Xcloud.id

Blog

  • Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran program Inisiatif Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 sebesar Rp 10,21 triliun. Anggaran ini mencakup pekerjaan fisik yang dimulai tahun ini serta pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada 2026.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyebut program tersebut tinggal menunggu implementasi, mengingat Inpres tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaksanaan Inpres akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

    “Alokasinya insyaallah sekitar Rp 9 triliun secara total. Mudah-mudahan bulan Oktober,” kata Diana saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, alokasi anggaran IJD akan disalurkan untuk kegiatan fisik sebesar Rp 9,91 triliun yang mencakup 439 kegiatan dan dukungan teknis sebesar Rp 297 miliar. Dari alokasi tersebut, ditargetkan penanganan jalan sepanjang 1.611 kilometer (km) dan jembatan sepanjang 458 meter (m).

    Pelaksanaan IJD 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I memiliki alokasi Rp 4,34 triliun untuk membangun 781 km jalan dan 129,42 m jembatan. Tahap II mengalokasikan Rp 3,03 triliun untuk membangun 511,40 km jalan, sedangkan tahap III mengalokasikan Rp 1,62 triliun untuk membangun 282 km jalan dan 30 m jembatan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan penanganan jalan daerah melalui Inpres No. 11 Tahun 2025 masih berproses.

    Proses tersebut mencakup penyampaian usulan penanganan ruas jalan dari pemerintah daerah (pemda) hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)

    Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PU mengenai daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 25 Agustus 2025.

    “Daftar kegiatan yang telah ditetapkan memiliki kebutuhan alokasi anggaran Rp 10,20 triliun,” kata Roy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Tonton juga video “5G Jadi Fokus Utama Infrastruktur Kemkomdigi” di sini:

    (rrd/rrd)

  • KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    KPK Panggil 5 Saksi terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait perkara dugaan korupsi Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V. 

    Mereka adalah Yuliana Wijaya selaku Sekretaris PT Silva Inhutani Lampung (Sungai Budi Group); Sudirman Amran selaku pihak swasta yang menjabat sebagai Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng; Ong Lina selaku bidang keuangan pada perusahaan Silva Inhutani Lampung dan Paramitra Mulia Lampung sejak tahun 1996; Novi dan Michael pihak dealer mobil.

    “Hari ini Senin (15/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Budi menyampaikan materi pemeriksaan dapat dijelaskan setelah para saksi menjalani pemeriksaan. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani (INH) V. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung yang melibatkan PT Inhutani V. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (14/8/2025).

    Ketiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Inhutani V (INH), Dicky Yuana Rady (DIC); Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), Djunaidi (DJN); dan staf perizinan SB Grup, Aditya (ADT).

    Dalam rangkaian peristiwa, PT Inhutani V memiliki hak pengelolaan areal hutan di Lampung seluas ±56.547 hektare, dengan ±55.157 hektare di antaranya berkerjasama dengan PT PML melalui perjanjian kerja sama (PKS). 

    Pada 2018, PT PML sempat mengalami masalah hukum karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan dana reboisasi. Namun, pada 2023, Mahkamah Agung pada memutuskan PKS tersebut tetap berlaku.

    Kedua perusahaan kembali melanjutkan kerja sama pada 2024. PT PML diketahui mengalirkan dana miliaran rupiah kepada PT INH, termasuk Rp100 juta untuk keperluan pribadi Dicky. Dicky menyetujui perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang mengakomodasi kepentingan PT PML.

    Kemudian pada 2025, Dicky meneken kontrak Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang ditujukan untuk PT PML. Tepat bulan Juli 2025, Dicky meminta satu unit mobil baru kepada Djunaidi, yang kemudian dipenuhi. 

    Pada Agustus 2025, Aditya mengantarkan uang SGD189.000 atau setara Rp2,4 miliar dari Djunaidi untuk Dicky di Kantor Inhutani, bersamaan dengan proses pembelian mobil Jeep Rubicon merah senilai Rp2,3 miliar.

  • Kebakaran rumah di Kelurahan Kramat Jakpus berhasil dipadamkan

    Kebakaran rumah di Kelurahan Kramat Jakpus berhasil dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat berhasil memadamkan api yang menghanguskan enam unit rumah di kawasan padat penduduk Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, pada Senin siang.

    “Untuk kebakaran sudah selesai kami tangani,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk itu terjadi pada Senin siang sekitar pukul 11.20 WIB, yang diduga karena korsleting listrik.

    Pihaknya menerjunkan sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan jumlah petugas sebanyak 85 orang untuk memadamkan api yang melalap bangunan rumah tersebut.

    Kebakaran tersebut dapat dikendalikan kurang dari satu jam yaitu pada pukul 12.00 WIB, sehingga tidak meluas ke hunian lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian.

