Xcloud.id

Blog

  • Prabowo akan Tertibkan Aset Negara Dikuasai Geng Solo

    Prabowo akan Tertibkan Aset Negara Dikuasai Geng Solo

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto akan membersihkan dan menertibkan aset negara yang dikorupsi oleh oligarki dan Geng Solo bersama para mitranya.

    Demikian dikatakan peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Menurut Ikrar, penertiban aset negara tersebut merupakan salah satu materi pembahasan Prabowo saat menerima mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025.

    “Oligarki sudah terlalu kuat menggengam Indonesia,” kata Ikrar.

    Selain itu, sambung Ikrar, Prabowo juga akan membersihan BUMN yang berantakan di era Jokowi dengan menggunakan Jaksa Agung dan KPK.

    Terakhir, kata Ikrar, Prabowo berkomitmen mereformasi kepolisian berdasarkan UUD 1945 yang melibatkan pihak eksternal. 

    “Karena kepolisian milik rakyat yang tidak bisa melibatkan internal (untuk melakukan reformasi,” pungkas Ikrar. 

  • Komdigi Imbau Orang Tua Awasi Anak Main Game Sesuai Usia

    Komdigi Imbau Orang Tua Awasi Anak Main Game Sesuai Usia

    Kuta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada para orang tua untuk bekerjasama, supaya anak-anak bermain game sesuai dengan usianya. Komdigi mengingatkan orang tua, agar tidak membantu si anak memanipulasi usianya saat membuat akun game.

    “Orang tua jangan membantu, jangan membuatkan akun game ke anaknya dengan usia mereka. Jangan meminjamkan abangnya yang usia 20 tahun ke atas, jangan ngasih pinjam KTP-nya untuk login ke adeknya,” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, kepada detikINET di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (11/10/2025).

    Edwin bilang banyak game yang ketika dicek usia pemainnya, ternyata tidak sesuai. Tidak sedikit gamer yang memberikan informasi palsu ketika membuat akun game.

    “Ya jangan gitu lah. Saya minta nanti juga sosialisasi orang tua, kakek, nenek, abang, kakak, teteh, aa dan lainnya, jaga anak-anak mereka, jaga cucunya, jangan meminjamkan identitas untuk anak-anak kita dalam masa pertumbuhan, untuk memainkan game atau login ataupun register ke game-game yang dilarang untuk anak-anak,” pinta Edwin.

    Hal tersebut sejalan dengan layanan klasifikasi game yang tengah disiapkan Komdigi, yakni Indonesia Game Rating System (IGRS). Aturan ini bertujuan melindungi kepentingan umum akibat penyalahgunaan produk teknologi informasi, berupa game sesuai norma dan karakter kebudayaan Indonesia.

    Jadi melalui IGRS, seluruh produk game baik lokal ataupun global yang beredar di Indonesia, dapat terklasifikasi dan teridentifikasi berdasarkan kelompok usia, yakni 3+, 7+, 13+, 15+, 18+, dan RC.

    Jadi pengembang dan penerbit harus memberikan rating usia yang tepat pada game-nya. Edwin menekankan, bagi developer yang tidak mengikuti aturan maka akan mendapat sanksi. Ada dua langkah yang akan dilakukan bila developer melanggar, pertama bila game tersebut tidak sesuai dengan rating, maka bisa diubah klasifikasinya. Untuk yang kedua, jika melanggar, game akan langsung kena take down.

    “Jadi jangan main-main sama rating. Kalau mereka berbohong ya kita take down sampai disesuaikan dengan usianya atau yang pantas untuk game itu,” tegasnya,” tegasnya.

    Edwin menambagkan, kebijakan tersebut akan mulai jalan pada awal tahun 2026, tepatnya pada bulan Januari. Ia mengatakan akan memperkenalkan IGRS dalam acara Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) yang diselenggarakan hari ini, 11 Oktober 2025, di Bali.

