Xcloud.id

Blog

  • Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat.

    Menurut Hensat, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik.

    Ia menyatakan bahwa dalam seminggu terakhir terdapat sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari sikap Gibran. Hensat menilai Gibran menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dalam menghadapi kritik dan perbedaan opini.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat 19 September 2025.

    Sebagai contoh, Hensat menyebut peristiwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, di mana Gibran memilih mengenakan batik sementara peserta lain mengenakan kemeja putih.

    “Mas Gibran nggak masalah dengan penggunaan batik itu. Dia tetap percaya diri mengikuti acara itu, mendampingi Presiden,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hensat juga mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Ia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Hensat menambahkan bahwa Gibran tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat dan mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Ia juga menyoroti bahwa eksistensi Gibran bersifat pribadi dan tidak bergantung pada orang lain. Setiap ketidakhadiran justru membuatnya semakin dibahas di media dan media sosial.

    “Jadi Mas Gibran makin hari memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujarnya.

    Dosen Universitas Paramadina itu menyebut hal tersebut sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    “Ini sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan popularitas. Kemarin pada saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Mas Gibran nggak ada. Tapi apakah dia kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa, dia tetap saja menjalankan agendanya,” kata Hensat.

    Menurut Hensat, Gibran meningkatkan popularitas melalui pendekatan diam dan gerakan bertahap.

    “Tapi menurut saya, Mas Gibran meningkatkan popularitasnya dengan silence: dalam diam, bergerak pelan-pelan,” tukasnya.

  • Mengenal TKA, Syarat Masuk PTN Lewat Jalur Prestasi – Page 3

    Mengenal TKA, Syarat Masuk PTN Lewat Jalur Prestasi – Page 3

    Tim Penanggungjawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 menetapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi syarat masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Hal ini menjadi pertanyaan, sebab Kemendikdasmen selaku institusi yang berkewenangan dalam melaksanakan TKA tidak mewajibkan tes tersebut kepada seluruh siswa.

    “Bagaimana kalau siswa tidak ikut TKA? Siswa yang eligible dan ikut SNBP mau nggak mau harus ikut TKA karena menjadi syarat di SNBP. Menjadi syarat di SNBP harus memiliki nilai TKA,” kata Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2026 Eduart Wolok seperti dilansir Antara.

    Eduart menyebutkan nilai TKA menjadi satu dari dua syarat utama bagi siswa untuk dapat mengikuti SNBP 2026, selain siswa tersebut harus masuk ke dalam kuota yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

    Ia menekankan bahwa posisi nilai TKA dalam hal ini adalah sebagai validator dari nilai siswa yang terdaftar ke dalam kuota masing-masing sekolah. Hal ini menjadi penting sebab terdapat kasus di mana sekolah mengubah nilai pada rapor siswa.

    “TKA itu yang menyelenggarakan Kemendikdasmen. Jadi, kami hanya mendapatkan nilainya, yang membedakan dengan nilai rapor adalah nilai rapor diunggah sekolah berdasarkan masing-masing siswa di PDSS, (sedangkan) nilai TKA itu langsung didapatkan oleh panitia SNPMB host to host dari Kemendikdasmen,” ungkapnya.

    “Nilai TKA tadi tetap akan menjadi validasi di kita. (Misalnya) nilai rapornya tinggi semua nih, bagus terus dari kelas 10 sampai kelas 12, tapi ternyata TKA-nya tidak menggambarkan nilai rapor itu. Jadi sebenarnya dengan pelaksanaan TKA ini akan menjadi warning kan buat pihak sekolah, karena TKA itu tidak bisa diintervensi karena dia bersifat nasional,” tambah Eduart.

    Ia menjelaskan nilai TKA dalam proses SNBP juga berperan dalam menentukan kelulusan seorang siswa dalam program studi dan universitas pilihannya.

