Xcloud.id

Blog

  • Kongres Pluralisme di Kazakhstan, Kasus Perusakan Tempat Ibadah Jadi Sorotan

    Kongres Pluralisme di Kazakhstan, Kasus Perusakan Tempat Ibadah Jadi Sorotan

    Jakarta –

    Rangkaian VIII Congress of Leaders of World and Traditional Religions dimulai. Isu perusakan tempat ibadah di sejumlah negara menjadi salah satu sorotan.

    VIII Congress of Leaders of World and Traditional Religions digelar mulai 16-19 September 2025 di Astana, Kazakhstan. Sidang khusus yang membahas mengenai perlindungan situs keagamaan menjadi pembuka rangkaian kongres.

    Sidang ini dibuka oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Perwakilan Tertinggi Aliansi Peradaban PBB, Miguel Angel Moratinos, dan Ketua Senat Kazakhstan, Maulen Ashimbayev.

    Dalam sambutannya, Maulen menekankan Sidang Istimewa tentang Perlindungan Benda-Benda Keagaman yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari Forum Global ke-10 Aliansi Peradaban PBB di Portugal pada Novembe4 2024. Maulen juga menekankan komitmen Kazakhstan dalam menjaga kerukunan di antara sesama umat beragama.

    “Masyarakat Kazakhstan telah menyerap tradisi berbagai peradaban dan agama serta semangat toleransi dan keterbukaan. Prinsip persatuan dalam keberagaman sangat penting bagi kami,” pernyataan Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, yang dibacakan Maulen dalam sesi sidang, Selasa (16/9/2025).

    Presiden Tokayev menjelaskan Kazakhstan memiliki riwayat panjang dalam menjaga warisan budaya dan spiritual. Dia menyinggung posisi geografis Kazakhstan yang berada di persimpangan dunia barat dan timur.

    “Semua tempat suci ini merupakan bagian dari sejarah bangsa kita dan merupakan warisan spiritual dan budaya yang tak ternilai. Kami sangat mementingkan pelestarian dan perlindungannya,” bunyi pernyataan Presiden Tokayev.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB Miguel Angel Morantinos mengapresiasi komitmen Kazakhstan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat global. Dia mengatakan PBB terbuka dalam mendukung inisiatif Kazakhstan terkait perlindungan situs-situs keagamaan.

    Congress of Leaders of World and Traditional Religions merupakan inisiasi pemerintah Kazakhstan dalam menjaga perdamaian dan kerukunan umat agama. Kongres ini pertama kali digelar di tahun 2003.

    Acara itu lalu rutin dilaksanakan tiap tiga tahun sekali di ibu kota Kazakhstan, Astana. Di gelaran kedelapannya tahun ini, Congress of Leaders of World and Traditional Religions mengusung tema Dialogue of Religions: Synergy for the Future.

    Acara puncak VIII Congress of Leaders of World and Traditional Religions akan dihelat pada Rabu (17/9) di Palace of Independence, Astana.

    Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dijadwalkan hadir langsung di lokasi. Selain itu Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Tayeb serta perwakilan Vatikan, Cardinal George Jacob Koovakad, Prefect of the Dicastery, juga akan hadir dalam sesi pleno besok.

    (ygs/whn)

  • Hasil Olah TKP Polda Jatim Tak Ditemukan Jejak Rem Bus Maut di Bromo

    Hasil Olah TKP Polda Jatim Tak Ditemukan Jejak Rem Bus Maut di Bromo

    SURABAYA – Hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan tim Traffic Accident Analysis (TAA) Kepolisian Daerah Jawa Timur menyebut tidak ditemukan jejak pengereman bus pariwisata P 7221 UGI yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bromo, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9).

    “Di lokasi tidak ditemukan jejak pengereman. Bus menabrak dinding tebing sisi kanan jalan dengan benturan cukup keras. Korban meninggal umumnya duduk di sisi kanan bus,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi dilansir ANTARA, Selasa, 16 September.

    Benturan panjang pada badan bus pada sisi kanan mengakibatkan kerusakan parah, kaca pecah, hingga bodi bus mengalami deformasi.

