Xcloud.id

Blog

  • Asing Kuasai Pasar Game RI, Developer Lokal Agate Ungkap Tantangannya

    Asing Kuasai Pasar Game RI, Developer Lokal Agate Ungkap Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menjadi salah satu pasar game terbesar di dunia, dengan jumlah pemain (gamers) yang terus meningkat setiap tahun. 

    Namun, potensi besar ini masih lebih banyak dinikmati oleh pengembang asing dibandingkan developer lokal. Berdasarkan data terbaru, jumlah gamers di Indonesia mencapai sekitar 185 juta orang dan diperkirakan naik menjadi 192,1 juta pada 2025. Angka ini sejalan dengan fakta bahwa 95,3% pengguna internet di Indonesia aktif bermain video games.

    Besarnya basis pengguna tersebut menjadikan pasar game di Indonesia bernilai sekitar US$2 miliar atau setara Rp33 triliun pada 2024. Sayangnya, sekitar 95% pendapatan pasar game diambil oleh developer luar negeri, sementara developer lokal hanya menguasai sekitar 5%.

    CEO Agate International, Shieny Aprilia, mengakui kondisi ini menjadi tantangan besar bagi developer game dalam negeri. Menurutnya, saat ini studio lokal masih mencari cara agar bisa bertahan sekaligus menembus pasar lokal maupun internasional.

    “Game studio lokal sekarang lebih ke modenya live with it aja. Kayak mereka berusaha untuk survive dengan cara jualan gamenya ke luar. Kalau yang di lokalnya, kami sangat aktif untuk bisa eksplorasi,” kata Shieny ditemui usai acara Kamis Santuy bersama Agate “Kupas Tuntas Industri Game di Indonesia” di kantor redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis (18/9/2025). 

    Shieny menambahkan, Agate terus berupaya mencari cara untuk menembus pasar lokal agar perlahan bisa mendapatkan pangsa pasar. Dia menyadari proses ini tidak akan berlangsung cepat, namun upaya tersebut masih terus berjalan untuk menemukan ceruk pasar yang tepat.

    Lebih lanjut, Shieny menilai ada peluang besar bagi developer lokal untuk menciptakan game dengan ciri khas Indonesia, baik dari sisi kultur maupun keseharian masyarakat. Dia mencontohkan bagaimana pasar game di China berkembang pesat berkat permainan yang mengusung budaya setempat.

    “Apakah di sini seperti itu juga? Mungkin ke kehidupan sehari-hari atau apa, masih belum tahu sih,” katanya.

    Meski menghadapi tantangan berat, Agate terus mengembangkan berbagai proyek game untuk bersaing di pasar global maupun lokal.

    “Beberapa proyek kami yang sudah berjalan, seperti Blades of Mirage, Rift Storm, terus ada beberapa proyek lain, Groupmare, itu yang sekarang kita masih ongoing development, mudah-mudahan bisa rilis lebih cepat,” tandas Shieny.

  • Usai Aksi Guling-guling, Dosen Nonaktif UIN Malang Dilaporkan ke Polisi

    Usai Aksi Guling-guling, Dosen Nonaktif UIN Malang Dilaporkan ke Polisi

    Liputan6.com, Jakarta Konflik antartetangga antara dosen nonaktif UIN Maliki Malang, Imam Muslimin dengan Sahara terus berlanjut. Perselisihan dua warga Jalan Joyogrand Kavling Depag III Atas, Merjosari, Kota Malang ini telah masuk ranah hukum.

    Sahara, melaporkan Imam Muslimin ke Polresta Malang Kota, Kamis (18/09/2025). Dia didampingi kuasa hukumnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Saya ingin menempuh jalur hukum agar ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan,” kata Sahara usai membuat laporan di Mapolresta Malang Kota.

    Pelaporan ke pihak berwajib karena persoalan tersebut telah merugikannya secara pribadi dan bisnis. Selain itu ada perkara dugaan pelecehan seksual, perusakan mobil sampai blokade jalan dan lahan.

