Blog

  • Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Bos BI Buka Suara soal Pemerintah Tarik Rp 200 T untuk Diguyur ke Bank

    Jakarta

    Pemerintah telah menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik langkah yang dilakukan pemerintah karena hal tersebut memperkuat kebijakan BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansi termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas, sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/9/2025).

    Perry mengatakan BI saat ini telah melakukan dua ekspansi likuiditas, pertama penurunan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75% dan menurunkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebesar Rp 200 triliun.

    “SR-BI turun Rp 200 triliun dari Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun sekarang. Dan itu juga ekspansi likuiditas dan sekaligus tentu saja membantu fiskal dalam pembiayaan fiskalnya melalui penerbitan SBN,” tuturnya

    “Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur, inflasi rendah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu,”tambahnya.

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    (ada/rrd)

  • InJourney Airports Sulap Bandara Soekarno-Hatta dan Bali Jadi Proyek Percontohan – Page 3

    InJourney Airports Sulap Bandara Soekarno-Hatta dan Bali Jadi Proyek Percontohan – Page 3

    InJourney Airports berencana melanjutkan perbaikan ini ke 10 bandara lainnya hingga tahun 2030, dengan menjadikan kedua bandara tadi sebagai percontohan. Rizal menyebut, pemerintah menargetkan 10 bandara di Indonesia akan menjadi bandara internasional, termasuk di Makassar, Balikpapan, Surabaya, dan Yogyakarta.

    Seluruh fasilitas, baik di sisi udara maupun di dalam gedung, akan ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk membuat pengalaman penumpang menjadi lebih nyaman dan aman. “Kita akan menambah dan memperbaiki terus fasilitasnya. Sehingga, masyarakat yang ke bandara itu nyaman dan aman,” kata Rizal.

     

  • Kredit Nganggur Jadi Biang Kerok Suku Bunga Bank Lambat Turun – Page 3

    Kredit Nganggur Jadi Biang Kerok Suku Bunga Bank Lambat Turun – Page 3

    Sejak September 2024, bank sentral Indonesia mulai menurunkan BI-Rate setelah periode pengetatan moneter. Pada bulan tersebut, BI-Rate dipangkas sebesar 25 bps menjadi di level 6 persen.

    Kemudian, pada Januari Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, setelah melaksanakan pertemuan pada 14-15 Januari 2025. BI memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin.

    Selanjutnya, pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

    Penurunan BI rate ke keempat dilakukan Bank Indonesia Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2025, memuruskan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen.

    Lalu, penurunan suku bunga kelima, dilakukan Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025. Pihaknya memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen.

    Terbaru, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2025, bank sentral kembali memangkas BI-Rate sebesar 25 bps sehingga kini berada pada level 4,75 persen.

  • BI Rate Dipangkas, IHSG Masuk ke Level 8.000 Lagi!

    BI Rate Dipangkas, IHSG Masuk ke Level 8.000 Lagi!

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. Sepanjang hari ini IHSG tercatat bergerak di zona hijau hingga kini ditutup di atas level 8.000-an setelah Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75%.

    Dikutip dari RTI, Rabu (17/9/2025), IHSG pada penutupan sore hari ini naik sebesar 67,48 poin ke level 8.025,17 atau menguat 0,85%. IHSG dibuka di level 7.964,42 dengan level tertinggi 8.025,17 dan terendah di level 7.940,51.

    IHSG mencatat volume perdagangan sebanyak 44,38 miliar dengan nilai Rp 18,27 triliun. IHSG hari ini mencatat frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 2.158.591 kali.

    Hari ini, mayoritas saham tercatat menguat. Adapun rinciannya sebanyak 360 saham menguat, 318 saham melemah, dan 124 lainnya stagnan.

    Tak hanya tercatat menguat secara harian, IHSG tercatat mengalami peningkatan secara mingguan sebesar 4,24%. Kemudian secara bulanan terjadi penguatan sampai 2,06%.

    Selanjutnya, IHSG secara tiga bulanan tercatat mengalami penguatan 11,99%. Lalu secara enam bulanan nilai IHSG menguat hingga 17,97%. Lalu secara year to date (YTD) indeks harga saham ini mengalami kenaikan 13,35%.

