Xcloud.id

Blog

  • Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik karena temuan berbagai permasalahan seperti rendahnya serapan anggaran, isu minyak babi pada food tray, hingga keracunan massal.

    Terkait dengan serapan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mendapat mandat untuk melaksanakan program MBG melaporkan bahwa sampai dengan 8 September 2025, realisasi anggaran mencapai Rp13,2 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 18,6% dari total pagu anggaran tahun ini yakni Rp71 triliun. 

    Minimnya serapan anggaran MBG ini pun sebelumnya turut disoroti oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring rutin untuk penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.

    “Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

    “Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

    Penjelasan BGN

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan alasan serapan anggaran MBG masih seret hingga September 2025. Dia mengatakan bahwa penyerapan anggaran identik dengan jumlah penerima manfaat MBG.

    Dia mengakui adanya tantangan penyerapan anggaran pada awal implementasi program MBG, utamanya terkait dengan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Kepala BGN Dadan Hindayana (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025). -BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada Januari 2025 lalu, jumlah SPPG yang berdiri hanya sebanyak 190 unit. Alhasil, anggaran yang terserap hanya sebesar Rp190 miliar sepanjang bulan pertama MBG berjalan.

    Seiring berjalannya waktu, Dadan mengungkapkan bahwa 8.344 SPPG telah dibangun sejauh ini atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp8,3 triliun.

    Dia pun menargetkan dapur MBG yang beroperasi dapat menembus 10.000 unit pada pengujung September ini, sehingga penyerapan anggaran setidaknya Rp10 triliun per bulan dapat berjalan mulai bulan berikutnya.

    “Kita targetkan pada bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri [total penyerapan anggaran MBG]. Seperti itu mekanismenya. Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” tutur Dadan.

    Sementara itu, terkait dengan pernyataan Menkeu Purbaya soal rencana konferensi pers rutin setiap bulan, Dadan tidak menjawab secara gamblang apakah akan menerima usulan tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau anggaran MBG setiap saat.

    “Saya perlu informasikan bahwa saya dengan Menkeu itu [berkomunikasi] setiap saat, jadi mereka akan memantau setiap saat,” ujarnya.

    Menurutnya, pada era Menkeu Sri Mulyani Indrawati, BGN telah beberapa kali berkesempatan memaparkan ke publik perihal serapan anggaran MBG.

    Dadan menyebut bakal melakukan hal yang sama dengan Purbaya, seiring komunikasi yang juga dijalin dengan tiga Wakil Menteri Keuangan yakni Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    Isu Minyak Babi di Food Tray

    Di sisi lain, program MBG juga kini diterpa isu adanya kandungan minyak babi pada food tray impor asal China. Polemik ini turut mengundang perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo pun turun tangan untuk meminta klarifikasi langsung dari Kepala BGN terkait dengan persoalan tersebut. 

    Dadan mengaku mendapatkan telepon dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan masalah ompreng alias food tray MBG. Dia mengatakan bahwa Kepala Negara menanyakan perihal percepatan penyaluran MBG dan masalah food tray yang disinyalir mengandung minyak babi.

    “Nah, itu tadi yang ditanya Pak Presiden, kenapa saya mengangkat telepon. Begini, food tray itu isunya menggunakan minyak, itu bukan pada food tray-nya. Karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray,” ucap Dadan.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Dia lantas menjelaskan bahwa minyak baru digunakan pada saat proses stamping alias pencetakan ompreng. Setelahnya, minyak dibersihkan dan direndam hingga steril. Menurutnya, yang menjadi isu adalah jenis minyak apa yang digunakan dalam proses ini. Dadan menyampaikan bahwa produksi food tray dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati.

    “Kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar food tray yang diimpor sudah distempel halal,” terangnya.

    Terkait masalah kebutuhan impor, dia memaparkan bahwa kebutuhan rata-rata per bulan saat ini mencapai 15 juta ompreng, tetapi kapasitas produksi nasional baru berkisar 11,6 juta.

    Oleh karenanya, BGN bakal tetap mempertahankan kebijakan impor food tray untuk menambal kekurangan tersebut, seraya memastikan seluruhnya tersertifikasi halal.

