Blog

Transfer Pusat ke Jatim Dipangkas Rp2,8 T, DPRD Dorong Optimalisasi Aset dan Efisiensi Anggaran

Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jawa Timur mendorong agar Pemerintah Provinsi melakukan optimalisasi aset dan efisiensi anggaran. Langkah ini dinilai perlu dijalankan untuk mengatasi dampak yang timbul dari pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat ke Provinsi Jatim sebesar Rp2,8 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menilai pemangkasan TKD tersebut membuat Pemprov Jatim harus mencari cara kreatif untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dia pun mendorong agar penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan langkah konkret.

Deni berpandangan momentum ini harus dijadikan ajang perbaikan tata kelola keuangan daerah. Menurut dia, optimalisasi aset Pemprov Jatim bisa menjadi sumber tambahan PAD yang besar jika dikelola profesional.

“Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemprov harus berani melakukan pendataan ulang dan membuka ruang kerja sama pengelolaan agar aset tidak hanya diam tapi bisa menghasilkan,” kata Deni di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

Selain itu, Deni menegaskan perlunya efisiensi pada pos anggaran yang tidak produktif. Dia mencontohkan kegiatan seremonial atau proyek yang dampaknya kecil bagi masyarakat sebaiknya ditinjau ulang.

“Belanja daerah harus diarahkan ke hal yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Di tengah kondisi fiskal yang ketat, setiap rupiah anggaran harus punya nilai manfaat,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Deni juga memperingatkan agar kebijakan penghapusan pajak alat berat tidak dilakukan tergesa-gesa. Menurut Deni, kebijakan itu berpotensi menurunkan PAD, apalagi di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.

“Penghapusan pajak alat berat harus ditunda dan dikaji ulang agar tidak melemahkan sumber PAD kita,” tegasnya.

Deni menambahkan, terdapat 244 unit alat berat terdata di Jawa Timur, namun hanya 16 unit atau sekitar 6,5 persen yang memiliki nilai jual dan potensi pajak jelas. Jika penghapusan dilakukan tanpa kajian mendalam, kata dia, daerah akan kehilangan salah satu sumber penerimaan tanpa ada alternatif pengganti yang siap.

“Dalam kondisi fiskal yang sempit, kita tidak bisa menghapus potensi pendapatan tanpa ada rencana kompensasi yang realistis,” kata Deni.

Deni juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Deni menyebut sebagian BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD meski mendapatkan penyertaan modal besar.

“Kita akan dorong pembentukan pansus untuk menilai kinerja BUMD satu per satu. Kalau ada yang tidak produktif, perlu direstrukturisasi agar bisa memberikan dividen, bukan malah membebani APBD,” tuturnya.

Dia menambahkan, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu kreatif menggali sumber-sumber baru seperti sektor industri, pertambangan, dan pariwisata.

“Prinsipnya, jangan menambah beban rakyat. Tapi potensi ekonomi daerah harus benar-benar digarap optimal agar kita tidak tergantung pada dana pusat,” kata Deni.

Politisi muda asal Gresik itu memastikan DPRD Jatim siap bekerja sama dengan Pemprov untuk mencari solusi bersama. Dia menilai sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar Jawa Timur tetap tangguh secara fiskal meski alokasi pusat berkurang.

“Kami di DPRD siap membantu lewat fungsi pengawasan dan legislasi. Tujuannya jelas, agar APBD Jatim tetap sehat dan pembangunan di semua sektor bisa berlanjut,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. [asg/beq]

11/10/2025 09:12
Gaji ASN Belum Dipastikan Naik di 2026, Kemenkeu Masih Tunggu Kepastian

BOGOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditujukan untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” ujar Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam Media Gathering APBN 2026, Jumat, 10 Oktober.

Tri menambahkan bahwa Kementerian Keuangan pun belum menerima arahan resmi terkait kebijakan penggajian tambahan untuk ASN pada tahun mendatang.

Menurutnya, apabila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai prioritas nasional, maka alokasi dananya akan langsung tercermin dalam dokumen APBN 2026.

“Pak Menteri Keuangan kan sudah sampaikan, saat ini kita belum mendapat kebijakannya, apakah akan dinaikkan pada 2026. Jadi kita tunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji,” tuturnya.

Meski demikian, Tri tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan di kemudian hari dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo dan akan sangat bergantung pada prioritas pemerintah pada saat itu.

“Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan,” katanya.

