Blog

  • Kisah Koperasi Merah Putih Girimukti Lebak: Jual Produk Lokal, Omzet Rp 5 Juta per Hari
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 September 2025

    Kisah Koperasi Merah Putih Girimukti Lebak: Jual Produk Lokal, Omzet Rp 5 Juta per Hari Regional 12 September 2025

    Kisah Koperasi Merah Putih Girimukti Lebak: Jual Produk Lokal, Omzet Rp 5 Juta per Hari
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com
    – Koperasi Desa Merah Putih Girimukti di Kabupaten Lebak, Banten, mendapatkan pujian dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
    Menurutnya, koperasi ini telah berhasil menyuplai kebutuhan masyarakat serta memasarkan produk lokal dengan pendapatan mencapai Rp5 juta per hari.
    “Koperasi Merah Putih di Lebak ini luar biasa. Selain menjual barang-barang dari BUMN, koperasi ini juga memasarkan produk lokal seperti gula aren serbuk (gula semut) yang bisa menjadi andalan Lebak, bahkan berpotensi jadi yang terbaik di Indonesia,” ungkap Ferry setelah meresmikan koperasi tersebut di Plaza Lebak, Kecamatan Cibadak, Jumat (12/9/2025).
    Ferry menambahkan, capaian pendapatan koperasi yang mencapai Rp5 juta per hari menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih.
    “Ini baru satu contoh di Girimukti, pendapatannya sudah Rp5 juta per hari dengan anggota 600 orang dari 2.000 penduduk. Ini luar biasa,” jelasnya.
    Keberhasilan dalam operasional membuat Koperasi Merah Putih Girimukti dijadikan model bagi koperasi desa lainnya di Lebak dan Banten.
    Koperasi ini juga telah dibuka di Plaza Lebak setelah sebelumnya diluncurkan di Kecamatan Cilograng beberapa bulan lalu.
    Lebih lanjut, Koperasi Merah Putih Girimukti juga berhasil membuka lapangan kerja baru dengan mempekerjakan tujuh orang dan satu manajer.
    “Kalau dikalikan dengan 344 koperasi desa Merah Putih yang ada di Lebak, potensi serapan tenaga kerja bisa ribuan orang. Ini akan sangat membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran,” tuturnya.
    Ferry optimistis konsep Koperasi Merah Putih dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi desa di berbagai daerah.
    “Cita-cita presiden agar koperasi desa menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat bisa dimulai dari Lebak ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    Video

    Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    News

    11 jam yang lalu

  • Rekam Jejak Duo Maling Motor Bersenpi di Pringsewu: Bolak-Balik Penjara Sejak 2014

    Rekam Jejak Duo Maling Motor Bersenpi di Pringsewu: Bolak-Balik Penjara Sejak 2014

    Kapolres bilang, meski para pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman berat, kepolisian akan tetap mengawal proses hukum hingga tuntas.

    “Kami berharap putusan pengadilan nanti dapat memberi efek jera, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi pelaku kriminal lain di wilayah Pringsewu,” tegas dia.

    Dia mengingatkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat menangkap pelaku kejahatan. “Kami memahami emosi warga, namun kami berharap masyarakat menyerahkan pelaku ke aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum,” jelasnya.

    Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di Kabupaten Pringsewu, Lampung, berakhir ricuh setelah dua pelaku berhasil ditangkap warga. Salah satu dari mereka bahkan sempat melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan saat berusaha kabur, Kamis (11/9/2025) siang.

    AKBP M. Yunnus Saputra, mengungkap identitas kedua pelaku yakni Perli Saputra (33), warga Kecamatan Pengebuan, Lampung Tengah, dan Samsi Apero (28), warga Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

     

  • Ura! Rusia Gagalkan Serangan Ukraina, Jatuhkan 221 Drone Kyiv

    Ura! Rusia Gagalkan Serangan Ukraina, Jatuhkan 221 Drone Kyiv

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia pada hari Jumat (12/9/2025) mengatakan telah menembak jatuh 221 drone Ukraina, salah satu jumlah tertinggi selama perang. Hal ini terjadi saat Moskow dan sekutu utamanya, Belarus, memulai latihan militer besar yang membuat khawatir negara-negara Barat.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sistem peringatannya telah “mencegat dan menghancurkan” drone-drone tersebut dalam semalam, dengan lebih dari setengahnya terbang di atas wilayah Bryansk dan Smolensk.

