Xcloud.id

Blog

  • Ferry Irwandi Heran TNI Temukan Dugaan Pidana Lain: Siapa yang Saya Sakiti?

    Ferry Irwandi Heran TNI Temukan Dugaan Pidana Lain: Siapa yang Saya Sakiti?

    GELORA.CO  – CEO Malaka Project Ferry Irwandi mengaku heran dengan TNI yang mengungkapkan dugaan pidana yang dilakukannya. Diketahui, pihak TNI mengaku menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ferry Irwandi.

    Ferry heran, apa yang telah dilakukannya sehingga disebut-sebut menimbulkan ancaman serius.

    “Dibilang ada tindakan ancaman serius, apa yang saya ancam ya?” kata Ferry dalam diskusi yang ditayangkan di kanal Imparsial di YouTube, dikutip Sabtu (13/9/2025).

    Dia menyinggung soal Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang telah berbicara terkait kasusnya. Yusril sebelumnya menyebut, polemik antara Ferry Irwandi dengan TNI sebaiknya dianggap sudah selesai.

    “Sampai seorang Pak Yusril Ihza Mahendra sudah ngomong, Pak Mahfud sudah ngomong, semua sudah ngomong, sudah lah ini. Mereka (TNI) masih berpikir kami menemukan tindak pidana lebih serius, setelah kemarin mentok,” ujar Ferry.

    Ferry juga mengaku tidak tahu siapa yang telah disakiti olehnya. “Mereka ini kenapa? Siapa yang saya sakiti,” katanya.

    Sebelumnya, TNI memandang ada pernyataan Ferry di ruang publik yang diduga berisi upaya provokatif.

    “Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Freddy Ardianzah saat dihubungi, Rabu (10/9/2025).

    Dia menambahkan, perbuatan yang dilakukan Ferry tidak hanya mendiskreditkan TNI, tetapi juga meresahkan masyarakat. Hal itu dianggap bisa mengadu domba masyarakat dengan aparat.

    “Berpotensi memecah belah persatuan, mengadu domba antara masyarakat dengan aparat, maupun antara aparat TNI dengan Polri,” ujarnya

  • Eks Kepala SMAN di Bulungan Ditangkap, Diduga Korupsi Dana BOS Rp 846 Juta

    Eks Kepala SMAN di Bulungan Ditangkap, Diduga Korupsi Dana BOS Rp 846 Juta

    TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

    Kapolresta Bulungan, Kombes Rofikoh Yunianto melalui Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Kompol Irwan mengatakan, pihaknya telah menetapkan satu tersangka berinisial HF (51), yang tidak lain merupakan mantan Kepala SMA Negeri 1 Peso.

    “Tersangka telah kita tahan, sejumlah barang bukti berupa dokumen pencairan dan dokumen administrasi lainnya juga sudah diamankan,” kata Kompol Irwan, Jumat (12/9/2025)

    Irwan mengungkapkan, tersangka diduga melakukan korupsi Dana BOS Reguler pada tahun 2021–2023 dan BOS Kinerja tahun 2023 di SMAN 1 Peso.

    “Modus operandi yang dilakukan tersangka di antaranya tidak melibatkan Tim BOS maupun guru dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Semua dikelola secara pribadi tanpa ada rapat sekolah atau pembahasan bersama para guru,” ungkap Irwan.

    “Tersangka juga melakukan penarikan dana di bank tanpa sepengetahuan bendahara, serta membuat nota-nota belanja fiktif,” tambah dia.

    Dijelaskannya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 846.860.000.

    “Dari pengakuan tersangka, uang hasil korupsi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

    Ditegaskannya, tersangka HF dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 9 UU Tipikor.

    “Dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp 1 miliar,” tutupnya.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai gugatan terkait ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan ini seakan melanjutkan tuduhan serupa yang pernah diarahkan kepadanya.

    Diketahui, ijazah Gibran Rakabuming dari Orchid Park Secondary School, Singapura, tengah digugat seorang pengacara bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sontak memicu perhatian publik karena menyeret nama Wapres ke ranah hukum.

    Menanggapi hal itu, Jokowi justru melempar pernyataan bernada ringan.

    “Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Ethes (cucu Jokowi) dimasalahkan. Ya apa pun ikuti proses hukum yang ada, semua kita layani,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

     

    Jokowi tidak menutup kemungkinan ada sosok berpengaruh di balik rangkaian tuduhan ijazah palsu yang menyasar dirinya dan keluarganya. Dia menilai isu ini sengaja dipelihara sejak lama.

