Xcloud.id

Blog

  • Underpass Bulak Kapal Bekasi Tergenang, Pemotor Nekat Lawan Arah

    Underpass Bulak Kapal Bekasi Tergenang, Pemotor Nekat Lawan Arah

    Foto

    Rifkianto Nugroho – detikNews

    Minggu, 14 Sep 2025 12:22 WIB

    Bekasi – Genangan di Underpass Bulak Kapal Bekasi Timur mengganggu lalu lintas. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah demi hindari genangan yang cukup tinggi.

  • Pramono Resmikan Gereja Katolik Kalvari: Saya akan Jadi Gubernur untuk Semua Umat Beragama – Page 3

    Pramono Resmikan Gereja Katolik Kalvari: Saya akan Jadi Gubernur untuk Semua Umat Beragama – Page 3

    Lebih lanjut, dia juga meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama pemerintah setempat menjaga toleransi di Lubang Buaya.

    Pasalnya, kawasan tersebut dianggap bisa menjadi contoh kerukunan karena juga berdiri berbagai rumah ibadah, mulai dari gereja Katolik, gereja Kristen, masjid, musala, pondok pesantren, hingga sekolah Katolik.

    “Tolong ini dijaga betul karena daerah Lubang Buaya ini adalah daerah yang sekarang ini bisa menjadi prototype, contoh, bagaimana toleransi itu dibangun,” ucap dia.

    Pramono berujar, keberagaman rumah ibadah di satu wilayah mencerminkan kebhinekaan Jakarta yang harus terus dipelihara. Dia berharap umat lintas agama dapat berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • PT GAG Kembali Beroperasi di Raja Ampat, Ini Aturan Ketat yang Harus Dipatuhi – Page 3

    PT GAG Kembali Beroperasi di Raja Ampat, Ini Aturan Ketat yang Harus Dipatuhi – Page 3

    Sementara untuk batasan operasionalnya, ia menegaskan bahwa itu kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kami juga memberitahu ke ESDM bahwa ini (Raja Ampat) pulau kecil yang kaya, namun demikian mandat undang-undang dimungkinkan untuk itu (penambangan) ya menjadi tugas kami menjamin bahwa pelaksanaan tambang benar-benar harus dimitigasi potensi kerusakan lingkungannya,” ujar Hanif Faisol.

    Sebelumnya diketahui pemerintah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat, karena lokasi tersebut merupakan pusat keanekaragaman hayati dengan ekosistem yang rentan jika terpapar potensi pencemaran.

    Pemerintah akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Sedangkan PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk hanya dihentikan sementara operasinya untuk peninjauan dan audit lingkungan dengan saat ini sejak Rabu (3/9) perusahaan itu kembali diizinkan beroperasi.

    Menurut Menteri LH, hasil audit lingkungan mereka selama 4 tahun berturut-turut perusahaan tambang nikel tersebut mendapat hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) menunjukkan perusahaan itu memperoleh peringkat hijau dan biru. 

  • Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Baru Usai Cabut Insentif Mobil Listrik Impor

    Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Baru Usai Cabut Insentif Mobil Listrik Impor

    Jakarta –

    Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu meminta pemerintah membuat kebijakan baru setelah mencabut insentif mobil listrik impor tahun depan. Sebab, jika tidak, permintaan produk terkait akan mengalami penurunan.

    Yannes mulanya mengapresiasi langkah yang telah diambil pemerintah. Menurutnya, penyetopan insentif tersebut sangat diperlukan untuk mendorong industrialisasi. Sehingga, perusahaan yang selama ini mengambil slot ‘bantuan’, bisa membuktikan komitmennya di pasar Indonesia.

    “Dan ini dapat menghindari ketergantungan jangka panjang pada impor. Ini juga dapat dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah serius membangun ekosistem EV yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar angka penjualan sementara,” ujar Yannes kepada detikOto.

    “Tetapi kebijakan ini bisa berubah jadi bumerang jika ternyata tidak ada kesiapan produsen untuk melakukan CKD dengan TKDN yang dipersyaratkan, lalu harga BEV akan melonjak drastis tanpa solusi penekanan biaya,” lanjutnya.