    “Dua puluh delapan drone ditembak jatuh di atas wilayah Leningrad, yang mengelilingi kota St Petersburg, dan sembilan di wilayah Moskow,” ujar keterangan itu dikutip AFP.

    Gubernur Leningrad, Aleksandr Drozdenko, mengatakan kebakaran terjadi di sebuah kapal di Pelabuhan Primorsk, sebuah fasilitas utama di Laut Baltik. Walau begitu, api berhasil dikendalikan dan tidak ada risiko tumpahan minyak.

    Serangan-serangan ini terjadi setelah Polandia, yang berbatasan dengan Ukraina, menuduh Rusia melancarkan serangan drone di wilayahnya minggu ini. Moskow telah membantah menargetkan negara itu dan mengatakan tidak ada bukti bahwa drone tersebut milik Rusia.

    Namun, Prancis dan Jerman bergerak untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Polandia, dan Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tuduhan tersebut.

    Rusia secara rutin menargetkan Ukraina dengan rentetan serangan drone sebagai bagian dari ofensif yang sedang berlangsung di sana.

    Sementara itu, Rusia dan Belarus memulai latihan militer gabungan “Zapad”, saat pasukan Moskwa terus maju secara perlahan di sepanjang garis depan yang luas di Ukraina dan meningkatkan serangan udara ke kota-kota Ukraina.

    Anggota-anggota sayap timur NATO yang berbatasan dengan Belarus yakni Polandia, Lituania, dan Latvia berada dalam kewaspadaan tinggi terkait latihan yang diadakan di dekat Borisov, sebuah kota di sebelah timur ibu kota Minsk.

    Ketiga negara tersebut telah meningkatkan keamanan menjelang latihan. Polandia bahkan memerintahkan penutupan total perbatasannya dengan Belarus selama latihan berlangsung.

    Biasanya diadakan setiap empat tahun, latihan yang dinamakan Zapad edisi 2025 ini adalah yang pertama selama konflik di Ukraina, dan akan berlangsung hingga 16 September.

    Moskwa mengirim sekitar 200.000 tentara untuk latihan serupa pada tahun 2021, hanya beberapa bulan sebelum melancarkan ofensifnya di Ukraina. Namun, latihan Zapad tahun ini diperkirakan akan jauh lebih kecil, karena ratusan ribu tentara Rusia dikerahkan di Ukraina.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Pemkab Jembrana Normalisasi 2 Sungai Antisipasi Banjir Susulan di Bali
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        12 September 2025

    Pemkab Jembrana Normalisasi 2 Sungai Antisipasi Banjir Susulan di Bali Denpasar 12 September 2025

