Xcloud.id

Blog

  • DKI lakukan pemerataan digitalisasi dan renovasi pasar tradisional

    DKI lakukan pemerataan digitalisasi dan renovasi pasar tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemerataan digitalisasi dan merevitalisasi pasar agar tak lagi tampak kumuh dan kotor.

    “Beberapa hari yang lalu kebetulan kami rapat khusus tentang pasar. Salah satu hal yang perlu dilakukan perbaikan, memang harus diakui dari 153 pasar yang dimiliki oleh Jakarta, belum semuanya direvitalisasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa.

    Selain revitalisasi pasar, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemerataan digitalisasi pasar karena digitalisasi di Pasar Santa dan Pasar Mayestik berhasil meningkatkan transaksi secara signifikan.

    “Pasar-pasar ini ternyata meningkatkan secara signifikan transaksi yang menggunakan digital. Seperti Pasar Santa, Mayestik dan sebagainya, kemarin kita lombakan dari 12 pasar itu meningkat 47 persen,” kata Pramono.

    Menurut dia, para pedagang juga telah meminta untuk dilakukan revitalisasi pasar setelah bertemu dengan koperasi pedagang.

    “Tetapi mereka juga meminta agar fasos fasum yang ada di pasar tidak digunakan oleh Pasar Jaya untuk berjualan. Dan itu sudah saya setujui, maka renovasi akan segera kami lakukan,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.

    “Dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya tersebut, 40 persen diantaranya dalam keadaan sangat memprihatinkan, kumuh, becek, bocor, rawan kebanjiran dan kebakaran,” kata Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal.

    Pasar-pasar tersebut menjadi tak terawat dan kosong lantaran pedagang tidak sanggup membayar biaya pengelolaan pasar secara non-tunai dan efisien atau Sistem Manajemen Kas (Cash Management System/CMS).

    Sejumlah pasar kumuh tersebut di antaranya Pasar Sukapura, Pasar Lontar, Pasar Sindang, dan Pasar Rawabadak (Jakarta Utara). Pasar Pulogadung, Pasar Rawamangun, Pasar Ampera, Pasar Ciplak dan Pasar Kampung Ambon (Jakarta Timur).

    Lalu, Pasar Cempaka Putih, Pasar Paseban, Pasar Serdang, dan Pasar Jelambar Polri (Jakarta Pusat). Pasar Blok A, Pasar Radio Dalam, Pasar Mampang Prapatan dan Pasar Warung Buncit (Jakarta Selatan).

    “Lebih parah lagi Pasar Blok G dan Pasar Lontar Kebon Melati Tanah Abang,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

    Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

    Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

    IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

    Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

    Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

    Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

    Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

    Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

    Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

  • Tujuh Santri Luka, Ini Kronologi Mobil Elf Terguling di Jalan Raya Madiun

    Tujuh Santri Luka, Ini Kronologi Mobil Elf Terguling di Jalan Raya Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil elf bernopol AE 7601 FB terjadi di Jalan Raya Madiun–Surabaya KM 10, tepatnya Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (16/9/2025). Kendaraan yang mengangkut rombongan santri Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat asal Dusun Klubuk, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng itu terguling setelah berusaha menghindari tabrakan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun, IPTU Roni Susanto, menjelaskan mobil elf tersebut membawa 27 santri dan melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan diduga hendak mendahului mobil di depannya.

    “Ketika mendahului, dari arah berlawanan melaju kendaraan mobil dos perontok padi. Karena jarak sudah dekat, sopir elf berusaha menghindar dengan membanting setir ke kiri, hingga akhirnya kendaraan terguling,” ungkap IPTU Roni.

    Akibat kejadian itu, tujuh orang penumpang mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan di RSUD Caruban. Sementara 20 penumpang lainnya dalam kondisi sehat.

    “Kami sudah mengamankan kendaraan elf di Polsek Balerejo. Langkah selanjutnya, Satlantas Polres Madiun akan mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.

    Diketahui, rombongan santri tersebut baru saja menghadiri acara takziah di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebelum mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. [rbr/beq]

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Loket SKCK Polres Pacitan Diserbu Pelamar PPPK Paruh Waktu

    Loket SKCK Polres Pacitan Diserbu Pelamar PPPK Paruh Waktu

    Pacitan (beritajatim.com) – Ratusan calon pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Selasa (16/9/2025) pagi, memadati loket pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Pacitan. Ruangan berukuran sekitar 6×8 meter penuh sesak oleh para honorer yang ingin segera melengkapi syarat administrasi.

    Mereka bahkan saling berebut agar berkas bisa diproses lebih dulu, sebab setelah dari Polres harus mengurus surat keterangan sehat di puskesmas maupun rumah sakit setempat.

    “Tadi sampai sini jam 7 pagi, namun sudah banyak pemohon yang disini,” kata Riwut Anggraini, guru honorer sekolah dasar yang sudah 15 tahun mengabdi. Ia mengaku terkejut melihat kondisi penuh sesak itu. “Berkas sudah saya masukkan, ini tinggal menunggu,” jelasnya.

    Riwut tertarik mendaftar PPPK paruh waktu karena pada seleksi sebelumnya namanya tidak masuk daftar. Antusiasme serupa terlihat dari ratusan honorer lain yang terus berdatangan ke Polres Pacitan sejak pagi.

    Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar meninjau langsung pelayanan SKCK. Ia menjelaskan sejak Senin kemarin jumlah pemohon dibatasi maksimal 200 orang per hari. Namun khusus hari ini, batasan kuota ditiadakan, meski waktu pengajuan hanya sampai pukul 15.00 WIB.