    “Kebakaran menghanguskan enam unit rumah yang dihuni 17 jiwa,” ujarnya.

    Berdasarkan keterangan saksi mata, kata dia, mereka melihat asap tebal dari belakang rumahnya, lalu minta tolong ke warga sekitar untuk memadamkan dengan alat seadanya.

    “Namun, tidak berhasil dan api semakin membesar kemudian warga lainnya menghubungi Damkar,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Ungkap Alasan Tambang Nikel di Pulau Gag Papua Kembali Beroperasi

    ESDM Ungkap Alasan Tambang Nikel di Pulau Gag Papua Kembali Beroperasi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan alasan tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali beroperasi. Beroperasinya kembali tambang ini dalam rangka menjalankan proses audit.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno Kementerian ESDM mengatakan, operasi PT Gag berjalan bukan karena izin operasinya sudah dikembalikan.

    “Bukan (karena izin sudah dikembalikan), kalau itu kan (operasi) dalam rangka untuk evaluasi, audit lingkungan secara menyeluruh. Itu kan harus dalam kondisi operasi,” kata Tri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Sebelumnya, operasional PT Gag Nikel sempat dihentikan sementara pada 5 Juni 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Keputusan itu diambil menyusul meningkatnya perhatian publik terkait dugaan kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu surga terakhir di bumi.

    Kabar beroperasinya kembali PT Gag Nikel kini ramai diperbincangkan oleh publik. Informasi beroperasinya PT Gag Nikel dikonfirmasi kepada Tri beberapa waktu lalu. Ia mengakui bahwa operasi tambang sudah dimulai sejak 3 September.

    “Iya, (sudah beroperasi sejak) 3 September,” sebut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi hal itu saat dihubungi, Selasa (9/9/2025).

    Tonton juga video “Hasil Studi Dampak Lingkungan dan Kesehatan di Sekitar Kawasan Tambang” di sini:

    (shc/ara)

  • Perilisan GTA 6 Mundur, Pengembang Ghost of Yotei Bahagia Bukan Main – Page 3

    Perilisan GTA 6 Mundur, Pengembang Ghost of Yotei Bahagia Bukan Main – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah Rockstar resmi mengumumkan penundaan perilisan untuk salah satu waralaba permainan nomor satu mereka, Grand Theft Auto 6 (GTA 6), kini tim pengembang Sucker Punch mengungkapkan kegembiraannya.

    Mengutip IGN, Senin (15/9/2025), Direktur Sucker Punch Nate Fox mengatakan bahwa ditundanya perilisan GTA 6 oleh Rockstar pasti menjadi angin segar bagi tim pengembang “Ghost of Yotei”.

    Masih dengan topik yang sama menurut MinnMax, Fox turut melontarkan sebuah gurauan akan adanya sebuah pesta perayaan terhadap hal ini.

    “Jujur saja dalam beberapa bulan ini kami masih dimabukkan tugas, untungnya GTA 6 tidak jadi rilis dalam waktu dekat.”

    Walau terdengar ‘lucu’, pernyataan tersebut mengundang sebuah pertanyaan publik. Mengapa pengembang Ghost of Yotei begitu senang bersamaan munculnya kabar ini?

    Setelah diselidiki, rupanya hal ini berkaitan langsung dengan rencana peluncuran GTA 6 sebelum mengalami revisi. Kabar sebelumnya, game ini siap rilis musim gugur 2025.

    Munculnya jadwal tersebut membuat pengembang khawatir akan perbandingan ekspektasi game buatan mereka dengan seri terbaru Grand Theft Auto.

  • Kapasitas Produksi Tambang Freeport Turun Drastis Imbas Longsor

    Kapasitas Produksi Tambang Freeport Turun Drastis Imbas Longsor

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa tragedi longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah mempengaruhi produksi bijih tembaga. Terjadi penurunan produksi, sehingga secara total hanya 30%.

    Produksi bijih konsentrat Freeport Indonesia mengandalkan tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah tersebut antara lain Grasberg Block Cave (GBC), Big Gossan, Deep Ore Zon (DOZ), dan Deep Mill Level Zone (DMLZ).

    Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengakui bahwa tragedi yang menyebabkan tujuh pekerja terjebak longsoran ini mempengaruhi produksi.

    “Produksi pasti berdampak. Sementara ini produksi berhenti,” kata Tri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Tri menjelaskan, penghentian produksi sementara hanya dilakukan di GBC, tambang bawah tanah Freeport yang paling besar. Diperkirakan, langkah ini menyebabkan penurunan produksi 70% dari keseluruhan dan menyisakan hanya 30% kapasitas produksi.

    “GBC saja (yang produksinya dihentikan sementara), tapi turun mungkin cuma 30%-nya lah (sisa kapasitas produksi Freeport secara keseluruhan),” ujarnya.