    Hasil keterangan sejumlah saksi dari penumpang bus yang selamat menyebutkan korban meninggal kebanyakan duduk di kursi baris keempat hingga ke belakang sisi kanan.

    Kecelakaan bus di jalur Bromo tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, sembilan orang luka berat, dan 35 orang lainnya luka ringan.

    Sebagian korban luka ringan sudah diperbolehkan pulang, sementara korban luka berat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat, Jember.

    “Pengemudi bus bernama Al Bahri saat ini juga masih dirawat karena mengalami retak pada tangan sebelah kiri, sedangkan kernet bus, Mergi, selamat dari insiden tersebut,” ujarnya.

    Tim TAA Polda Jatim memperkirakan kecepatan bus sebelum kecelakaan berkisar 64 hingga 80 kilometer per jam dengan jarak sekitar 60 meter antara titik tabrak pertama dan posisi akhir bus.

    Dari sisi administrasi, bus dinyatakan lengkap, mulai uji kir, surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin trayek, hingga surat izin mengemudi (SIM) pengemudi. Hasil pemeriksaan juga memastikan sopir sehat dan tidak terpengaruh obat-obatan terlarang.

    “Perawatan bus sesuai ramp check juga dinyatakan layak jalan. Namun, untuk memastikan kondisi teknis, kami masih menunggu keterangan ahli dari pabrikan Hino selaku produsen bus. Kami ingin memastikan apakah sistem pengereman berfungsi normal atau terjadi gangguan,” kata Iwan.

    Hasil sementara, transmisi bus ditemukan berada di posisi gigi tiga saat kendaraan berhenti setelah kecelakaan. Investigasi itu melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan TAA Mabes Polri.

    “Potensi penetapan tersangka akan kami konstruksikan setelah seluruh hasil olah TKP dan pemeriksaan ahli dikumpulkan. Saat ini kami sudah memeriksa sembilan saksi, terdiri dari penumpang dan warga sekitar lokasi kejadian,” kata Iwan.

  • Momen Angin Puting Beliung Terjang Serang Banten, 14 Rumah Rusak

    Momen Angin Puting Beliung Terjang Serang Banten, 14 Rumah Rusak

    Angin Puting Beliung menerjang kawasan permukiman di Kampung Darul Mawar, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa (16/9). Sebanyak 14 rumah dan 1 masjid rusak diterpa angin.

    Polisi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sebanyak dua kali di hari yang sama. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

  • Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    Politik kemarin, aturan dokumen capres hingga isu Mahfud masuk kabinet

    partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres hingga respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus sebut itu prerogatif Presiden.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca pada Rabu:

    1. KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 soal 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari capres-cawapres terkait.

    “Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU Afifuddin di Kantor KPU Jakarta, Selasa.

    Afif mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Komisi Informasi Pusat (KIP), terkait keputusan soal pengecualian informasi publik tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya bakal membicarakan usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI.

    Dia menilai bahwa kompleks DPR RI sebetulnya merupakan rumah bagi rakyat. Menurut dia, ada negara-negara lain yang telah menyiapkan lapangan bagi rakyatnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

    “Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menko Yusril: Parpol harus dibenahi melalui revisi undang-undang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan partai politik harus dibenahi melalui revisi undang-undang, baik UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, maupun UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

    Menurut Yusril, setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, peranan partai politik sangat besar, di mana pemilu legislatif hanya bisa diikuti partai politik dan individu hanya bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui partai politik.

    “Jadi, partai betul-betul harus kita benahi karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partai politiknya sendiri tidak demokratis,” kata Yusril dalam konferensi pers usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menhan sebut pasukan TNI terus jaga gedung parlemen

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pihaknya akan terus menempatkan prajurit TNI di beberapa kantor pemerintahan, salah satunya gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut dilakukan guna memastikan gedung pemerintahan dalam kondisi aman.

    “Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada awak media usai menjalani rapat dengan Komisi I di Fedung DPR, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Respons isu Mahfud masuk kabinet, Bappisus: Itu prerogatif Presiden

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikabarkan masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Saat ditanya oleh awak media soal Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) 2024 itu masuk sebagai kandidat menteri, Aris menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif atau hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.