    “Berkas yang sudah masuk tapi belum selesai diterbitkan akan tetap dilayani hingga malam hari,” ungkapnya.

    Menurut Ayub, lonjakan terjadi karena singkatnya waktu pemberkasan PPPK di Pemkab Pacitan, ditambah ketentuan tanggal SKCK yang harus sesuai dengan waktu pendaftaran. “Padahal SKCK biasanya berlaku selama 6 bulan, tapi untuk mendaftar harus buat baru lagi,” jelasnya.

    Pendaftaran PPPK paruh waktu di Pacitan dibuka hingga 22 September mendatang. Berdasarkan data resmi, jumlah pelamar yang diajukan Pemkab ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 2.317 orang. Lonjakan inilah yang membuat antrean SKCK di Polres Pacitan membeludak dalam dua hari terakhir. [tri/beq]

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta –

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak usulan tambahan anggaran seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Termasuk, menolak usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp14,92 triliun untuk 2026.

    Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin usai menerima langsung Surat Putusan Banggar tertanggal 11 September 2025.

    “Ini kami dapat surat dari Banggar per tanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026, delapan mitra kerja kami berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Banggar ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan,” ujar Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama seluruh mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

    Lantas, bagaimana kelanjutan proyek IKN pada tahun depan?

    Ditemui awak media usai menghadiri Raker bersama Komisi II DPR RI, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, apabila usulan tambahan OIKN tidak disetujui, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada melambatnya progres konstruksi calon ibu kota baru RI.

    Untuk itu, Basuki berharap, agar Komisi II DPR RI dapat mencatat usulan tersebut guna memastikan pembangunan IKN tetap terlaksana.

    “Ya pastinya akan memengaruhi (kalau tak disetujui), progresnya bisa mundur lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif OIKN ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

    Meski begitu, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.

    Basuki menegaskan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    “Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” terangnya.

    Akan tetapi, usai melakukan sejumlah rapat, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN TA 2026 sebesar Rp14,92 triliun untuk dibahas lebih lanjut ke Banggar DPR RI.

    Namun demikian, per hari ini, usulan tambahan anggaran tersebut ditolak oleh Banggar DPR RI dan OIKN tetap mendapatkan pagu anggaran definitif sebesar Rp6,26 triliun pada 2026.

  • BBM Shell Cs Kosong, Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina

    BBM Shell Cs Kosong, Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina

    Jakarta –

    Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini mengalami kekosongan. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil menyebut operator SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan Pertamina.

    Kekosongan BBM ini disinyalir gara-gara SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok. Bahlil juga membantah tidak memberikan izin impor.

    “Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kenapa? karena ini terkait hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri yang menyangkut hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara,” kata Bahlil dikutip dari Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).

    “Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kemarin, saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina, dan Wamen saya juga sudah pimpin rapat. Nanti saya cek perkembangan terakhir tim yang saya bentuk,” kata Bahlil.

    Bahlil juga menegaskan badan usaha penyedia bahan bakar swasta sudah diberikan alokasi impor lebih banyak dari tahun lalu.

    “SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024,” ungkap dia.

    “Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kilo liter, di 2025 kita memberikan kuota impor satu juta kilo liter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelasnya lagi.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk mengatasi masalah kekosongan di SPBU swasta, saat ini pihaknya tengah meminta data terkait keperluan berapa volume yang dibutuhkan SPBU swasta. Nantinya dengan data tersebut akan diolah oleh Kementerian ESDM untuk diberikan kepada Pertamina.

    Dengan begitu, kekosongan BBM yang ada di SPBU swasta akan mendapatkan alokasi dari Pertamina yang mana alokasi tersebut bisa didapatkan dari stok yang ada ataupun melakukan impor dari Pertamina. Laode mengatakan langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan pasokan BBM di SPBU swasta bisa terpenuhi.

    “Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya (ke SPBU swasta). Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina nya. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih pak, kami harus impor tambahan,” katanya.

    Terkait dengan mekanisme sinkronisasi pasokan BBM tersebut kata Laode dapat dilakukan melalui skema business to business (B2B).

    “Kalau itu kan ada mekanisme B2B, business to business (B2B). Kita nggak bicara lebih mahal atau lebih murah,” katanya.

    (riar/din)

  • Elf Rombongan Santri Pondok Pesantren Terguling di Jalan Raya Madiun–Surabaya

    Elf Rombongan Santri Pondok Pesantren Terguling di Jalan Raya Madiun–Surabaya

    Madiun (beritajatim.com) – Sebuah mobil elf yang mengangkut rombongan santri Pondok Pesantren Salafiyah Sholawat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Madiun–Surabaya, tepatnya KM 10 Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (16/9/2025).

    Kendaraan yang membawa penumpang penuh itu terguling di tepi jalan dan membuat warga sekitar panik.

    Sahid, warga setempat yang menjadi saksi mata, mengaku mendengar suara benturan keras dari arah jalan sebelum menemukan elf terguling.

    “Ketika kejadian saya sedang di dalam pos security, mendengar suara seperti benturan. Setelah keluar saya lihat ada elf terguling dengan penumpang penuh. Saya langsung membantu evakuasi korban,” ujarnya.

    Warga sekitar segera berdatangan dan membantu mengevakuasi para penumpang dari dalam mobil. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah korban luka maupun kondisi pengemudi. [rbr/beq]