    Ia menjelaskan nilai TKA para siswa nantinya juga akan masuk ke dalam bobot penilaian PTN terkait dalam menentukan kelulusan kandidat mahasiswa.

    “Bobot itu dari panitia SNBP, yang melakukan penilaian terkait bobot itu masing-masing PTN. Dan nilai TKA ini tetap akan kita gunakan sebagai validator nilai rapor. Apakah bobotnya akan seperti apa diperhitungkan, itu pasti kami memiliki formulanya,” tutur Eduart Wolok

  • Video: Siswa Keracunan MBG Capai Ratusan dalam Waktu Sepekan

    Video: Siswa Keracunan MBG Capai Ratusan dalam Waktu Sepekan

    Video: Siswa Keracunan MBG Capai Ratusan dalam Waktu Sepekan

  • Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Lokasi SPPG di Daerah – Page 3

    Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Lokasi SPPG di Daerah – Page 3

    Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan. MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar. “Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” jelasnya.

    Ia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi. “Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. “Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” jelasnya.

    Ia pun mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan program MBG. Menurutnya, MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

  • Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    Aturan ini menegaskan perlunya penyesuaian rencana kerja tahunan pemerintah dengan ketentuan APBN 2025 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

    Dalam konsideransnya, Perpres ini ditegaskan sebagai tindak lanjut Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemutakhiran RKP setiap tahun agar sejalan dengan kebijakan anggaran negara.

    Perpres 79/2025 menyatakan, dokumen pemutakhiran RKP menjadi bagian dari Perpres 109/2024 tentang RKP 2025 yang telah diperbarui berdasarkan APBN 2025. 

    Dalam beleidnya, pasal 2 menyebutkan bahwa pemutakhiran mencakup dua hal utama, yakni pemutakhiran narasi yang tercantum dalam Lampiran I. Kemudian, pemutakhiran matriks pembangunan yang mencakup sasaran nasional 2025, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, hingga proyek prioritas lengkap dengan target, indikator, alokasi anggaran, dan instansi pelaksana. 

    Perpres ini menegaskan bahwa dokumen pemutakhiran RKP digunakan oleh Bappenas sebagai instrumen pengendalian pembangunan nasional. Lalu, Kementerian/Lembaga untuk melakukan perubahan rencana kerja masing-masing tahun 2025.

    Termasuk, pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah 2025.

    Perpres 79/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 113.

    Dengan pemutakhiran ini, pemerintah menegaskan arah pembangunan tahun 2025 tetap sejalan dengan sasaran nasional, prioritas kabinet, serta kerangka besar RPJMN 2025–2029.

  • Pencuri Emas 1,5 Kg di Rumah Bidan di Blitar Pakai Modus Ngaku dari Kementerian

    Pencuri Emas 1,5 Kg di Rumah Bidan di Blitar Pakai Modus Ngaku dari Kementerian

    Blitar (beritajatim.com) – Rumah bidan senior di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar disatroni komplotan maling pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu. Diketahui para pelaku menggasak emas seberat 1,5 kilogram senilai kurang lebih Rp2 miliar.

    Selain emas, komplotan maling juga membawa kabur uang tunai senilai Rp20 juta. Kuat dugaan pelaku pencurian ini merupakan sindikat atau komplotan spesialis pencurian dan perampokan.

    Pasalnya sebelum kejadian, ada dua orang terduga pelaku yang menyamar sebagai petugas dari kementerian. Mereka mendatangi rumah bidan tersebut dan mengajak berbicara sang pembantu dan suami dari korban yang sedang sakit.

    “Para pelaku ini mengaku dari petugas kementerian dia ngakunya ASN lagi survei dan mau menyalurkan bantuan pot bunga dari program presiden,” ucap B (74), pemilik rumah pada Jumat (19/9/2025).

    Saat sang pembantu dan suaminya sedang asyik ngobrol, pelaku lain diduga masuk ke rumah melalui pintu samping. Dalam hitungan menit uang 20 juta serta emas 1,5 kilogram yang disimpan di lemari pun raib digondol pelaku.

