Xcloud.id

Blog

  • Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Jakaera (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah.

    Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori. Pertama, kapasitas kuat ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang.

    “Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Tito juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

    “Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tuturnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.

    “Nah yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November. APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.

    Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Dengan begitu, daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan.

    Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” kata Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Bima Permana dan Eko Purnomo Dilaporkan Hilang hingga Ditemukan Megapolitan 18 September 2025

    Kronologi Bima Permana dan Eko Purnomo Dilaporkan Hilang hingga Ditemukan Megapolitan 18 September 2025

    Kronologi Bima Permana dan Eko Purnomo Dilaporkan Hilang hingga Ditemukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua warga yang sempat dilaporkan hilang dalam kurun waktu hampir dua minggu, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo, akhirnya ditemukan oleh tim pencarian Polda Metro Jaya pada Rabu (17/9/2025).
    Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko berada di atas kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah.
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa Bima dilaporkan hilang ke Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025 setelah berpamitan kepada kerabat pada 31 Agustus 2025 malam.
    “Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Saudara Bima, beliau berangkat menuju Malang atas keinginan sendiri menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Bima sempat menjual kendaraannya di Tegal sebelum melanjutkan perjalanan dengan kereta api,” jelas Wira dalam konferensi pers di Aula Satya Haprabu, Polda Metro Jaya, Kamis (18/9/2025).
    Setibanya di Malang, Bima tinggal di sebuah hotel dan berjualan mainan barongsai di Kelenteng Lama.
    “Tim pencarian Polda Metro Jaya berhasil menemukan Bima di kawasan Kelenteng Kota Lama pada 17 September dan memfasilitasi komunikasi beliau dengan keluarga,” ujar Wira.
    Bima menyampaikan bahwa kepergiannya dari rumah didorong oleh keinginan untuk hidup mandiri.
    Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Pasaribu menjelaskan kronologi Eko yang dilaporkan menghilang.
    Ibu Eko, Sarwiti, pertama kali melaporkan putranya hilang ke Polsek Cempaka Putih pada 3 September 2025. Laporan itu kemudian diperkuat melalui
    hotline
    lembaga pengaduan.
    “Setelah beberapa kali komunikasi dengan kenalan Eko, diketahui ia sudah bisa dihubungi, namun belum bertemu langsung dengan keluarganya. Eko kemudian terdeteksi bekerja di kapal penangkap ikan di Kalimantan Tengah,” jelas Roberto.
    Tim polisi langsung menelusuri dan berhasil menemukan Eko pada 17 September 2025, serta memfasilitasi pertemuan dengan keluarganya.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menekankan, pencarian ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan kepolisian.
    “Semua laporan orang hilang yang masuk ke posko atau polsek akan ditindaklanjuti dengan prosedur standar. Tujuan kami selain penegakan hukum, juga melindungi dan memfasilitasi masyarakat,” kata Ade.
    Dalam konferensi pers itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa Bima dan Eko tidak terkait dengan aksi demo.
    “Eko sempat menonton kegiatan unjuk rasa di Kwitang, sedangkan Bima tidak ikut sama sekali,” ujar Ade.
    Kedua korban pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kekhawatiran yang timbul.
    “Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya karena telah meninggalkan rumah tanpa kabar,” kata Bima.
    Dengan ditemukannya Bima dan Eko, proses laporan hilang resmi dicabut oleh keluarga. Polisi menegaskan akan terus menindaklanjuti laporan serupa dengan prosedur ketat dan metode pencarian saintifik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stok BBM di SPBU Swasta Kosong, Pengendara Ojol Ikut Resah Megapolitan 18 September 2025

    Stok BBM di SPBU Swasta Kosong, Pengendara Ojol Ikut Resah Megapolitan 18 September 2025