    “Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini [MBG] akan terganggu. Namun demikian, kita sudah kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar seluruh importir meminta sertifikat halal,” tutur Dadan.

    Sementara itu, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mengeklaim telah menemukan kandungan minyak babi dalam food tray impor asal China yang digunakan dalam program MBG.

    Atas temuan itu, RMI-NU DKI Jakarta mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan importasi food tray untuk program MBG.

    Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta Wafa Riansah mengatakan hasil pengujian laboratorium di dua lokasi di China menunjukkan adanya kandungan lemak babi dalam pelumas food tray.

    “Kami [RMI-NU DKI Jakarta] tes di China di dua tempat, itu semuanya menyatakan positif ada kandungan minyak babi atau lemak babi. Jadi makanya hari ini kita laporkan di Kementerian Perdagangan, hasil lab ada,” kata Wafa di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Namun, Wafa menyatakan bahwa RMI—NU DKI Jakarta mendukung penuh MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, lanjut dia, pihaknya menolak akan adanya alat makan, yakni food tray yang mengandung unsur minyak babi.

    “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, MBG, makan bergizi gratis, tetapi kami menolak food tray impor yang pelumasnya menggunakan minyak babi. Jadi kami sangat menolak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta agar Kemendag menghentikan impor food tray untuk MBG. Wafa juga menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab penuh atas temuan kandungan minyak babi pada food tray tersebut.

    “Hari ini kami meminta juga ke Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor apabila ini terjadi atau menggunakan minyak babi, jadi kami dari RMI-NU DKI menyatakan bahwa hari ini kami siap bertanggung jawab atas pernyataan yang kami sampaikan di dunia dan akhirat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua RMI-NU DKI Jakarta Rakhmad Zailani Kiki mengatakan kandungan minyak babi pada food tray itu tidak memenuhi standar makanan (food grade) dan kehalalan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah.

    Adapun, kata dia, ke depan pemerintah akan mendorong Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk seperti food tray. Di sisi lain, Rakhmad juga mendukung agar produsen dalam negeri mampu menyediakan food tray yang halal, aman, dan sesuai standar nasional.

    “Kita paham betul bahwa ini adalah sebuah program prioritas yang memang pengadaannya mendesak untuk tidak semua kemudian bisa selesai dalam waktu yang cepat juga, disiapkan oleh para pengusaha sehingga impor dibuka kita paham itu, bahwa itu kebutuhan impor,” pungkasnya.

  • Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Prabowo Tunjuk Yusril Ihza jadi Ketua Komite Pemberantasan TPPU

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Regulasi ini resmi diundangkan pada 25 Agustus 2025 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136

    Berdasarkan salinan Perpres Nomor 88 itu, dalam konsideransinya, Prabowo menegaskan bahwa perubahan aturan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengingat kompleksitas kejahatan keuangan lintas sektor.

    Perpres baru ini mengatur ulang susunan Komite TPPU. Kini, Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Ketua adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Sekretaris dijabat oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Selain itu, keanggotaan diperluas melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BIN, hingga Kepala BNN 

    Perpres ini juga menata ulang struktur Tim Pelaksana Komite TPPU, yang melibatkan pejabat eselon I di kementerian/lembaga terkait, mulai dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Deputi di PPATK, hingga pejabat tinggi di kepolisian, kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.

    Dengan susunan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor lebih solid dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang. 

    Hal baru dalam Perpres 88/2025 adalah penambahan Pasal 13A yang menegaskan mekanisme kerja Komite TPPU, Tim Pelaksana, kelompok ahli, dan kelompok kerja harus dituangkan dalam bentuk pedoman resmi yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

    Langkah ini mempertegas komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola keuangan nasional dan sistem anti pencucian uang (APU) serta pencegahan pendanaan terorisme (PPT), sekaligus menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. 

    Perpres ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perpres 6 Tahun 2012 dan Perpres 117 Tahun 2016, dengan tujuan harmonisasi dan penguatan kelembagaan.

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.

