Xcloud.id

Blog

  • Hari Rabies, Jakbar sterilisasi 600 kucing

    Hari Rabies, Jakbar sterilisasi 600 kucing

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat mensterilisasi sebanyak 600 ekor kucing jantan lokal dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia atau (World Rabies Day) 2025.

    Kegiatan itu dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu, dengan kolaborasi Polsatwa Korsabhara Baharkam Polri dan Let’s Adopt Indonesia.

    “Hari ini kita memiliki berbagai agenda kegiatan, mulai dari sterilisasi kucing jantan lokal, vaksinasi hewan rabies, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga sosialisasi gerakan makan ikan (Gemarikan) kepada anak usia sekolah usia dini,” ujar Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Novy C Palit di lokasi tersebut.

    Pada kesempatan ini, pihaknya telah menargetkan sebanyak 600 kucing jantan lokal untuk di sterilisasi.

    “Kita sebetulnya membuka 600 kuota hewan kucing jantan lokal dan hingga saat ini sudah terdaftar sebanyak 404 ekor kucing jantan lokal,” katanya.

    Untuk kegiatan ini petugas sterilisasi hewannya ada 10. “Dari pihak Let’s Adopt ada dua dan dari Polsatwa ada enam,” katanya.

    Wina (42), seorang warga Jelambar yang ikut memanfaatkan momen ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program sterilisasi ini.

    “Alhamdulillah, kalau kita lihat dari respon teman-teman di sini kan sangat positif. Ternyata memang perlu adanya program sterilisasi ini karena respon dari masyarakat itu sangat positif dan juga banyak kucing-kucing yang perlu di sterilkan,” kata Wina.

    Meskipun baru pertama kali mengikuti program sterilisasi oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, dia berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan agar memudahkan masyarakat dalam memelihara kucing.

    “Tadi saya juga sempat ngobrol sama teman-teman yang lain. Acara ini emang membantu dan penting banget, jadi kita berharap acara seperti ini bisa lebih sering-sering lagi,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 77 Aplikasi Android Berbahaya Dihapus Google, Bisa Bobol Rekening!

    77 Aplikasi Android Berbahaya Dihapus Google, Bisa Bobol Rekening!

    Jakarta –

    Sebanyak 77 aplikasi populer di Android dihapus Google karena terdampak malware perbankan yang mengerikan. Seramnya, sudah ada jutaan orang yang mengunduhnya di Play Store.

    Melansir Mirror, ancaman ini pertama kali ditemukan oleh tim Zscaler Threatlabz. Bug yang berbahaya itu disebut dengan ‘Anatsa’ atau ‘TeaBot’, trojan perbankan yang pertama kali diidentifikasi pada 2020.

    Malware ini sepenuhnya mampu melakukan pencurian kredensial, pencatatan sandi, dan memungkinkan transaksi penipuan. Yang membuat serangan ini lebih menakutkan adalah cara ia masuk ke perangkat sejak awal.

    “Anatsa menggunakan teknik dropper, di mana pelaku ancaman menggunakan aplikasi tipuan di Google Play Store resmi yang tampak tidak berbahaya saat diinstal,” jelas Zscaler.

    “Setelah diinstal, Anatsa diam-diam mengunduh muatan berbahaya yang disamarkan sebagai pembaruan dari server perintah dan kontrol (C2). Pendekatan ini memungkinkan Anatsa untuk melewati mekanisme deteksi Google Play Store dan berhasil menginfeksi perangkat,” imbuhnya.

    Metode infeksi inilah yang membuatnya sulit dikenali.

    Selain Anatsa, terdapat lebih banyak serangan. Bahkan, ThreatLabz mengatakan telah mengidentifikasi dan melaporkan 77 aplikasi berbahaya dari berbagai keluarga malware ke Google. Ini termasuk bug Joker yang mengkhawatirkan yang dapat membaca dan mengirim pesan teks, mengambil tangkapan layar diam-diam dari apa yang sedang korban lakukan, melakukan panggilan telepon, dan mencuri daftar kontak. Bahkan diketahui, penjahat dapat mendaftarkan mereka yang terinfeksi ke layanan premium tanpa sepengetahuan mereka.