    Insentif mobil listrik impor dicabut tahun depan. Foto: Andhika Prasetia

    Itulah mengapa, Yannes meminta pemerintah membuat kebijakan baru setelah mencabut insentif mobil listrik impor di Indonesia. Tujuannya, agar pasar tersebut masih tetap tumbuh di dalam negeri.

    “Jadi, intinya bukan sekadar mencabut insentif, tapi menggantinya dengan strategi yang lebih holistik untuk memastikan pasar tetap tumbuh sambil memperkuat industri dalam negeri,” tuturnya.

    “Jika dilakukan dengan tepat, 5-7 tahun ke depan kita bisa melihat Indonesia tidak hanya jadi tempat jualan BEV saja, tapi juga menjadi hub ekspor komponen dan teknologi ke negara lain,” lanjutnya.

    Diberitakan sebelumnya, insentif mobil listrik CBU dipastikan tak lanjut tahun depan. Bantuan yang saat ini dinikmati BYD dan kawan-kawan itu berakhir pada Desember 2025.

    “Tahun ini insyaAllah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU. Izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Saat ini ada beberapa merek yang menikmati insentif tersebut yakni BYD, AION, VinFast, Geely, Citroen, GWM, hingga Xpeng. Lewat skema importasi, mobil listrik CBU harusnya dikenakan bea masuk sebesar 50 persen namun berkat insentif jadi 0 persen. Begitu juga dengan PPnBM tak dikenakan tarif sama sekali.

    Dengan demikian, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Bagi pabrikan yang tidak memenuhi ketentuan impor dan lokalisasi, maka pemerintah bisa mengambil uang ‘ganti rugi’ dari bank garansi.

    Bank garansi itu menjadi jaminan bagi pemerintah. Jika produsen gagal memenuhi komitmen produksinya sesuai target yang ditetapkan, maka bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.

    (sfn/rgr)

  • Komplek Bunker Kiamat Paling Besar di Dunia, Harganya Rp 1,1 Miliar

    Komplek Bunker Kiamat Paling Besar di Dunia, Harganya Rp 1,1 Miliar

    FotoINET

    Fitraya Ramadhanny – detikInet

    Minggu, 14 Sep 2025 12:15 WIB

    Jakarta – Inilah jadinya kalau 575 bunker perang diubah jadi bunker kiamat. Hasilnya adalah komplek bunker akhir zaman yang paling luas di dunia.

  • Trump Harap Pembunuh Charlie Kirk Dijatuhi Hukuman Mati

    Trump Harap Pembunuh Charlie Kirk Dijatuhi Hukuman Mati

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku berharap pembunuh influencer sayap kanan Charlie Kirk, Tyler Robinson, dijatuhi hukuman mati. Gubernur Utah, Spencer Cox, juga menyebut otoritas terkait sedang mengumpulkan bukti untuk menuntut hukuman mati terhadap pembunuh Kirk.

    Dilansir DW dan BBC, Minggu (14/9/2025), hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News. Dia mengaku berharap pembunuh Kirk mendapat hukuman mati.

    Trump sendiri telah lama dikenal sebagai pendukung hukuman mati dan mencabut moratorium eksekusi federal melalui perintah eksekutif pada hari pertama dirinya menjabat Januari lalu. Mayoritas eksekusi di AS dilakukan di tingkat negara bagian, dengan 27 negara bagian, militer, dan pemerintah federal masih memiliki hukuman mati sebagai pilihan yang tersedia secara hukum.

    Meskipun tidak ada eksekusi federal yang dilakukan sejak Trump kembali menjabat, dia mengawasi serangkaian 13 eksekusi di bulan-bulan terakhir masa jabatan pertamanya pada akhir 2020 dan Januari 2021.

    Eksekusi tersebut menjadikan Trump ‘algojo’ paling produktif di negara itu dalam lebih dari satu abad. Dia juga dianggap mematahkan preseden berusia 130 tahun yang menunda eksekusi di tengah transisi presiden. Eksekusi terakhir terjadi hanya 5 hari sebelum dia meninggalkan jabatan pada periode pertamanya.

    Sementara, Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan pihak berwenang sedang mengumpulkan semua bukti untuk ‘menuntut hukuman mati’ bagi orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Charlie Kirk. Sebagai informasi, mereka yang melakukan pembunuhan berat di Utah menghadapi ancaman hukuman mati.