    Produksi Freeport Indonesia

    Sebagai informasi, data perusahaan pada akhir 2024 mencatat, produksi bijih konsentrat yang dihasilkan bisa mencapai 220-230 ribu ton per hari. Saat ini PTFI sudah mengoperasikan tiga tambang di Kawasan Grasberg yakni Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone (DMLZ), dan Big Gossan.

    Dalam catatan detikcom, Grasberg Block Cave menghasilkan 140 ribu ton bijih sehari, tambang DMLZ menghasilkan 70.000 ton bijih sehari, dan Big Gossan sebesar 7.000 ton sehari dengan kadar yang lebih tinggi.

    Pada 2027, ditargetkan tambang bawah tanah Kucing Liar mulai produksi. Tambang Kucing Liar akan menggantikan tambang DMLZ yang bakal berkurang produktivitasnya. Tambang baru tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas produksi Freeport yang sekitar 240 ribu ton bijih per hari.

    Tonton juga video “Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik” di sini:

    (shc/ara)

  • Mendikdasmen Minta Tambahan Rp52,9 T, Dikasih Rp400 M: Masih Perlu Rp52,5 T Nasional 15 September 2025

    Mendikdasmen Minta Tambahan Rp52,9 T, Dikasih Rp400 M: Masih Perlu Rp52,5 T Nasional 15 September 2025

    Mendikdasmen Minta Tambahan Rp52,9 T, Dikasih Rp400 M: Masih Perlu Rp52,5 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026, padahal dia minta tambahan Rp52,9 triliun.
    “Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker (rapat kerja) lalu sebesar Rp52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp52,5 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat Komisi X DPR bersama Kemendikdasmen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
    Dalam salindia (slideshow) yang ditampilkan Abdul Mu’ti, terlihat perubahan angka sejak mulai pagu indikatif (perkiraan awal jumlah anggaran) 2026, pagu anggaran, tambahan anggaran hasil Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP), hingga pagu anggaran saat ini. Berikut angkanya:
    – Pagu Indikatif TA 2026: Rp33,651 triliun

    – Pagu Anggaran TA 2026: Rp55 triliun

    – Tambahan Anggaran (Hasil Panja BPP): Rp400 miliar

    – Pagu Anggaran Pasca-Panja BPP: Rp55,4 triliun
    “Pada tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh alokasi sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025, Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun,” ujar Mu’ti.
    Anggaran Kemendikdasmen Rp55,4 triliun itu masih butuh tambahan lagi sebesar Rp52,9 triliun. Namun tambahan Rp52,9 triliun tidak dikabulkan setidaknya sampai rapat hari ini. Angka tambahan anggaran yang dikabulkan adalah Rp400 miliar. Berikut adalah angka usulan dan selisihnya:
    – Usulan Tambahan Anggaran TA 2026: Rp52,9 triliun

    – Pemanfaatan Tambahan Anggaran Hasil Panja BPP: Rp400 miliar

    – Selisih: Rp52,5 triliun
    “Terkiat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil rapat Panja Transfer ke Daerah pada tanggal 11 September 2025, tidak ada penambahan alokasi pada DAK bidang pendidikan,” kata Mu’ti.
    Mu’ti mengatakan bahwa beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain perluasan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK, penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, serta kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN.
    Selain itu, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, pemenuhan peralatan pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus, penjaminan mutu talenta, pendidikan karakter, dan lainnya.
    DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar Rp4,1 triliun, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN PPPK 2024 serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025.
    “Dan sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum mendapatkan anggaran,” kata Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di Kejagung

    Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut proyek perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang menyeret dari anak dari pengusaha Jusuf Hamka.

    Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum bisa mengemukakan duduk perkara dari kasus dugaan rasuah tersebut. Pasalnya, kasus tersebut masih penyelidikan dan baru sebatas permintaan klarifikasi.

    Adapun, salah satu pihak diketahui telah dimintai keterangan adalah anak bos emiten Jalan Tol CMNP Jusuf Hamka yakni Fitria Yusuf. Dia diperiksa pada Jumat (12/9/2025).

    “Itu masih sebatas permintaan klarifikasi keterangan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah mengungkap sejumlah persoalan dalam pengerjaan proyek pengembangan proyek Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok- Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit oleh CMNP.

    Dalam dokumen BPK yang diterima Bisnis itu telah mengungkap bahwa penambahan lingkup berupa pengembangan jalan Tol Ancol Timur-Pluit diduga tidak sesuai ketentuan.

    “Tol Ancol Timur-Pluit [Elevated] dalam penyelenggaraan Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok- Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit tidak sesuai ketentuan,” tulis BPK dalam temuannya dikutip Senin (15/9/2025).