  • Dirjen PHU Diperiksa KPK 11 Jam, Telusuri Aliran Uang Jemaah Terkait Korupsi Kuota Haji – Page 3

    Dirjen PHU Diperiksa KPK 11 Jam, Telusuri Aliran Uang Jemaah Terkait Korupsi Kuota Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief selama 11 jam, sejak pukul 10.22 WIB sampai dengan pukul 21.53 WIB, Kamis (18/9).

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap, pemeriksaan yang bersangkutan menggali banyak hal, salah satunya soal terbitnya surat keputusan pembagian kuota tambahan haji 2024 menjadi 50-50 yang dinilai tidak sesuai Undang-Undang.

    “Jadi memang pemeriksaan yang bersangkutan itu terkait jabatannya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang memang jabatan itu menjadi jabatan sentral di dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh ini. Soal penerbitan SK tersebut kita juga menanyakan tentang itu, menggali tentang alur perintahnya. Bagaimana sampai SK terbit yang menjadi dasar kemudian terjadinya masalah ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam.

    Asep memambahkan, terhadap Hilman, penyidik KPK juga menggali pengetahuannya soal aliran uang. Khususnya uang yang diduga diberikan oleh jemaah melalui pihak travel ke Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji khusus dan belakangan dikembalikan lagi usai ramai pembahasan pansus haji di DPR RI pada tahun 2024.

    “Uang yang dari bottom up dari jamaah itu, ya tentunya juga pasti melewati Direktorat tersebut (PHU) ya kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen,” tegas Asep.

     

  • Mengapa Gibran Tak Lagi Didampingi Kejagung Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun? Nasional 19 September 2025

    Mengapa Gibran Tak Lagi Didampingi Kejagung Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun? Nasional 19 September 2025

    Mengapa Gibran Tak Lagi Didampingi Kejagung Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara setelah tidak lagi menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang digugat perdata oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, awalnya, Kejaksaan telah menerima surat kuasa khusus dari Gibran untuk melakukan pendampingan.
    Gugatan perdata ini dinilai berkaitan dengan institusi negara sehingga JPN hadir untuk mewakili.
    “Pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Nah, kemudian atas dasar kuasa khusus, JPN bisa hadir di persidangan,” kata Anang di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Namun, saat pengacara Kejaksaan hadir mewakili Gibran di muka persidangan, Subhan menyatakan keberatannya.
    Saat itu, penggugat menegaskan telah menggugat Gibran selaku perseorangan, bukan dalam jabatan Wapres.
    “Majelis hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing,” ujar Anang.
    Atas dasar itu, Anang menegaskan bahwa pada sidang-sidang berikutnya, kuasa hukum Gibran tidak lagi berasal dari kejaksaan.
    “Jadi karena ini sifatnya gugatan pribadi kepada Pak Gibran, bukan sebagai wapres, maka yang menjadi penasihat hukum berikutnya bukan dari kejaksaan,” kata dia.
    Kehadiran JPN yang mewakili sempat dipersoalkan Subhan pada sidang perdana pada Senin (8/9/2025) lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Ketika itu, seorang pria berambut putih menghampiri meja majelis hakim saat pihak tergugat 1, yaitu Gibran, dipanggil.
    Pria berkemeja putih ini ternyata JPN yang ditugaskan oleh Kejaksaan untuk mewakili Gibran menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Subhan berdiri di sebelah JPN yang tengah menyerahkan dokumen dan identitas diri kepada majelis hakim.
    Usai membaca dokumen yang diberikan, Subhan sontak mempertanyakan status jaksa tak berseragam coklat ini.
    “Oh ini pakai negara? Ini gugatan pribadi, kenapa pakai jaksa negara?” tanya Subhan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Beberapa kali Subhan membolak-balik dokumen berlogo burung Garuda di bagian tengah atas itu.
    “Saya dari awal menggugat Gibran pribadi kalau dikuasakan ke Kejaksaan, itu berarti negara. Keberatan saya,” kata Subhan.
    Usai mendengarkan keberatan dari Subhan, majelis hakim pun berdiskusi.
    Tidak berselang lama, hakim etua Budi Prayitno menyampaikan hasil musyawarah hakim.
    Saat itu, hakim meminta agar pihak Tergugat 1, Gibran, untuk kembali menghadirkan pengacara lagi.
    Keberadaan JPN hari itu tidak dianggap sebagai pengacara Gibran.
    Karena keberadaannya tidak dianggap, JPN hanya menerima dan beranjak keluar ruangan tanpa memberikan bantahan.
    Begitu pria ini keluar dari area sidang, seorang pria berseragam coklat tua ikut berdiri sembari membawa tas dan sejumlah dokumen.
    Dari berkas-berkas yang dibawa ditenteng dua orang ini diketahui mereka bertugas di kantor Jaksa Pengacara Negara yang berada di bawah kewenangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
    Dua jaksa ini meninggalkan PN Jakpus tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang mengejarnya.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Shenzhen, Huawei, resmi meluncurkan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbaru dalam konferensi tahunan Huawei Connect, di tengah larangan Nvidia berjualan di negeri Tirai Bambu. 