    “Ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang, kalau nggak ada yang memback-up nggak mungkin,” kata Jokowi.

    Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi baru mengenai siapa pihak yang dimaksud mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang memilih sekolah untuk Gibran di luar negeri. Menurutnya, Orchid Park Secondary School dipilih agar putra sulungnya bisa belajar mandiri sejak muda.

    “Saya yang mencarikan sekolah untuk Gibran di Singapura,” kata Jokowi.

    Dia menambahkan, keputusan itu semata untuk memberikan pengalaman berbeda dan menantang bagi Gibran.

    Meski kasus ini sedang ramai diperbincangkan, Jokowi menegaskan semua proses hukum tetap akan dijalani sesuai aturan yang berlaku. Dia juga memastikan keluarganya siap menghadapi dinamika hukum apa pun

  • Satelit Nusantara 5 Meluncur, Ini Kata Menkomdigi

    Satelit Nusantara 5 Meluncur, Ini Kata Menkomdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit Nusantara Lima (N5) resmi meluncur pada 10 September 2025 di Cape Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket Falcon 9 milik Space X.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa satelit Nusantara Lima dirancang untuk kepentingan rakyat.

    Dia mengatakan Satelit Nusantara Lima adalah jembatan yang menghubungkan Indonesia tanpa batas. Internet cepat bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesempatan yang sama.

    “Anak-anak di Maluku dan Papua akan punya akses belajar yang sama dengan anak-anak di Jakarta, pasien di pulau kecil bisa konsultasi dengan dokter terbaik, dan UMKM kita bisa bersaing di dunia digital. Inilah makna pemerataan digital yang sesungguhnya,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (13/9/2025).

    Meutya menambahkan bahwa peluncuran N5 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menekankan pentingnya kemandirian dan kedaulatan teknologi. Transformasi digital adalah program strategis agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

    Dengan kapasitas 160 Gbps, N5 menjadi satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini akan menempati slot orbit strategis 113° Bujur Timur atau golden spot yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat konektivitas di kawasan timur.

    Kehadirannya akan membuka peluang lebih luas bagi pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, UMKM berbasis daring, hingga akses hiburan dan informasi bagi masyarakat di pelosok yang selama ini sulit terjangkau.

    N5 dimiliki oleh PT. Satelit Nusantara Lima (SNL), anak usaha PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN), melalui kerja sama global dengan Boeing Satellite Systems, Hughes Network Systems, dan SpaceX.

    Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan registrasi orbit, sekaligus menjaga kedaulatan nasional dalam pengelolaan satelit ini.

    Peluncuran N5 menjadi tonggak sejarah baru setelah Palapa A1 pada 1976, Nusantara Satu pada 2019, dan SATRIA-1 pada 2023.

    Dengan N5, Indonesia menegaskan diri bukan hanya konsumen, tetapi juga pengelola teknologi satelit yang menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat sekaligus memperkokoh posisi bangsa sebagai pusat konektivitas digital di kawasan Asia Pasifik.

  • Gempa M 7,4 Guncang Timur Jauh Rusia, Peringatan Tsunami Dirilis

    Gempa M 7,4 Guncang Timur Jauh Rusia, Peringatan Tsunami Dirilis

    Moskow –

    Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang lepas pantai Kamchatka di wilayah Timur Jauh Rusia pada Sabtu (13/9) waktu setempat. Peringatan tsunami telah dirilis untuk area pesisir Rusia menyusul gempa kuat tersebut.

    Survei Geologi Amerika Serikat (AS) atau USGS, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), melaporkan bahwa pusat gempa berada di lokasi berjarak 111 kilometer di sebelah timur kota Petropavlovsk-Kamchatsky, yang merupakan pusat administrasi wilayah Kamchatka.

    Pusat gempa kuat ini, menurut data USGS, berada di kedalaman 39,5 kilometer dari permukaan laut.

    Namun demikian, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah merilis peringatan tsunami, dengan menyatakan gelombang “berbahaya” dengan ketinggian satu meter mungkin menerjang sepanjang pantai Rusia dalam radius 300 kilometer dari pusat gempa.

    Wilayah Jepang, Hawaii dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pasifik, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, mungkin diterjang gelombang dengan ketinggian kurang dari 30 cm.

    USGS sebelumnya mencatat gempa ini berkekuatan Magnitudo 7,5 sebelum menurunkannya menjadi Magnitudo 7,4.

    Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat gempa terbaru di Kamchatka tersebut.

