Xcloud.id

Blog

  • Dua Petugas Damkar Terluka saat Padamkan Kebakaran 34 Rumah di Senen Megapolitan 15 September 2025

    Dua Petugas Damkar Terluka saat Padamkan Kebakaran 34 Rumah di Senen Megapolitan 15 September 2025

    Dua Petugas Damkar Terluka saat Padamkan Kebakaran 34 Rumah di Senen
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat terluka saat berupaya memadamkan api yang membakar 34 rumah warga di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025) dini hari.
    Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan, kebakaran terjadi di Jalan Pasar Senen Dalam sekitar pukul 02.00 WIB.
    Petugas berhasil melakukan pendinginan hingga pukul 04.00 WIB, dan api dinyatakan benar-benar padam pada 09.26 WIB.
    “Dua orang petugas terluka akibat kebakaran,” kata Asril dilansir dari
    Antara
    , Senin.
    Ia menjelaskan, satu petugas mengalami retak pada tangan kanan sehingga masih menjalani perawatan, sedangkan satu petugas lain hanya mengalami luka memar dan menjalani rawat jalan.
    Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel dikerahkan untuk mengatasi api yang melahap puluhan rumah tersebut.
    Akibat kebakaran, 214 jiwa dari 70 kartu keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.
    Asril menduga kebakaran dipicu korsleting. Proses pemadaman juga sempat terhambat karena akses jalan menuju lokasi sangat sempit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus DJKA Wilayah Jawa Timur, KPK Periksa Wakil Sekjen DPP PDIP

    Kasus DJKA Wilayah Jawa Timur, KPK Periksa Wakil Sekjen DPP PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Presetya, Senin (15/9/2025).

    Dia tidak menjelaskan kaitan Yoseph Aryo dalam kasus ini. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

    Selain Yoseph, KPK juga memeriksa Linawati (Staf di Koordinator Pengadaan Transprtasi darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan dan Zulfikar Tantowi yang merupakan Kepada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Pelayanan BMN (LPPBMN).

    “Semua diperiksa sebagai saksi,” tambah Budi.

    Seperti diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Enam orang menjadi tersangka penerima suap, yakniDirektur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi, PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat

    Sementara pemberi suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Ibrahim, dab VP PT KA Manajemen Properti, Parjono

    Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS). (hen/ted)

  • Elon Musk Tiba-tiba Pecat 500 Karyawan, Ketahuan Bohong Lagi

    Elon Musk Tiba-tiba Pecat 500 Karyawan, Ketahuan Bohong Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mendadak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 pegawai dari tim anotasi data yang mengembangkan chatbot Grok.

    Menurut laporan Business Insider, dikutip dari Reuters, PHK diumumkan melalui email pada Jumat (12/9) malam. Dalam pesannya, perusahaan menyebutkan rencana memangkas tim tutor AI generalis. 

    Saat diminta keterangan oleh Reuters, perusahaan malah menegaskan akan memperbesar tim tutor AI spesialis hingga 10 kali lipat, sebagaimana disampaikan lewat unggahan di platform X. Hal ini membuat bingung, sebab tak konsisten antara aksi dan perkataan.

    Tim anotasi data sendiri merupakan yang terbesar di xAI, dengan tugas mengajarkan Grok memahami dunia melalui pengolahan dan kategorisasi data mentah.

    Karyawan yang terdampak dijanjikan tetap digaji hingga akhir kontrak atau 30 November 2025. Namun, akses ke sistem perusahaan langsung diputus pada hari pengumuman PHK.

    Selain itu, Kepala Keuangan xAI, Mike Liberatore, diketahui sudah hengkang pada akhir Juli setelah hanya beberapa bulan menjabat, menurut laporan Wall Street Journal.

    Musk mendirikan xAI pada 2023 untuk menantang dominasi raksasa teknologi dalam pengembangan AI, dengan menuding para pemimpin industri terlalu banyak melakukan sensor dan menerapkan standar keamanan yang longgar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Pesisir Sukabumi Geger Penemuan Mayat Pedagang Perabotan Asal Bogor

    Warga Pesisir Sukabumi Geger Penemuan Mayat Pedagang Perabotan Asal Bogor

    Di dalam saku celana korban, petugas menemukan beberapa barang pribadi, termasuk uang tunai sebesar Rp 194.000 dan sebuah kunci toko. Penemuan ini membantu petugas untuk mengidentifikasi korban.

    Pihak kepolisian juga berhasil menghubungi keluarga korban di Bogor. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban diketahui berangkat menuju Palabuhanratu seorang diri dan tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

    Setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, mereka sepakat untuk tidak dilakukan autopsi. Hasil pemeriksaan dokter jaga juga memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus ini.