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempersulit langkah Nvidia untuk berjualan di China, yang merupakan kompetitor AS dalam hal teknologi dan perdagangan. 

    Sementara itu, kehadiran infrastruktur AI baru Huawei dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan menghadapi dominasi Nvidia.

    Dilansir dari Techcrunch, Jumat (19/9/2025) Huawei memperkenalkan SuperPoD Interconnect, sebuah teknologi interkoneksi berperforma tinggi yang mampu menghubungkan hingga 15.000 unit kartu grafis, termasuk chip AI buatan Huawei seri Ascend.

    Dengan solusi ini, Huawei ingin memberikan akses komputasi lebih masif bagi pengembang dan perusahaan yang membutuhkan tenaga pemrosesan besar untuk melatih serta mengembangkan sistem AI berskala besar.

    Teknologi tersebut disebut-sebut sebagai pesaing NVLink milik Nvidia, yang saat ini menjadi standar industri untuk komunikasi berkecepatan tinggi antar prosesor grafis. Meski chip AI Huawei masih dinilai lebih rendah dalam hal performa individu dibanding GPU Nvidia, kemampuan untuk menggabungkannya dalam jumlah besar diyakini akan mengurangi kesenjangan daya komputasi.

    Peluncuran ini juga bertepatan dengan momentum penting: sehari sebelumnya, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melarang perusahaan teknologi domestik membeli perangkat keras Nvidia, termasuk server RTX Pro 600D yang khusus dikembangkan untuk pasar China.

    Larangan tersebut mempersempit ruang gerak Nvidia di pasar terbesar dunia sekaligus memberikan celah bagi Huawei untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok alternatif teknologi AI dalam negeri.

    Dengan strategi ini, Huawei tidak hanya berusaha menutup celah performa dengan Nvidia, tetapi juga mendukung ambisi Beijing dalam membangun kemandirian teknologi, terutama di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan yang dianggap strategis bagi masa depan ekonomi dan pertahanan nasional.

    Pasar Nvidia yang Hilang di China

    Chief Executive Officer (CEO) Nvidia Jensen Huang mengatakan jika tidak terkendala aturan ekspor, China berpotensi menjadi pasar senilai US$50 miliar bagi perusahaannya.

    “Pasar China bisa mencapai US$50 miliar setahun jika kami diperkenankan menjual produk kompetitif,” kata Huang dikutip dari Register, Kamis (28/8/2025).

    Nvidia mengungkap hingga saat ini masih harus menunggu persetujuan Washington untuk mengekspor AI generasi terbaru Blackwell ke pasar China. Produk chip sebelumnya, yakni H20, juga belum bisa menembus pasar Negeri Tirai Bambu lantaran izin ekspor yang berlarut-larut.

    Meskipun sejumlah pelanggan di China telah memperoleh lisensi beberapa pekan terakhir, Nvidia mengakui tidak ada satu pun unit H20 yang berhasil dikirim. Pemerintah AS juga meminta potongan 15% dari setiap transaksi berlisensi, namun belum ada kejelasan aturan tertulis mengenai pungutan tersebut.