    Wilayah Semenanjung Kamchatka diguncang salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat pada Juli lalu. Gempa berkekuatan Magnitudo 8,8 tersebut memicu tsunami setinggi empat meter di Samudra Pasifik dan memicu evakuasi di berbagai negara mulai dari Hawaii di AS hingga Jepang.

    Gempa di Kamchatka itu tercatat sebagai yang terbesar sejak tahun 2011 silam, ketika gempa berkekuatan Magnitudo 9,1 mengguncang lepas lantai Jepang hingga menyebabkan tsunami dahsyat yang menewaskan lebih dari 15.000 orang.

    Gempa pada Juli lalu di Kamchatka mendorong otoritas Jepang untuk memerintahkan hampir dua juta warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Peringatan tsunami, pada saat itu, juga dirilis di berbagai wilayah, sebelum akhirnya dicabut atau diturunkan statusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

    Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

    “Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu setelah kita meninjau lokasi kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kemdikti Saintek menerapkan mekanisme seleksi transparan dengan melibatkan usulan pemerintah daerah, mempertimbangkan kesiapan wilayah, potensi sumber daya, serta komitmen daerah mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Stella, keputusan lokasi akan diambil cepat. “Karena sebelumnya sudah ditinjau oleh tim dan data-data sudah lengkap. Satu minggu paling lambat diputuskan,” tegasnya.

    Jika ditetapkan, pembangunan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah akan dimulai pada tahap kedua dan ditargetkan rampung Juni 2027 untuk beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028. Sekolah akan berdiri di lahan 20 hektare, di mana 2 hektare (Ha) digunakan untuk bangunan dan sisanya difungsikan sebagai kawasan hijau serta lahan produktif masyarakat.

    “Kalau di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, lahan sekitar sekolah difungsikan sebagai pusat riset kakao. Kalau di Katingan, mungkin bisa dikembangkan untuk perkebunan durian. Tapi tentu harus dikaji para pakar,” jelasnya.

    Stella menekankan, kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, tetapi juga mendorong potensi daerah, ekonomi, dan pariwisata.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR (15/8/2025) menegaskan sebanyak 20 Sekolah Unggulan Garuda Baru dan 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi segera beroperasi sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi.

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • Johan Rosihan Sebut Maulid Nabi Harus Jadi Momentum Merawat Persaudaraan

    Johan Rosihan Sebut Maulid Nabi Harus Jadi Momentum Merawat Persaudaraan

    Jakarta –

    Ratusan jamaah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rumah Aspirasi Anggota DPR RI dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) yang juga Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI, H. Johan Rosihan, S.T. Ia menyampaikan Maulid Nabi harus menjadi momentum memperkuat akhlak, merawat persaudaraan, dan meneguhkan kebangsaan.

    “Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 128, Rasulullah adalah sosok yang peduli pada penderitaan umatnya, sangat menginginkan keselamatan kita, dan penuh kasih sayang kepada orang beriman. Inilah teladan yang harus kita hidupkan dalam kehidupan pribadi maupun kebangsaan,” ujar Johan dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

    Hal itu ia sampaikan pada Jumat (12/9) kemarin, yang mengusung tema ‘Merawat Persaudaraan, Meneguhkan Kebangsaan’. Acara ini berlangsung khidmat dengan lantunan shalawat, dzikir, serta tausiyah yang menghadirkan pesan mendalam bagi kehidupan umat.

    Dengan terselenggaranya Maulid Nabi di Rumah Aspirasi ini, Johan Rosihan berharap nilai persaudaraan dan kebangsaan semakin kokoh di tengah masyarakat Sumbawa, sekaligus menjadi teladan untuk menghidupkan akhlak Rasulullah SAW di era modern.

    Sementara itu, penceramah utama, Dea Guru Munajat, Lc mengatakan bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekadar ucapan, melainkan harus berbuah dalam perilaku nyata.

    Ia menyebutkan empat dimensi cinta yang harus dihidupkan, yakni dalam kehidupan pribadi (menjaga akhlak), dalam keluarga (membangun rumah tangga sakinah), dalam masyarakat (menebar kepedulian), serta dalam berbangsa dan bernegara (menjaga persatuan dan keadilan).

    “Cinta Rasul harus berkonsekuensi. Kalau kita benar-benar mencintai beliau, maka kita akan meneladani sifat-sifat beliau dalam setiap aspek kehidupan,” ungkap Dea Guru Munajat.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair Maulid, doa bersama, serta ramah tamah dengan seluruh jamaah. Nuansa kebersamaan kian terasa dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda yang turut memeriahkan peringatan ini dengan karya dan kreativitas mereka.

    (anl/ega)