Xcloud.id

Blog

  • Vivo X Fold 5 Pecahkan Tantangan Adopsi Baterai Besar pada Ponsel Lipat yang Ringan

    Vivo X Fold 5 Pecahkan Tantangan Adopsi Baterai Besar pada Ponsel Lipat yang Ringan

    JAKARTA — Vivo X Fold 5, perangkat lipat dengan bobot yang ringan, telah diluncurkan di Indonesia pada akhir Agustus lalu. Meski bobotnya ringan, kapasitas baterai yang ditawarkan ponsel ini tetap tinggi. 

    Hal ini membuktikan bahwa Vivo berhasil memecahkan tantangan umum pada desain foldable, yakni tidak mengorbankan kapasitas baterai meski beratnya sangat ringan. Ini merupakan inovasi yang masih berusaha diatasi oleh produsen ponsel lipat lainnya. 

    Ponsel ini dilengkapi dengan 6000mAh BlueVolt Battery, kapasitas baterai terbesar di segmennya. Inovasi ini mampu dicapai melalui kombinasi peningkatan pada semua komponen baterai, menurut pengakuan Vivo dalam sebuah rilis. 

    X Fold 5 juga didukung oleh teknologi pengisian daya canggih. Terdapat 80W FlashCharge dan dukungan pengisian daya nirkabel atau wireless charging. Kombinasi ini memastikan pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya saat menjalani aktivitas padat.

    Kapasitas baterai yang besar juga diimbangi dengan masa pakai yang panjang. Komponen baterai disebut menggunakan dual-layer anode canggih. Ini memadukan silikon berenergi tinggi dengan struktur karbon berpori untuk kinerja yang konsisten.

    Ponsel ini juga menjadi smartphone lipat pertama yang mengadopsi teknologi baterai semi-solid generasi kedua. Teknologi ini mengintegrasikan solid-state electrolyte ke dalam kedua elektroda. 

    Dengan begitu, ponsel dapat melakukan efisiensi daya yang sangat baik, bahkan pada suhu rendah. Selain baterai, Vivo juga meningkatkan durabilitas X Fold 5. Perangkat ini memiliki sertifikasi ganda IPX8 & IPX9 Water Resistance. 

    Bahkan, ponsel lipat tersebut berhasil menjalani tes buka-tutup di dalam air, menjadikannya yang pertama di dunia dengan standar tersebut. Ketahanan terhadap debu juga menjadi salah satu keunggulan X Fold 5. 

    Ponsel ini merupakan foldable pertama yang mendapatkan sertifikasi IP5X Dust Resistance. Standar ini memberikan perlindungan ekstra terhadap partikel debu yang sering menjadi masalah pada perangkat lipat.

    “Melalui kehadiran Vivo X Fold 5, kami meyakini bila perangkat foldable tidak cukup dengan sekadar mengutamakan aspek desain, tetapi juga harus kuat dan andal. Itulah sebabnya kami fokus menghadirkan masa pakai baterai yang luar biasa,” kata Hadie Mandala, Product Manager Vivo Indonesia. 

  • Ini Bahaya PC yang Masih Pakai Windows 10 Usai 14 Oktober 2025 – Page 3

    Ini Bahaya PC yang Masih Pakai Windows 10 Usai 14 Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – – Microsoft resmi menghentikan dukungan untuk sistem operasi Windows 10 per 14 Oktober 2025. Keputusan ini berpotensi membahayakan jutaan perangkat (PC/laptop) yang masih menggunakannya, terutama dari sisi keamanan.

    Setelah tanggal tersebut, perangkat yang bertahan di Windows 10 tidak akan lagi menerima pembaruan keamanan, perbaikan bug, maupun fitur-fitur baru.

    Hal ini membuat laptop menjadi sasaran empuk serangan siber, yang berisiko mengakibatkan kehilangan data penting, dan menurunkan produktivitas.

    Menurut Lie Heng, Direktur Synnex Metrodata Indonesia, PC yang sudah usang tidak hanya lambat, tetapi juga berbahaya bagi keberlangsungan bisnis.

    “Dengan berakhirnya Windows 10, perusahaan perlu segera upgrade ke perangkat yang lebih aman, produktif, dan siap untuk era AI,” ujar Lie Heng dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

    Untuk mengatasi ancaman tersebut, ia menilai Copilot+ PC dengan Windows 11 Pro menjadi solusi yang direkomendasikan.

