dari Rp245 triliun menjadi Rp335,3 triliun, padahal alokasi untuk perlindungan sosial hanya naik 2,4% dari Rp272,9 triliun menjadi Rp279,5 triliun. Lebih jauh lagi, pendanaan untuk program prioritas nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih memaksa penerapan efisiensi anggaran, baik di kementerian/lembaga tingkat pusat maupun di pemerintah daerah. Pengecualian terjadi pada beberapa entitas seperti Kementerian Pertahanan dan Polri yang justru mengalami kenaikan anggaran.Untuk Transfer ke Daerah (TKD), RAPBN 2026 memproyeksikan penurunan tajam sebesar 24%, dari Rp864,1 triliun menjadi Rp650 triliun.

    Sebagian besar TKD ini sudah dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga para kepala daerah nyaris tidak memiliki ruang fiskal untuk kegiatan produktif dan pelayanan publik.Penurunan TKD sebesar 9% dari 2024 ke 2025 saja telah mendorong banyak daerah mencari tambahan pendapatan melalui berbagai jenis pajak lokal, seperti PBB dan retribusi. Karena itu, bisa dibayangkan dampaknya apabila alokasi TKD berkurang hingga 24% pada 2026.

    LANGKAH STRATEGIS

    Tanpa reformasi fiskal, APBN 2025 maupun RAPBN 2026 hanya akan membi-arkan persoalan ekonomi yang sudah ada. Reformasi ini perlu difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi produktif, serta perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus memperkuat kelas menengah sebagai penopang utama daya tahan ekonomi. Ada beberapa langkah strategis yang dapat segera diam-bil pemerintah dalam jangka pendek dan menengah

    Pertama, efisiensi anggaran perlu dilonggarkan bersamaan dengan realokasi belanja negara. Dana pertahanan, belanja militer, serta kenaikan anggaran institusi polri harus dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja formal, dan pembangunan infrastruktur publik. Pelonggaran kebijakan efisiensi anggaran di kemen-terian dan lembaga juga penting untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Dengan bertambahnya alokasi TKD, misalnya, kepala daerah pun tidak akan terdorong untuk memberlakukan berbagai pajak baru yang memberatkan masyarakat.

    Kedua, evaluasi program pemerintah yang menyedot anggaran besar tetapi minim efek pengganda bagi masyarakat. Program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, misalnya, sebaiknya dijalankan secara terbatas sebagai proyek percontohan di beberapa daerah terlebih dahulu, sebelum diperluas ke tingkat yang lebih tinggi.

    Dengan begitu, akan lahir model koperasi yang efektif, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak semata-mata sen-tralistik dari pemerintah pusat.Demikian pula dengan program MBG, di mana Badan Gizi Nasional men-jadi kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp268 trili-un. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan total ang garan untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang hanya mencapai Rp259,4 triliun.

    Ketiga, lakukan transfer of wealth dari kelompok kaya melalui sistem perpajakan yang adil. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih kreatif dalam menggali potensi pa jak dari individu berpenghasilan tinggi maupun perusahaan besar. Instrumen seperti tax am-nesty (sunset policy) bisa dimanfaatkan untuk memperluas basis pajak, tetapi harus diikuti dengan kebijakan progresif yang menjamin kontribusi berkelanjutan dari kelompok kaya terhadap pembiayaan publik.

    Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar alat penghimpun pendapatan.Terakhir, dalam jangka panjang, reformasi fiskal harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas utamanya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur untuk memperluas konektivitas bisnis, pengembangan industri nasional, percepatan transisi energi yang adil melalui proyek energi terbarukan, serta penggalian sumber-sumber ekonomi baru lewat digitalisasi dan ekonomi kreatif.

    Sebagai penutup, demon-strasi yang berakar dari ketimpangan dan permasalahan ekonomi menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Reformasi fiskal dengan mengevaluasi RAPBN 2026, perlu melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga penyusunan anggaran benar-benar didasarkan pada kajian yang objektif dan sesuai kebutuhan rakyat, bukan sekadar keinginan elite politik atau kepentingan jangka pendek. 

