Blog

Aplikasi Ini Ternyata Sarang Judol Terbanyak, Bukan Telegram-Tiktok

Jakarta, CNBC Indonesia – Meta jadi raksasa media sosial dengan konten judi online yang ditemukan hampir setahun terakhir. Dalam laporan Komdigi, Meta memiliki 94.004 konten selama 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025.

Konten terbanyak ditemukan pada situs dan IP yang mencapai 1,9 juta konten dan File Sharing terdapat File Sharing 97.779 konten. Jumlah keseluruhannya mencapai 2.179.223 konten sudah diblokir dalam periode yang sama.

Jumlah konten di Meta jauh lebih banyak dibandingkan aplikasi lainnya. Misalnya Telegram dan Tiktok yang berkisar 1.000 konten.

Meta adalah perusahaan teknologi yang mengelola aplikasi media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Threads.

Berikut jumlah konten judi online dari periode 20 Oktober 2024-16 September 2025:

Situs dan IP 1.932.131 konten
File Sharing 97.779 konten
Meta 94.004 konten
Google 35.092 konten
X 1.417 konten
Telegram 1.742 konten
Tiktok 1.001 konten
Line 14 konten
Appstore 3 konten

Konten judi online jadi yang terbanyak di antara konten ilegal lainnya dalam periode yang sama. Direktur Jenderal Pengawasan Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan jumlah konten ilegal yang telah ditakedown mencapai 2,8 juta konten.

“Jumlah sebesar itu kalau kita bandingkan misalnya dengan daya tampung Gelora Bung Karno, itu dua kali lipat, 20 kali lipat dari daya tampung Gelora Bung Karno kalau kita mengasumsikan tiap kursi diibaratkan satu konten berbahaya,” jelasnya, Rabu (17/9/2025).

Dia mengatakan tantangan pemberantasan judi online salah satunya terkait aspek masalah keamanan di ruang digital. Terdapat tiga faktor yakni teknologi, prosedur dan people.

Terkait teknologi, dia mengatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangannya. Sementara prosedur sudah diterapkan, termasuk aturan hukum.

“Tetapi sekali lagi, prosedur itu selalu tertinggal dari perkembangan teknologi,” kata Alex.

Orang juga bisa jadi faktor karena adanya permintaan pada industri judi online. Karena kebutuhan yang ada akan terus dipenuhi oleh pihak lain dan terus berkembang.

“Yang berikutnya, masyarakat kita sendiri. Bukan mau menyalahkan masyarakat kita, tetapi ini kejadian yang, fakta yang terjadi. Kalau kita melihat prinsip adanya perkembangan atau orang membuat situs judi online, karena ada demand, ada demand di masyarakat. Ini ibaratnya ada kebutuhan dan ada yang memenuhi kebutuhan itu. Dan itu terus berkembang,” dia menuturkan.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

17/09/2025 20:10
Status Darurat Ekuador Buntut Demo Pecah soal Subsidi BBM Dicabut

Quito –

Ekuador dalam kondisi darurat. Situasi itu terjadi usai demonstrasi besar-besaran terjadi di puluhan provinsi akibat penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Status darurat itu ditetapkan oleh Presiden Ekuador Daniel Noboa terhadap tujuh provinsi. Demonstrasi disertai kekerasan sendiri terjadi di puluhan provinsi di Ekuador.

Noboa mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar itu pekan lalu. Langkah itu merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran USD 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

Kebijakan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), membuat harga diesel melonjak drastis dari dari USD 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi USD 2,80 (Rp 46 ribu) per galon atau sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter. Sepertiga penduduk Ekuador tergolong miskin.

Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

Para mahasiswa setempat juga menyerukan unjuk rasa di ibu kota Quito pada Selasa (17/9) malam. Serikat pekerja Front Pekerja Bersatu (FUT) telah merencanakan aksi longmarch pada pekan depan.

Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kartel yang merajalela, mengumumkan bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh dari 24 provinsi di Ekuador. Dia menyebut ‘kerusuhan internal yang parah’ sebagai alasan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.

Pemerintahan Noboa mengatakan aksi pemblokiran jalan itu telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan. Dia juga menyebut aksi itu berdampak pada pergerakan bebas orang-orang, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.

Dekrit yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat menangguhkan hak berkumpul. Noboa juga mengizinkan pengerahan militer ‘untuk mencegah dan membubarkan pertemuan di ruang publik di mana ancaman terhadap keselamatan publik teridentifikasi’.

Upaya dua presiden sebelumnya untuk menghapus subsidi BBM juga disambut unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Unjuk rasa di Ekuador itu dipelopori oleh kelompok Masyarakat Adat Conaie yang berpengaruh dan berperan dalam penggulingan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 hingga tahun tahun 2005.