    ”Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden, ya saya enggak bisa menyampaikan,” kata Aris saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Tahan Laju Inflasi, Pemkot Tangsel Gelar Pangan Murah

    ​Tahan Laju Inflasi, Pemkot Tangsel Gelar Pangan Murah

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.

    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

    “Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

    Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.

    Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.

    “Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.

    Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.

    Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.

    “Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.
     
    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
     
    “Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

    Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.
     
    Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.
     
    “Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.
     
    Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.
     
    Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.
     
    “Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Israel Lancarkan Serangan Darat ke Kota Gaza, 78 Orang Tewas

    Jakarta –

    Militer Israel mulai melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, Palestina. Sebanyak 78 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir kantor berita Al Jazeera, Rabu (17/9/2025), rumah sakit di Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza meningkat hari ini. Rumah sakit di Gaza menyebut 78 warga tewas di Kota Gaza, saat pasukan Israel memulai serangan darat.

    Sementara itu dilaporkan 89 warga telah tewas dalam serangan Israel di daerah kantong itu sejak dini hari tadi.

    Seperti diketahui, militer Israel mulai melancarkan serangan darat terhadap Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, sebelum fajar pada Selasa (16/9) waktu setempat. Serangan darat ini dilancarkan tak lama usai kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio untuk mendukung Israel memusnahkan Hamas.

    Sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9), militer Israel melancarkan pengeboman besar-besaran di Kota Gaza saat pasukan darat bergerak lebih dalam ke pusat kota terbesar di daerah kantong Palestina tersebut.

    “Semalam, kami beralih ke fase berikutnya, fase utama dari rencana untuk Kota Gaza… Pasukan telah memperluas aktivitas darat ke benteng utama Hamas di Gaza, yakni Kota Gaza,” kata seorang pejabat militer Israel kepada wartawan.

    “Kami bergerak menuju ke pusat (Kota Gaza),” ucap pejabat militer Israel yang tidak disebut namanya itu.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah pasukan darat Israel telah bergerak lebih dalam ke pusat Kota Gaza, pejabat militer itu menjawab: “Iya.”

    Militer Israel, menurut pejabat militer Tel Aviv tersebut, memperkirakan ada sekitar “2.000-3.000 militan Hamas” yang beroperasi di area tersebut.

    (whn/eva)

  • Independensi Jadi Alasan PSSI Tunjuk Yoshimi Ogawa Pimpin Komite Wasit 

    Independensi Jadi Alasan PSSI Tunjuk Yoshimi Ogawa Pimpin Komite Wasit 

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menjelaskan asalan menunjuk Yoshimi Ogawa sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI. Padahal, sebelumnya pria asal Jepang itu mengemban jabatan sebagai Wakil Komite Wasit. 

    Keputusan itu disampaikan Erick Thohir bersamaan dengan pengumuman perubahan pimpinan di sejumlah komite yang ada di bawah naungan federasi. 

    Soal menyerahkan jabatan Ketua Komite Wasit kepada Ogawa, Erick mengatakan bahwa hal itu tak lepas dari peringatan FIFA yang melarang adanya rangkap jabatan. 

    Sebelumnya, status Ketua Komite Wasit dijabat oleh Erick Thohir. Namun, di sisi lain, Erick Thohir juga merupakan Ketua Umum (Ketum) PSSI.

    Erick harus melepas jabatan Ketua Komite Wasit karena bidang itu independen sehingga membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya. 

    Ogawa kemudian dipilih karena dinilai sudah memiliki cukup pengalaman lantaran sudah bekerja selama 1,5 tahun sebagai Wakil Ketua Komite Wasit PSSI.

    “Dengan statuta yang baru ‘kan jelas, Komite Wasit itu ialah komite yang independen. Jadi, memang yang memimpin Komite Wasit ialah yang ahli di bidangnya, termasuk Komite Teknis dan Pengembangan.”

    “Saya rasa dua figur ini, yang satu sudah membantu kami transisi 1,5 tahun (di Komite Wasit), yang satu lagi baru. Kalau dilihat rekam jejaknya sejauh ini ‘kan di beberapa negara mumpuni. Jadi, kami coba beri kesempatan,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 September 2025. 

