Xcloud.id

Blog

  • Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Meskipun demikian, prospek inovasi global saat ini dibayangi oleh penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diproyeksikan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan tahun 2010.

    Co-editor GII, Sacha Wunsch-Vincent mengatakan bahwa Jerman tidak perlu khawatir dengan penurunan peringkatnya ke posisi 11. Ia menambahkan bahwa peringkat ini tidak mencerminkan dampak dari tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump di AS.

    Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) PBB, Daren Tang, menyoroti tantangan bagi Jerman.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana, di samping statusnya yang kuat selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi pembangkit kekuatan inovasi digital,” ujarnya.

    Adapun negara-negara lain yang masuk 10 besar dalam daftar GII adalah, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

  • Komeng Suarakan Banjir dengan Balutan Komedi, Netizen: Cerdas!

    Komeng Suarakan Banjir dengan Balutan Komedi, Netizen: Cerdas!

    Jakarta –

    Anggota Komite II DPD asal Jawa Barat (Jabar) Alfiansyah Komeng menyuarakan isu banjir di Jakarta yang sering berimbas pada Jawa Barat. Komeng mengatakan Jabar sering disalahkan ketika banjir terjadi di Jakarta.

    Di tengah rapat DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025), Komeng memberikan saran dan kritik dengan balutan komedi, membuat netizen salut. Dia menyatakan langsung keprihatinnya soal perlindungan hutan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli.

    “Seperti banjir katanya datang dari Jabar. Karena Jakarta sendiri seperti Utan Kayu dan Utan Panjang sudah tidak ada. Walaupun hewan sudah masuk ke tol, seperti kijang, dan kijang itu Kijang Innova ya,” ujar Komeng dibumbui tawa audiens rapat.

    Akun Instagram @tantowiyahyaofficial pun sampai mengunggah ulang video Komeng berpendapat. Dia memuji pelawak kawakan tersebut.

    “Cerdas. Becanda tapi substansial. Maju terus Komeng,” pujinya.

    “Bang @komeng.original dan mas @tantowiyahyaofficial dua manusia cerdas idolaku ❤️,” tutur @melanieputri di kolom komentar.

    “Cerdas… Secara tidak langsung beliau menyelipkan beberapa satire/sindiran didalamnya,” ucap @novri.nanda96.

    “Bagus jadi ga ngantuk 😂,” tutur @fitriasyifazahra.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun merespons keresahan Komeng yang menyebut Jabar sering disalahkan saat banjir terjadi di Jakarta. Pramono mengatakan ada tiga pemicu banjir di Jakarta.

    “Satu karena banjir kiriman dari atas, apakah itu karena hutannya ditebang dan sebagainya-sebagainya. Terjadi kemudian kiriman ke Jakarta,” kata Pramono di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

    Kedua, menurut Pramono, banjir di Jakarta terjadi karena hujan lokal di Jakarta. Banjir ini terjadi karena sumbatan di saluran air.

    “Memang ada juga banjir yang diakibatkan karena internal ataupun masyarakat Jakarta sendiri,” ungkap Pramono.

    Penyebab ketiga, menurut Pramono, ialah naiknya air laut atau rob. Dia mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan ratusan pompa untuk mempercepat air surut saat banjir.

    (ask/ask)

  • 5 Keuntungan Beli Brand Lokal, Harga Kompetitif-Kualitas Bersaing

    5 Keuntungan Beli Brand Lokal, Harga Kompetitif-Kualitas Bersaing

    Jakarta –

    Tren belanja produk lokal semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data GoodStats, hasil Survei Jakpat yang digelar pada 24-25 Juli 2025 menyebut dari 1.326 responden, 95% menyatakan lebih memilih membeli produk lokal.

    Lantas, apa alasan mereka memilih produk lokal?

    1. Harga Kompetitif

    Harga memang kerap menjadi faktor penentu seseorang membeli suatu produk. Tak jarang konsumen tergiur harga terjangkau saat berbelanja. Faktor harga juga menjadi daya tarik utama konsumen Indonesia. Dari hasil survei, sebanyak 72% responden menyebut produk lokal terasa lebih ramah di kantong dibanding barang impor.

    Harga produk lokal umumnya memang lebih terjangkau karena tidak dibebani biaya impor atau distribusi jarak jauh. Faktor inilah yang juga menjadi keuntungan utama jika membeli produk lokal.