    “Penelitian kami menunjukkan teknik yang dimanfaatkan Anatsa dan keluarga malware Android lainnya untuk didistribusikan melalui Google Play Store resmi,” ujar Zscaler.

    “Pengguna Android harus selalu memverifikasi izin yang diminta aplikasi, dan memastikannya sesuai dengan fungsi aplikasi yang diinginkan,” lanjut ia.

    Ingat, kamu harus selalu memeriksa ulasan dan luangkan waktu untuk meneliti pengembangnya. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan Google Play Protect yang dapat memeriksa aplikasi dan perangkat untuk perilaku berbahaya.

    Layanan ini juga menjalankan pemeriksaan keamanan pada aplikasi dari Google Play Store sebelum mengunduhnya dan memperingatkan tentang aplikasi yang berpotensi berbahaya. Layanan ini bahkan dapat menonaktifkan atau menghapus aplikasi berbahaya dari perangkat.

    (ask/ask)

  • Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Dasco: DPR Belum Terima Supres Pergantian Kapolri dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menepis kabar terkait adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025). 

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga mengaku pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (supres) mengenai pergantian Kapolri. Hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar Presiden Prabowo telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR.

    “Iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya supres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalau pun ada, ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

    Dia menekankan, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian kapolri sudah diatur di dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

    Dalam undang-undang disebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian kapolri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pun ada surat itu, ya itu sesuai dengan undang-undang,” tuturnya.

    Di sisi lain, Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    “Begitu juga nama-nama yang menyebar, katanya ada inisial D, ada inisial S. Kami enggak mengerti juga itu siapa kan. Apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kami enggak ngerti,” ucapnya.

    Oleh karena itu, dia kembali menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut dan hal tersebut merupakan kewenangan presiden.

  • Soal Stok Tipis BMM di SPBU Swasta, Ini Kata BP-AKR & Pertamina

    Soal Stok Tipis BMM di SPBU Swasta, Ini Kata BP-AKR & Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta sedang kekeringan pasokan. Pemerintah meminta agar perusahaan bahan bakar non plat merah ini berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendoorong Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) tak terkecuali BP – AKR membeli BBM dari PT Pertamina Persero untuk mengatasi permasalahan ini.

    Lantas apa responsnya BP-AKR?

    Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura menjelaskan bahwa opsi untuk membeli BBM langsung dari Pertamina memang menjadi pembahasan dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada hari ini. Namun demikian, rencana tersebut belum bersifat final.

    “Itu kan baru saran ya. Tapi maksudnya kami kan tetap melihat apapun potensinya, alternatif-alternatifnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita hanya bersikap kepada satu hal,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Vanda, sebelum mengambil keputusan tersebut, pihaknya masih perlu melakukan sejumlah evaluasi lebih lanjut dan melakukan antisipasi apabila terdapat risiko dan hal lain sebagainya.

    Di samping itu, ia juga belum dapat membeberkan mengenai besaran volume kekurangan BBM hingga akhir tahun. Namun yang pasti seluruh opsi untuk penambahan kuota BBM dari Kilang Pertamina masih terus dieksplorasi.

    “Masing-masing perusahaan itu pasti punya spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri ya. Kami akan serahkan requirements yang kami punya. Ya nanti akan dibicarakan. Yang mesti dievaluasi juga dari tim Pertaminanya juga. Mungkin yang tim teknisnya pasti akan lebih memahaminya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi menipisnya stok BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Pertamina Tepis Praktik Monopoli

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan bahwa Kementerian ESDM dan BPH Migas telah memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan Badan Usaha Penyalur BBM saat itu.

    “Kalau kita melihat sebenarnya begini ya, apalagi ada yang sempat seolah-olah ada monopoli. Tidak, tidak ada sama sekali monopoli,” kata Simon di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Sementara, saat disinggung mengenai kesiapan perusahaan dalam memasok kebutuhan BBM swasta, Simon mengatakan bahwa pembicaraan masih terus berlangsung. Namun yang pasti stok BBM Pertamina hingga akhir tahun masih mencukupi.

    “Ya sampai akhir tahun. Tapi ya kita sambil lihat lagi keadaan,” ujarnya.