    Menurut Nvidia, bila hambatan regulasi dapat diselesaikan, tambahan pendapatan sebesar US$2 miliar – US$5 miliar dapatdiraih di luar proyeksi kuartal III yang kini dipatok mencapai US$54 miliar.

  • Khofifah Bantu Korban Kebakaran di Jemur Wonosari Surabaya

    Khofifah Bantu Korban Kebakaran di Jemur Wonosari Surabaya

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan santunan kepada tujuh keluarga korban kebakaran di Jemur Wonosari, Surabaya. Musibah itu terjadi pada Rabu (17/9/2025) malam di Gang Masjid, Jemurwonosari, Wonocolo, Surabaya.

    ​Untuk menyerahkan bantuan ini, Khofifah sengaja mengundang para korban ke kediamannya saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

    ​”Saya mohon maaf, saya mengundang tetangga yang tadi malam terkena musibah kebakaran. Mereka dari tujuh rumah semua hadir, kita undang di sini sekaligus saya menyerahkan santunan,” ujar Khofifah.

    ​Salah seorang korban adalah seorang musisi jalanan bernama Untung Pribadi (33). Uang hasil tabungannya selama setahun, sebesar Rp 3 juta, ikut hangus terbakar. Uang itu rencananya akan digunakan untuk biaya perpanjangan sewa kontrakan.

    ​Menanggapi hal itu, Khofifah berjanji akan mengganti uang yang terbakar tersebut dan menambahkan sejumlah santunan.

    ​”Di antaranya ada yang menabung sebagai musisi jalanan. Tentu jerih payahnya ini sangat dibutuhkan untuk bekal hidupnya,” terangnya.

    ​Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar, karena saat terjadi musibah, orang terdekatlah yang pertama kali memberikan bantuan.

    ​”Bertegur sapa dan saling membantu dengan tetangga dibutuhkan untuk menumbuhkan kepedulian. Hal-hal kecil seperti ini benar-benar dibutuhkan,” katanya.

    ​Di akhir pertemuan, Khofifah mendoakan para korban agar diberi kesabaran dan kekuatan. Ia juga berharap agar Allah melimpahkan rezeki yang berlipat ganda untuk mengganti harta benda yang hangus terbakar.

    ​”Semoga mereka diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah SWT. Dan apa yang sudah terdampak dari kebakaran itu, Allah kembalikan dalam limpahan rezeki untuk mereka semua. Aamiin,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Akhir Tutut Soeharto Vs Menkeu: Diklaim Cabut Gugatan, Titip Salam Buat Purbaya

    Akhir Tutut Soeharto Vs Menkeu: Diklaim Cabut Gugatan, Titip Salam Buat Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, alias Tutut Soeharto menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta.

    Gugatan Tutut itu terkait dengan langkah pencegahan ke luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Juli 2025.

    Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, perkara gugatan itu didaftarkan dengan No.308/G/2025/PTUN.JKT.

    Perihal gugatan yang diperkarakan perempuan akrab disapa Tutut Soeharto itu terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.

    Pencegahan Tutut selaku Penggugat ke luar negeri dilakukan oleh Kemenkeu, selaku Tergugat, berkaitan dengan penagihan piutang PT Citra Mataram Satriamarga Persada atau CMSP dan PT Citra Bhakti Margatam Persada atau CBMP. Piutang disebut terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Bahwa Tergugat telah menyatakan Penggugat sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatam Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia,” demikian dikutip dari SIPP PTUN Jakarta.

    Tutut menilai upaya pencekalan yang diterbitkan oleh Kemenkeu lantaran dianggap memiliki utang kepada negara merugikan dirinya.

    Gugatan Tutut

    Dia meminta PTUN Jakarta untuk mengabulkan gugatannya secara keseluruhan. Dia juga meminta Pengadilan menyatakan Menkeu melanggar hukum.

    “Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat,” bunyi gugatan tersebut.

    Kemudian, PTUN diminta untuk menyatakan KMK No.266/MK/KN/2025 batal, tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum, beserta seluruh dokumen turunannya. PTUN juga diminta mewajibkan, menghukum atau memerintahkan Tergugat dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu untuk mencabut KMK tersebut.