    2. Bangga Produk Lokal

    Selain harga, rasa bangga akan produk dalam negeri ternyata menjadi alasan lain konsumen memilih produk lokal. Sebanyak 56% responden merasa bangga menggunakan produk buatan anak bangsa. Tak hanya itu, tren ‘local pride’ yang banyak bermunculan di media sosial juga menjadi faktor lainnya.

    Hal ini terlihat dari survei GoodStats pada Oktober-November 2024, di mana sebanyak 69,3% anak muda Indonesia mengaku mengikuti influencer yang sering mempromosikan produk lokal di media sosial. Survei ini melibatkan 212 responden berusia 14-25 tahun. Peran influencer dalam memberikan rekomendasi menjadi konten media sosial yang paling menarik perhatian anak muda untuk membeli produk lokal.

    Secara tak langsung, membeli produk lokal juga mendukung pelestarian budaya lokal. Saat memakai produk lokal-baik itu fesyen, kuliner, kesehatan, kecantikan atau kerajinan tangan, Anda ikut mengangkat budaya atau potensi daerah tersebut.

    3. Dukung UMKM & Penciptaan Lapangan Kerja

    UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan membeli produk lokal, Anda ikut mendorong pertumbuhan bisnis lokal, membantu para pelaku UMKM berkembang, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat daerahnya.

    Hal ini juga yang menjadi alasan kuat bagi 50% responden, di mana mereka ingin belanja produk lokal agar UMKM bisa terus hidup. Di sisi lain, 37% responden lainnya menilai membeli produk lokal dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.

    4. Kualitas Bersaing

    Meski diproduksi di dalam negeri, kualitas produk lokal juga tak kalah bersaing. Bahkan, 35% responden menilai produk lokal cukup mampu bersaing dengan barang impor. Saat ini, memang telah banyak produk lokal hadir dengan kualitas tinggi dan desain modern. Bahkan, tak sedikit produk lokal yang telah menembus pasar internasional.

    5. Penawaran Lokal Unik

    Produk lokal seringkali memiliki ciri khas budaya yang tidak dimiliki produk impor. Misalnya, batik dengan motif tradisional, makanan lokal dengan resep turun-temurun, atau kerajinan tangan dengan bahan baku alami. Nilai-nilai budaya dan cerita di balik inilah yang menjadi alasan 21% responden memilih produk lokal.

    Selain alasan-alasan di atas, konsumen juga kerap memilih produk lokal karena mudah didapat, ramah lingkungan dan mampu mengurangi ketergantungan produk impor. Selain itu, membeli produk lokal sebenarnya juga lebih menguntungkan karena banyak promo menarik yang bisa dinikmati.

    Buat para pencinta produk lokal, kini Anda bisa membeli berbagai brand lokal pilihan melalui program BCA Bangga Lokal. Seluruh brand yang dihadirkan pada program ini telah terkurasi sehingga terjamin kualitasnya. Nikmati promo eksklusif untuk pembelian produk dari brand-brand lokal hits mulai dari produk makanan dan minuman, fesyen, perawatan diri, hobi dan lainnya.

    Adapun beberapa produk Kolaberaksi yang masih berlangsung di antaranya Agung Ngoro, Dippolar, Denimitup, Dua Coffee, mackandphil, HMNS, MAXIMALL, dan OZA Tea. Lewat program BCA Bangga Lokal, Anda dapat menikmati promo potongan harga serta diskon hingga 50%. Ada juga bonus hadiah untuk pembelian di brand-brand tertentu.

    Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jadi bagian dari gerakan bangga buatan lokal. Info terkait merchant dan promo BCA Bangga Lokal dapat dilihat melalui link ini.

    (akd/akd)

  • Ekonomi Kerakyatan Kian Bergeliat, BRI Telah Salurkan 65,31% dari Alokasi KUR 2025 – Page 3

    Ekonomi Kerakyatan Kian Bergeliat, BRI Telah Salurkan 65,31% dari Alokasi KUR 2025 – Page 3

    Penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,07% dari total penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp50,95 triliun atau setara 44,58% dari total penyaluran KUR BRI. Capaian ini selaras dengan komitmen BRI untuk memperkuat sektor riil dan mendukung ketahanan pangan nasional.

    Portofolio penyaluran KUR BRI juga menunjukkan peningkatan jangkauan secara nasional. Per Agustus 2025, sekitar 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 14 rumah tangga dan 15 rumah tangga.