  • Terungkap di Sidang Suap Vonis Lepas Migor soal Tawaran Sejuta Dolar AS

    Terungkap di Sidang Suap Vonis Lepas Migor soal Tawaran Sejuta Dolar AS

    Jakarta –

    Kasus suap hakim terkait vonis lepas terdakwa korporasi minyak goreng (migor) tengah bergulir. Tawaran suap senilai USD 1 juta terungkap dalam sidang.

    Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Rudi Suparmono. Dia mengungkap tawaran itu disampaikan oleh seseorang bernama Agusrin Maryono.

    Rudi Suparmono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/9/2025). Duduk sebagai terdakwa ialah hakim Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, hakim Djuyamto, hakim Agam Syarief Baharudin, dan hakim Ali Muhtarom.

    Rudi mengatakan Agusrin meminta bantuan terkait perkara minyak goreng. Rudi mengklaim Agusrin tak menjelaskan detail bantuan yang diminta.

    “Sepemahaman saudara kata atau makna mohon dibantu itu seperti apa?” tanya jaksa.

    “Saat itu saya nggak nanya secara langsung keinginannya apa, karena memang beliau juga nggak lama di ruangan, hanya itu saja. Dan kemudian saya tidak mencermati itu sebagai sesuatu yang kemudian harus A, harus B, harus C. Saya hanya tahu itu mohon dibantu saja,” jawab Rudi.

    Rudi mengatakan Agusrin datang lagi menemuinya dan memberikan tawaran. Dia menyebutkan Agusrin menawarkan USD 1 juta atau setara Rp 16,3 miliar berdasarkan kurs saat ini untuk membantu perkara minyak goreng.

    “Saat itu beliau menawarkan ke saya uang 1 juta dolar (USD),” jawab Rudi.

    “Apa permintaannya pak?” tanya jaksa.

    “Bantuan tadi,” jawab Rudi.

    Jaksa mendalami permintaan bantuan yang diinginkan Agusrin dengan tawaran USD 1 juta tersebut. Rudi mengaku tak berkomentar apapun saat itu.

    “Konteks dibantunya apa? Diputus bebas misalkan?” tanya jaksa.

    “Ndak ada sama sekali, nggak bicara soal itu,” jawab Rudi.

    “Jadi kalau dibantu itu 1 juta USD pemahaman saudara masak tidak bertanya pak?” tanya jaksa.

    “Saat itu saya tidak kejar untuk bertanya, saya hanya mendengar saja apa yang disampaikan,” jawab Rudi.

    “1 juta USD kan cukup besar pak,” ujar jaksa.

    “Betul, cukup besar, dan saat itu saya tidak komentar apa pun,” jawab Rudi.

    Nyesal Tak Lapor soal Tawaran Suap

    Rudi mengaku mendapat tawaran USD 1 juta itu dari seseorang bernama Agusrin Maryono. Dia mengatakan Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta (MAN) lalu menyerahkan kepadanya untuk menyikapi tawaran tersebut. Saat kasus itu terjadi Rudi merupakan Ketua PN Jakpus dan Arif Wakil Ketua PN Jakpus.

    “Setelah Saudara bertemu Agusrin dan ada tawaran 1 juta USD untuk membantu perkara migor ya, Pak, apakah saudara pada saat itu berkoordinasi atau memanggil Waka PN, Pak? Pada saat itu Terdakwa MAN,” tanya jaksa.

    “Sejatinya kan saya dari awal udah ngomong nggak tahu persis itu perkara, makanya saya harus tahu kejelasan itu perkara apa. Saya bertemu dengan Pak Arif waktu itu saya ke ruangan beliau kalau nggak salah,” jawab Rudi.

    “Bapak ke ruangan Pak Arif?” tanya jaksa.