11/10/2025 09:12
Rockefeller Foundation Apresiasi Inovasi Polri pada Program MBG – Page 3

Perwakilan dari Satgas MBG Polri Brigjen Pol Ihsan Amin, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga turut berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional di bidang pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“SPPG Polri Pejaten kami desain sebagai model bisnis sosial yang berkelanjutan. Kami memanfaatkan potensi masyarakat sekitar, memastikan keamanan pangan, serta menghadirkan sistem distribusi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi daerah 3T,” ujar Ihsan melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

Dengan konsep dan standar tinggi tersebut, SPPG Polri Pejaten kini menjadi pionir dan percontohan nasional dalam tata kelola Program MBG yang mengedepankan aspek sosial, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri,” jelas Ihsan.

11/10/2025 09:05
Takut Dicuri, Pria di Thailand Nekat ‘Kunci’ Mr P Pakai Cincin Baja

Jakarta –

Seorang pria di Provinsi Isaan, Buriram, Thailand, mencari pertolongan ke rumah sakit untuk mengobati Mr P alias penisnya. Diketahui, penisnya dikunci menggunakan dua cincin, yakni cincin plastik dan baja.

Pada 6 Oktober 2025, Rumah Sakit Satuek, tempat pria itu datang, menghubungi tim penyelamat dari Yayasan Wang Krood. Mereka meminta bantuan untuk melepaskan dua cincin dari penis pria tersebut.

Staf rumah sakit mengatakan mereka tidak memiliki peralatan pemotong yang memadai untuk kasus tak terduga tersebut.

Tim penyelamat menggunakan mesin gerinda untuk memotong cincin-cincin tersebut dengan hati-hati, agar tidak melukai alat kelamin pria tersebut. Dalam waktu 10 menit, tim berhasil memotongnya meski kondisi organ tersebut dalam kondisi yang buruk.

Dikutip dari The Thaiger, ujung penis pria tersebut telah membengkak hingga seukuran kepalan tangan. Salah satu tim penyelamat, Narong Saengprasert (31), mengatakan bahwa ia dan tim terkejut melihat kondisi pria tersebut.

Narong menjelaskan bahwa salah satu cincin terbuat dari plastik, sementara yang lainnya dari baja tahan karat. Kedua cincin itu telah menjepit pangkal penis dengan erat, yang menyebabkan pembengkakan parah di ujungnya.

Narong dan tim medis kembali terkejut dengan alasan pria itu mengunci penisnya. Pasien yang tidak disebutkan namanya itu mengaku bahwa seorang relawan kesehatan masyarakat mencoba mencuri penisnya, karena ukuran yang luar biasa besar.

Dokter menduga pasien tersebut mungkin mengalami gangguan mental atau berada di bawah pengaruh zat memabukkan. Mereka berencana melakukan evaluasi psikologis untuk mendapatkan perawatan yang tepat, tetapi hasilnya tidak diungkapkan.

Insiden serupa pernah terjadi di Pattaya pada Maret 2025, saat tim penyelamat harus melepaskan cincin baja tahan karat dari penis seorang pria Thailand. Pria itu mengaku telah berusaha meningkatkan performa seksualnya.

Kasus aneh lainnya dilaporkan di Bangkok pada tahun lalu, yang melibatkan seorang pria Thailand yang datang ke rumah sakit dengan 11 cincin baja di sekitar penisnya. Ia mengatakan kepada dokter bahwa ia berharap cincin tersebut dapat memperbesar alat kelaminnya.

Halaman 2 dari 2

(sao/kna)

11/10/2025 09:05
Dari Perbukitan Siluk Imogiri, Tembakau Kedu Sili Perkuat Identitas Ekonomi Bantul

Selain memborong hasil panen, Budimin mengaku juga menerima tembakau rajangan daun tingkat tiga sampai kelima yang selama disimpan.

Dirinya mengaku berani memberikan harga tinggi per kilogramnya karena Mbako Siluk semakin lama disimpan semakin berkualitas rasanya.

Karena letak daun dan cara perawatan, Budimin mengaku harus membuat standarisasi kualitas rasa tembakau berdasarkan permintaan konsumen. Dalam setiap kantong tembakau, dirinya mencantumkan kode nama petani yang menunjukkan area lahan dan nomor urut petikan daun.

“Ini untuk memenuhi permintaan pembeli yang sudah fanatik dengan rasa. Sehingga kode di kantong bisa bertuliskan Suharso 3, Suharso 4, dan Suharso 5. Sehingga memudahkan pencarian,” terang Budimin.

Guna memperdalam informasi Mbako Silut, Ketua Kelompok Petani Tembakau Bhumi Mukti, Saridi (51) menceritakan awal mula penanaman tembakau di kawasan ini berasal dari pembudidayaan di jaman Sri Sultan Hamengku Buwono VII sampai ke VIII. Hasil panenan itu kemudian dijadikan seserahan pada Keraton Ngayogyakarta.