    Pemkab Jembrana Normalisasi 2 Sungai Antisipasi Banjir Susulan di Bali
    Editor
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali melakukan normalisasi terhadap dua sungai untuk mengantisipasi banjir susulan.
    Dua sungai di Desa Kaliakah dan Baluk, Kecamatan Negara yang alirannya berasal dari Sungai Remojo yang melintasi jalan raya Denpasar-Gilimanuk itu, dibersihkan dari sampah dan sedimentasi.
    “Kami harus bergerak cepat untuk normalisasi sungai mengantisipasi jika ada banjir lagi,” kata Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat meninjau normalisasi dua sungai tersebut, Jumat (12/9/2025).
    Dia mengatakan normalisasi sungai dengan pengerukan dan membersihkan sampah penyebab pendangkalan atau sedimentasi, akan membuat aliran air lebih lancar, daya tampung sungai juga bertambah.
    Dalam normalisasi ini, kata dia, diprioritaskan yang berdekatan dengan pemukiman warga seperti di Desa Kaliakah.
    “Normalisasi sungai adalah langkah efektif untuk memastikan aliran air lancar, apalagi di wilayah yang padat penduduk seperti Desa Kalialah ini,” katanya.
    Selain meninjau normalisasi sungai, bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna dia juga ikut bergotong-royong bersama TNI, Polri, Satpol PP serta institusi lainnya membersihkan jalan dan rumah warga di Dusun Samblong, Kelurahan Sangkaragung yang dipenuhi lumpur akibat banjir.
    “Solidaritas dan kekompakan antarinstitusi untuk membantu warga korban bencana berjalan baik di Jembrana. Saya juga perintahkan camat, agar setiap desa melakukan gotong-royong membantu warga korban banjir,” katanya.
    Selain itu, dia juga meninjau dapur umum di Desa Pengambengan, yang wilayahnya menjadi salah satu yang parah diterjang banjir.
    Banjir besar terjadi di Kabupaten Jembrana Rabu (10/9) dinihari, yang menyebabkan ribuan rumah terendam air serta dua orang meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik Bandung 12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi “Flexing”, Fokus Layani Publik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hidup sederhana dan menjauhi perilaku
    flexing
    atau pamer gaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari.
    Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/490-BKPSDM yang mengatur peran serta ASN dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor.
    Rudy menegaskan, ASN harus menjadi teladan dengan sikap bersahaja dan mengutamakan pelayanan publik yang ramah dan humanis.
    “Dengan keteladanan ASN, diharapkan tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).
    Surat edaran tersebut mencakup 10 pedoman sikap yang harus dijalankan oleh ASN dan keluarganya.
    Beberapa pedoman tersebut antara lain adalah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga persatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    ASN juga diharapkan untuk melaporkan potensi gangguan keamanan, menolak segala bentuk provokasi, serta ujaran kebencian yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
    Dalam konteks pelayanan publik, Rudy meminta agar ASN menunjukkan sikap ramah, sopan, santun, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    Selain itu, ASN diharapkan menunda perjalanan ke luar negeri sebagai bentuk empati sosial dan untuk menumbuhkan gaya hidup sederhana di tengah masyarakat.
    Rudy juga mengajak ASN untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan melalui doa, ibadah, serta kegiatan keagamaan yang dapat menumbuhkan kedamaian.
    “ASN harus menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat, dengan menjunjung integritas dan profesionalisme,” tambah mantan Ketua DPRD ini.
    Sebelumnya, terungkap bahwa
    take home pay
    pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mencapai puluhan juta rupiah per bulan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023 yang diteken Bupati Iwan Setiawan pada September 2023.
    Perbup tersebut merinci komponen penerimaan DPRD, termasuk uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, dan dana operasional pimpinan.
    Berdasarkan perhitungan Kompas.com pada Selasa (9/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 94.555.000 per bulan.
    Rincian tersebut mencakup Rp 2,1 juta uang representasi, Rp 210.000 uang paket, Rp 3,045 juta tunjangan jabatan, Rp 44,5 juta tunjangan perumahan, Rp 17,4 juta tunjangan transportasi, Rp 14,7 juta tunjangan komunikasi intensif, dan Rp 12,6 juta dana operasional.
    Wakil Ketua DPRD memperoleh total Rp 86.604.000 per bulan, sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 74.616.250 per bulan.
    Selain komponen rutin bulanan, anggota dan pimpinan DPRD juga mendapatkan tunjangan reses tiga kali setahun, jaminan kesehatan, tunjangan beras, serta biaya perjalanan dinas yang dapat menambah penerimaan mereka setiap bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Beberkan Sifat Hujan 2025, Sebut Musim Hujan di Jawa Maju

    BMKG Beberkan Sifat Hujan 2025, Sebut Musim Hujan di Jawa Maju

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan sifat hujan untuk tahun ini.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia curah hujan, sifat hujannya adalah normal secara mayoritas dengan diwarnai di beberapa daerah 27% itu di atas normal,” kata Deputi Bidang Klimatologi Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia juga menjelaskan, wilayah Indonesia menunjukkan musim hujan yang maju, termasuk untuk sebagian besar Jawa. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya untuk bercocok tanam.

    Dia menilai, awal musim tanam bisa dimajukan, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan pada daerah-daerah tersebut.

    “Bahwa ini merupakan kesempatan baik untuk kita juga memajukan awal dari musim tanam berikutnya, sehingga ini merupakan kesempatan baik sebenarnya untuk kita bisa memperkuat juga upaya ketahanan pangan kita di daerah-daerah yang musim hujan yang nanti maju,” jelasnya.