    “Mewajibkan, menghukum atau memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan a quo, yaitu dengan mencabut, menghapus atau menghilangkan data Penggugat dari basis data pencekalan bepergian ke luar negeri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI paling lama 14 hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap,” dikutip dari isi gugatan di PTUN Jakarta itu.

    Menkeu juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara.

    Adapun saat dimintai konfirmasi, pihak Kemenkeu mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena belum mendapatkan informasi terkait dengan gugatan.

    Gugatan Diklaim Dicabut

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana telah mencabut gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, perempuan disapa Tutut Soeharto itu telah menggugat Menkeu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan pencegahan dirinya ke luar negeri ihwal penanganan piutang BLBI.

    Saat ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (18/9/2025), Purbaya mengaku telah mendengar gugatan itu sudah dicabut. “Gugatan saya dengar sudah dicabut barusan, dan Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau,” terangnya

  • Cara Mengobati Lemah Syahwat Menurut Islam dan Anjuran yang Disarankan

    Cara Mengobati Lemah Syahwat Menurut Islam dan Anjuran yang Disarankan

    YOGYAKARTA – Lemah syahwat atau impotensi merupakan kondisi di mana penis tidak mampu mencapai ereksi atau mempertahankan ereksi saat menerima rangsangan seksual. Kondisi ini banyak dialami sebagian besar pria, terutama pada mereka yang berusia lebih dari 40 tahun. Ada banyak cara menangani persoalan ini, salah satunya dengan cara mengobati lemah syahwat menurut Islam.

    Lemah syahwat juga bisa dialami oleh pria di usia produktif karena beberapa alasan, antara lain stres, kelelahan, merokok, kelebihan berat badan, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, dan efek samping penggunaan obat-obatan, misalnya obat antidepresan ataupun obat tekanan darah.

    Cara Mengobati Lemah Syahwat Menurut Islam

    Dalam Islam pun diajarkan bagaimana upaya kita dalam menghadapi sebuah penyakit yang diderita. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan.

    Dari Utsman bin Al-Ash radhiallahu ‘anhu, diriwayatkan bahwa ia pernah mengeluhkan penyakitnya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

    ضع يدك على الذي تألم من جسدك و قل باسم الله ثلاثا و قل سبع مرات أعوذ بالله و قدراته من شر ما أجد و أحاذر

    Artinya:

    “Letakkan tanganmu dibagian tubuh yang sakit, lalu ucapkanlah: ‘bismillah’ tiga kali, lalu ucapkan sebanyak tujuh kali: ‘A’udzu billahi wa qudrootihi min syarri maa ajidu wa uhaadzir’.

    (“Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kemuliaan dan kekuasaannya dari segala keburukan yang kudapatkan dan kukhawatirkan.”)

    Namun, selain berupaya dengan doa, tentunya Islam pun tetap menyarankan untuk tetap melakukan proses pengobatan dengan cara yang sesuai syariat.

    Orang yang lemah syahwat pada umumnya mengalami gangguan berupa peredaran darah yang tidak lancar atau menderita suatu penyakit. Beberapa kondisi dapat dialami, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi (hipertensi), ataupun cedera pada sumsum tulang belakang, penis, atau panggul. Semua hal tersebut dapat menyebabkan penis sulit mencapai ereksi dan mempertahankannya. Selain itu, lemah syahwat juga dapat terjadi karena masalah psikis.

    Di bawah ini adalah beberapa cara menangani lemah syahwat sesuai dengan saran dokter:

    Berolahraga secara rutin

    Selain mengonsumsi makanan penuh nutrisi, Anda juga dapat menjaga berat badan sekaligus menjadi cara menangani lemah syahwat dengan rutin berolahraga. Anda dapat menjalankan beberapa jenis olahraga untuk menangani disfungsi ereksi, misalnya senam aerobik, bersepeda, jogging, ataupun berenang.