    Kementerian ESDM Pastikan Spesifikasi Sesuai Kebutuhan

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Kilang milik PT Pertamina (Persero) siap menyuplai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU Swasta. Hal ini guna mengatasi menipisnya stok BBM SPBU Swasta dalam sepekan terakhir ini.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memastikan bahwa spesifikasi BBM yang dimiliki perusahaan migas pelat merah tersebut juga telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan para SPBU swasta.

    Menurutnya, spesifikasi BBM yang dipasarkan di Indonesia sudah diatur melalui Keputusan Dirjen Migas. Diantaranya mencakup BBM jenis bensin dengan kadar oktan 90, 92, 95, hingga 98.

    “Ini saya sudah baca kan speknya, tersedia dan sesuai dengan spek yang sudah ada,” kata Laode ditemui di Kantornya, Selasa (9/9/2025).

    Ia pun menjelaskan setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dihasilkan berdasarkan hasil rapat bersama Badan Usaha swasta pada hari ini. Salah satunya terkait sinkronisasi pasokan BBM, dimana badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Badan Usaha Swasta yang tadi sudah kita undang Kita arahkan untuk melakukan sinkronisasi volumenya dengan Pertamina,” ujar Laode.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Istana Bantah Kabar Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membantah kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirim surat presiden (surpres) terkait dengan pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri kepada DPR.

    “Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut,” kata Prasetyo Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (13/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR terkait dengan pergantian kapolri. Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri,” kata Dasco.

    Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial “D” dan “S”.

    Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono.

  • PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – PT Timah Tbk, perusahaan tambang pelat merah, gagal mencapai target produksi selama dua tahun berturut-turut.
    Dalam upaya mengatasi masalah ini, perusahaan yang memiliki kode saham TINS tersebut kini didampingi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan untuk memerangi praktik tambang ilegal yang menyebabkan kebocoran.
    “Dua tahun tidak capai target produksi karena banyak terjadi kebocoran (ilegal mining),” ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widyantoro, saat rapat di kantor DPRD Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025).
    Restu menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah jumlah kolektor yang terlalu banyak, yang cenderung menjadi penadah pasir timah yang dicuri dari wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    “Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah itu, bukan rakyat, tapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil,” tegasnya.
    Dia menambahkan, Satgas akan berfokus untuk menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik.
    Tim Satgas internal PT Timah telah menjalani serangkaian pelatihan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi praktik ilegal ini.
    “Berani melawan kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik, karena kita harus bekerja secara legal. Kalau yang ilegal itu mencuri dan menadah dari IUP Timah,” jelas Restu.
    Restu juga menekankan, bagi mitra yang beroperasi secara legal, PT Timah akan memberikan apresiasi dan dukungan maksimal.
    “Kemarin sudah dikumpulkan ada ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mendaftar hingga dapat Surat Perintah Kerja dan wajib hasilnya masuk ke PT Timah. Hasil ini sebagai kekayaan negara untuk membayar pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
    Saat ini, PT Timah menghadapi target produksi sebesar 22.000 ton timah batangan.
    Dengan dukungan dari Satgas, Restu berharap produksi dapat meningkat menjadi 30.000 ton pada tahun 2026 dan mencapai 80.000 ton pada tahun berikutnya.
    Jika target produksi tidak tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Mumpung ada Satgas yang sedang bekerja, ini dimaksimalkan agar produksi bisa berjalan,” ujar Restu.
    Selain berupaya mencegah kebocoran di wilayah IUP, direksi PT Timah juga akan memanfaatkan potensi mineral ikutan sisa hasil peleburan (SHP).
    SHP tersebut akan diolah menjadi zirkon, yang salah satu manfaatnya adalah untuk industri kesehatan, seperti tambal gigi.
    Saat ini, SHP yang menumpuk mencapai ratusan ribu ton masih berupa tailing atau tin slag.
    “Saya sudah sampaikan potensi tailing ini, banyak investor yang berminat,” beber Restu.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai bahwa produksi 30.000 ton timah batangan akan berdampak positif terhadap royalti daerah.
    “Penerimaan bisa mencapai Rp 300 miliar,” ujarnya.
    Eddy juga berharap kehadiran Satgas dapat menertibkan praktik tambang ilegal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
    “Kami sarankan ada pembinaan, ada salah dibina jangan langsung dibinasakan karena rakyat penghasilannya di sana,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ulang Kantor DPRD Makassar usai dibakar massa pascademo berujung kerusuhan pada Jumat malam (29/8) di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Estimasinya sekitar Rp 375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Prasarana Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, Sabtu.