    “Kesimpulan awal kami, tidak ada luka kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Kasus ini murni karena korban terdampar,” jelasnya.

  • DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    Selain itu, Perwako juga mencatat sejumlah pos tunjangan lainnya, antara lain:

    Tunjangan perumahan: Rp9,34 miliar Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan: Rp13,61 miliar (terdiri atas jaminan kesehatan Rp829,79 juta, jaminan kecelakaan kerja Rp3,19 miliar, dan jaminan kematian Rp9,59 miliar) Tunjangan reses: Rp2,31 miliar Tunjangan jabatan: Rp1,72 miliar Uang representasi: Rp1,33 miliar

    Di luar itu, DPRD juga mendapatkan uang paket, tunjangan beras, tunjangan keluarga, hingga uang jasa pengabdian. Bahkan, terdapat pula pos khusus pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar.

    Secara keseluruhan, angka Rp32,57 miliar itu hanya untuk pos belanja gaji dan tunjangan DPRD. 

    Jika dibandingkan, alokasi tersebut lebih besar dari anggaran gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) yang tercatat sebesar Rp4,02 miliar di tahun yang sama.

    Perwako ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Batam dalam mengatur belanja aparatur legislatif sebagai bagian dari APBD 2025. 

    Namun, besarnya angka tunjangan kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.

  • Rp 200 Triliun Disebar ke Sektor Riil, Industri Manufaktur dan Padat Karya Harus Kecipratan – Page 3

    Rp 200 Triliun Disebar ke Sektor Riil, Industri Manufaktur dan Padat Karya Harus Kecipratan – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut baik kebijakan Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke sektor riil. Langkah ini patut diapresiasi karena bisa memberi dorongan langsung pada investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

    Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana dana ini benar-benar menyentuh kebutuhan industri, khususnya manufaktur dan sektor padat karya yang menjadi penopang serapan tenaga kerja nasional.

    “Dukungan dana sebesar ini harus mampu memperkuat daya saing industri manufaktur dan padat karya, karena keduanya memiliki multiplier effect yang luas dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga penguatan rantai pasok nasional,” tutur Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, Senin (15/9/2025).

    Di sisi lain, dunia usaha masih menghadapi tantangan nyata berupa daya beli masyarakat yang melemah, iklim ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif, serta tingginya biaya logistik dan energi. Jika hanya mendorong suplai tanpa memperhatikan sisi permintaan, hasilnya bisa kurang optimal.

    Karena itu, HKI menekankan pentingnya kebijakan pendukung seperti kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta stabilitas pasar domestik. Dengan demikian, dana stimulus tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan.

    Bagi HKI, kebijakan kucuran dana Rp200 triliun merupakan peluang sekaligus tantangan. Masalah utama bukan semata ketersediaan dana, melainkan kepastian iklim usaha. Banyak industri manufaktur padat karya masih berhadapan dengan biaya produksi yang tinggi, mahalnya energi dan logistik, serta lemahnya kepastian hukum.

     

  • Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Dana Rp 200 Triliun Cair, Menkeu Purbaya: Dirut Pusing Mau Nyalurin ke Mana – Page 3

    Untuk penyaluran, Purbaya membebaskannya kepada masing-masing bank Himbara. Namun, Kementerian Keuangan bakal memberikan arahan kepada bank yang bingung agar mengalokasikannya untuk program-program unggulan pemerintah.

    “Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin ya salurin. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, ia turut memberikan klarifikasi soal waktu penempatan 6 bulan di perbankan untuk dana Rp 200 triliun tersebut. Purbaya menyatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu terkait itu.

    “Taro aja disitu terus, saya enggak perpanjang. Biar aja seperti itu. Jadi ini enggak ada termnya. Yang kemarin bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya itu seperti naro uang di bank, suka-suka saya sampai kapan muter di situ, supaya muter di perekonomian,” tuturnya.

  • Inovasi Bank Raya: Saku Bareng Kini Bisa Tampung 300 Anggota Komunitas – Page 3

    Inovasi Bank Raya: Saku Bareng Kini Bisa Tampung 300 Anggota Komunitas – Page 3

    Hingga Kuartal II 2025, fitur ini sudah dimanfaatkan lebih dari 2.000 anggota komunitas dengan total 1.300 saku. Nilai simpanan mencapai Rp 1,9 miliar atau tumbuh 49% secara tahunan (yoy), dengan mayoritas pengguna berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Bank Raya juga mencatat kinerja solid di lini digital. Per Juni 2025, transaksi di Raya App tembus 2,1 juta atau naik 42,7% (yoy). Jumlah pengguna pun mencapai lebih dari 1,05 juta nasabah. Dana tabungan digital tumbuh 66,6% menjadi Rp1,5 triliun, yang turut mendongkrak rasio CASA ke level 29,72% dari 26,77% pada periode yang sama tahun lalu.