    Menurut penelitian, menjalankan senam aerobik dengan intensitas sedang selama 40 menit setiap hari dapat menangani masalah lemah syahwat. Dengan melakukan olahraga, kesehatan pembuluh darah dapat terjaga dan kadar hormon testosteron pun meningkat. Selain itu, olahraga juga akan membantu seseorang mengelola stres, sehingga lemah syahwat dapat ditangani.

    Menjaga berat badan ideal

    Berat badan berlebih atau obesitas berisiko meningkatkan lemah syawat. Oleh sebab itu, cara menangani lemah syahwat yang paling mudah dilakukan yaitu dengan menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal.

    Jika Anda mengalami obesitas, sebaiknya memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, dan kurangi konsumsi daging merah ataupun makanan cepat saji.

    Mengonsumsi obat-obatan

    Dokter juga bisa meresepkan obat kuat, antara lain sildenafil, vardenafil, tadafil, dan avanafil. Obat tersebut akan membantu melancarkan aliran darah ke penis sehingga Anda dapat mencapai ereksi dan mempertahankannya saat menerima rangsangan seksual.

    Pastikan Anda selalu mengikuti petunjuk penggunaan dan anjuran dari dokter agar terhindar dari efek samping obat kuat.

    Menjalani terapi testosteron

    Lemah syahwat juga dapat dikarenakan rendahnya kadar testosteron yang berisiko menurunkan gairah seksual. Kondisi ini umumnya dialami oleh pria lanjut usia.

    Untuk menangani hal ini, dokter akan menyarankan untuk melakukan terapi testosteron sebagai cara mengatasi lemah syahwat. Dokter akan memberikan hormon testosteron berupa gel, suntik, obat minum, koyo, atau implan untuk menambah hasrat seksual dan kemampuan ereksi.

    Menjalani psikoterapi

    Lemah syahwat juga dapat ditangani dengan menjalani psikoterapi jika masalah ini disebabkan oleh masalah psikis, misalnya stres, kelelahan, trauma seksual, cemas, hingga depresi.

    Sebelum menjalani psikoterapi, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk menganalisis apakah ada masalah kesehatan yang mengakibatkan lemah syahwat. Jika hasil pemeriksaan kesehatan fisik Anda normal, langkah berikutnya dokter akan menyarankan psikoterapi, salah satunya yaitu terapi perilaku kognitif (CBT).

    CBT dilakukan oleh terapis atau psikolog untuk mencari tahu persoalan emosional dan kondisi kesehatan mental yang sedang dialami seseorang.

    Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa CBT menjadi cara mengatasi lemah syahwat yang ampuh jika dilakukan 2 kali seminggu selama 50 menit setiap sesinya.

    Demikianlah ulasan mengenai cara mengobati lemah syahwat menurut Islam. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Harga Emas Antam Anjlok Lagi Hari Ini 19 September 2025 – Page 3

    Harga Emas Antam Anjlok Lagi Hari Ini 19 September 2025 – Page 3

    Sebelumnya, harga emas turun pada perdagangan Kamis (Jumat waktu Jakarta) di tengah aksi ambil untung, setelah logam kuning tersebut mencapai rekor tertinggi pada sesi perdagangan sebelumnya. Penurunan harga emas dunia karena pasar menilai sikap Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) terkait pemotongan suku bunga lebih lanjut.

    Dikutip dari CNBC, Jumat (19/9/2025), harga emas dunia di pasar spot turun 0,4% menjadi USD 3.643,40 per ons. Sedangkan harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup turun 1,1% di USD 3.678,30.

    Sesi sebelumnya memperlihatkan perdagangan yang fluktuatif, dengan harga emas sempat menyentuh rekor tertinggi USD 3.707,40 sebelum turun dari level tersebut.

    Kurs dolar AS menguat 0,5%, membuat komoditas yang dihargai dalam dolar AS lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

    Pada hari Rabu, Fed menyampaikan pemotongan suku bunga pertamanya sejak Desember dan membuka pintu untuk pelonggaran lebih lanjut, tetapi meredam pesannya dengan peringatan inflasi yang kuat, sehingga menimbulkan keraguan atas laju penyesuaian kebijakan di masa mendatang.