    (igo/fdl)

  • Respons Kapolri Sigit Soal Wacana Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Respons Kapolri Sigit Soal Wacana Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan pembentukan tim reformasi Polri yang disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    Sigit menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik.

    Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Selama ini kita melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya Polri terbuka terhadap evaluasi masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan,” imbuhnya.

    Adapun, Sigit mengklaim bahwa pihaknya selalu melakukan perbaikan secara kultural. Misalnya, memberikan hukuman terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, dan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi.

    “Kalau progres perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun tentunya, kita terus ingin dapat masukan karena punishment and reward kita sudah lakukan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian sebagai respons atas tuntutan masyarakat sipil. 

    Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

  • Gebrakan Bobby, OPD Wajib Gelar Konferensi Pers Harian
                                    
                                
                    
                    5 jam yang lalu

    Gebrakan Bobby, OPD Wajib Gelar Konferensi Pers Harian 5 jam yang lalu

    Gebrakan Bobby, OPD Wajib Gelar Konferensi Pers Harian

    5 jam yang lalu

  • 7
                    
                        Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
                        Nasional

    7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional

    Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan Presiden RI Prabowo Subianto dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo.
    Angga Raka bakal memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi dari PCO.
    “Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar pemandu acara di Istana, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Sebenarnya, Hasan Nasbi sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu.
    Namun, saat itu, pengunduran diri Hasan Nasbi ditolak Prabowo.
    Bagaimana kisah Hasan Nasbi, yang sebenarnya sudah sempat mundur, tapi akhirnya dicopot sendiri oleh Prabowo?
    Pada April 2025 silam, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” tutur dia.
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucap dia.
    Pernyataan Hasan Nasbi ketika menjadi Kepala PCO sebenarnya memang beberapa kali menimbulkan gaduh.
    Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana.
    Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat “dimasak saja” yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut.
    “Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap Hasan, Jumat (21/3/2025) malam.
    Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
    Ia pun menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita.
    “Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan, saat itu.
    Presiden Prabowo Subianto pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
    Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru.
    Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.
    “Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo, dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.
    Meski mundur, Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.
    Saat itu, Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
    Lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun memasuki ruangan sidang kabinet.
    Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan wamen yang hadir.
    Ketika menyalami Hasan, Prabowo pun menyapanya.
    “Hei,” ucap Prabowo.
    Pada Mei 2025, Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Meski sudah mengajukan mundur, permohonan tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
    Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO.
    “Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
    Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya ditolak oleh Prabowo, dan meminta hal itu ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
    Dia hanya menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan.
    Hasan Nasbi mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala PCO.
    “Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar dia.
    Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan pesan Prabowo kepadanya, yakni agar memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki komunikasinya setelah sempat dianggap teledor oleh Prabowo soal komentarnya mengenai teror terhadap majalah Tempo.
    “Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” kata Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP3OKP sampaikan aspirasi pembangunan kesehatan Papua ke Wapres

    BP3OKP sampaikan aspirasi pembangunan kesehatan Papua ke Wapres

    “Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,”

    Jayapura (ANTARA) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan pembangunan, kesehatan dan pendidikan di mana hal ini masih menjadi permasalahan utama kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albertyoku di Jayapura, Rabu, mengatakan oleh sebab itu pihak berharap agar terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Aspirasi yang disampaikan merupakan hasil kerja dari BP3OKP yang melakukan rapat dengar pendapat di seluruh kabupaten di Tanah Papua,” katanya.

    Menurut Albert, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Wapres apalagi pihaknya juga menyampaikan terkait peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus).

    “Dengan melihat berbagai indikator pembangunan di Papua tersebut maka kami BP3OKP bersama enam gubernur se-Papua telah menyepakati perlunya peningkatan alokasi anggaran Otsus,” ujarnya.

    Dia menjelaskan karena ada beberapa di daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi angka anak putus sekolah, program BBM satu harga, hingga pengembangan sentra ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

    “Kami berharap Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua dapat juga terus memberikan perhatian lebih agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertempat Gedung Keuangan Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (17/9).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Pamekasan Ungkap 14 Kasus Narkoba dalam Waktu 12 Hari

    Polres Pamekasan Ungkap 14 Kasus Narkoba dalam Waktu 12 Hari

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, berhasil menangkap sebanyak 19 tersangka dari 14 kasus penyalahgunaan narkoba, melalui operasi dengan sandi Tumpas Narkoba Semeru 2025, yang digelar selama 12 hari terakhir, terhitung sejak Sabtu (30/8/2025) hingga Rabu (10/9/2025).