    (hps/afr)

  • Kuasa Hukum Diminta Antarkan Silfester ke Kejaksaan

    Kuasa Hukum Diminta Antarkan Silfester ke Kejaksaan

    GELORA.CO -Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, Lechumanan diminta menghadirkan kliennya ke Kejaksaan untuk menjalani proses hukum.

    Demikian permintaan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna merespons pernyataan Lechumanan yang menyatakan Silfester berada  di Jakarta.

    “Ya, bantulah penegak hukum, bawalah ke kita (Kejaksaan), itu sajalah,” kata Anang kepada wartawan, Jumat 10 Oktober 2025.

    Pasalnya, kata Anang, Kejaksaan sampai saat ini belum berhasil mendeteksi lokasi keberadaan Silfester.

    “Kita mencari juga. Yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan,” kata Anang.

    Sebelumnya Lechumanan mengatakan bahwa Silfester masih berada di Jakarta.

    “Pak Silfester yang intinya ada di Jakarta,” kata Lechumanan di Bareskrim Polri, Kamis 9 Oktober 2025.

  • Warga Jakarta bisa curhat lewat JakCare

    Warga Jakarta bisa curhat lewat JakCare

    Jakarta (ANTARA) – Warga Jakarta yang merasa cemas terus-menerus atau menghadapi masalah psikologi bisa mencurahkan isi hati dengan mengakses layanan konseling “Jakarta Counseling and Assistance for Resilience and Empowerment” (JakCare).

    “Bisa akses JakCare sementara untuk melegakan saja. Curhat dulu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    JakCare dapat diakses melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau menghubungi 0800-1500-119 tanpa biaya konsultasi. Merujuk data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, layanan ini sudah diakses 1.279 penelepon terhitung sejak Mei 2025 hingga 7 Oktober 2025.

    Nomor panggilan (call center) JakCare ditangani tenaga profesional yang bekerja secara bergantian dalam tiga shift setiap hari.

    Puji mengatakan, JakCare menjadi alternatif bagi warga yang belum sempat mengunjungi Puskesmas atau Posyandu dengan layanan kesehatan jiwa. Adapun pada Maret 2025, 28 dari 44 Puskesmas Kecamatan di Jakarta sudah memiliki layanan konsultasi dengan psikolog.

    Tindak lanjut JCS ditetapkan berdasarkan empat kriteria warna, yakni warna hijau, merupakan kasus “Sehat Mental” yang dapat ditangani dengan melakukan psikoedukasi.

    Pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan berkala secara mandiri menggunakan instrumen SRQ 29 (Self Reporting Questionnaire) pada aplikasi e-Jiwa dengan periode setiap 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

    Lalu, warna kuning, merupakan kasus “Risiko Sedang” yang memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan psikolog klinis melalui telepon dengan durasi maksimal 60 menit.

    Selanjutnya, warna oranye, merupakan kasus “RisikoTinggi Tidak Darurat” yang memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan psikolog klinis melalui telepon dengan durasi maksimal 60 menit.

    Terakhir, warna merah, merupakan kondisi kegawatdaruratan psikiatri, pengguna akan langsung terhubung dengan layanan krisis melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Layanan akan menghubungkan pengguna layanan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi/unit pelayanan terkait.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    GELORA.CO -Usai melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi langsung ketar-ketir.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, berdasarkan bocoran yang diterimanya, dalam pertemuan tersebut Prabowo menolak sejumlah permintaan Jokowi.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Selain itu, kata Ikrar, ada beberapa pembahasan lain yang umumnya tidak menguntungkan Jokowi dan kroninya. Seperti Prabowo tidak akan berdiam diri soal sejumlah mega korupsi yang dilakukan Geng Solo maupun oligarki yang membuat tersendat-sendatnya operasional APBN yang berdampak rakyat menjadi korban. 