    Kedua terduga pelaku yang menyamar sebagai petugas dari kementerian itu pun kemudian pergi sesaat setelah aksi bisa dilancarkan.

    “Mereka ini seperti sudah ahli, langsung masuk kamar utama tanpa mengacak ngacak kamar yang lain, bahkan emas yang saya simpan di pojokan lemari juga digondol,” imbuhnya.

    Aksi pencurian bernilai fantastis tersebut, terjadi saat pemilik rumah yang merupakan bidan senior di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedang berkunjung ke Banyuwangi. Saat ditinggal itu, di rumah hanya ada sang suami dan pembantu.

    “Saat itu yang dirumah suami saya yang sedang sakit dan seorang pembantu, pelaku itu seperti sudah tahu dan langsung mencongkel pintu kamar utama tempat dimana emas dan uang saya simpan,” ungkap B (74), pemilik rumah saat dikonfirmasi pada Kamis (18/9/2025).

    Diketahui emas yang dicuri oleh para komplotan maling ini merupakan tabungan dan investasi dari sang bidan. Emas tersebut ditabung oleh sang bidan sejak tahun 1991 yang kemudian terkumpul hingga sekarang.

    Namun setelah terkumpul, emas dan perhiasan sekitar 1,5 kilogram tersebut justru raib usai digondol oleh komplotan maling. Kini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Kesamben.

    “Uang tunainya sekitar Rp20 juta saya simpan di kresek, kemudian emas dan perhiasan seberat 1,5 kilogram,” imbuhnya.

    Menurut sang bidan, sebelum aksi pencurian itu, ada seorang pria yang datang ke rumahnya. Pria tersebut berpura-pura menanyakan lingkungan. Diduga pria tersebut sengaja mengalihkan perhatian sang pembantu yang ada di rumah agar komplotan tersebut bisa masuk.

    “Suami saya yang mau kencing juga ditemui sama satu lagi pelaku disitu sang pelaku juga bertanya-tanya dan mengalihkan perhatian,” tegasnya.

    Kini sang bidan berharap kasus ini bisa segera diungkap oleh polisi. Pasalnya emas dan uang tersebut merupakan tabungan masa tuanya.

    “Sebetulnya sudah ditindaklanjuti oleh polisi tapi saya berharap ini bisa segera diselesaikan,” tegasnya. [owi/beq]

  • Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    SSCASN adalah platform digital resmi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memfasilitasi pendaftaran dan seleksi calon ASN di Indonesia secara terpusat dan daring. Sistem ini diluncurkan pada tahun 2018 dengan tujuan menyederhanakan alur seleksi, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.

    Fungsi utamanya adalah menciptakan proses seleksi yang terpadu dan efisien, di mana seluruh tahapan dapat dipantau dan dikelola secara terpusat. Melalui portal sscasn bkn go id, pelamar dapat mengakses informasi formasi, mengunggah dokumen persyaratan, memilih formasi yang diinginkan, hingga memantau hasil setiap tahapan seleksi.

    Selain CPNS dan PPPK, SSCASN juga digunakan untuk pendaftaran Sekolah Kedinasan sebagai jalur khusus bagi calon ASN. Sistem ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan objektivitas dan mencegah kecurangan. Nilai seleksi bahkan dapat diakses secara real-time dan disiarkan langsung melalui platform seperti YouTube, memastikan proses seleksi yang terbuka.