    Stok BBM di SPBU Swasta Kosong, Pengendara Ojol Ikut Resah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta di Jakarta mulai dikeluhkan para pengemudi ojek
    online
    (ojol).
    Mereka mengaku kesulitan mendapatkan bensin, terutama untuk jenis RON 92 ke atas.
    Sugandi (48), driver ojol asal Jakarta Selatan, mengatakan dirinya sudah setahun terakhir rutin mengisi bahan bakar di SPBU swasta.
    Saat ditemui
    Kompas.com
    , Sugandi baru saja selesai mengisi BBM di salah satu SPBU swasta di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang masih memiliki stok RON 92.
    Meski harga BBM di SPBU swasta lebih mahal dibanding Pertamina, ia mengaku tidak keberatan.
    “Saya emang biasa ngisi di sini (SPBU swasta). Soalnya ya lumayan, lebih berasa enteng sih, tarikannya,” kata Sugandi kepada
    Kompas.com,
    Kamis (18/9/2025).
    Sugandi menambahkan, kebiasaannya beralih ke SPBU swasta muncul sejak mencuatnya kontroversi dugaan Pertamax oplosan.
    “Semenjak rame soal oplosan itu, lho, jadi males. Paling kalau lagi kepepet aja pas abis banget enggak sempet nyari, ngisi Pertamina,” ujarnya.
    Keluhan serupa disampaikan Rendra (26), sesama pengemudi ojol. Ia mengaku cukup kesulitan ketika stok BBM di SPBU swasta kosong.
    Menurut dia, selain kualitas, SPBU swasta menawarkan kemudahan pembayaran dan antrean yang lebih singkat.
    “Kadang kalau di Pertamina, beberapa tempat bisanya cuma
    cash
    . Belum lagi antreannya panjang. Kadang saya malas jadi pilih di swasta aja,” tutur Rendra usai mengisi bahan bakar motornya.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    di sejumlah titik di Jakarta, mayoritas SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo masih mengalami kekosongan stok BBM jenis bensin.
    Saat ini, yang tersedia hanya BBM untuk kendaraan diesel. Adapun bensin dengan kadar RON 92, RON 95, maupun RON 98 masih kosong.
    Sejumlah SPBU swasta bahkan terlihat hanya dipadati pengunjung yang memanfaatkan layanan lain, seperti bengkel, minimarket, dan kedai kopi, bukan untuk mengisi BBM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sering Kena Cahaya Warna Ini Mengurangi Risiko Stroke

    Sering Kena Cahaya Warna Ini Mengurangi Risiko Stroke

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah penelitian menemukan paparan cahaya merah gelombang panjang dapat mengurangi risiko berbagai penyakit, termasuk stroke dan paru-paru. Cahaya itu disebut bisa mengurangi pembentukan pembekuan darah dalam tubuh.

    Elisabeth Andraska, selaku asisten profesor bedah di Pitt’s Trauma and Transfusion Medicine Research Center mengatakan cahaya yang didapatkan bisa mengubah proses biologis dan kesehatan.

    “Temuan kami bisa menghasilkan terapi relatif murah dan bermanfaat untuk jutaan orang,” kata Andraska, dikutip dari Neuroscience News, Selasa (16/9/2025).

    Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburgh dan ahli bedah UPMC telah mengujinya pada tikus. Cahaya merah, biru atau putih dipaparkan kepada tikus selama 12 jam, serta juga dalam kegelapan dalam 12 jam dan sikluas 72 jam.

    Untuk kelompok tikus yang terpapar cahaya merah memiliki gumpalan darah lima kali lebih sedikit dibandingkan hewan terpapar dua cahaya warna lainnya. Sementara untuk aktivitas tidur dan makan, serta berat badan dan suhu tubuh masih sama pada semua kelompok.

    Selain itu, tim peneliti juga melakukan analisa data pada lebih dari 10 ribu pasien yang menjalani operasi katarak. Mereka mendapatkan lensa konvensional yang memancarkan seluruh spektrum cahaya atau cahaya biru dengan 50% lebih sedikit cahaya biru.

    Pasien dengan lensa penyaring cahaya biru memiliki risiko pembekuan darah lebih rendah dibandingkan kelompok pasien lain.

    “Hasil ini mengungkapkan misteri bagaimana cahaya yang diterima setiap hari dapat memengaruhi respons tubuh kita pada cedera,” kata penulis senior dan ahli bedah trauma di UPMC, Matthew Neal.

    Tim ilmuwan menjelaskan paparan cahaya merah terkait dengan perdagangan yang berkurang dan aktivasi sistem imun.