“Varietas Kedu Sili adalah tembakau yang cocok dengan tanah di sini. Dulu pernah dicoba varietas tembakau Sadana dan Virginia, namun dari cekel (sentuhan), gondo (bau), roso (rasa) dan rupa (warna) tidak ada yang mampu mengalahkan Kedu Sili,” papar Saridi.

Karena menjadi komoditas sekali tanam setahun sekali, petani di sela-sela pergantian musim menanam komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai dan padi. Namun setelah itu, tembakau tetap dipilih sebagai tanaman utama yang dinilai menghasilkan uang lebih besar.

Beranggotakan 312 petani, Saridi memaparkan luasan area tanam Mbako Siluk tersebar di pedukuhan Kajor Kulon, Siluk 1, Kalidadap 1, Kalidadap 2, Srunggo 1, Srunggo 2, dan Plemantung. Dengan tingkat produksi 800 Kg tembakau basah.

11/10/2025 09:05
Posko pengungsian korban kebakaran di Matraman diperpanjang

Jakarta (ANTARA) – Posko pengungsian tenda darurat untuk warga korban kebakaran rumah di Jalan Kebon Kelapa, RT 08/09, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, diperpanjang.

“Diperpanjang, masih ada yang diungsikan sampai dengan dua hari ke depan,” kata Lurah Utan Kayu Selatan, Rusli Abidin saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pertimbangan memperpanjang keberadaan posko tersebut karena masih dibutuhkan korban yang sedang mencari kontrakan rumah.

Posko pengungsian berupa tenda milik Suku Dinas Sosial Jakarta Timur awalnya berakhir pada Jumat (10/10). Sesuai kebutuhan dan permintaan warga, akhirnya diperpanjang hingga Minggu (12/10).

Rusli menyebutkan, hingga kini sebanyak 12 warga korban kebakaran masih bertahan di posko pengungsian. Jumlah ini sudah berkurang dari total pengungsi sebelumnya yang mencapai 30 jiwa.

Sedangkan pemberian makanan siap saji dari Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Timur sudah berhenti sejak Jumat (10/10) karena logistik yang didistribusikan sebelumnya sudah mencukupi kebutuhan warga.

“Makanan siap santap selesai kemarin. Selanjutnya mereka memanfaatkan bantuan natura yang sudah diterima. Hanya tendanya saja yang sampai dengan hari Minggu,” katanya.

Sudin Sosial Jakarta Timur (Jaktim) telah memberikan bantuan kebutuhan sandang dan makanan siap santap, seperti 10 dus air mineral, 10 dus mi instan, 10 botol kecap manis dan 20 kantong minyak goreng kemasan 2 liter.

Kemudian, 20 paket biskuit, 50 kaleng ikan sarden, 10 karung beras kemasan lima kilogram, 10 tas barang (goodie bag) dan 10 kantong kecap manis tambahan.

Selain itu, ada pula bantuan berupa 10 paket sembako, satu dus popok ukuran M, satu dus popok ukuran L, 10 lembar tikar dan lima paket perlengkapan sekolah (school kit).

Untuk pemberian makan siap saji sudah berlangsung selama empat hari. “Jumat malam kemarin terakhir pemberian makanan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Sosial Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Sudin Sosial Jaktim Denny Slamet.

Sebelumnya, sebanyak 55 personel Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda lima rumah di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jaktim, pada Senin (6/10).

Kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek listrik (korsleting) dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat DKI Jakarta pada pukul 14.04 WIB.

Api dapat dilokalisir pukul 14.24 WIB, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 14.33 WIB dan pemadaman berakhir pukul 14.57 WIB.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/10/2025 09:04
Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

“Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

“Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

11/10/2025 09:02
Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghukum para pelaku pasar modal yang melakukan praktik manipulatif atau dikenal sebagai “penggorengan saham”.

Ia berharap proses pembersihan pasar modal dari para spekulan pemain saham gorengan tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu tahun ke depan.

“Kalau selama setahun bersih-bersih saja, sementara saya bisa lihat saham yang digoreng. Saya kan mengamati pasar saham juga ya, ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut bukan main, yang bukan market maker, tapi yang ikut,” kata Purbaya dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, penertiban para pelaku “penggoreng saham” penting untuk menjaga minat generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal.

Ia khawatir praktik tidak sehat tersebut dapat merusak kepercayaan investor pemula, mengingat sekitar 50 persen investor pasar modal saat ini berasal dari kalangan muda.

Berita selengkapnya baca di sini

11/10/2025 09:00
Trump Naikkan Tarif 100% dan Batasi Ekspor Software Penting ke China

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global. Ia mengumumkan tarif baru sebesar 100% untuk seluruh impor asal China, sekaligus memberlakukan pembatasan ekspor terhadap perangkat lunak atau software penting mulai 1 November 2025.