    Apabila diakumulasi, penyaluran KUR oleh BRI sejak 2015 hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp1.371 triliun kepada 45,2 juta penerima. “Hal ini adalah bukti nyata konsistensi BRI mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui strategi pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Akhmad.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, List 16 Menteri dan Wamen Baru per September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, List 16 Menteri dan Wamen Baru per September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo sudah melakukan reshuffle kabinet kepada 16 pejabat menteri dan wakil menteri hanya dalam 2 minggu, sejak awal September 2025.

    Reshuffle kabinet hari ini, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 menteri dan wamen. Beberapa nama yang mengisi reshuffle kabinet hari ini adalah Angga Raka Prabowo, Erick Thohir, Angga Raka Prabowo, dan Djamari Chaniago.

    Pada 8 hari silam, Prabowo juga telah melakukan perombakan kabinet. Reshuffle kabinet pada pekan silam yakni mengganti Menkeu Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa.

    List reshuffle kabinet hari ini, Rabu (17/9/2025) untuk masa jabatan periode 2024–2029:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

    2. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Dayang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Sebelumnya, Prabowo juga melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) dan mengangkat beberapa menteri dan wakil menteri:

    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI

    3. Ferry Joko Juliantono – Menteri Koperasi

    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah

    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah 

    Prabowo juga menetapkan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025. Keputusan tersebut sekaligus mengatur perombakan sejumlah posisi di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, serta perubahan di jajaran staf kepresidenan dan lembaga negara.

    Dalam keputusan yang ditandatangani di Jakarta pada 6 September 2025 itu, presiden juga memberhentikan Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengangkatnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Selain itu, Afrian Sahnur ditetapkan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Faridah Faridjah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Melalui Keppres Nomor 97B Tahun 2025, Presiden juga melakukan perombakan di lingkaran staf kepresidenan. Anto M. Putranto diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, sementara Hasan Nasbi dicopot sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan.

  • DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kinerja Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo mendapat sorotan tajam dari legislatif setelah adanya temuan audit Inspektorat yang mengindikasikan potensi kerugian. Komisi II DPRD Kota Probolinggo memastikan akan memanggil direksi perusahaan daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, menjelaskan persoalan bermula dari kebijakan pembayaran iuran dana pensiun yang dianggap dipaksakan. Menurutnya, keputusan itu diambil tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang belum sehat.

    “Persoalan ini muncul karena ada pemaksaan membayar iuran dana pensiun, padahal kemampuan perusahaan tidak memungkinkan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (17/9/2025).

    Selain itu, Riyadlus menyoroti lemahnya manajemen cadangan ekuitas. Aturan mengharuskan perusahaan menyisihkan minimal 20 persen ekuitas untuk dana cadangan, namun hasil audit menunjukkan Perumdam baru menyiapkan Rp3,5 miliar atau sekitar 11,5 persen. Ironisnya, dana itu sudah digunakan untuk membayar pensiun sebesar Rp800 juta pada 2023 dan Rp1,1 miliar pada 2024.

    “Dana cadangan itu seharusnya tidak boleh disentuh sebelum mencapai 20 persen. Kenyataannya sudah digunakan, ini jelas pelanggaran,” tegas politisi Gerindra tersebut.

    Ia juga menilai tata kelola internal Perumdam Bayuangga masih bermasalah. Beberapa jabatan strategis kerap berganti, sementara ada posisi vital yang terlalu lama dipegang satu orang sehingga menimbulkan ketimpangan pengelolaan. Fungsi dewan pengawas maupun satuan pengawas internal (SPI) juga disebut belum berjalan maksimal.

    “Ada kelemahan pengawasan yang membuat masalah ini berlarut. Karena itu kami akan memanggil direksi Perumdam untuk dimintai klarifikasi,” tegas Riyadlus.

    Kepala Inspektorat Kota Probolinggo, Puji Prastowo, menilai perbaikan tata kelola menjadi kunci agar kinerja perusahaan kembali stabil. Menurutnya, meski dana cadangan sudah terbentuk, manajemen harus memperkuat sistem pengelolaan keuangan.

    “Direktur, dewan pengawas, hingga SPI harus bekerja keras meningkatkan tata kelola. Itu yang paling penting ke depan,” jelas Puji.

    Ia menegaskan bahwa dana cadangan Rp3,5 miliar tersebut murni berasal dari keuangan internal Perumdam, bukan dari APBD. “Kami hanya melakukan audit, sementara soal pembentukan dana cadangan merupakan ranah bagian perekonomian,” tandasnya.