    Sejumlah bukti seperti rekaman video, foto dan keterangan saksi turut dilampirkan sebagai barang bukti. Sahara mengaku banyak warga di lingkungan rumah mereka juga bermasalah dengan Imam Muslimin namun tak berani bicara. Membawa masalah ini ke hukum, lanjutnya agar persoalan cepat selesai.

    Kuasa hukum Sahara, Mohammad Zakki, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari tetangga sekitar terkait perilaku Imam Muslimin. Namun untuk fokus laporan sekarang pada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sahara.

    “Ini masih langkah awal, fokus dugaan pencemaran nama baik. Tidak menutup kemungkinan ada laporan susulan,” katanya.

    Zakki menjelaskan, pelaporan ke polisi berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP. Serta menggunakan Pasal 27 juncto Pasal 45 UU ITE. Pelaporan itu sepenuhnya mewakili pihak Sahara yang merasa dirugikan secara pribadi dan bisnis.

    Menurutnya, banyak keluhan dari warga sekitar tentang sikap dosen nonaktif UIN Malang itu. Imam disebut kerap memicu konflik di lingkungan sekitar. Namun semua informasi itu masih akan diverifikasi lagi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    “Kami berencana mengirim surat ke kelurahan untuk meminta audiensi agar penyelesaian hukum berbarengan dengan penyelesaian secara sosial,” urai Zakki.

    Pihak Imam Muslimin belum dapat dikonfirmasi terkait pelaporan tersebut. Saat dikonfirmasi Liputan6 beberapa hari lalu terkait video viral aksi guling-guling, dia juga siap menempuh jalur hukum dan sudah menunjuk seorang pengacara.

    Sebelumnya, ramai di media sosial video merekam aksi Imam Muslimin menjatuhkan diri dan berguling. Tindakan itu dipicu perselisihan antara dirinya dengan Sahara tetangga sebelah rumah. Imam diketahui dosen Pasca Sarjana dan mengajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang.

    Usai video itu viral, pihak Senat Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri itu kemudian memanggil Imam untuk minta klarifikasi. Imam lalu mengundurkan diri sebagai pengajar hingga selesainya masalah ini.

  • Pacitan Dapat Tambahan 539 Unit BSPS, Rumah Tak Layak Huni Dialokasikan 6 Kecamatan

    Pacitan Dapat Tambahan 539 Unit BSPS, Rumah Tak Layak Huni Dialokasikan 6 Kecamatan

    Pacitan (beritajatim.com) – Kabar baik datang bagi warga Kabupaten Pacitan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahap II tahun 2025, jumlah bantuan meningkat menjadi 539 unit. Angka ini naik cukup signifikan dibanding tahap I yang hanya 249 unit.

    Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Pacitan, Heru Tunggul Widodo, menyebut tambahan itu berasal dari alokasi baru sebanyak 290 unit.

    “Bantuan hanya dialokasikan di enam kecamatan, yakni Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, dan Tulakan, dengan cakupan 27 desa,” ungkapnya, ditulis Kamis (18/9/2025).

    Setiap unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdata bakal menerima Rp20 juta. Saat ini, Disperkimtan sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima agar pelaksanaan tepat sasaran.

    Meski jumlahnya bertambah dibanding tahap I, Heru mengakui alokasi BSPS tahun ini anjlok drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, BSPS menyentuh 1.990 unit, kemudian menyusut menjadi 1.271 unit di 2024, dan kini hanya 539 unit. Padahal, catatan Disperkimtan menyebut masih ada sekitar 13 ribu RTLH di Pacitan yang membutuhkan perhatian.

    “Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit yang diperbaiki, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup penerima bantuan,” tandasnya.

    Program BSPS sendiri diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mewujudkan warga Pacitan yang lebih bahagia dan sejahtera. [tri/aje]

  • 10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus melakukan evakuasi tujuh pekerja yang terjebak imbas longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Pencarian terus dilakukan sejak kejadian longsor pada Senin (8/9/2025) malam.

    VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menuturkan, tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan dengan alat berat jarak jauh (remote loader), bor, dan drone.

    Namun, upaya tersebut masih berisiko serta menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi.

    “Tantangan terbesar adalah volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi,” kata Katri, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut.

    “Kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, dan tidak mudah. Namun demikian, kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya,” ucap Katri.

    Pimpinan Freeport-McMoRan, Chairman of the Board of Directors Richard Adkerson dan President and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas pun telah meninjau langsung upaya penyelamatan yang dilakukan. 

    Mereka juga bertemu dengan keluarga karyawan serta mengikuti doa bersama di berbagai komunitas di Tembagapura. Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas Mimika telah meninjau beberapa titik di mana upaya evakuasi dilakukan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus meminta tim untuk mempercepat evakuasi tujuh pekerja PTFI yang terjebak itu.

    Bahlil mengatakan, tim dari Kementerian ESDM telah berkolaborasi dengan PTFI untuk melakukan evakuasi. Selain itu, kepala inspektur tambang (KaIT) bersama tim inspektur tambang dari Kementerian ESDM juga berada di lokasi untuk melakukan pemantauan. 

    “Tim kami di sana. Kami mau percepatan, kami kerjanya di sana full terus. Pak Tony Wenas [presiden direktur PTFI] kemarin komunikasi dengan saya,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).

    Bahlil menuturkan, cuaca buruk masih menjadi hambatan dalam proses evakuasi. Saat ini, operasional pertambangan di GBC pun dihentikan sementara agar fokus pada proses penyelamatan tujuh pekerja yang terjebak. 

    “Sampai dengan hari ini, Freeport masih dalam proses persiapan evakuasi. Cuaca di sana memang masih dalam kondisi yang belum dimungkinkan karena memang itu kan terjadi di underground,” tutur Bahlil.

  • Akademisi apresiasi respons cepat Kemendagri tangani Prabumulih

    Akademisi apresiasi respons cepat Kemendagri tangani Prabumulih

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja Yahnu Wiguno Sanyoto mengapresiasi langkah cepat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memeriksa Wali Kota Prabumulih Arlan sebagai respons terhadap pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, yang viral dan menuai sorotan publik.

    “Respons cepat Kemendagri sudah positif,” kata Yahnu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yanhu mengatakan langkah selanjutnya yang seharusnya ditempuh oleh Kemendagri adalah mengumumkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, tujuannya sudah tentu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kemendagri dan pemerintah.

    “Pekerjaan rumah berikutnya adalah mengumumkan hasil investigasi secara terbuka agar kasus ini tidak hanya jadi polemik, tetapi pelajaran berharga bagi kepala daerah lain,” ujarnya.

    Menurut Yahnu, tanpa langkah tegas, dugaan penyalahgunaan wewenang di Prabumulih berpotensi menjadi preseden buruk.

    Hal ini bisa melemahkan semangat guru dan kepala sekolah dalam menegakkan disiplin, yang akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan.

    Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan menegaskan, Inspektorat Jenderal Kemendagri langsung memeriksa Wali Kota Prabumulih, Arlan, pada Kamis (18/9). Selain itu, Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

    “Itjen Kemendagri tengah mendalami seluruh bukti dan keterangan. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada rekomendasi administratif, pembatalan keputusan daerah, hingga sanksi, atau tidak ada tindakan jika tidak ditemukan pelanggaran,” ujar Benny.

    Terpisah, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, setelah memeriksa Arlan dan Roni di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis, mengatakan rekomendasi sanksi tersebut akan diteruskan terlebih dahulu kepada Mendagri Tito Karnavian.

    Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan Arlan terancam dijatuhi sanksi teguran tertulis dari Kemendagri usai memutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah tidak sesuai ketentuan.

    “Ini peristiwa pertama. Kemudian, kita lihat, sudah diambil langkah-langkah, kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, kami sarankan untuk diberikan teguran secara tertulis,” ujar Mahendra.