    “Perangkat ini dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis modern, menawarkan pengalaman komputasi cerdas, dan keamanan berlapis,” ucapnya.

     

     

  • BNN: Teknologi robotika alternatif bantu operasi berantas narkotika

    BNN: Teknologi robotika alternatif bantu operasi berantas narkotika

    “Hal ini terutama di medan tertentu yang sulit dijangkau atau berisiko tinggi bagi K-9,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menilai pengembangan teknologi berbasis robotika memiliki potensi besar untuk melengkapi, bahkan menjadi alternatif dari peran anjing pelacak dalam operasi pemberantasan narkotika.

    “Hal ini terutama di medan tertentu yang sulit dijangkau atau berisiko tinggi bagi K-9,” ujar Irjen Pol. Suyudi saat menerima audiensi Direktur Politeknik Negeri Padang (PNP) dan Tim Peneliti Robot K-9 di Jakarta, Selasa (9/9), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Maka dari itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan terobosan yang dilakukan oleh PNP beserta tim peneliti, yang memperkenalkan inovasi robot K-9 dalam tahap pengembangan oleh tim peneliti PNP.

    Didampingi Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Ricky Yanuarfi, Direktur PNP Surfa Yondri menjelaskan penelitian yang dilakukan dalam rangka membuat Robot K-9 bertujuan untuk menghadirkan teknologi pendukung yang mampu membantu tugas aparat dalam mendeteksi narkotika secara lebih efektif dan efisien.

    Dalam paparan yang disampaikan Hendrick selaku tim pengusul, diungkapkan bahwa robot K-9 dirancang untuk mendeteksi pengguna narkoba melalui identifikasi wajah, pupil, suhu tubuh, serta gestur.

    Sebelumnya pada tahun 2023, dikatakan bahwa penelitian serupa telah menghasilkan inovasi berupa hidung elektronik (e-nose) yang berfungsi mendeteksi ganja kering melalui aroma.

    Sementara pada tahun 2025, kaya Hendrick penelitian difokuskan untuk membuat mata elektronik (e-eyes) yang dirancang untuk mendeteksi pengguna narkoba.

    “Oleh karenanya dibutuhkan dukungan, saran, dan masukkan dari BNN dalam mengembangkan teknologi ini agar selaras dengan kebutuhan operasional di lapangan,” tutur Hendrick dalam kesempatan yang sama.

    Berbagai saran dan masukan pun disampaikan oleh jajaran pejabat BNN yang hadir, khususnya terkait aspek teknis, kebutuhan operasional, serta potensi pemanfaatan robot K-9 di lapangan.

    Melalui audiensi, diharapkan terjalin sinergi antara BNN dan PNP untuk mendorong lahirnya inovasi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

    Pertemuan turut dihadiri oleh Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana, Plt. Inspektur Utama BNN Dicky Kusumawardhana, Plt. Deputi Pemberantasan BNN Budi Wibowo, Direktur Interdiksi BNN Tery Zakiar Muslim, Kepala Biro Perencanaan BNN Mardiharto Tjokrowasito, dan Kasie K-9 BNN Trie Handono.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenpar Sepakat Revisi UU Pariwisata, Siapkan Langkah Ini

    Kemenpar Sepakat Revisi UU Pariwisata, Siapkan Langkah Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Komisi VII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Pariwisata pada hari ini.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa pemerintah mengakomodasi perubahan substansi dari rancangan beleid yang baru, serta menyiapkan sejumlah langkah terkait tiga substansi utama.

    “Dari hasil pembahasan, kita menyepakati yang pertama adalah ekosistem. Pemerintah mengakomodasi substansi terkait semua aspek ekosistem kepariwisataan yang diusulkan DPR dengan beberapa penyempurnaan,” katanya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Widiyanti melanjutkan, poin kedua berkenaan dengan pendidikan pariwisata, yang mana pemerintah mencanangkan peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan formal dan non-formal.

    Poin berikutnya terkait dengan diplomasi budaya. Pemerintah disebutnya bakal melakukan penguatan promosi pariwisata berbasis budaya.

    Selain ketiga kesepakatan utama tersebut, Kemenpar juga menyepakati penguatan sejumlah substansi lainnya seperti pembangunan kepariwisataan berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat lokal.

    Di samping itu, terdapat pula pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagai daya tarik wisata.