Conaie telah bersuara menentang penghapusan subsidi BBM yang diumumkan Noboa. Mereka menganggap penghapusan subsidi BBM itu ‘paling merugikan masyarakat miskin’. Namun, kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dalam gerakan protes terbaru.

Tahun lalu, Ekuador telah menghadapi pemadaman listrik bergilir. Situasi itu memaksa ekonomi Ekuador mengalami resesi.

Tonton juga Video: Ekuador Membara! Status Darurat Berlaku Gegara Demo BBM

Halaman 2 dari 3

(haf/haf)

17/09/2025 20:06
Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Rabu (17/9/2025) di Istana Presiden Jakarta.

Kali ini, Presiden Prabowo melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), dan lainnya.

Dengan demikian, Prabowo tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahannya sebanyak tiga kali sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Berikut ini catatan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo hingga Rabu (17/9/2025)

Reshuffle Jilid I

Reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan perombakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

Reshuffle Jilid II

Perombakan kabinet kedua sempat membuat geger publik. Pasalnya, perombakan ini telah menggeser posisi Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Posisi bendahara negara kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga telah melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Selain perombakan kabinet, Prabowo juga telah melantik menteri sekaligus wamen Haji dan Umrah mereka yaini Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak

Reshuffle Jilid III

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo langsung mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III

1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

17/09/2025 20:04
Wanda Hamidah Jadi Satu-Satunya Wakil Indonesia yang Berlayar ke Gaza

Jakarta: Wanda Hamidah mendapatkan tempat di kapal terakhir menuju Gaza. Sosok yang aktif menyuarakan isu kemanusiaan khususnya Palestina itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam misi kemanusiaan menuju Gaza bersama Global Sumud Flotilla (GSF).

Nama Wanda masuk dalam daftar manifest penumpang salah satu kapal GSF di menit-menit terakhir. Dan kapal yang ditumpangi Wanda adalah kapal terakhir yang berlayar dari Tunisia.

Wanda tak kuasa menahan tangis dan haru begitu diizinkan ikut berlayar. Perjuangannya selama berhari-berhari menunggu di pelabuhan akhirnya berbuah manis.

“Aku merasa bangga, bahagia, terharu, dan terhormat untuk bisa ikut berlayar ke Gaza. Insya Allah siap lahir dan batin. Mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wanda di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, Selasa 16 September 2025.

Wanda memohon kepada pemerintah Indonesia untuk terus mengawasi dan memantau pelayaran GSF, apapun yang akan terjadi. Perjalanan ini, kata Wanda, bukan soal dirinya pribadi. Bukan pula soal GSF.

“Tapi soal bagaimana cara dan kontribusi kita dalam menghentikan genosida di Gaza. Dan yang paling adalah bagaimana memerdekakan Palestina,” tegasnya.

Wanda juga mengungkapkan bagaimana beratnya perjuangan untuk mendapatkan tempat di kapal. Menurutnya, setengah delegasi dari seluruh dunia mengundurkan diri dari misi ini karena ketersediaan kapal yang sangat terbatas.

“Seperti kita ketahui, dalam lima hari ini, teman-teman relawan terpaksa tidur di pelabuhan. Pelabuhan ini sudah seperti kamp kemanusiaan untuk berlayar ke Gaza. Perjuangan untuk masuk ‘list’ (daftar) itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Wanda juga berharap momentum ini dapat dijadikan pijakan untuk berbuat lebih besar lagi dalam membela Palestina. Pelayaran ke Gaza ini, tegas Wanda, adalah untuk memecah kebisuan dan kebungkaman dunia.

“Kemerdekaan kita sebagaimana manusia dan bangsa Indonesia, tak akan terjadi tanpa kemerdekaan Palestina. Kita tak bisa tidur dan makan dengan tenang jika warga Palestina masih dibantai Zionis Israel,” pungkasnya.

Wanda berharap rakyat Indonesia terus mendesak pemerintah agar menekan Zionis Israel dan Amerika untuk menghentikan genosida di Gaza, dan memerdekakan Palestina.

Koordinator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC), Muhammad Husein, yang turut melepas Wanda menuju kapal juga menegaskan bahwa dukungan ini tak hanya kepada delegasi Indonesia, tapi seluruh relawan GSF.

“Ini yang terpenting,” kata Husein. “Ini bukan misi negara, bukan misi kelompok, tapi misi bersama 47 negara untuk memecahkan blokade Gaza.