    Komisi II DPRD memastikan akan terus mengawal temuan ini dan mendesak Pemkot Probolinggo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perumdam Bayuangga. [ada/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mendesak Pemerintah Kota Surabaya memperjelas legalitas izin usaha PT Suka Jadi Logam (SJL) di tengah polemik yang memicu keresahan warga Wisma Tengger, Kandangan. Ia menegaskan, jika terbukti beroperasi sebagai pabrik peleburan emas, maka PT SJL wajib dipindahkan ke kawasan industri.

    “SJL ini kan kemudian sudah menjadi polemik yang cukup ramai. Nah, satu yang tadi saya sampaikan di forum rapat, kalau mencermati apa yang disampaikan oleh warga dan perusahaan, ini adalah pabrik emas, peleburan emas,” kata Herlina dalam hearing bersama warga dan pihak PT SJL, Rabu (17/9/2025).

    Herlina memaparkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), izin yang dimiliki PT SJL tercatat sebagai industri kerajinan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan aktivitas produksi yang lebih besar dan berbeda dari izin awal tersebut.

    “Sementara ketika disampaikan di DPRKPP, izin yang dimiliki oleh PT SJL adalah untuk industri kerajinan. Maka saya bukan langsung bicara soal tutup pabrik atau seperti apa, tapi kita harus cek terlebih dahulu hulunya,” tegasnya.

    Menurut Herlina, industri kerajinan seharusnya berskala kecil dan masuk dalam kategori UMKM. Jika PT SJL ternyata beroperasi dengan kapasitas besar, maka klasifikasinya berubah menjadi pabrik emas yang wajib berada di kawasan industri, bukan di kawasan perdagangan atau jasa yang dekat dengan permukiman.

    “Sebenarnya ini industri kerajinan sebagaimana ketentuan, yaitu dengan skala kecil dan skala UKM UMKM. Ataukah sebenarnya dia adalah pabrik emas yang kemudian skalanya besar,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika terbukti PT SJL merupakan pabrik emas dengan kapasitas besar, maka pemerintah wajib mengambil langkah tegas dengan memindahkan aktivitas produksi ke kawasan industri. Keberadaan pabrik peleburan logam di tengah permukiman, apalagi berdekatan dengan sekolah, berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.

    “Maka kalau ini adalah pabrik emas, bunyinya mutlak harus ada di kawasan industri. Tidak bisa ada di kawasan perdagangan dan jasa yang dekat dengan pemukiman warga,” ujarnya.

    Politisi Demokrat ini juga menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha yang sudah diberikan kepada PT SJL. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan aktivitas produksi, maka revisi bahkan pencabutan izin harus dilakukan demi melindungi kepentingan publik.

    “Maka kalau kemudian melihat klasifikasinya, maka izin-izin yang sudah ada ataukah nanti perlu dilakukan koreksi itu mutlak diperlukan. Wis iku wae iku adalah PR besar,” pungkasnya.

    Hearing yang digelar Komisi C DPRD Surabaya ini merupakan tindak lanjut dari aksi protes warga Wisma Tengger yang menuntut penutupan pabrik PT SJL. Warga mengaku terganggu oleh bau menyengat yang diduga berasal dari proses peleburan emas dan khawatir akan dampak kesehatan, terutama bagi anak-anak yang bersekolah di SDN Kandangan III yang berada persis di belakang pabrik.

    Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberi tenggat waktu sejak Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Namun hingga kini warga menilai belum ada langkah konkret, karena asap dan bau kimia masih sering tercium di lingkungan permukiman. [asg/beq]

  • Kurangi Beban Utang, PTPP Tawarkan Saham 4 Anak Usaha ke Investor

    Kurangi Beban Utang, PTPP Tawarkan Saham 4 Anak Usaha ke Investor

    Jakarta –

    PT PP (Persero) Tbk (PTPP) tengah melakukan divestasi atau melepas aset maupun saham anak usahanya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan mengurangi beban utang dan biaya bunga.

    Dalam rencana tersebut, terdapat empat anak usaha yang akan dilepas PTPP, salah satunya PT Celebes Railway Indonesia (CRI). Perusahaan operator prasarana kereta api di Sulawesi Selatan ini kabarnya dibidik tiga calon investor.

    “Untuk PT Celebes Railway Indonesia ini sudah lebih maju, karena kami sudah menerima Final Planning Offer (FPO) dari tiga calon investor,” ungkap Direktur Strategi Korporasi & HCM PTPP, I Gede Upeksa Negara, dalam acara Public Expose virtual, Rabu (17/9/2025).