    Keputusan perombakan ketua di sejumlah komite PSSI ini bukan tanpa sebab. Ini merupakan realisasi dari hasil rapat Exco (Komite Eksekutif) PSSI di Surabaya beberapa waktu lalu. 

    Selain mengumumkan Komite Wasit yang kini dikepalai Yoshimi Ogawa, agenda hari ini juga mengumumkan perubahan di beberapa komite, seperti Komite Disiplin hingga Komite Teknis dan Pengembangan. 

    Komite Disiplin kini dipimpin oleh Umar Husin. Sementara, Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, juga diserahkan jabatan sebagai Ketua Komite Teknis dan Pengembangan PSSI yang baru. 

  • HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    Jakarta –

    Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-15. Mendagri Tito Karnavian berharap momen HUT ini menjadi pengingat agar BNPP terus memperkuat penjagaan kawasan perbatasan serta mendorong percepatan pembangunan.

    “Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara. Sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

    Kegiatan bakti sosial ini menyalurkan 2.000 paket sembako. Penyerahan paket sembako dipusatkan di Gedung RPTRA Pulo Gundul kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tito memimpin langsung pembagian paket sembako itu didampingi Sekretaris BNPP RI Komjen Makhruzi Rahman.

    Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat BNPP RI, dan Pemerintah Provinsi Jakarta yang juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut.

    Kegiatan penyaluran paket sembako tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Koramil 08/Johar Baru, serta Polsek Metro Johar Baru.

    Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.

    Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

    Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

    (eva/lir)

  • Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order Ketimbang Ikut Aksi 17 September

    Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order Ketimbang Ikut Aksi 17 September

    Jakarta: Rencana aksi demonstrasi yang digagas sejumlah pihak atas nama pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 17 September, menuai respons beragam. Sejumlah komunitas driver menegaskan aksi tersebut tidak mewakili kepentingan mayoritas mitra, bahkan dituding sarat penunggangan politik.

    “Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Bahkan inisiatornya pun bukan pengemudi ojol, karena tidak memiliki akun mitra,” kata Michael salah satu perwakilan dari komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), Selasa (16/9).

    Menurut dia, mayoritas pengemudi yang terhubung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih tetap bekerja. “Banyak teman-teman yang sepakat untuk tetap on-bid. Apalagi kami tahu bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako,” ujarnya.

    Kabar bahwa aksi 17 September berpotensi mengganggu layanan transportasi online juga dibantah. “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” katanya.

    Baca juga: Kumpul Bareng Driver Ojol, Habib Jafar: Jangan Mau Diprovokasi

    Hingga saat ini Indonesia memiliki jutaan mitra pengemudi ojol yang tersebar di berbagai kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pengemudi sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa, terutama menyoal skema insentif, tarif, dan potongan komisi dari aplikasi. Namun, menurut komunitas driver yang ditemui, dinamika kali ini berbeda.

    “Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit. Ada layanan balik yang kami rasakan,” ujarnya.

    Sejumlah komunitas juga menyoroti penggunaan nama almarhum Affan dalam tuntutan aksi. “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan. Itu bentuk pemanfaatan saja. Aksi ini jelas dipolitisasi dan tidak mencerminkan kepentingan ojol,” tambah Michael.

    Isu penunggangan politik dalam aksi pengemudi ojol bukan hal baru. Seperti diketahui, beberapa kali aksi driver di jalan raya mendapat perhatian partai politik atau kelompok kepentingan yang ingin mengambil momentum elektoral. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini mayoritas pengemudi tampak lebih berhati-hati dan memilih jalur dialog.

    Jakarta: Rencana aksi demonstrasi yang digagas sejumlah pihak atas nama pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 17 September, menuai respons beragam. Sejumlah komunitas driver menegaskan aksi tersebut tidak mewakili kepentingan mayoritas mitra, bahkan dituding sarat penunggangan politik.
     
    “Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver. Bahkan inisiatornya pun bukan pengemudi ojol, karena tidak memiliki akun mitra,” kata Michael salah satu perwakilan dari komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), Selasa (16/9).
     