    Tikus yang terpapar cahaya merah disebutkan memiliki lebih sedikit perangkat ekstraseluler neutrofil atau NET. ini adalah struktur untuk menjebak mikroorganisme yang menyerang dan menjebak trombosit penyebab pembekuan darah.

    Selain itu, terdapat peningkatan produksi asam lemak pada kelompok tikus terpapar cahaya merah. Hal ini mengurangi aktivasi trombosit, yang penting dalam pembentukan gumpalan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hasil Analisis KPPU soal Pembatasan Impor BBM

    Hasil Analisis KPPU soal Pembatasan Impor BBM

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan hasil analisis terkait kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan dari hasil kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor. Sehingga hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.

    “Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Padahal kaya Deswin, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga. Untuk itu, KPPU mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang harus memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.

    “Sehingga manfaat dari tren positif tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.

    Deswin menjelaskan bahwa pembatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000-44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter.

    Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar 192,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1-3%.

    “Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi, sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha,” katanya.

    Deswin menambahkan, adanya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor yakni PT Pertamina Patra Niaga ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

    Diantaranya yakni, berupa risiko pembatasan pasar (market foreclosure), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu.

    “Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas. Oleh karena itu, penting agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keseimbangan antara tujuan stabilitas energi, efisiensi pasar, serta keberlanjutan iklim investasi,” katanya.

    (kil/kil)

  • RUU Pemilu jadi usulan Komisi II DPR untuk Prolegnas Prioritas 2026

    RUU Pemilu jadi usulan Komisi II DPR untuk Prolegnas Prioritas 2026

    Jakarta (ANTARA) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi RUU yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

    Adapun dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 sebelumnya, RUU Pemilu tercatat merupakan usulan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kini daftar Prioritas untuk 2026 pun sudah disetujui oleh Baleg DPR RI.

    “Takutnya nanti belum selesai, atau apa. Semuanya begitu, diluncurkan juga 2026,” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan bahwa daftar Prolegnas Prioritas untuk 2025 maupun 2026 juga sudah disetujui oleh Kementerian Hukum.

    “Kami berharap pemerintah juga berharap kita segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan agar segera diselesaikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mempertanyakan kompetensi Baleg DPR RI yang hendak mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

    “Tolong jelaskan kenapa tidak di Komisi II, penting. Kami harus jawab apa tidak mampu Komisi II? Ini kompetensi Komisi II. Memangnya Baleg lebih kompeten untuk bicara Pemilu?” kata Aria Bima saat rapat koordinasi evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dia menyampaikan hal itu ketika menambahkan pembicaraan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menjelaskan mengapa awalnya RUU Pemilu terdaftar sebagai RUU yang akan dibahas Baleg.

    Menurut Aria, fungsi pengawasan dan penganggaran terkait lembaga pemilu adalah tugas dari komisi II. Selama ini, dia pun mengaku kesulitan dalam menjawab pertanyaan publik terkait RUU Pemilu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Satria Lagi, Ini Motor Andalan Suzuki di Indonesia

    Bukan Satria Lagi, Ini Motor Andalan Suzuki di Indonesia

    Jakarta –

    Suzuki Satria merupakan salah satu motor bebek andalan pabrikan berlogo S itu di Indonesia. Tapi kini eranya sudah berubah. Suzuki mengandalkan motor matic sebagai tonggak penjualan roda dua di Tanah Air, lewat Burgman.

    “Penjualan Suzuki Burgman terbesar saat ini bisa mencapai 60 persen, baru di posisi ke dua ada Suzuki Nex crossover, selanjutnya Suzuki Nex standar dan Suzuki address,” ujar Direktur Operasional PT Indo SunMotor Gemilang, selaku Subsidiaries dari PT Suzuki Indomobil Sales, Ellya Masula.

    Ellya menambahkan dirinya sangat bersyukur, saat ini motor Suzuki banyak dipercaya perusahaan untuk menjadi motor operasional. Hal ini juga yang membuat penjualan motor Suzuki di bawah PT ISG mengalami peningkatan.