    Dia menjelaskan Itjen Kemendagri selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) telah melakukan langkah awal, menanggapi informasi viral Roni dicopot dari jabatan kepala sekolah usai diduga menegur anak Arlan membawa kendaraan ke lingkungan sekolah.

    Menurut Mahendra, atas perintah Mendagri, Itjen Kemendagri langsung memeriksa kebenaran kabar di media sosial terkait pencopotan Roni yang informasinya diterima pada Selasa (16/7) malam.

    “Malam itu juga kami langsung menghubungi inspektur provinsi, juga inspektur Kota Prabumulih untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Jangan sampai itu berita hoaks, itu langkah pertama kita lakukan,” ucapnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Itjen Kemendagri menyatakan pemutasian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah atas perintah Wali Kota Prabumulih Arlan tidak sesuai ketentuan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan Megapolitan 18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan Megapolitan 18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mulai menyalurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
    Penyaluran kartu ini sudah berlangsung sejak Selasa (16/9/2025), dimulai dari Kecamatan Bantargebang dengan total penerima 844 warga dari empat kelurahan, yakni Bantar Gebang (126), Sumur Batu (187), Ciketingudik (354), dan Cikiwul (177).
    Di hari yang sama, distribusi juga dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat untuk Kelurahan Kota Baru (310) dan Kranji (201).
    Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan proses distribusi KKS dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data, pencetakan serta penyaluran kartu oleh bank penyalur (BNI), hingga pemanfaatan kartu oleh KPM untuk mencairkan bantuan atau berbelanja di e-Warong.
    “Pendistribusian ini juga melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, Satpol PP, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial, hingga pekerja sosial masyarakat agar berjalan tertib dan tepat sasaran,” kata Robert saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
    Robert berharap warga penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
    “Tentunya bantuan dari pemerintah pusat ini bisa menjadi itu seperti nama kartunya kan Kartu Keluarga Sejahtera untuk memberikan harapan kesejahteraan kepada warga masyarakat,” ujarnya.
    Penyaluran KKS terus berlanjut pada Rabu (17/9/2025) di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat, yakni Bintara (152), Bintara Jaya (103), dan Jakasampurna (287).
    Sementara pada Kamis (18/9/2025), distribusi dilakukan di empat kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur, yakni Durenjaya (400), Arenjaya (149), Margahayu (418), dan Bekasi Jaya (234).
    Selain itu, penyaluran juga berlangsung di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara, yakni Harapan Baru (65), Harapan Jaya (373), dan Kaliabang Tengah (328).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    BPDLH Kenalkan Pooling Fund Bencana, Inovasi Dunia di ADEXCO 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan memperkenalkan inovasi pendanaan bencana pertama di dunia, Pooling Fund Bencana, Asia Disaster Management and Civil Protection Conference (ADEXCO) 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, 10-13 September 2025. Skema ini dirancang untuk memperkuat sistem pembiayaan penanggulangan bencana nasional melalui pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana.

    Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menjelaskan bahwa skema PFB merupakan jawaban atas keterbatasan pendekatan konvensional dalam pendanaan kebencanaan yang cenderung mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Pendekatan konvensional ini membuat sumber pendanaan bencana memiliki ruang gerak yang terbatas padahal dampak dan jenis bencana di Indonesia sangat beragam dengan frekuensi keterjadian yang tinggi dan  kebutuhan pembiayaan yang kerap kali jauh lebih besar.

    Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH menjelaskan bahwa PFB merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk menyediakan dana yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, efektif, dan memadai bagi penanggulangan bencana. Seluruh dana utama PFB yang terhimpun akan diinvestasikan melalui instrumen jangka panjang dan jangka pendek yang aman dan optimal dengan memperhatikan pengelolaan risiko.