    Hal tersebut disampaikan Wakapolres Pamekasan, Kompol Hendry Soelistiawan, didampingi Kasat Resnarkoba, AKP Agus Suyanto, Kasi Humas, AKP Jupriadi dalam konferensi pers Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025, di Gedung Tatag Trawang Tungga, Jl Stadion 81 Pamekasan, Rabu (17/9/2025).

    “Dari total 19 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, sebanyak 14 tersangka bertindak sebagai pengedar (kurir narkoba), dan lima orang lainnya sebagai pengguna atau pemakai,” kata Kompol Hendry Soelistiawan.

    Dari total tersangka, sebanyak 11 tersangka bertindak sebagai pengedar narkoba jenis sabu, masing-masing inisial AMF (24) warga Desa Konqng, Galis, AP (30) warga Desa Batukerbuy, Pasean, F (26) warga Desa Larangan Tokol, Tlanakan, KRP (18) warga Desa Tanjung, Pademawu, MYA (25) warga Bagandan, Jungcangcang, NA (27) warga Desa Panglegur, Tlanakan, PDMS (34) warga Desa Bunter, Pademawu, RMA (15) warga Kelurahan Bugih, Pamekasan, serta SS (37) warga Desa Jarin, Pademawu.

    Selain itu terdapat dua tersangka berstatus sebagai pengedar sabu merupakan warga dari luar daerah, yakni inisial M (47) warga Desa Panongan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, serta inisial SM (25) warga Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, Sampang.

    Sementara tiga tersangka lainnya berstatus sebagai pengedar ineks, semuanya warga kabupaten Pamekasan. Masing-masing inisial DAY (21) dan DRD (44), keduanya warga Desa Barurambat Timur, Pademawu, serta inisial RM (23) warga Desa/Kecamatan Pakong, Pamekasan.

    Sedangkan lima tersangka lainnya berstatus sebagai pengguna narkotika jenis sabu, masing-masing inisial AF (39) warga Desa Batubintang, Batumarmar, M (40) dan R (30) keduanya warga Desa Blaban, Batumarmar, MR (27) warga Desa Waru, serta R (28) warga Tamberu Alet, Batumarmar, Pamekasan.

    Dari kasus tersebut, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti alias BB. Di antaranya narkoba jenis sabu seberat 24,87 gram, serta sebanyak 66 butir pil ekstasi. “Para tersangka pengedar sabu dan pil inex dijerat dengan Pasal 114(1) dan (2) jo 112(1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara, atau bahkan seumur hidup,” ungkapnya.

    “Operasi ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta obat terlarang. Selain itu untuk menciptakan kondisi kamtibmas pasca peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di wilayah Kabupaten
    Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Berkilah Lupa Hitung Jumlah Motor Curian, Pelaku Curanmor Dimarahi Gara-Gara Bohongi Jenderal Polisi

    Berkilah Lupa Hitung Jumlah Motor Curian, Pelaku Curanmor Dimarahi Gara-Gara Bohongi Jenderal Polisi

    Diketahui, dari total 9 tersangka yang ditangkap Buser 77 Kendari dan Resmob Polda Sultra, para pelaku mengakui menggasak sekitar 79 unit kendaraan bermotor. 

    Saat ini, tim Resmob dan Buser 77 Kendari sudah mengamankan 41 unit kendaraan roda dua. Banyak diantaranya, sudah dijual ke warga dengan harga murah.

    Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Widjanarko mengungkap, pelaku curanmor melakukan aksinya dengan modus memutuskan kabel kunci. Lalu, menyambung kembali dengan korek api atau dengan cara menggigit.

    “Setelah itu, motor hasil curian dikirim para pelaku ke daerah Morosi Kabupaten Konawe dan Morowali Propinsi Sulawesi Tengah,” ujar Didik Widjanarko.

    Saat ini puluhan motor sudah diamankan di Polda Sulawesi Tenggara. Bagi warga yang kehilangan, bisa mengambil di Polda dengan mengajukan surat izin pinjam pakai sementara barang bukti. Polisi meminta para korban membawa surat dan kelengkapan agar bisa segera dibantu.