    “Untuk Suzuki Nex rata-rata untuk fleet, ada beberapa perusahaan yang memakainya. Hal ini baik untuk perusahaan pelat merah atau perusahaan swasta,” kata Ellya.

    Ellya juga mengatakan bahwa penjualan Suzuki Satria FU saat ini terbilang kecil, karena kini Suzuki Satria kerap dipilih sebagai motor hobi.

    PT ISG Main dealer Suzuki motor. Foto: M Luthfi Andika/detik.com

    “Penjualan Satria? Itu masih ada, tapi konsumen di luar motor matic itu kecil, mungkin segmennya nggak banyak, hanya anak-anak muda di usia tertentu, dan motor ini tidak dipakai sehari-hari hanya untuk hobi, ya paling hanya mengambil market share kami sebesar 5 persen. Begitu juga dengan Suzuki GSX, ini masih ada konsumennya, motor sport pasarnya kecil itu paling 5 persen juga, jadi bisa dikatakan 90 persen penjualan kami matic,” ungkap Ellya.

    Dalam kesempatan yang sama Ellya juga memastikan Suzuki Brugman rakitan lokal atau CKD tetap memiliki kualitas terbaik dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

    “Suzuki Brugman CKD? Tanggapan konsumen bagus. Untuk CKD ini lebih bagus dari pada CBU, ada yang review katanya lebih bagus, seperti dari baut-bautnya itu lebih bagus,” tutup Ellya.

    (lth/dry)

  • Wali Kota Prabumulih meminta maaf terkait polemik copot kepsek

    Wali Kota Prabumulih meminta maaf terkait polemik copot kepsek

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Prabumulih, Arlan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat terkait polemik pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, Sumatera Selatan.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Arlan usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis.

    “Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata dia.

    Arlan pun menyampaikan permohonan maaf kepada Roni yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Dia menyadari kebijakan yang dibuatnya keliru dan berjanji akan belajar dari kesalahan tersebut.

    “Ini membuat satu hikmah bagi saya dan mempelajari bagi saya … Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya,” kata dia.

    Polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial ini bermula ketika Roni dicopot dari jabatan kepala sekolah usai diduga menegur anak Arlan yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah.

    Dalam konferensi pers tersebut, Arlan mengatakan anaknya tidak membawa kendaraan ke sekolah, melainkan diantar oleh sopir.

    Dia bercerita, kejadian itu terjadi pada saat hari libur nasional tanggal 5 September 2025. Ketika itu, putri Arlan sedang latihan drumben di suatu lokasi yang berjarak tidak jauh dari sekolah. Namun, hujan deras turun sehingga murid diminta balik ke sekolah.

    “Anak saya diantar supir Pak, bukan dibawa sendiri. Mau masuk [lingkungan sekolah], tidak boleh, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, sudah, selesai. Hujan-hujan, anak-anak itu basah galo (semua),” tutur Arlan.

    Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pencopotan terhadap Roni. Menurut dia, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih hanya ditegur melalui kepala dinas pendidikan setempat.

    “Belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini, cuma secara lisan penyampaian saya, ‘Tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah, melalui kepala dinas pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, kagek (nanti) aku copot,’ cuman sebatas itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Arlan membantah dirinya mencopot satpam SMP Negeri 1 Prabumulih, sebagaimana yang ramai dibicarakan warga net. Dia mengaku hanya menegur satpam tersebut.

    “Aku suruh dia (satpam) di Pol PP sementara, tapi dikembalikan lagi, sudah saya kembalikan,” ucapnya.

    Sementara itu, Roni yang turut hadir dalam kesempatan tersebut membenarkan bahwa dirinya mendapat teguran dari Wali Kota. Dia pun diberi tahu akan diganti dengan kepala sekolah yang baru atau pelaksana tugas (Plt.).

    “Saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah dan juga mungkin melalui dinas pendidikan, dan akhirnya pada hari yang ditentukan, saya juga menerima bahwa isu yang beredar, berita yang beredar, saya harus mungkin mendapat teguran dengan harus diganti dengan mungkin kepala sekolah yang baru atau Plt.,” kata dia.

    Lebih lanjut Roni menyebut dirinya telah dikembalikan ke jabatan kepala sekolah terhitung sejak Rabu (17/9). Dia bersyukur permasalahan telah selesai.