    “Pada prinsipnya, pemerintah dan DPR memiliki pandangan yang sama bahwa RUU ini akan menjadi landasan penting bagi kemajuan pariwisata nasional dengan memberikan kepastian hukum, mendorong pariwisata yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan, memastikan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan,” jelas Widiyanti.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia (Panja) RUU Kepariwisataan Chusnunia Chalim menyampaikan, terdapat setidaknya enam substansi baru dalam rancangan beleid ini dibandingkan UU sebelumnya.

    Pertama adalah pergeseran cara pandang dalam kepariwisataan. Kedua adalah perubahan sejumlah istilah agar pengelolaan kepariwisataan lebih holistik dan terintegrasi. Ketiga yakni restrukturisasi tata kelola kepariwisataan.

    Poin perubahan keempat adalah penempatan masyarakat dan budaya sebagai pilar sentral pembangunan kepariwisataan, kelima yakni pengakuan dan pelembagaan atas penggunaan budaya sebagai instrumen soft power dalam diplomasi dan pemasaran pariwisata, serta terakhir adalah modernisasi kerangka hukum terkait hak, kewajiban, partisipasi, dan pendanaan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

  • Yusril soal Usulan Bentuk TGPF Kericuhan: Penyelidikan Aparat Sudah Tepat

    Yusril soal Usulan Bentuk TGPF Kericuhan: Penyelidikan Aparat Sudah Tepat

    Jakarta –

    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, buka suara soal usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengusut rentetan kericuhan di sejumlah daerah. Yusril menilai pembentukan TGPF memerlukan waktu, sementara proses penyelidikan kasus itu sudah berjalan tepat.

    “Jadi kalau menuntut TPGF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, menunggu mereka bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta, sekarang juga fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil dan proses sudah berjalan,” kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Oleh karena itu, Yusril menilai lebih baik penyelidikan dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, TGPF bisa dibentuk jika pemerintah dinilai tidak bekerja mengusut kejadian ini.

    “Jadi saya kira dari pada menunggu lama pembentukan TPGF saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya dari pada kita berlama-lama. Kecuali misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TPGF,” ujarnya.

    Menurutnya, langkah yang dilakukan aparat penegak hukum sudah tepat. Mantan Mensesneg itu sudah turun langsung memantau proses penyelidikan di dua polda yakni Jakarta dan Makassar.

    “Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat ya sekarang, pelaku pelakunya juga sudah ditahan, sudah dilakukan juga pemeriksaan. Langkah penyelidikan sudah dilakukan dengan tepat oleh seluruh aparat penegak hukum,” ujarnya.

    “Saya sudah melakukan pengecekan di dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda (Sulsel) Makassar. Dan dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

    Pembentukan TGPF sebelumnya diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menduga ada keterlibatan militer dalam kerusuhan ini.

    Koalisi Masyarakat Sipil gabungan Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI hingga Setara Institute. Dalam pernyataannya, Koalisi menilai mestinya kegiatan menyampaikan pendapat tidak diwarnai dengan tindakan represif hingga jatuhnya korban.

    “Lebih jauh, merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, kami mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen, untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya, Senin (8/9).

    Halaman 2 dari 2

    (eva/rfs)

  • Beda Arah Yusril-AHY soal Prabowo Ingin Bentuk TGPF Demo Akhir Agustus 2025

    Beda Arah Yusril-AHY soal Prabowo Ingin Bentuk TGPF Demo Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Hukum HAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah bergerak cepat dan tepat dalam menangani kericuhan yang terjadi pada sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini.

    Menurut Yusril, para pelaku yang terlibat sudah ditangkap dan diperiksa, sehingga kebutuhan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atau tim investigasi independen tidak mendesak.

    “Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat, pelaku-pelakunya juga sudah ditahan, sudah dilakukan juga pemeriksaan. Saya sudah melakukan pengecekan di dua polda, Polda Metro Jaya dan Polda Makassar,” ujar Yusril sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).                     

    Lebih lanjut, dia memastikan bahwa langkah hukum yang diambil aparat sudah jelas dan tegas.

    “Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TGPF, lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang. Lebih cepat bekerja daripada kita berlama-lama,” tegasnya.

    Yusril menambahkan, pembentukan TGPF baru diperlukan jika negara tidak mengambil tindakan hukum sama sekali.

    “Kecuali misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TGPF,” pungkas Yusril.