    Utah juga merupakan negara bagian pertama yang melanjutkan eksekusi setelah praktik tersebut diberlakukan kembali di AS pada tahun 1976. Saat itu, Utah melakukan eksekusi dengan regu tembak terhadap Gary Gilmore, seorang terpidana pembunuhan.

    Sejak Gilmore, total enam orang lainnya telah dieksekusi, termasuk Ronnie Lee Gardner, yang juga dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2010. Beberapa pihak berharap untuk menghapus praktik tersebut di Utah, dengan dua legislator Partai Republik yang sebelumnya pro-hukuman mati, anggota eksternal, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Negara Bagian V. Lowry Snow dan Senator Daniel McCay, mengajukan rancangan undang-undang pada tahun 2022.

    Namun, rancangan undang-undang tersebut gagal disahkan dengan selisih satu suara. Eksekusi terakhir dilakukan terhadap terpidana pembunuh dan pemerkosa Taberon Honie, pada bulan Agustus 2024, yang pertama kali terjadi di negara bagian tersebut dalam 14 tahun.

    Kirk tewas ditembak saat menghadiri acara di Universitas Utah Valley pada Rabu (10/9). Kirk dikenal sebagai aktivis sayap kanan dan influencer pendukung Trump.

    Tonton juga video “Trump: Saya Berharap Pembunuh Charlie Kirk Dihukum Mati!” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Tidak Sesuai Harapan, Samsung Galaxy S26 Ultra Tak Jadi Pakai Charger 60W? – Page 3

    Tidak Sesuai Harapan, Samsung Galaxy S26 Ultra Tak Jadi Pakai Charger 60W? – Page 3

    Batalnya peningkatan kecepatan pengisian 60W tampaknya berpengaruh secara signifikan dalam reputasi Samsung. Bagaimana tidak, kabar terakhir yang menyebut ponsel ini mampu mengecas dari nol sampai 80 persen dalam 30 menit kini tergoyahkan.

    Untuk perbandingan, generasi pendahulunya Galaxy S25 Ultra dengan daya pengisian sama di 45W, hanya mampu mengejar angka tersebut dengan durasi pengisian daya selama 40 menit.

    Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu diingat. Selama ini Samsung memang terlihat belum berani meningkatkan daya dari fitur fast charging, namun berdasarkan ponsel-ponsel sebelumnya, Samsung bisa memaksimalkan efisiensi pengecasan.

    Hal ini turut didukung dengan hadirnya chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Teknologi terbaru dari presesor ini memungkinkan penurunan pada suhu panas ekstrim kinerja chip.

    Namun pada dasarnya keuntungan dari efisiensi chipset ini kemungkinan besar juga akan dinikmati oleh merek-merek lain, karena banyak produsen seperti Xiaomi, Realme, Vivo, dan sebagainya yang menggunakan prosesor serupa di perangkat flagship mereka.

  • Dari Literasi Keuangan hingga Ketahanan Pangan: Perjalanan DBS Foundation Dukung Masyarakat Rentan – Page 3

    Dari Literasi Keuangan hingga Ketahanan Pangan: Perjalanan DBS Foundation Dukung Masyarakat Rentan – Page 3

    Ketahanan pangan juga menjadi fokus. Data BPS 2024 menunjukkan, 4,02% penduduk Indonesia menghadapi kerawanan pangan sedang hingga berat. Ketimpangan tersebut semakin terasa di wilayah Indonesia Timur. Data BPS pada 2023 menunjukkan tingkat kerawanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 14,68%. 

    Selain tantangan iklim, wilayah ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses dan pengetahuan tentang teknologi pertanian dan pangan bergizi, serta tingginya kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang lebih merata dan inklusif agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.

    DBS Foundation bersama Humanis menjalankan program FEAST (Flores Empowerment for Agricultural Sustainability and Transformation) untuk periode 2025–2028 atau 3 tahun dalam rangka meningkatkan kapasitas petani skala kecil untuk menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan cerdas iklim. 

    Selain itu, program ini bertujuan untuk  meningkatkan status nutrisi petani dan keluarganya melalui peran kepemimpinan perempuan dalam diversifikasi pangan dan ketahanan pangan keluarga. Penerima manfaat adalah sekitar 8.000 petani skala kecil (50 persen perempuan) dan 20,000 anggota keluarga petani.