    Ia menjelaskan, seluruh dokumen teknis yang diminta Pemerintah Pusat sudah dirampungkan seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan Engineering Design atau DED untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

    Saat ditanyakan dengan estimasi anggaran yang diajukan tersebut apakah nantinya membangun gedung baru dengan merobohkan bangunan lama pascaterbakar, atau hanya memperbaiki bangunan tersebut, kata dia, belum ada keputusan final.

    “Kami masih menunggu tim dari pusat untuk mensurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan,” katanya.

    Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait. Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.

    DPRD sewa kantor Perumas Rp604,4 juta.

    Sementara itu, Sekrertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menyatakan dari beberapa tempat yang dikunjungi dan disurvei akhirnya dipilih Kantor Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Letjen Hertasning untuk dijadikan kantor sementara 50 anggota DPRD beserta pegawai.

    Semula harga sewa bangunan tersebut dikabarkan Rp450 juta, namun setelah dinegosiasikan dengan manajemen Perumnas, biaya sewa naik dari Rp450 juta menjadi Rp604,4 juta termasuk di dalamnya biaya asuransi.

    “Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan ini, kami berharap Perumnas tidak lagi membuka negosiasi dengan pihak lain. Ini memberi kepastian DPRD Makassar segera berkantor di Hertasning,” tutur Rahmat.

    Mengenai dengan anggaran sewanya, kata dia, telah dialokasikan masuk dalam APBD Perubahan 2025 agar pembayaran aman serta tidak menemi kendala sebab dananya sudah tersedia.

    Manajemen Perumnas Fransiska Limbong menyampaikan permohonan maaf atas dinamika negosiasi yang prosesnya berjalan agak lama. Kendati demikian, keputusan final dicapai setelah Direksi Perumnas Pusat menginstruksikan agar DPRD diprioritaskan menggunakan kantor tersebut.

    Sedangkan untuk nilai sewa disepakati, lanjut Franisiska menjelaskan, mencakup PPn, Asuransi, dan biaya notaris total sebesar Rp604,4 juta. Penggunaan selama 12 bulan terhitung 1 Oktober 2025-30 September 2026.

    “Ini komitmen Perumnas mendukung keberlanjutan aktivitas DPRD Makassar untuk kembali berkantor. Nilai sewa sudah final dan tidak akan berubah di kemudian hari,” katanya menambahkan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Kabar Prabowo Surati DPR Ganti Kapolri, Istana: Tidak Benar

    Soal Kabar Prabowo Surati DPR Ganti Kapolri, Istana: Tidak Benar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, beredar kabar Prabowo Subianto yang mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR soal pergantian Kapolri. Pihak Istana membantah kabar tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada surat presiden yang dikirimkan terkait pergantian Kapolri.

    “Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” kata Pras, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang membantah soal isu surat tersebut.

    “Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” dia menambahkan.

    Saat dikonfirmasi, Dasco juga mengatakan belum ada surat dari presiden untuk pergantian Kapolri. “Belum ada (surpres pergantian Kapolri)” ungkapnya dikutip dari Detik.com.

    Kabar ini muncul setelah sejumlah demonstrasi terjadi di berbagai kota Indonesia belum lama ini. Posisi Kapolri pun jadi sorotan usai beberapa aksi berujung ricuh.

    Pada Sabtu (30/8/2025), Prabowo telah memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolit Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu membahas soal perkembangan keamanan terkini.

    “Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini,” kata Sigit kepada wartawan di Bogor.

    Sigit juga mengatakan permintaan Presiden untuk menindak tegas mereka yang membuat ricuh. Langkah tegas itu disebutnya harus sesuai ddengan ketentuan yang berlaku.