    AHY Dukung Pembentukan TGPF 

    Berbeda dengan Yusril, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk tim investigasi independen terkait aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi.

    Menurut AHY, pembentukan tim investigasi sangat penting agar setiap peristiwa dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kebingungan publik.

    “Saya rasa memang harus kita bisa identifikasi dengan utuh sehingga mencegah terjadinya misinformasi, disinformasi. Hari-hari ini juga sering membuat bingung, kita semua sering cemas ketika tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya sebelum menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    AHY menekankan bahwa informasi faktual dan aktual diperlukan untuk menghindari fitnah maupun hoaks yang kerap menyertai peristiwa besar.

    “Kalau kita ingin mengetahui sebuah insiden, sebuah tragedi, maka perlu diketahui secara utuh sehingga menghindari fitnah, hoaks, dan juga konspirasi teori. Banyak sekali konspirasi teori yang muncul, dan kita mencegah sekali lagi terganggunya kerukunan antar anak bangsa,” tegasnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu pun berharap proses demokrasi yang terus berkembang di Indonesia tetap berjalan selaras dengan konstitusi serta aturan hukum.

    “Sekali lagi kita berharap demokrasi yang dibuka dengan baik itu juga diikuti segala upaya untuk menaati konstitusi, hukum, dan aturan yang berlaku,” pungkas AHY.

  • Beri Arahan Pada Pra Penilaian PEKPPP, Mbak Wali Kediri: Layanan Publik Bagus, Masyarakat Nyaman dan Sejahtera

    Beri Arahan Pada Pra Penilaian PEKPPP, Mbak Wali Kediri: Layanan Publik Bagus, Masyarakat Nyaman dan Sejahtera

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait peningkatan pelayanan publik yang ada di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Pra Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Acara berlangsung di Kantor Dispendukcapil, Kamis (11/09/2025). Untuk tahun ini penilaian PEKPP di Kota Kediri ada dua lokus, yakni Dispendukcapil dan Dinas Pendidkan.

    “Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Ketika pelayanan publik bagus, ini menunjukkan bahwa pemerintah komitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Serta berusaha untuk menciptakan reformasi birokrasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan transparan,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan dalam acara ini akan dilakukan evaluasi. Apa saja yang masih kurang dalam pelayanan publik harus diperbaiki. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar prima. Evaluasi yang dilakukan ini bukan hanya untuk penilaian saja. Tujuan utamanya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga hak-hak dari masyarakat.

    “Masyarakat harus merasa aman, nyaman dan sejahtera. Seluruh OPD harus punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara untuk dua lokus Penilaian PEKPPP di Kota Kediri adalah Dispendukcapil dan Dinas Pendidikan. Mbak Wali menjelaskan bahwa dua pelayanan di dua lokus ini sudah baik. Namun harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Seperti di Dispendukcapil sudah lengkap fasilitasnya. Ada ruang laktasi, bermain anak, toilet dan jalur ramah disabilitas, dan lainnya. Bahkan untuk akta kelahiran yang terdahulu pun masih ada dan sudah discan.

    Lalu di Dinas Pendidikan harus terus memberikan pelayanan kepada orang tua dan juga siswa. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, seperti bullying yang terjadi di sekolah. Sebab efek dari bullying ini sangat berbahaya bila tidak ditangani.

    “Tadi saya keliling ke Dispendukcapil saya lihat sudah bagus dan lengkap. Lalu untuk Dinas Pendidikan harus ada edukasi dan pengawasan agar bullying ini tidak marak di sekolah,” jelas wali kota termuda ini.

    Sebelum melakukan evaluasi Mbak Wali berkeliling meninjau pelayanan yang ada di Dispendukcapil. Mbak Wali juga menyapa dan berbincang dengan beberapa masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan. Apabila ada kendala, Mbak Wali meminta agar masyarakat menyampaikannya, untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kota Kediri.

    Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Bagian Organisasi Herwin Zakiyah, perwakilan Dinas Pendidikan, dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Ini kata Dirut PAM Jaya, tujuan perubahan badan hukum perseroan

    Ini kata Dirut PAM Jaya, tujuan perubahan badan hukum perseroan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan cara untuk mempermudah gerak perusahaan air minum milik Pemprov DKI itu.

    “Kami membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih elastis bergerak,” kata Arief di Jakarta, Kamis, saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Menurut dia, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, Depok dan lainnya.