    Saat ini, PTPP masih dalam proses evaluasi terhadap tiga FPO tersebut. Harapannya, kata Gede, proses divestasi bisa rampung tahun ini.

    “Sekarang kami sedang mengevaluasi tiga FPO yang masuk. Harapannya bulan depan sudah bisa dikerucutkan untuk preferred bidder-nya, sehingga tahun ini proses divestasi Celebes Railway Indonesia bisa selesai,” tambahnya.

    Rencana Divestasi PTPP

    Sebelumnya, Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan tahun ini perusahaan akan kembali fokus pada bisnis konstruksi. Di sisi lain, perseroan juga akan merestrukturisasi anak usaha dan mengelola portofolio dengan prinsip kehati-hatian.

    Menurut Novel, potensi bisnis konstruksi masih memiliki gross profit yang cukup baik dan mampu menopang kondisi perusahaan saat ini. Ia merinci, divestasi ini ditargetkan menghasilkan Rp 3,06 triliun.

    “Jadi, intinya yang membuat beban utang dan bunga cukup tinggi adalah investasi di area yang kurang prudent. Itu yang sekarang harus kami perbaiki,” ungkap Novel dalam RDP bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Adapun empat anak usaha yang akan dilepas meliputi PP Infrastruktur (99,2%), Centurion Perkasa Iman (67,8%), PT Celebes Railway Indonesia (47,81%), dan PT PP Semarang Demak (45,6%).

    “Strategi divestasi ini diharapkan bisa menurunkan utang cukup signifikan dan memperbaiki struktur keuangan serta rasio-rasio keuangan PTPP,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi

    (rrd/rrd)

  • Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Jakarta –

    Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengklaim seluruh tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi demo di depan DPR RI diterima seluruhnya oleh pemerintah. Hal ini disampaikannya usai melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan sejumlah perwakilan Komisi V DPR RI.

    “Jadi, hasil pertemuan dari perwakilan Aksi 179 ini kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk termasuk dari kurir online di sini ada Asimilasi selain dari Garda Indonesia juga dan dari komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini dengan poin-poin tuntutan,” kata Igun kepada wartawan usai melangsungkan pertemuan dengan perwakilan DPR RI, Rabu (17/9/2025).

    Untuk diketahui, sejumlah tuntutan yang disampaikan massa ojol dalam aksi demo kali ini adalah masuknya RUU (Rancangan Undang-undang) terkait Transportasi Online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian tuntutan kedua terkait potongan dari aplikator maksimal 10%. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan. Mereka juga meminta dilakukannya audit terhadap potongan yang diambil regulator serta tuntutan penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

    “Nah itu diakomodir oleh DPR RI dalam hal ini Komisi V,” ucapnya.

    Meski begitu, ia mengatakan pembentukan Undang-Undang baru yang memuat seluruh tuntutan mereka ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga aturan tersebut disahkan nanti. Dalam hal ini Igun mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan melakukan intervensi dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait lebih dulu.

    “Untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama, Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft Perpres atau Peraturan Presiden,” terangnya.

    “Sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara undang-undang dengan adanya Perpres yang akan disampaikan oleh Presiden langsung,” sambung Igun.

    Ia menegaskan dalam Perpres ini nanti mengakomodir seluruh permintaan para pengemudi online. Termasuk di dalamnya terkait potongan dari aplikator maksimal 10%, dan 90% sisanya untuk pengemudi online.

    “Jadi sudah ada kepastian, sudah ada bagi kami merupakan kemenangan bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan bagi hasilnya 10% pengemudi online 90%” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

    Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

     

    Selain dukungan fiskal, BI juga aktif melakukan ekspansi likuiditas. Perry mengungkapkan, pihaknya telah mengucurkan berbagai instrumen untuk memastikan ketersediaan dana di pasar keuangan.

    Di antaranya, penurunan likuiditas melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Rp 217 triliun, serta pemberian insentif likuiditas hingga Rp 384 triliun.

    “Kami sudah injeksi likuiditas SRBI ini turun Rp 200 triliun dan pembelian SBN Rp 217 triliun kemudian insentif likuiditas Rp 384 triliun,” ujarnya

    Menurut Perry, langkah ini dirancang untuk menjaga agar sistem keuangan tetap sehat sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan perbankan. Dengan likuiditas yang cukup, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.