    “Inovasi ini belum ada di negara manapun. Indonesia berani mengambil langkah nyata dengan menyatukan semua aspek dalam satu ekosistem, yaitu penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana untuk penguatan penanggulangan bencana yang disertai penyaluran untuk pelindungan melalui asuransi bencana dan objek asuransi lainnya”, ujar Joko.

    Joko menambahkan bahwa PFB tidak hanya dapat diakses untuk penguatan kegiatan penanggulangan bencana di semua fase bencana, tapi juga memperhatikan aspek perlindungan melalui transfer risiko yang salah satu contohnya adalah dengan skema asuransi seperti yang sudah berjalan sekarang adalah asuransi barang milik negara atau ABMN. Asuransi ini diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan finansial jika suatu bencana terjadi yang berakibat pada kerusakan aset negara/daerah dan/atau kerugian ekonomi.

    Joko menyampaikan bahwa PFB dibentuk dan operasionalisasinya dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 43 Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya. Dengan regulasi tersebut, PFB diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pendanaan bencana nasional. Tahun 2025, dana PFB akan disalurkan untuk kegiatan pra-bencana dalam memperkuat kesiapsiagaan dalam aspek kesehatan, perlindungan sosial adaptif, dan memampukan daerah untuk menyiapkan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana baik dari aspek teknis maupun administratif.

    Ia menekankan, PFB tidak menggantikan mekanisme mekanisme pendanaan telah berjalan saat ini, melainkan untuk melengkapi dan menambah opsi pendanaan yang sudah ada sekarang selain dana siap pakai, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi maupun bantuan tidak terduga. Dengan demikian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki opsi lain dalam bauran instrumen pembiayaan bencana sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

    Dalam praktiknya, BPDLH juga menyiapkan pola kerja sama dengan pemerintah daerah melalui mekanisme transfer risiko dengan skema asuransi kebencanaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta. Dana PFB akan memberikan dukungan, namun tetap ada kontribusi dari daerah sesuai kemampuan fiskal masing-masing. Melalui kontribusi pemerintah daerah, diharapkan kepemilikan program ini menjadi kuat, sehingga PFB bukan hanya dipandang sebagai program pemerintah pusat, tetapi menjadi program bersama yang juga ditopang daerah.

    Selain itu, PFB juga membuka ruang bagi kontribusi sektor swasta. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ikut serta. Mekanisme ini sebut Joko, membuat CSR lebih terarah karena langsung menyasar kebutuhan kebencanaan sebagai salah satu investasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan resiliensi bangsa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

    BPDLH berkomitmen akan menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana yang akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dimanfaatkan dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.

  • Bank Mandiri Buka Suara soal Penurunan Suku Bunga Kredit

    Bank Mandiri Buka Suara soal Penurunan Suku Bunga Kredit

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendukung penurunan suku bunga kredit seiring dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga kredit ini harus terukur dan sehat.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung percepatan penurunan suku bunga kredit secara sehat dan terukur, khususnya dalam mendorong sektor-sektor produktif dan strategis yang berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi domestik sejalan dengan Asta Cita Pemerintah,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

    Penyesuaian suku bunga kredit pada portofolio berbasis reference rate telah dilakukan sesuai tren penurunan BI Rate, di mana efektivitas transmisi dipengaruhi oleh likuiditas industri, struktur biaya dana, dan strategi komunikasi kepada nasabah.

    “Dalam melakukan penyesuaian suku bunga kredit dan simpanan, kami senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan likuiditas internal, perkembangan pasar, dan kebijakan moneter yang berlaku,” terang Iswara.

    Di sisi lain langkah Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% sebagai kebijakan moneter yang akomodatif dan selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan suku bunga acuan yang dilakukan untuk kelima kalinya pada tahun ini diharapkan mampu memperkuat transmisi likuiditas ke sektor perbankan dan perekonomian riil, dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta nilai tukar,” jelasnya.