“Apapun yang terjadi. Misalnya, Wanda dan seluruh relawan berhasil tiba di Gaza, maka itu sebuah keberhasilan. Namun, jika pun tak berhasil menembus Gaza, maka kita telah berhasil memecah kebisuan dan kesunyian dunia,” tegasnya.

Jakarta: Wanda Hamidah mendapatkan tempat di kapal terakhir menuju Gaza. Sosok yang aktif menyuarakan isu kemanusiaan khususnya Palestina itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam misi kemanusiaan menuju Gaza bersama Global Sumud Flotilla (GSF).

Nama Wanda masuk dalam daftar manifest penumpang salah satu kapal GSF di menit-menit terakhir. Dan kapal yang ditumpangi Wanda adalah kapal terakhir yang berlayar dari Tunisia.

Wanda tak kuasa menahan tangis dan haru begitu diizinkan ikut berlayar. Perjuangannya selama berhari-berhari menunggu di pelabuhan akhirnya berbuah manis.

“Aku merasa bangga, bahagia, terharu, dan terhormat untuk bisa ikut berlayar ke Gaza. Insya Allah siap lahir dan batin. Mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wanda di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, Selasa 16 September 2025.

Wanda memohon kepada pemerintah Indonesia untuk terus mengawasi dan memantau pelayaran GSF, apapun yang akan terjadi. Perjalanan ini, kata Wanda, bukan soal dirinya pribadi. Bukan pula soal GSF.

“Tapi soal bagaimana cara dan kontribusi kita dalam menghentikan genosida di Gaza. Dan yang paling adalah bagaimana memerdekakan Palestina,” tegasnya.

Wanda juga mengungkapkan bagaimana beratnya perjuangan untuk mendapatkan tempat di kapal. Menurutnya, setengah delegasi dari seluruh dunia mengundurkan diri dari misi ini karena ketersediaan kapal yang sangat terbatas.

“Seperti kita ketahui, dalam lima hari ini, teman-teman relawan terpaksa tidur di pelabuhan. Pelabuhan ini sudah seperti kamp kemanusiaan untuk berlayar ke Gaza. Perjuangan untuk masuk ‘list’ (daftar) itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Wanda juga berharap momentum ini dapat dijadikan pijakan untuk berbuat lebih besar lagi dalam membela Palestina. Pelayaran ke Gaza ini, tegas Wanda, adalah untuk memecah kebisuan dan kebungkaman dunia.

“Kemerdekaan kita sebagaimana manusia dan bangsa Indonesia, tak akan terjadi tanpa kemerdekaan Palestina. Kita tak bisa tidur dan makan dengan tenang jika warga Palestina masih dibantai Zionis Israel,” pungkasnya.

Wanda berharap rakyat Indonesia terus mendesak pemerintah agar menekan Zionis Israel dan Amerika untuk menghentikan genosida di Gaza, dan memerdekakan Palestina.

Koordinator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC), Muhammad Husein, yang turut melepas Wanda menuju kapal juga menegaskan bahwa dukungan ini tak hanya kepada delegasi Indonesia, tapi seluruh relawan GSF.

“Ini yang terpenting,” kata Husein. “Ini bukan misi negara, bukan misi kelompok, tapi misi bersama 47 negara untuk memecahkan blokade Gaza.

“Apapun yang terjadi. Misalnya, Wanda dan seluruh relawan berhasil tiba di Gaza, maka itu sebuah keberhasilan. Namun, jika pun tak berhasil menembus Gaza, maka kita telah berhasil memecah kebisuan dan kesunyian dunia,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

17/09/2025 20:03
Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk direspons Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia.

Dikatakan Heru, kebijakan tersebut tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berpotensi menabrak aturan hukum yang mendasar.

“Yang dilakukan Menteri baru ini menyalahi aturan yang fundamental,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (17/9/2025).

Heru menilai, secara ekonomi langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan karena kondisi perbankan saat ini justru sedang kelebihan likuiditas.

Bank, kata dia, sudah memiliki dana besar yang dihimpun dari masyarakat maupun surat berharga.

“Karenanya kucuran dana yang dilakukan Menkeu ini sia-sia dan hanya menambah beban terhadap ekosistem perbankan itu sendiri, terutama bank nasional,” sebutnya.

Sementara itu, kondisi masyarakat dan dunia usaha menurutnya sedang porak-poranda. Banyak pelaku usaha tidak lagi layak dibiayai secara perbankan.

“Terjadi paradoks, bank-bank diharuskan membiayai pelaku usaha untuk membangkitkan ekonomi, tapi di lain pihak pengusaha pada kenyataannya sudah rusak,” ungkapnya.