    “Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, terima kasih, dan saya juga dengan segala kerendahan hati, mohon maaf untuk hal yang sempat terangkat di media dan media sosial. Saya berdoa untuk ke depannya saya bisa lebih baik lagi bisa memperbaiki diri,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Anarkis Berujung Pembakaran dan Penjarahan di Jatim Timbulkan Kerugian Rp 256 Miliar

    Demo Anarkis Berujung Pembakaran dan Penjarahan di Jatim Timbulkan Kerugian Rp 256 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto membeberkankerugian pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dan Polri, akibat demonstrasi anarkis berujung pembakaran serta penjarahan di sejumlah tempat.

    “Jadi untuk total kerugian yang dari pihak Pemda dan Polri cukup lumayan dengan total Rp 256 miliar sekian. Dengan rincian, Polri Rp 42 miliar lebih sementara Pemda alami kerugian Rp 214 miliar lebih,” kata Nanang di Mapolda Jatim, Kamis (18/09/2025).

    Nanang menyayangkan timbulnya kerugian akibat ulah para pelaku perusakan. Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik.

    “Jadi itu tadi yang saya sampaikan, berbijaksanalah kita di dalam menyikapi dengan penggunaan teknologi. Berbijaksanalah dalam menggunakan medsos,” ucapnya.

    Nanang menyebut, masyarakat harus bisa menyaring, mencari mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak.

    “Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, jangan mudah terprovokasi. Dipikirkan kembali dampaknya, ana dampak positif, mana negatif,” ujarnya.

    Polisi tidak berhenti pada penangkapan para pelaku. Nanang menegaskan akan mengungkap jaringan-jaringan yang terlibat dalam aksi makar akhir Agustus kemarin.

    “Tim kami sudah berjalan. Dan kita bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih mengerucut kepada siapa otak atau pelaku peristiwa ini,” ucapnya.

  • Di PTUN, Marzuki Darusman Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan soal Pemerkosaan Massal 1998 Megapolitan 18 September 2025

    Di PTUN, Marzuki Darusman Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan soal Pemerkosaan Massal 1998 Megapolitan 18 September 2025

    Di PTUN, Marzuki Darusman Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan soal Pemerkosaan Massal 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perdana gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dinilai menyangkal adanya pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.
    Salah satu penggugat, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998, Marzuki Darusman, menegaskan gugatan ini diajukan untuk menjaga kebenaran sejarah dan menghormati para korban.
    “Gugatan ini tertuju untuk meminta pada Menteri Kebudayaan menarik pernyataan yang dilakukan beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan peristiwa lagi di bulan Mei 1998,” ujar Marzuki di PTUN Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Menurut Marzuki, pernyataan Fadli Zon berpotensi mengaburkan fakta sejarah. Ia mengingatkan bahwa TGPF 1998 telah melakukan penelitian dan penyelidikan yang membuktikan adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.
    “Pernyataan Menteri mengalami cedera lanjutan, sebagai akibat dari pernyataan-pernyataan yang mengingkari kebenaran dan keseriusan dari tindakan kekerasan yang dialami oleh mereka yang menjadi korban,” tegasnya.
    Marzuki berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dengan memerintahkan Fadli Zon mencabut ucapannya sekaligus menyampaikan permintaan maaf terbuka.
    “Mudah-mudahan kita akan dapat keputusan yang adil dan yang benar yaitu Menteri dinyatakan perlu, didasarkan kepada undang-undang mencabut pernyataannya dan sekaligus meminta maaf kepada publik secara publik,” jelas Marzuki.
    Sebelumnya, Fadli Zon menuai kritik setelah meragukan adanya pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul nggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Pernyataan tersebut memicu kecaman luas karena dianggap melukai para korban dan keluarga mereka.
    Menanggapi kritik, Fadli Zon kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak bermaksud menyangkal adanya peristiwa pemerkosaan massal, melainkan mengajak publik memaknai sejarah secara dewasa.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Menurutnya, tragedi sejarah perlu dilihat secara jernih dengan tetap mengedepankan empati dan akal sehat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.