    Tidak sesuai ketentuan itu mulai dari persetujuan perubahan lingkup kepada PT CMNP dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pelelangan.

    Alhasil, persetujuan itu tidak dapat diyakini keabsahannya dan kelayakannya yang mengakibatkan Pemerintah tidak mendapatkan skema investasi terbaik.

    Kemudian, proses pengadaan tanah instansi dinilai berlarut-larut sehingga mengakibatkan adanya potensi kenaikan biaya investasi yang mempengaruhi tarif dan masa konsesi.

    Adapun, emiten tol milik Jusuf Hamka ini juga dinilai telah tidak memenuhi target saat menyelesaikan pelaksanaan konstruksi pada kuartal II/2022.

    “PT CMNP tidak memenuhi target penyelesaian pelaksanaan konstruksi pada kuartal II/2023 sehingga pemerintah tidak dapat segera mendapatkan manfaat jalan tol,” dalam dokumen audit BPK.

    Adapun, hasil pemeriksaan itu juga mempersoalkan terkait dengan tindakan BPJT dan BUJT yang menyerahkan rekapitulasi dan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) yang tidak diyakini kewajarannya dan tidak dapat diuji. 

    Atas temuan itu, BPK menghasilkan sejumlah rekomendasi atas proyek ini. Salah satunya merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi terhadap penunjukan PT CMNP di proyek jalan tol Ancol Timur-Elevated.

    “Melakukan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada PT CMNP terkait penambahan lingkup berupa pengembangan jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc. [Ancol Timur-Elevated],” tulis BPK.

  • Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Kelola Aset Pailit Triliunan, Profesi Kurator Dinilai Makin Penting

    Jakarta –

    Peran kurator kembali disorot sebagai salah satu kunci menjaga iklim usaha tetap sehat, terutama dalam penyelesaian kasus kepailitan. Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menegaskan pentingnya memiliki kurator profesional dan berintegritas, seiring meningkatnya kompleksitas kasus pailit di Indonesia.

    Ketua PKPI, Dr. Albert Riyadi Suwono, menjelaskan keberadaan kurator profesional penting karena mereka mengelola aset pailit yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. “Kurator mengelola harta pailit, yang berarti berhubungan langsung dengan uang dan kepentingan kreditur maupun debitur. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berintegritas agar tidak terjadi kecurangan atau penyalahgunaan,” tegas Albert, Senin (15/9/2025)

    PKPI menilai tata kelola kepailitan yang baik akan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa kurator yang profesional, proses kepailitan bisa berlarut-larut, merugikan kreditur, dan menghambat perputaran ekonomi. “Sertifikasi ini adalah komitmen kami mencetak kurator yang mampu menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha,” tambahnya.

    Selain sertifikasi, PKPI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus yang saat ini dibahas pemerintah dan DPR. Menurut Albert, aturan ini penting sebagai payung hukum untuk melindungi kurator dari risiko kriminalisasi.

    “Profesi kurator belum memiliki hak imunitas seperti advokat. Padahal mereka bekerja mengelola harta pailit yang sensitif. Jika tidak ada perlindungan hukum, bisa mengganggu kelancaran proses bisnis,” ujarnya.

    PKPI juga berencana menyusun naskah akademis tentang aturan khusus advokat kepailitan, mengingat Pasal 7 UU Kepailitan mensyaratkan pengajuan PKPU dilakukan oleh advokat. Albert menilai sertifikasi advokat kepailitan akan meningkatkan kualitas penanganan perkara dan mempercepat pemulihan usaha yang terdampak pailit.

    Tonton juga video “Menaker Ungkap Penyebab Banyak Terjadi PHK: Pailit hingga Efisiensi” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap kelanjutan pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD Dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Pasalnya, lahan pengembangan pabrik kedua perusahaan tersebut mencakup sejumlah area persawahan. Di mana, saat ini pemerintah sendiri tengah mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan sawah guna mendukung target swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita lihat dulu [lokasi pembangunan pabrik BYD dan Vinfast] nanti kayak apa, kecuali kalau untuk PSN ya kan ada kelonggaran-kelonggaran kalau untuk PSN,” kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa apabila nantinya lahan pembangunan pabrik tersebut mencakup area persawahan, maka yang bersangkutan perlu melakukan penggantian lahan produktif 3 kali lipat dari total area sawah yang digunakan. 

    “Selama tidak LP2B [Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan] gitu bisa, tapi kalau LP2B harus mengganti 3 kali lipat,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah mengumumkan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

    Pada tahap awal, moratorium terbatas akan diterapkan terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. 

    Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    “Tujuan utama kita adalah menahan laju alih Fungsi lahan sawah menjadi non-sawah demi menjaga ketahanan pangan,” jelas Nusron.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat. 

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam laporannya, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun. 

    Sementara itu, merek kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.