    “Kalau nggak salah saya ke ruangan beliau, untuk memastikan tadi itu dan saat saya bertanya beliau posisinya dalam kondisi biasa, artinya nggak menerangkan apapun tentang itu, diserahkan ke saya,” jawab Rudi.

    Rudi mengatakan tidak menyampaikan ke Arif terkait nominal tawaran USD 1 juta tersebut. Dia mengatakan hanya menyampaikan ke Arif bila Agusrin datang menemuinya dan meminta agar perkara minyak goreng ‘dibantu’.

    Rudi mengaku memilih untuk tidak menindaklanjuti tawaran Agusrin tersebut. Dia memahami jika tindakannya saat mencari tahu soal perkara tersebut ke Arif adalah salah.

    “Nah, ini kan jawaban-jawaban yang bias ya, Pak ya, monggo, silakan, Pak, pemahaman Saudara pada saat Pak MAN menyampaikan itu apa, Pak? Artinya tawaran itu boleh Bapak tindak lanjuti atau seperti apa?” tanya jaksa.

    “Intinya diserahkan ke saya untuk memilih, saya tidak diarahkan untuk milih A atau B. Maka kemudian saya sikapi itu dengan pilihan saya, untuk tidak menindaklanjuti,” jawab Rudi.

    “Saudara kan saat itu ya sebagai pejabat, mohon maaf, di lingkungan peradilan harusnya kan tahu itu, Pak, itu hal yang bernuansa negatif ya, Pak. Kenapa saudara tidak menolak tegas pada saat itu? Untuk mengingatkan misalkan Pak MAN saat itu untuk tidak bermain-main dengan perkara yang ditangani?” tanya jaksa.

    “Saya akui saat itu memang saya ingin kejelasan lalu bertanya, tidak lebih dari itu, hanya untuk bertanya dulu posisinya seperti apa. Itu memang secara jabatan tidak dibenarkan, paham,” jawab Rudi.

    Jaksa mendalami apakah Rudi tidak membuat laporan terkait upaya suap melalui tawaran yang diberikan Agusrin. Rudi mengaku tidak melapor dan hanya menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri.

    “Saudara tidak mencoba membuat laporan misalkan upaya penyuapan seperti itu?” tanya jaksa.

    “Saya keep untuk saya saja,” jawab Rudi.

    “Kemudian, pada masa jabatan saudara, ini kan perkara migor bergulir, Pak, ya. Kemudian pada akhirnya perkara migor itu putus pada saat saudara masih menjabat atau setelah saudara tidak menjabat lagi?” tanya jaksa.

    “Saya sudah meninggalkan PN Pusat,” jawab Rudi.

    Sebagai informasi, majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas ke terdakwa korporasi migor diketuai hakim Djuyamto dengan anggota Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom. Jaksa mendakwa Djuyamto, Agam, Ali menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama terkait vonis lepas tersebut.

    Total suap yang diterima para terdakwa diduga sebesar Rp 40 miliar. Uang suap itu diduga diberikan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M Syafei selaku pengacara para terdakwa korporasi migor tersebut. Mereka juga sudah menjadi tersangka.

    Uang suap Rp 40 miliar itu dibagi bersama antara Djuyamto, Agam, Ali, eks Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, serta mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Rudi sendiri merupakan terdakwa kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera yang diadili di PN Surabaya. Saat suap vonis bebas Ronald terjadi, Rudi merupakan Ketua PN Surabaya. Kini, Rudi juga telah divonis 7 tahun penjara.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Penjualan Mobil di Indonesia Agustus 2025 Naik, Pameran GIIAS Jadi Penolong

    Penjualan Mobil di Indonesia Agustus 2025 Naik, Pameran GIIAS Jadi Penolong

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia periode Agustus 2025 terpantau naik. Pameran GIIAS 2025 menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.

    Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 sukses mengerek angka penjualan mobil di Tanah Air. Buktinya berkat pameran yang digelar pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025 itu, penjualan mobil di Indonesia naik. Dalam data yang dihimpun Gaikindo, penjualan wholesales pada Agustus naik 1,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara penjualan secara retail naik 5,7 persen kalau dibandingkan periode Juli 2025.

    “Iya betul (kenaikan penjualan karena GIIAS),” ungkap Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (10/9/2025).

    Kendati demikian, bila dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun lalu, justru mengalami penurunan yang signifikan. Secara wholesales bila pada Agustus 2024 ada 76.302 unit mobil terdistribusi, maka pada Agustus 2025 hanya 61.780 unit. Begitu pun dengan penjualan retail sales yang sebelumnya 76.806 unit kini hanya 66.478 unit atau turun 13,4 persen.

    Demikian pula bila dihitung akumulatif dari Januari-Agustus 2025, penjualan secara wholesales baru mencapai 500.951 unit atau turun 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan secara retail turun 10,7 persen sepanjang delapan bulan tahun 2025 dari 584.847 unit menjadi 522.162 unit.

    Penjualan mobil di Tanah Air memang tengah lesu. Kendati demikian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pabrikan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di sektor otomotif. Selain itu, pabrikan juga diminta agar tak menaikkan harga jual kendaraan.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus beberapa waktu lalu.

    (dry/rgr)

  • Setelah Qatar Giliran Yaman Dibombardir Israel: 35 Tewas

    Setelah Qatar Giliran Yaman Dibombardir Israel: 35 Tewas

    GELORA.CO -Setelah menghantam Qatar, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Yaman pada Rabu, 10 September 2025. Serangan yang menargetkan ibu kota Sanaa dan provinsi al-Jawf itu menewaskan sedikitnya 35 orang.

    Kementerian Kesehatan Yaman melaporkan ada 131 orang terluka. Angka ini masih sementara, dan kemungkinan akan bertambah karena tim penyelamat masih mencari korban di reruntuhan.

    “Serangan itu menghantam kawasan sipil dan pemukiman, termasuk rumah-rumah di al-Tahrir Sanaa, sebuah fasilitas medis di Jalan ke-60 di barat daya kota, serta kompleks pemerintah di ibu kota al-Jawf, al-Hazm,” kata Kementerian Kesehatan Yaman, dikutip dari Al-Jazeera, Kamis 11 September 2025.

    Tim pertahanan sipil disebut masih berusaha memadamkan api akibat pengeboman dan mengevakuasi korban selamat.

    Menurut TV Al Masirah, media yang dikelola Houthi, serangan Israel juga merusak fasilitas medis dan kompleks pemerintah di al-Hazm. 

    “Para martir, korban luka, dan beberapa rumah rusak akibat serangan Israel di Markas Besar Bimbingan Moral,” tulis Al Masirah di Telegram.

    Sementara itu, Perusahaan Minyak dan Gas Yaman menyebut jet tempur Israel menargetkan sebuah stasiun medis di Jalan al-Sitteen, Sanaa.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim pihaknya berhasil menangkis sebagian serangan Israel dengan rudal darat-ke-udara. 

    “Beberapa formasi tempur terpaksa mundur sebelum melancarkan agresi mereka, dan sebagian besar serangan berhasil digagalkan, alhamdulillah,” ujar kelompok itu melalui Telegram.

    Israel mengonfirmasi serangan tersebut. 

    “Beberapa waktu lalu, Angkatan Udara Israel menyerang target militer milik rezim teroris Houthi di wilayah Sanaa dan al-Jawf di Yaman,” demikian pernyataan militer Israel.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan drone Houthi di Bandara Ramon, Israel, beberapa hari lalu.

    “(Serangan) ini tidak melemahkan tangan kami. Kami menyerang mereka lagi hari ini di fasilitas teror mereka, di pangkalan teror dengan banyak teroris, dan juga di fasilitas lainnya,” katanya di X.

    “Kami akan terus menyerang. Siapa pun yang menyerang kami, kami akan menghajar mereka,” tambah Netanyahu dengan nada ancaman.