    Ia mengatakan bahwa perubahan badan hukum ini akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah.

    Untuk itu, kata Arief dengan berubahnya badan hukum, maka perusahaan bisa lebih fleksibel karena tidak tergantung pada birokrasi.

    “Kalau yang perumda itu terikat pada regulasi pemerintah dan lebih ke birokratis. Untuk perusahaan itu lebih fleksibel. Perseroda itu bisa kreatif dalam masalah finansial, karena dapat bekerja sama, sumber pendanaan juga lebih luas,” ujarnya.

    Arief menambahkan bahwa adanya isu yang menyatakan ketika PAM Jaya berubah badan hukum, kemudian akan menaikkan tarif seenaknya itu tidak benar.

    Karena kata Arief, kenaikan tarif air minum sudah diatur dan terikat dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak bisa menaikkan begitu saja.

    “Tarif tetap diikat oleh pemerintah tidak bisa sembarangan,” kata Arief menambahkan.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.

    “Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu (10/9).

    Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.

    Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengumumkan kenaikan dana operasional untuk RT/RW pada Oktober tahun ini

    “Nanti, Oktober tentang (kenaikan) dana operasional untuk RT RW, kami akan segera umumkan. Karena saya sudah menandatangani,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan bahwa dana operasional untuk pengurus RT dan RW di Jakarta akan naik sebesar 25 persen mulai Oktober tahun ini.

    Namun, kenaikan dana operasional itu tak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap.

    Sebab, Pramono mengakui bahwa kenaikan ini akan menambah beban anggaran daerah karena jumlah RT dan RW di Jakarta cukup banyak yakni sekitar 30.900.

    “Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” kata Pramono.

    Kendati demikian, Pramono menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menepati janji yang pernah ia katakan saat masa kampanye.

    Untuk itu, Pramono mengatakan kenaikan dana operasional RT dan RW akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai target yang pernah dia janjikan.

    “Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan dan berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,” kata Pramono.

    Adapun kenaikan dana operasional RT dan RW merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

    Kala itu, Pramono berencana menaikkan dana operasional bagi pengurus lingkungan hingga dua kali lipat.

    Menurut Pramono, saat ini, biaya operasional RT hanya Rp2 juta, sementara RW Rp2,5 juta. Padahal, kata Pramono, jumlah RT dan RW di Jakarta tidak terlalu banyak, sekitar 30.900.

    Jika biaya operasional RT masing-masing ditambah menjadi Rp4 juta dan RW Rp5 juta per bulan, totalnya sekitar Rp68 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL tempatkan KRI Prabu Siliwangi-321 di Koarmada II

    TNI AL tempatkan KRI Prabu Siliwangi-321 di Koarmada II

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321 ditempatkan di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur.

    “Untuk KRI Prabu Siliwangi-321 rencana penempatan di jajaran Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II TNI AL,” kata Tunggul saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Kamis.

    KRI tersebut nantinya akan mulai ditempatkan di Surabaya awal 2026.

    Tunggul mengatakan, KRI Prabu Siliwangi-321 nantinya akan berada di pangkalan sama dengan kapal baru TNI AL yang lain yakni KRI Brawijaya-320.

    KRI Brawijaya-320 sendiri sudah bersandar di Jakarta (8/9) dan telah masuk ke pangkalan di Surabaya, Rabu (10/9).

    Dengan hadirnya dua kapal buatan Italia itu di Koarmada II, TNI AL akan dipastikan akan memanfaatkannya untuk menjaga laut Indonesia di bagian tengah.

    Namun demikian, lanjut Tunggul, tidak menutup kemungkinan kapal tersebut akan dikerahkan untuk misi tertentu di wilayah lain.

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) harus menggelontorkan dana sebesar 1,25 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk membeli dua KRI buatan perusahaan Italia, Fincantieri yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321.

    “Harganya 1,25 miliar dolar AS untuk dua kapal,” kata Ali saat jumpa pers usai mengikuti acara penyambutan KRI Brawijaya 320 di dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.

    Namun demikian, Ali tidak menjelaskan secara rinci berapa uang yang harus digelontorkan untuk membeli setiap KRI.

    Dia melanjutkan, dua KRI itu memiliki spesifikasi yang hampir sama yakni dilengkapi dengan meriam 127 mm, crossing weapon system 25 mm, torpedo anti kapal selam hingga hingga senjata rudal berbasis elektronik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.