Langkah ini menjadi tindakan balasan langsung terhadap kebijakan kontrol ekspor mineral tanah jarang (rare earth) yang baru saja diterapkan oleh China. Mineral tersebut merupakan komponen vital untuk pembuatan chip, baterai, dan berbagai produk teknologi canggih.

Trump mengumumkan kebijakan itu melalui unggahan di platform Truth Social, menuding Beijing “mengambil langkah agresif terhadap perdagangan dunia”. Ia menegaskan bahwa Amerika tidak akan diam saat rantai pasok global “disandera” oleh kebijakan ekspor China.

“AS akan mengenakan tarif 100% terhadap semua produk impor dari China, di atas tarif yang sudah berlaku saat ini,” tulis Trump seperti dikutip dari CNBC. “Kami juga akan membatasi ekspor perangkat lunak penting untuk melindungi kepentingan nasional.”

Kenaikan tarif ini berpotensi melonjakkan bea masuk total hingga 140% bagi berbagai produk seperti baja, komponen elektronik, dan barang konsumsi. Sementara, pembatasan ekspor software berisiko mengganggu operasi perusahaan global yang menggunakan teknologi Amerika.

Perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, dan Intel dinilai akan terkena dampak karena bergantung pada rantai pasok yang terhubung ke China. Para analis bahkan memperingatkan kemungkinan munculnya “perang dingin teknologi” baru antara dua ekonomi terbesar dunia ini.

Kementerian Perdagangan China sebelumnya mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan lisensi ekspor bagi produk dengan kandungan lebih dari 0,1% mineral tanah jarang. Beijing menyebut langkah itu dilakukan demi melindungi sumber daya nasional dan mematuhi aturan WTO.

Namun, kebijakan itu memicu kekhawatiran akan krisis pasokan global, terutama di sektor AI, kendaraan listrik, dan pertahanan. Kini, dengan langkah Trump, ketegangan meningkat dan pasar dunia bersiap menghadapi gejolak harga bahan baku teknologi.

(afr/afr)

11/10/2025 09:00
HNW Dukung Sikap Pemerintah Tolak Atlet Israel Berlaga di Jakarta

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak memberikan visa enam atlet Israel untuk masuk ke Indonesia. Mereka kini tidak bisa bertanding pada ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta, 19-25 Oktober 2025.

HNW menyerukan Indonesia terus menjaga konsistensi sikap sejak Presiden RI pertama Soekarno hingga penjajahan di Palestina diakhiri, dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka secara penuh dan berdaulat secara nyata.

“Sikap ini sudah sejalan dan sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, terutama bagian pembukaan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Dan spirit dari amanat Konstitusi tersebut diturunkan ke sejumlah regulasi, seperti UU Keimigrasian dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini,” ujar HNW, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

HNW mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia tersebut yang telah memperoleh dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia, seperti Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan lain sebagainya.

Selain itu, DPR juga tegas mendukung pemerintah untuk menolak kedatangan atlet Israel, seperti yang disampaikan oleh Komisi I yang membidangi Luar Negeri, Komisi X yang membidangi olahraga, dan Komisi XIII yang membidangi Imigrasi.

“Maka sudah tepat apabila Pimpinan Persatuan Senam Indonesia (Persani) secara terbuka juga mendukung sikap pemerintah yang tidak memberi visa kepada atlet-atlet Israel tersebut untuk bisa masuk dan ikut kejuaraan senam internasional di Jakarta,” ujar HNW.

HNW menjelaskan penolakan terhadap atlet Israel merupakan bentuk dari sanksi bagi para Zionis atas kejahatan perang dan kemanusiaan termasuk genosida yang dilakukan oleh mereka di Gaza dan wilayah lainnya di Palestina.

“Oleh karenanya, sanksi pemboikotan secara internasional termasuk dalam dunia olahraga merupakan sanksi yang layak untuk diberikan terhadap Israel,” tambahnya.

Lebih lanjut, HNW menyatakan sikap ini juga sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk ketika pada tahun 2023 yang lalu dilakukan penolakan pesepakbola Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia.

“Seharusnya berbekal informasi atas sikap resmi dan aturan hukum di Indonesia ini, atlet Israel mestinya tahu diri dan menghormati konstitusi dan aturan hukum di Indonesia dengan tidak perlu mendaftarkan diri mengikuti kegiatan yang ada di Indonesia. Dan semoga sikap Indonesia ini juga dapat diikuti oleh komunitas internasional lainnya, termasuk melarang Israel mengikuti event olahraga internasional seperti yang diberlakukan terhadap Rusia yang dianggap melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina,” ujar HNW.

“Demi tegaknya sportivitas dan keadilan di dunia olahraga, kalau Rusia dilarang oleh FIFA, UEFA dan lainnya, mestinya Israel juga,” pungkasnya.

(akd/akd)

11/10/2025 09:00