    “Prabowo akan membersihkan segala bidang serta penyitaan dan pengelolaan aset negara guna pemulihan keuangan negara serta tangkap dan miskinkan koruptor tanpa pandang bulu,” kata Ikrar.

    Prabowo, menurut Ikrar, akan bersikap tegas terhadap oligarki. Pasalnya, oligarki sudah terlalu kuat menggengam Indonesia 

    “Prabowo bakal menghabisi semua oligarki di seluruh lini,” kata Ikrar.

  • Benarkah Tilang ETLE Bisa Salah Sasaran? Ini Kata Polisi Megapolitan 11 Oktober 2025

    Benarkah Tilang ETLE Bisa Salah Sasaran? Ini Kata Polisi Megapolitan 11 Oktober 2025

    Benarkah Tilang ETLE Bisa Salah Sasaran? Ini Kata Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi buka suara terkait keluhan warga yang terkena tilang
    electronic traffic law enforcement
    (ETLE) salah sasaran.
    Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, tilang ETLE salah sasaran mungkin terjadi karena pelat nomor kendaraan warga digandakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
    “Kalau ada pemilik kendaraan yang tidak merasa melanggar, bisa jadi nomor polisinya digandakan dan digunakan orang lain untuk melakukan pelanggaran,” ujar Ojo saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (10/10/2025).
    Namun, Ojo memastikan pihaknya telah meningkatkan sistem ETLE. Dia mengeklaim sistem tilang elektronik itu kini lebih akurat.
    “Diberlakukan validasi oleh tim validasi terhadap setiap pelanggaran yang berhasil ditangkap oleh kamera ETLE,” ucap dia.
    Ojo menambahkan, warga bisa mengajukan bantahan apabila terkena tilang ETLE salah sasaran.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengendara motor di Jakarta Barat menutup pelat motor mereka karena merasa dipersulit akibat sering kali kena tilang ETLE salah sasaran.
    “Udah susah sih, nyari uang susah tapi masih dicari kesalahannya terus,” ucap Andri saat ditemui di sekitar Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta barat.
    Senada, Rohman (bukan nama sebenarnya), seorang pengendara ojek
    online
    di sekitar Puri, Jakarta Barat, mengaku menutup pelat nomor belakangnya dengan stiker karena pernah kena tilang elektronik meski tidak melanggar aturan lalu lintas.
    “Enggak melanggar peraturan tapi kena (tilang elektronik). Kenapa kita jadi kena, tau-tau disuruh bayar,” ujar Rohman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Mudah Jatuh Hati, Keluarga Ungkap Alasan Amanda Manopo Terima Pinangan Kenny Austin

    Tak Mudah Jatuh Hati, Keluarga Ungkap Alasan Amanda Manopo Terima Pinangan Kenny Austin

    JAKARTA – Perjalanan cinta Amanda Manopo akhirnya berlabuh pada aktor Kenny Austin. Sang kakak, Angelica Manopo, mengungkapkan bahwa adiknya bukanlah tipe wanita yang mudah menentukan pilihan hati.

    Namun, kesungguhan Kenny berhasil meyakinkan Amanda bahwa ia adalah pelabuhan terakhirnya. Angelica membagikan pandangannya mengenai keyakinan Amanda terhadap Kenny.

    “Pastinya untuk Amanda sendiri, yang aku tahu Amanda bukan tipikal orang yang mudah gitu untuk menentukan tujuan hatinya. Gitu. Tapi aku percaya pilihan dia, dia itu Kenny, Kenny Austin, itu adalah pilihan dia yang terakhir dan pilihan yang terbaik gitu,” ujar Angelica Manopo di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 10 Oktober.

    Menurutnya, keyakinan tersebut tumbuh karena Amanda melihat usaha dan keseriusan yang ditunjukkan oleh Kenny selama ini.

    “Karena dia juga melihat kesungguhan hati dari Kenny, terus aku juga bisa melihat gitu betapa, betapa Kenny itu mencintai Amanda seperti apa gitu,” tambahnya.