    Ke depan, Bank Mandiri mengatakan akan mengoptimalkan peran intermediasi dan inovasi digital perbankan melalui Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, maupun Livin’ Merchant, untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

    “Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di berbagai sektor,” tutur Iswara.

    (ada/hns)

  • Hasil Akhir Rekrutmen Petugas Damkar DKI 2025, Cek Nama yang Lolos di Sini Megapolitan 18 September 2025

    Hasil Akhir Rekrutmen Petugas Damkar DKI 2025, Cek Nama yang Lolos di Sini Megapolitan 18 September 2025

    Hasil Akhir Rekrutmen Petugas Damkar DKI 2025, Cek Nama yang Lolos di Sini
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kabar gembira bagi para pelamar yang mengikuti seleksi Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta.
    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan hasil akhir rekrutmen PJLP Damkar Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (18/9/2025).
    “Selamat kepada para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya (PJLP) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025,” tulis akun resmi Instagram
    @humasjakfire
    .
    Peserta yang lolos dapat memeriksa daftar nama dan informasi selanjutnya melalui tautan resmi sesuai wilayah pendaftar:
    Jakarta Pusat

    https://pemadam.jakarta.go.id/jakarta-pusat
    Jakarta Utara

    https://pemadam.jakarta.go.id/jakarta-utara
    Jakarta Barat

    https://pemadam.jakarta.go.id/jakarta-barat
    Jakarta Selatan

    https://pemadam.jakarta.go.id/jakarta-selatan
    Jakarta Timur

    https://pemadam.jakarta.go.id/jakarta-timur
    Pengumuman ini sekaligus menjadi tahap akhir seleksi.
    Peserta yang dinyatakan lolos diharapkan mengikuti arahan lebih lanjut sesuai informasi dari Dinas Gulkarmat Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR apresiasi MPP Semarang jadi percontohan nasional

    Komisi II DPR apresiasi MPP Semarang jadi percontohan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang sebagai percontohan nasional karena dinilai efektif, efisien, dan transparan dalam menghadirkan 124 jenis layanan publik berbasis digital.

    “Di Provinsi Jawa Tengah semua kabupaten/kota sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Namun, MPP Kabupaten Semarang ini berhasil menempati peringkat ke-9 MPP Prima secara nasional di 2024, artinya sudah bisa menjadi percontohan,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Mohammad Toha dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam kunjungan ke MPP Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang pada Selasa (16/9), rombongan Komisi II menemukan pelayanan sudah berjalan baik dengan menghadirkan 25 institusi, mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pajak Pratama, Kementerian Agama hingga Samsat.

    Selain itu, tersedia pula layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, dan Bank BRI. Masyarakat juga bisa mengurus berbagai dokumen seperti sertifikat tanah, SIM, SKCK, hingga perpanjangan STNK dalam satu gedung.

    Meski demikian, Toha menilai masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Ia mencontohkan adanya komputer yang sempat tidak berfungsi akibat blank spot jaringan internet.

    “Pemkab perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, misalnya Telkom, untuk memastikan jaringan internet merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya penguatan server agar mampu menampung lebih banyak data sekaligus menjaga keamanan dari potensi peretasan. Selain itu, tata ruang MPP dinilai masih perlu diperbaiki agar pelayanan antar instansi lebih tertata.

    Namun demikian, Toha menilai MPP Kabupaten Semarang layak menjadi inspirasi bagi daerah lain.

    Ia menegaskan, kehadiran MPP yang representatif dan memadai merupakan wujud nyata reformasi birokrasi di daerah sekaligus model transparansi dan efisiensi pelayanan publik di tingkat nasional.

    “Kami temukan pelayanan di sini sangat membantu masyarakat. Ada layanan sejak bayi lahir, BPJS, konsultasi hukum hingga urusan kendaraan bermotor. Semua terintegrasi dalam satu gedung besar,” kata Toha.

    Ia kemudian menyebut Komisi II akan mendorong Kementerian Dalam Negeri dalam memperluas pembangunan MPP di seluruh kabupaten/kota.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.