    Kicky menutup dengan optimisme bahwa kekuatan komunitas di Indonesia yang menjunjung nilai kebersamaan adalah peluang besar untuk mendorong literasi digital.

    “Bank Raya berkomitmen menjadi kawan finansial dan mitra bertumbuh bagi komunitas maupun pelaku usaha melalui kemudahan fitur di aplikasi Raya,” kata dia.  

  • Anggaran Komdigi Rp8 Triliun Tahun Depan, Ini Daftar Infrastruktur Prioritas

    Anggaran Komdigi Rp8 Triliun Tahun Depan, Ini Daftar Infrastruktur Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun depan, meski alokasi anggarannya dipastikan tidak mengalami kenaikan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, program utama yang dijalankan Komdigi meliputi pembangunan infrastruktur digital, peningkatan pengawasan ruang digital, komunikasi publik, serta pengembangan ekosistem digital.

    “Yang pertama infrastruktur digital kan harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senin (15/9/2025). 

    Mengutip laman resmi Komdigi, beberapa program pembangunan infrastruktur digital antara lain mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan, memperluas jangkauan broadband tetap (fixed broadband) dan mobile broadband dengan kecepatan internet yang ditargetkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, serta membangun ekosistem Pusat Data Nasional (PDN). 

    Selain itu, Komdigi juga mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat pertukaran data antarinstansi.

    Program prioritas kedua adalah peningkatan pengawasan ruang digital agar lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Komdigi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

    Aturan tersebut mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi anak-anak di ruang digital, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses, hingga menjamin penanganan laporan yang cepat dan transparan. 

    PSE juga diwajibkan melakukan verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis guna mengurangi risiko anak terpapar konten negatif. Jika melanggar, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran platform.

    Meutya menegaskan, regulasi ini lahir dari kekhawatiran atas adanya platform digital yang secara sengaja menyebarkan konten bermuatan negatif kepada kelompok rentan.

    “Tentu di antaranya adalah [penanganan] pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas,” kata Meutya. 

    Selain itu, komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital agar melahirkan lebih banyak startup baru. “Di masa seperti ini, kita sangat memerlukan engine of growth dari startup-startup kita,” tambah Meutya. 

    Diberitakan sebelumnya, Meutya mengungkapkan Komdigi hanya mendapat anggaran Rp8 triliun untuk tahun depan. 

    Angka ini sama dengan pagu awal yang ditetapkan Badan Anggaran (Banggar) DPR, meskipun Komdigi sempat mengusulkan tambahan Rp12,6 triliun sehingga kebutuhan totalnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya. 

  • Pram minta ojol dan taksi tak berhenti dekat penyeberangan Cikini

    Pram minta ojol dan taksi tak berhenti dekat penyeberangan Cikini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar kendaraan, seperti ojek online (ojol) serta taksi untuk tidak berhenti atau parkir di dekat penyeberangan pejalan kaki yang dikontrol lampu lalu lintas atau persimpangan pelikan (pelican crossing) Stasiun Cikini.

    “Jadi, Alhamdulillah, sekarang sudah terselesaikan (permasalahannya). Tapi saya tadi meminta nggak boleh ada yang parkir di sini apakah itu ojol, taksi, atau apapun,” kata Pramono usai meninjau pelican crossing di sisi timur Stasiun Cikini, Senin.

    Untuk itu, dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Ia juga meminta agar jika terdapat kendaraan yang melanggar peraturan, masyarakat dapat segera melaporkannya untuk ditindaklanjuti.

    Lebih lanjut, dia berharap agar pelican crossing di Stasiun Cikini itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

    Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan tingginya pagar menuju Stasiun Cikini sehingga menyulitkan mereka untuk memasuki stasiun tersebut karena hanya memiliki satu pintu akses masuk.

    Di sisi lain, Pramono mengungkapkan fasilitas pelican crossing itu merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam merespon setiap aduan dari masyarakat.

    “Karena memang ketika melihat begitu, problemnya simpel tapi tidak segera diselesaikan, saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan dan juga dengan asisten pembangunan untuk ini segera diselesaikan,” tutur dia.

    Seperti diketahui, uji coba penerapan pelican crossing dan pembukaan pagar pada akses masuk Stasiun Cikini itu menyesuaikan jam operasional kereta commuter, yaitu pukul 05.00-24.00 WIB.

    Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan selain menyiapkan pelican crossing dengan lampu lalu lintas pengamannya, Pemprov DKI juga akan mengerahkan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan dengan lancar dan aman.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.