  • 5 Peras Khalid Basalamah, Oknum Kemenag Minta 2.400-7.000 USD Per Orang untuk Haji Khusus Tanpa Antre Nasional

    5 Peras Khalid Basalamah, Oknum Kemenag Minta 2.400-7.000 USD Per Orang untuk Haji Khusus Tanpa Antre Nasional

    Peras Khalid Basalamah, Oknum Kemenag Minta 2.400-7.000 USD Per Orang untuk Haji Khusus Tanpa Antre
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, biaya percepatan haji khusus yang langsung berangkat di tahun yang sama saat mendaftar rata-rata sebesar 2.400-7.000 dollar Amerika Serikat (AS).
    Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat menyinggung pemerasan oleh oknum Kementerian Agama (Kemenag) kepada Khalid Zeed Abdullah Basalamah untuk percepatan haji khusus 2024.
    “Oknum dari Kemenag ini kemudian menyampaikan, ‘Ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan.’ Nah, diberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu, 2.400 per kuota, 2.400 USD, seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    “Kan
    range
    -nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 USD per kuota,” sambungnya.
    Asep mengatakan, Khalid mengumpulkan uang tersebut dari sekitar 122 calon jemaah untuk diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut.
    Khalid dipaksa menyetorkan sejumlah uang setelah oknum tersebut menjanjikan jemaahnya bisa langsung berangkat haji khusus meski baru mendaftar.
    “Jadi itu (uang yang diserahkan Khalid ke KPK) sebetulnya bukan suap. Karena inisiatifnya dari si oknum (Kemenag) itu. ‘Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya’. Itu sudah memeras,” kata Asep.
    “Nah, mereka berangkat nih, berangkat haji. Tahun itu juga, benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut,” ujarnya.
    Namun, kata Asep, uang tersebut dikembalikan kepada Khalid Basalamah karena oknum Kemenag itu ketakutan setelah DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.
    “Kemudian dikembalikanlah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu (haji khusus), diserahkanlah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah,” tuturnya.
    Asep mengatakan, uang tersebutlah yang disita KPK dari Khalid Basalamah sebagai barang bukti dalam perkara pembagian kuota haji 2024.
    “Uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan, penyidik sita dari Ustaz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenag,” ucap dia.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan oleh Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji dengan Cara Mencicil, Begini Alasannya – Page 3

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji dengan Cara Mencicil, Begini Alasannya – Page 3

    Asep menambahkan, jumlah uang yang dikembalikan biro travel ke KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 bervariasi. Perbedaan ini bergantung pada jumlah kuota haji khusus yang diterima masing-masing travel.

    “Jadi dari masing-masing dan ini beda-beda (jumlah pengembalian uang) masing-masing travel, berdasarkan kuotanya. Misal travel A itu sekian puluh ribu, di yang B bisa saja itu lebih besar,” beber Asep.

    Asep mencontohkan, pembagian kuota haji khusus yang diperjual belikan menggunakan hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan maka semakin besar harga dikenakan.

    “Contoh gampangnya begini, ketika ada demand permintaan banyak orang yang mau berangkat naik haji, tapi kuotanya terbatas, tentu kan yang paling (berani) tinggi bisa membayar yang akan mendapatkan (kuota) sesuai hukum ekonomi seperti itu,” jelas Asep.

  • Perta-Samtan Gas Sumbang 9% Produksi LPG Nasional, Terbesar ke-2 di Indonesia – Page 3

    Perta-Samtan Gas Sumbang 9% Produksi LPG Nasional, Terbesar ke-2 di Indonesia – Page 3

    Diketahui, pada semester I-2025, Perta-Samtan Gas mencatat produksi sekitar 62 ribu ton LPG berkat optimalisasi fasilitas pengolahan. Ini berkontribusi pada kinerja jaringan infrastruktur Pertagas.

    Di sisi lain, Perta Arun Gas merealisasikan regasifikasi LNG kurang lebih sebesar 26 ribu BBTU, untuk menopang kebutuhan energi sektor kelistrikan dan pupuk di Sumatera.

    “Saat ini, Pertagas memiliki 71 pelanggan industri meliputi kelistrikan, pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga jaringan gas kota (city gas), lebih dari 17 ribu UMKM, serta 270 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia,” kata Direktur Komersial Pertagas, Ryrien Marisa, dalam keterangan resmi.