    “Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkistis, kami TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tentara Bayaran hingga Gengster Anti-muslim Kendalikan Distribusi Bantuan Gaza

    Tentara Bayaran hingga Gengster Anti-muslim Kendalikan Distribusi Bantuan Gaza

    JAKARTA – Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan pada Hari Kamis, distribusi bantuan Gaza telah jatuh ke tangan tentara bayaran, termasuk apa yang ia sebut sebagai “gangster anti-Muslim.”

    “Setidaknya 2.000 orang yang putus asa dan kelaparan telah tewas saat mencari bantuan pangan. Sebagian besar tewas di dekat lokasi yang disebut ‘yayasan kemanusiaan Gaza,’” tulis Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di media sosial X, seperti dikutip dari Daily Sabah 12 September.

    “Mekanisme mematikan ini dioperasikan oleh tentara bayaran, termasuk gangster anti-Muslim, menurut BBC,” tambahnya.

    Lazzarini menekankan, mengatasi kelaparan di Gaza “membutuhkan akses yang berkelanjutan, dalam skala besar, dan aman kepada orang-orang yang membutuhkan di mana pun mereka berada.”

    “PBB, termasuk UNRWA dan mitra memiliki sumber daya dan keahlian. Mari kita lakukan tugas kita,” tambahnya.

    Sejak 27 Mei, Israel telah mengoperasikan saluran distribusi bantuan alternatif melalui apa yang disebut Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh Amerika Serikat tetapi ditolak oleh PBB dan Palestina, yang menyebutnya sebagai “jebakan maut.”

    Israel juga telah menutup semua penyeberangan ke Gaza sejak 2 Maret, memblokir makanan, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan, yang mendorong wilayah kantong itu ke dalam kelaparan meskipun truk-truk bantuan menumpuk di perbatasannya.

    Terpisah, sumber medis di Gaza pada Hari Jumat mengonfirmasi korban tewas Palestina sejak Oktober 2023 di wilayah tersebut telah mencapai 64.756 orang, sementara korban luka-luka mencapai 164.059 orang, di mana mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan, dikutip dari WAFA.

    Angka itu termasuk 413 orang yang tewas akibat kelaparan dan malnutrisi, dengan 143 di antaranya anak-anak.

  • Pelindo dan Balai Karantina miliki fasilitas baru di Tanjung Priok

    Pelindo dan Balai Karantina miliki fasilitas baru di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui anak usahanya IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) bersama Balai Karantina meresmikan “Office dan “Longroom Karantina” di Area IPC TPK Tanjung Priok 2, Jakarta Utara, Jumat (12/9).

    Peningkatan fasilitas layanan karantina ini diharapkan mempercepat arus logistik, menekan biaya distribusi serta meningkatkan keamanan pemeriksaan barang bagi masyarakat.

    “Harapannya, fasilitas baru ini dapat meningkatkan layanan pemeriksaan barang impor dan ekspor,” kata Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko IPC TPK Yanuar Evyanto di Jakarta Utara seperti disampaikan dalam keterangan pers pada Sabtu.

    Dengan fasilitas tersebut, pemeriksaan barang dapat dilakukan lebih aman dan sesuai prosedur sehingga melindungi petugas dan pengguna jasa.

    “Office” dan “Longroom Karantina” adalah fasilitas pelayanan karantina di pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat petugas memeriksa, mengawasi, dan mengurus dokumen hewan, tumbuhan, ikan dan produk turunannya sebelum keluar atau masuk wilayah Indonesia.

    Kehadiran “Office” memudahkan pengurusan administrasi dan layanan dokumen. Sedangkan “Longroom Karantina” menjadi ruang pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor agar prosesnya lebih cepat, aman, terkontrol dan sesuai prosedur.

    Fasilitas baru ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk meningkatkan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas layanan publik di sektor karantina pelabuhan.

    Peresmian dihadiri oleh Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Amir Hasanuddin, perwakilan importir dan manajemen IPC TPK.

    Peresmian ditandai dengan pemeriksaan kontainer impor pertama, juga sebagai titik awal operasional “Office” dan “Longroom Karantina” dimulai.

    IPC TPK merupakan operator terminal peti kemas di bawah Subholding BUMN Pelindo Terminal Petikemas yang mengelola enam pelabuhan besar di Indonesia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.