Lebih jauh, Heru menyebut kebijakan Purbaya sebagai langkah tergesa-gesa tanpa urgensi yang jelas. Ia bahkan menuding ada “penumpang gelap” di balik keputusan tersebut.

“Dua kondisi ini memungkinkan bahwa apa yang dilakukan Purbaya adalah pekerjaan yang sama sekali dianggap buta mata. Inilah yang membuat langkah Menkeu ini betul-betul tergesa-gesa,” Heru menuturkan.

17/09/2025 20:02
Pakar Sesalkan Viral Surat Ortu Diminta Tak Gugat Keracunan Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menyesalkan komunikasi pihak sekolah yang ramai disorot media sosial pasca meminta pihak orangtua tidak menuntut bila terjadi keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya, imbauan semacam ini, terlebih disebar secara tertulis dan resmi, rentan menimbulkan berbagai macam persepsi buruk di kalangan orangtua.

“Imbauan surat seperti ini tidak tepat dan menimbulkan persepsi lepas tangan, jadi ini tentu berpotensi besar adanya miskomunikasi yang dapat memperlemah hubungan publik atau orangtua pada program makan bergizi gratis,” sorot Dicky saat dihubungi detikcom Rabu (17/9/2025).

“Perlu ada standar komunikasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sosialisasi respons program makan bergizi ini,” sambung dia.

Menurut Dicky, hal ini juga menandakan pentingnya pemerintah terbuka terkait mekanisme surveilans gizi serta keamanan pangan pada makanan bergizi gratis.

Terlebih, pangan setiap hari disalurkan dari beragam dapur umum di sejumlah wilayah. BGN dinilai butuh membuka pelaporan cepat bila terjadi insiden kasus keracunan.

“Dan hal lain yang juga ingin saya sampaikan, alih-alih meminta orangtua tidak menggugat sebaiknya yang dibangun atau disampaikan kepada orangtua adalah memastikan kondisi kesehatan anak, kemungkinan alergi anak, pada makanan tertentu,” tuturnya.

Keterangan lain yang bisa disampaikan adalah pernyataan tertulis komitmen serius dari pemerintah daerah juga sekolah untuk memastikan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Tidak malah sebaliknya.

(naf/naf)

17/09/2025 20:00
Video: Keamanan Kosmetik Jadi Fokus, BPOM Awasi Penjualan Online

Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pihaknya memiliki mandat jelas untuk memastikan produk kecantikan, khususnya kosmetik, tetap aman, berkualitas, dan dapat dipercaya konsumen. Menurutnya, keamanan produk mencakup pengawasan agar tidak mengandung bahan berbahaya. Ia juga menekankan pentingnya klaim produk yang tidak berlebihan atau menyesatkan.

Taruna menambahkan, pengawasan kini menghadapi tantangan baru dari produk yang dipasarkan secara online dan e-commerce. BPOM pun berkomitmen memperkuat pengawasan, baik di jalur distribusi konvensional maupun digital, demi melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap industri kosmetik.

Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (17/09/2025).

17/09/2025 20:00
RI Sudah Punya Pembangkit Listrik Panas Bumi 2,71 Giga Watt

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, saat ini Indonesia sudah memanfaatkan energi panas bumi hingga 2,71 Giga Watt (GW). Angka tersebut bari 10% dari total potensi panas bumi dalam negeri yang mencapai 27 GW.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia sudah bertambah dari sebelumnya hanya 2,6 GW.

“Jadi, saat ini yang terpasang tadinya 2,6 GW, sekarang sudah 2,71 GW. Dan pertambahan ini sejak Pak Menteri (Bahlil) pada tahun lalu menghadiri juga IIGCE di sini dan memberi semangat kepada kita semua,” terang Eniya dalam acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Bahkan, dalam sepuluh tahun mendatang, pemerintah membidik tambahan kapasitas terpasang PLTP dalam negeri mencapai 5,2 GW. Hal itu tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Saat ini saja, Indonesia menempati posisi kedua di dunia, negara dengan pemanfaatan energi panas bumi terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat (AS). Dalam kurun lima tahun mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas terpasang PLTP mencapai 1 GW.

“Pada waktu ke depan dalam RUPTL telah ditargetkan 5,2 GW yang akan bisa dicapai selama 10 tahun ke depan,” imbuhnya.

Untuk mempercepat pemanfaatan energi panas bumi nasional, pemerintah telah mempercepat regulasi pengajuan pengembangan panas bumi menjadi hanya 7 hari dari sebelumnya selama 1,5 tahun.

“Mudah-mudahan nanti izin yang ada dan nanti Pak Menteri mengumumkan lelang panas bumi, itu nanti bisa segera kita percepat prosesnya,” tandasnya.