    “Itu juga didukung dengan sifat hujannya yang juga normal, bahkan ada beberapa yang tidak normal asalkan jumlah hujan yang jatuh itu bisa dikelola di wilayah sentra pangan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, BMKG juga mengumumkan prediksi cuaca selama sepekan ke depan. Hampir di semua wilayah Indonesia kemungkinan akan mengalami hujan lebat dan angin kencang.

    Masyarakat diminta untuk waspada pada dampak cuaca tersebut seperti banjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi. Begitu juga risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir rob.

    Berikut daftar daerah berdasarkan potensi hujan lebat dan angin kencang sepanjang sepekan ke depan:

    12-14 September 2025

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang: Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    15-18 September 2025

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sekda Jabar Pastikan Dana Operasional Gubernur Sesuai Aturan, Ini Peruntukannya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 September 2025

    Sekda Jabar Pastikan Dana Operasional Gubernur Sesuai Aturan, Ini Peruntukannya Bandung 12 September 2025

    Sekda Jabar Pastikan Dana Operasional Gubernur Sesuai Aturan, Ini Peruntukannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa dana operasional gubernur dan wakil gubernur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
    Menurutnya, dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang muncul di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    “Berdasarkan Pergub Nomor 14 Tahun 2025, merinci bahwa gaji dan tunjangan KDH/WKDH: Rp2,2 miliar dan Dana Operasional KDH/WKDH: Rp28,8 miliar,” ungkap Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/9/2025).
    Herman menjelaskan, dana Rp28,8 miliar tersebut kembali kepada masyarakat melalui keputusan yang diambil oleh gubernur dan wakil gubernur.
    “Yang Rp28 miliar itu kembali ke masyarakat, tapi yang memutuskannya kepala daerah dan wakil. Bisa dibayangkan, marwah kepala daerah di mana? Ke lapangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya pak gubernur dan wakil ke lapangan, di sana ada rumah roboh, kan harus diberi santunan, kan tidak mungkin di Musrenbangkan dulu,” tambahnya.
    Sekda memastikan bahwa besaran anggaran tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada.
    Dana operasional kepala daerah ditetapkan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Dengan PAD Jawa Barat yang mencapai Rp19 triliun, alokasi dana operasional sekitar Rp28,8 miliar sesuai ketentuan yang berlaku.
    Ketentuan tersebut, lanjut Herman, mengatur keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk biaya penunjang operasional (BPO) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.
    BPO digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, serta kegiatan khusus lainnya yang mendukung tugas kepala daerah.
    Herman menambahkan, BPO yang diterima Gubernur Jawa Barat digunakan sepenuhnya sesuai aturan, termasuk untuk beasiswa anak yatim, bantuan santri di pesantren, bantuan usaha masyarakat miskin, santunan bagi rumah roboh, hingga perbaikan jalan kampung.
    “Karenanya semua pengeluaran BPO dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar bagikan 110 kantong berisi sayuran untuk warga

    Jakbar bagikan 110 kantong berisi sayuran untuk warga

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat membagikan sebanyak 110 kantong sayuran hasil pertanian perkotaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kembangan kepada warga setempat pada Jumat.

    Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, Novy C. Palit di Jakarta menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengenalkan produksi pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kembangan.

    “Semua produk pertanian ini merupakan hasil panen di BPP Kembangan, sebagian lainnya panen sayur di ‘rooftop’ (atap) gedung parkir kantor Wali Kota Jakarta Barat,” kaya Novy.

    Adapun setiap kantong yang dibagikan berisi sawi, pakcoy, kangkung, jagung dan terong. “Kami membagikan sekitar 82 kilogram (kg) sayuran, terdiri dari 12,5 kg sawi, 25 kg pakcoy, 16,5 kg kangkung, 21 kg jagung dan 7 kg terong,” katanya.

    Totalnya, ada 110 kantong yang dibagikan kepada masyarakat yang melintas di depan BPP Kembangan.

    Novy menambahkan, pihaknya menanam berbagai komoditas pertanian di BPP Kembangan, seperti terong, pakcoy, bayam, kangkung, cabai dan sebagainya.

    Sedangkan, panennya bergantung pada masa tanam, mulai dari 21 hari untuk kangkung hingga tiga bulan untuk terong, tomat dan jagung.

    “Dengan kegiatan ini diharapkan warga tak hanya menikmati hasil panen tapi juga bisa mengenal BPP. Bisa belajar dan mencoba menanam sendiri,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.