    Menurut dia, mayoritas pengemudi yang terhubung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih tetap bekerja. “Banyak teman-teman yang sepakat untuk tetap on-bid. Apalagi kami tahu bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako,” ujarnya.

    Kabar bahwa aksi 17 September berpotensi mengganggu layanan transportasi online juga dibantah. “Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan,” katanya.
     
    Baca juga: Kumpul Bareng Driver Ojol, Habib Jafar: Jangan Mau Diprovokasi
     
    Hingga saat ini Indonesia memiliki jutaan mitra pengemudi ojol yang tersebar di berbagai kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pengemudi sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa, terutama menyoal skema insentif, tarif, dan potongan komisi dari aplikasi. Namun, menurut komunitas driver yang ditemui, dinamika kali ini berbeda.
     
    “Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit. Ada layanan balik yang kami rasakan,” ujarnya.
     
    Sejumlah komunitas juga menyoroti penggunaan nama almarhum Affan dalam tuntutan aksi. “Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan. Itu bentuk pemanfaatan saja. Aksi ini jelas dipolitisasi dan tidak mencerminkan kepentingan ojol,” tambah Michael.
     
    Isu penunggangan politik dalam aksi pengemudi ojol bukan hal baru. Seperti diketahui, beberapa kali aksi driver di jalan raya mendapat perhatian partai politik atau kelompok kepentingan yang ingin mengambil momentum elektoral. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini mayoritas pengemudi tampak lebih berhati-hati dan memilih jalur dialog.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ASM)

  • McLaren Gandeng Motul sebagai Pemasok Resmi Pelumas F1 Mulai 2026

    McLaren Gandeng Motul sebagai Pemasok Resmi Pelumas F1 Mulai 2026

    JAKARTA – McLaren Racing secara resmi mengumumkan kerjasama dengan produsen pelumas premium berkinerja tinggi dan berstandar global, Motul. Brand pelumas asal Prancis tersebut akan menjadi pemasok resmi pelumas transmisi berkinerja tinggi untuk tim McLaren Formula 1 mulai musim 2026 dan seterusnya.

    Co-Chief Commercial Officer McLaren Racing Nick Martin, mengatakan, Motul merupakan merek yang telah dipercaya secara global dan memiliki komitmen yang sama dengan Tim McLaren Formula 1 dalam menghadirkan standar performa teknis tertinggi.

    Dengan inovasi sebagai pilar inti dari kedua brand, Motul dan McLaren menyambut era baru dan melanjutkan warisan mereka masing-masing di dunia otomotif dan motorsport.

    “Kami sangat senang menyambut Motul ke dalam Tim McLaren Formula 1. Motul memiliki sejarah panjang dalam hal inovasi dan keunggulan teknis, kualitas yang mencerminkan warisan kami sendiri. Kami menantikan kerja sama yang menarik

    dalam kemitraan ini,” ujar Nick Martin, dalam keterangan resminya, Selasa, 16 September.

    Lebih lanjut, Andreea Culcea, Chief Brand and Communications Officer Motul menyambut antusias kolaborasi dengan McLaren F1. Menurutnya, ini menjadi momen kembalinya Motul ke ajang Formula 1.

    “Kerja sama ini menandai kembalinya Motul ke dunia Formula 1, ajang di mana kami telah mencatat sejumlah momen paling mendebarkan dalam sejarah kami. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk menggabungkan keahlian kami masing-masing dalam mengejar performa dan inovasi. Kami sangat bangga karena produk pelumas kami turut berkontribusi pada performa luar biasa dari salah satu tim balap paling bergengsi di dunia,” terang Andreea Culcea.

    Sementara itu, kolaborasi Motul dengan McLaren F1 juga disambut baik oleh Motul Indonesia. Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba meyakini bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif terhadap perkembangan Motul di pasar domestik.

    “Kolaborasi Motul dengan tim legendaris McLaren F1 tidak hanya berdampak secara global, tetapi juga memperkuat brand awareness di Indonesia, serta mendorong semangat otomotif dan motorsport tanah air. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting era baru Motul di balapan jet darat Formula 1,” pungkas Welmart.