  • Berani Mundur, Rahayu Saraswati Ciptakan Standar Baru di DPR

    Berani Mundur, Rahayu Saraswati Ciptakan Standar Baru di DPR

    GELORA.CO -Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo akan menciptakan standar tersendiri bagi politikus Senayan karena berani mengundurkan diri dari jabatannya.

    Demikian dikatakan politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun X miliknya, dikutip Kamis 11 September 2025. 

    “Semua harus lebih hati-hati,” tulis Jansen.

    Jansen mengaku menyesalkan keputusan Saraswati mundur dari parlemen, di luar dia salah bicara yang jadi penyebab kemundurannya.

    “Yang kutahu Sara seorang anggota parlemen yang hebat dan sangat berdedikasi. Dan pikirannya selalu positif. Jadi aku yakin, dia salah ngomong itu bukan untuk melecehkan,” kata Jansen.

    Jansen melihat Saraswati memiliki “keistimewaan” karena lahir dari keluarga terpandang di Indonesia. Bahkan sang paman, Prabowo Subianto merupakan Presiden RI saat ini.

    “Tapi karakter Sara ini, yang kutahu benaran suka menolong dan kental jiwa aktivisnya, khususnya terkait isu: anak, perempuan dan perdagangan orang yang sering dia suarakan. Dan kemana-mana dengan segala yang dia punya, orangnya sangat sederhana,” kata Jansen.

    “Harus aku akui, hebat keponakan pak Prabowo ini. Dan pak Hasyim Ayahnya dalam mendidik Sara. Keep strong, Sara!” sambungnya.

    Teka-teki di balik pengunduran diri mengejutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ternyata terkait pernyataannya soal lowongan pekerjaan yang dianggap tidak berempati dan menyakiti hati para pencari kerja di seluruh Indonesia.

    Dalam pernyataannya pada Rabu 10 September 2025, Saraswati mengakui bahwa niatnya untuk memotivasi anak muda justru menjadi bumerang.

    Inilah kalimat kontroversial yang menjadi pusat dari drama pengunduran diri tersebut:

    “Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur daripada ngomel nggak ada kerjaan,” kata Saraswati dalam podcast yang ditayangkan sebuah media nasional.

    Sontak, kalimat “daripada ngomel nggak ada kerjaan” menjadi bagian yang paling disorot.

  • KPK Ceritakan Alasan Khalid Basalamah Terima Tawaran Kuota Haji Khusus

    KPK Ceritakan Alasan Khalid Basalamah Terima Tawaran Kuota Haji Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan Khalid Basalamah menggunakan jalur haji khusus, meski sempat memilih haji furoda.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menceritakan Khalid mulanya ingin berangkat ibadah haji bersama rombongannya menggunakan visa furoda. Kemudian dia ditawari kuota khusus oleh agen travel PT Muhibbah milik Ibnu Masud.

    Sebab PT Muhibbah memberikan Surat Keputusan Kementerian Agama bahwa ada kuota tambahan sebesar 20 ribu, di mana 50 persen haji reguler dan 50 persen haji khusus. Sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari pemerintah.

    “Jadi dengan berbekal SK tersebut, siapapun yang ditunjukkan SK-nya, termasuk juga mungkin kita, ini resmi lho, ada SK-nya ini. Nah seperti itu, jadi tidak salah juga ketika disampaikan seperti itu. Walaupun dalam prosesnya, SK yang terbit itu ternyata menyimpang dari ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2018,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK,  Rabu (10/9/2025).

    Sebagai informasi, seharusnya pembagian kuota haji tambahan sebesar 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

    Lebih lanjut, kuota haji khusus yang dijual oleh PT Muhibbah memiliki kondisi T0 atau jemaah bisa langsung berangkat tanpa menunggu antrean seperti haji furoda.

    “Artinya bisa langsung berangkat. Ya siapapun dengan prinsip ekonomian ya, biaya bayarnya lebih murah, tapi berangkatnya bisa langsung tahun itu. Ya pasti milih yang itu [haji khusus],” jelas Asep.