Berikut 3 wilayah kerja panas bumi (WKP) dan 7 Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) panas bumi yang dilelang tahun 2025 ini:

Lelang WKP Panas Bumi

1.Telaga Ranau – Maluku Utara

Kapasitas: 40 MW

2.Songgoriti – Jawa Timur

Kapasitas: 40 MW

3.Danau Ranau Lampung – Sumatera Selatan

Kapasitas: 40 MW

Lelang PSPE Panas Bumi

1.Bandar Baru Sepa – Maluku

Kapasitas: 25-40 MW

2.Jenawi – Jawa Tengah

Kapasitas: 86 MW (rencana tahap awal ±55 MW)

3.Gunung Tampomas – Jawa Barat

Kapasitas: 30 MW

4.Kadidia – Sulawesi Tengah

Kapasitas: 40 MW

5.Cubudak-Panti – Sumatera Barat

Kapasitas: 40 MW

6.Cisurupan Kertasari – Jawa Barat

Kapasitas: 20 MW

7.Tuang – Sulawesi Selatan

Kapasitas: 20 MW

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

17/09/2025 20:00
Kritik Larangan Posting MBG, P2G: Mestinya Sadar Malah Ceramah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyoal larangan posting Makanan Bergizi (MBG) di media sosial. Menanggapi sejumlah larangan.

Ia mengungkapkan, siswa dilarang video MBG. Guru juga dilarang mengparodikan.

“Murid videokan MBG, langsung dilarang. Guru parodikan MBG, langsung dilarang. Kemudian muncul larangan-larangan memposting MBG di sekolah,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (17/9/2025).

Ia mengungkapkan, orang tua dan guru seolah ditekan agar bertangggung jawab. Jika MBG bermasalah.

“Orang tua, guru dan sekolah ditekan agar ikut bertanggung jawab jika MBG bermasalah,” ucapnya.

“Sampai ketika guru dan siswa keracunan. Rumah sakit yang memberitakan, kebenaran tidak bisa dibungkam,” sambungnya.

Iman yakin, masyarakat selalu menemukan solusi dalam situasi terburuk. Seperti sejumlah tindakan yang memasukkan makanan MBG ke dalam tempat bekal.

“Orang tua atau masyarakat selalu menemukan solusi dalam situasi buruk.
Buka MBG, masukan kembali dalam tempat bekal, buang setelah pulang sekolah,” ujarnya.

Itu, menurutnya semata untuk menyelamatkan anak dari keracunan. Tapi di sisi lain berusaha tak menyinggung pemerintah.

“Semata-mata menyelamatkan anaknya dari keracunan tanpa harus menyinggung pemerintah yang punya program,” imbuhnya.

Namun alih-alih sadar. Iman mengatakan pemerintah malah menceramahi.

“Mestinya sadar, malah ceramah jangan lelah mencintai Indonesia, ceunah,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)

17/09/2025 19:59
Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna Nasional 17 September 2025

Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panitia Khusus (Pansus) DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke sidang paripurna.
Keputusan itu diketok dalam rapat Pansus yang dihadiri seluruh perwakilan fraksi partai politik dan pemerintah di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.
Setelah seluruh perwakilan menyampaikan pandangan atas RUU tersebut, Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Endipat Wijaya, menanyakan sikap forum.
“Apakah kita menyetujui untuk kita setuju dilanjutkan kepada sidang pembicaraan tingkat kedua?” tanya Endipat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju RUU Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke pembahasan tingkat dua.
Endipat menuturkan, setelah disahkan nanti, UU Pengelolaan Ruang Udara akan mengatur sinkronisasi lembaga-lembaga yang berkepentingan atas ruang udara.
Kehadiran UU itu menurutnya bakal membuat tidak hanya satu lembaga yang bertanggung jawab atas persoalan ruang udara.
UU itu juga bisa menjadi dasar hukum bagi kementerian terkait ketika muncul teknologi terbaru seperti drone taxi maupun balon udara pengangkut barang.
“Kita kasih dalam undang-undang ini payung hukumnya itu dipegang oleh teman-teman Kementerian Perhubungan,” ujar Endipat.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kehadiran UU ini juga bisa menjadi dasar hukum terkait mekanisme penyidikan mengenai dugaan pelanggaran di ruang udara.
Selama ini, kata dia, kewenangan penyidikan tumpang tindih antar kementerian atau lembaga terkait.
“Penyidikan selama ini kalau di ruang udara itu kadang-kadang tumpang tindih, TNI AU ngerjain apa, PPNS ngerjain apa, polisi ngerjain apa. Nah di undang-undang ini kita perjelas,” tutur Endipat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/09/2025 19:59