    Fokus dan Komitmen DBS Foundation untuk Wirausaha Sosial

    Sejak berdiri pada 2014, DBS Foundation telah menunjukkan komitmen awal senilai SGD 50 juta untuk mendukung wirausaha sosial (social enterprises) dan bisnis inovatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa dampak berkelanjutan melalui DBS Foundation Grant Programme. Hingga kini, lebih dari SGD 2,28 juta telah disalurkan kepada lebih dari 19 wirausaha sosial dan UMKM di Indonesia.

    Pada tahun 2024, lima wirausaha sosial di Indonesia menerima dukungan hibah dengan total nilai SGD 950 ribu atau sekitar Rp11,5 miliar. Kelima penerima hibah tersebut adalah Adena Coffee, Aliet Green, Java Fresh, Komodo Water, dan GandengTangan. Dana ini bertujuan membantu mereka memperluas skala bisnis sekaligus memperbesar dampak sosial, mulai dari pemberdayaan petani dan perempuan, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur, hingga peningkatan inklusi keuangan.

    1. Adena Coffee memberdayakan komunitas lokal di Gayo lewat praktik perkebunan kopi berkelanjutan serta mendukung penghidupan masyarakat adat. Hibah yang diterima akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan rantai pasok, membangun fasilitas standarisasi, dan memperluas akses ke pasar global.

    2. Aliet Green bergerak di produksi pangan organik regeneratif dengan fokus pemberdayaan perempuan serta pengolahan gula kelapa bersertifikat Fair Trade. Dana hibah akan dialokasikan untuk pengembangan aplikasi dan peningkatan kapasitas metode pertanian berkelanjutan.

    3. GandengTangan menyediakan akses pembiayaan dan edukasi keuangan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hibah kali ini akan memperkuat serta memperluas jaringan strategis mereka. GandengTangan juga pernah menerima hibah serupa pada 2018.

    4. Java Fresh berperan menghubungkan petani kecil dan perempuan terpinggirkan dengan pasar buah global, memastikan harga yang adil, serta membuka lapangan kerja. Hibah akan digunakan untuk penelitian, pengembangan teknologi, peningkatan fasilitas, dan pemberdayaan petani agar mampu memenuhi standar internasional.

    5. Komodo Water menyediakan akses air bersih berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur. Hibah berfokus pada penambahan fasilitas di dua lokasi baru serta peningkatan kapasitas produksi.

    Program hibah ini menjadi wujud nyata komitmen DBS Foundation dalam mendukung pertumbuhan wirausaha sosial dan UKM inovatif yang membawa solusi konkret demi menciptakan dunia yang lebih inklusif.

    Selain itu, DBS Foundation juga meluncurkan Impact Beyond Award, penghargaan berskala internasional dengan hadiah hingga SGD 3 juta. Ajang ini menantang para inovator untuk menghadirkan solusi atas isu-isu sosial yang kompleks. Tahun lalu, fokus diberikan pada tantangan penuaan populasi (ageing society) dan bagaimana memastikan setiap individu dapat menua dengan martabat serta tujuan hidup yang jelas.

    Lebih dari sekadar kompetisi, Impact Beyond Award menjadi panggung global bagi para pelaku usaha yang ingin membuktikan bahwa bisnis dapat menjadi kekuatan besar untuk kebaikan. Para pemenang tidak hanya memperoleh pendanaan, tetapi juga akses ke jaringan strategis DBS Foundation yang siap mendukung pertumbuhan mereka.

    Melalui DBS Foundation Grant maupun Impact Beyond Award, DBS Foundation terus mendorong bisnis-bisnis berorientasi sosial untuk menciptakan perubahan positif. Keyakinannya sederhana, ketika bisnis bertumbuh dengan visi sosial yang kuat, maka masyarakat pun akan ikut maju dan sejahtera.

    Informasi lengkap mengenai DBS Foundation Grant dan Impact Beyond Award dapat diakses di dbs.com/foundation/grants. 

    Atas berbagai inisiatif ini, DBS Bank Ltd (Bank DBS) dianugerahi gelar World’s Best Bank for Corporate Responsibility oleh Euromoney pada tahun 2023 dan 2025.

     

    (*)