    Asep menambahkan penyidik masih mendalami perkara yang dialami Khalid Basalamah sehingga akan memanggil saksi-saksi lainnya untuk memperkaya informasi.

    Diketahui, Selasa (9/9/2025) Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi fakta. Setelah diperiksa, dia menyampaikan kepada wartawan menjadi korban dari PT Muhibbah

    “Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Masud,” katanya kepada wartawan.

    Khalid menjelaskan jemaah dari Uhud Tour termasuk dalam jamaah PT Muhibbah karena Uhud Tour merupakan  Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum mendapatkan kuota tambahan.

    Totalnya sebanyak 122 jamaah diberangkatkan melalui PT Muhibbah pada tahun yang sama yaitu 2024.

    “Uhud Tour, ini kamu jemaah Muhibbah. Saya bersama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibbah. Karena Uhud Tour PIHK-nya belum bisa dapat kuota, jadi kami sebagai jemaah Muhibbah. Jumlahnya 122,” jelasnya.

    Sebagai informasi, penyidik KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Kuota haji tambahan 20 ribu yang seharusnya terbagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    KPK telah mencegah Yaqut, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan mantan stafsusnya Ishfah Abidal Azis untuk bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

    KPK juga menggeledah rumah Yaqut dan menyita barang bukti elektronik (BBE) serta sejumlah dokumen.

    Tak hanya itu, KPK mengendus adanya jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus dijual sekitar Rp300 juta. Sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kemeterian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran USD2.600 sampai USD7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

    Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat. Adapun Asep menjelaskan alasan adanya jemaah yang berminat karena mereka sudah menggelar syukuran si rumahnya dan gengsi jika tidak jadi berangkat.

    “Ya karena mereka sudah, apa namanya, di rumahnya sudah syukuran dan lain-lain. Daripada nggak jadi nih berangkat, bayarlah sama yang bersangkutan. Makanya disitulah, variasi, variatif seperti itu,” tuturnya.

  • PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    Purbaya juga menyiapkan langkah menarik dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun yang kini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian yang dinilainya melambat.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” tegasnya.

    Menurutnya, perlambatan ekonomi disebabkan lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi “kering”. Ia menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mempercepat belanja pemerintah.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelas Purbaya.

     

  • iPhone 17 Hadir dengan iOS 26, Cek iPhone Kamu Masuk Daftar Update atau Tidak – Page 3

    iPhone 17 Hadir dengan iOS 26, Cek iPhone Kamu Masuk Daftar Update atau Tidak – Page 3

    Sementara itu, iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max dipastikan tidak akan lagi mendapat update iOS 26.  Bagaimana, apakah ponsel kamu termasuk ke dalam daftar iPhone yang kebagian update iOS 26 atau tidak? Fitur apa yang kamu nanti dan ingin coba di OS baru ini?

    Meski tak lagi menerima pembaruan iOS 26, pengguna iPhone XR, XS, dan XS Max tetap bisa menggunakan perangkat mereka.

    Kendati demikian, mereka akan melewatkan fitur-fitur terbaru dan, yang paling penting, pembaruan keamanan yang melindungi dari ancaman siber.

    Untuk itu, pengguna yang masih menggenggam iPhone XR, XS, atau XS Max, disarankan untuk mempertimbangkan upgrade ke model terbaru agar bisa terus menikmati inovasi Apple melalui iOS 26, sekaligus mendapatkan pembaruan di masa mendatang.

    Saat ini, ketiga model tersebut masih bisa mendapatkan update iOS 18. Namun, belum dapat dipastikan, hingga kapan update tersebut masih digulirkan. 

    Sekadar informasi, iOS 26 sendiri membawa desain ulang antarmuka dengan efek visual Liquid Glass, pembaruan untuk beberapa aplikasi bawaan, serta peningkatan dalam privasi dan kinerja perangkat.