    Indra, suami Angelica Manopo, juga setuju bahwa keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi dan kini tengah merasakan kebahagiaan puncak.

    “Mereka benar-benar saling, ya bagaimana sih dua insan menjadi satu, mereka berbahagia dan pokoknya mereka merasa benar-benar dunia milik mereka berdua sendirilah,” pungkasnya.

  • Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Keterlibatan Moh Ramdhan Pomanto dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel membuka ruang yang besar untuk menatap karir politiknya pada Pemilu mendatang.

    Terlebih lagi, dia dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi ini menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya kepada FAJAR, kemarin.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka ruang itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Dia juga menyampaikan, di Sulsel, Danny Pomanto punya kekuatan jaringan yang bagus. Ini akan semakin maksimal jika dipadukan dengan kekuatan jaringan nasional Andi Ridwan Wittiri dan kelihaian Rudy Pieter Goni dalam mengelola organisasi.

  • Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lagi-lagi menjadi sorotan setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengaku menerima bocoran sejumlah topik yang menjadi pembahasan Jokowi dan Prabowo.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Dalam pertemuan empat mata tersebut, kata Ikrar, Prabowo tegas menolak untuk membantu dan melindungi Jokowi serta Gibran yang sedang terbelit kasus dugaan ijazah palsu.

    “Prabowo tidak bisa membantu kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang semakin terungkap,” kata Ikrar.

    Terlebih, lanjut Ikrar, kasus ijazah Jokowi sudah makin sulit dibendung. Hal ini menyusul munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Presiden ke-7 RI itu yang terindikasi kuat palsu.

    “Demikian juga ijazah Gibran yang diduga palsu,” pungkas Ikrar.

  • Duit Tilang Dipakai Buat Apa? Begini Penjelasannya

    Duit Tilang Dipakai Buat Apa? Begini Penjelasannya

    Jakarta –

    Duit tilang masuk ke kas negara. Lalu dipakai buat apa ya?

    Pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Lewat tilang, pelanggar lalu lintas harus membayar sanksi denda atas perbuatannya. Untuk diketahui, duit tilang dari para pelanggar lalu lintas itu masuk ke kas negara. Selanjutnya duit tilang tersebut dikelola oleh tiga instansi bersama yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

    “Dana ini masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nah nanti akan kembali lagi tetap akan di kirim ke kejaksaan dan jadi PNBP. Di kejaksaan sudah aturannya penggunaan dana tilang itu digunakan oleh tiga instansi Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan. Nah itu yang sebagian lagi lagi dana itu digunakan untuk kegiatan lalu lintas yang sifatnya kegiatan ke masyarakat,” jelas Dirgakkum Korlantas Brigjen Pol Faizal dikutip laman Korlantas Polri.

    Adapun kini skema penilangan juga makin mudah. Masyarakat yang kedapatan melanggar lalu lintas tak perlu lagi menitipkan duit sanksi denda ke Bank BRI. Sebab, pembayaran denda tilang itu bisa dilakukan langsung di tempat.

    Sebenarnya bukan hal baru, karena dulu juga denda tilang dibayarkan di tempat. Tapi yang sekarang berbeda, karena akan ada bukti struk besar denda dan berkaitan dengan revitalisasi digital Korlantas Polri. Peluncuran revitalisasi digital tilang elektronik ini menegaskan komitmen Polri dalam menciptakan penegakan hukum lalu lintas yang transparan, efisien, dan berintegritas di seluruh Indonesia.

    “Ada pelanggarannya, denda sekian. daripada harus ke Bank, saya langsung lakukan pembayaran di lapangan. Alat ini akan digunakan seluruh anggota-anggota di lapangan di seluruh polda bahkan di polres-polres akan diberikan alat ini,” kata Faizal.

    Faizal juga menegaskan pembayaran denda tilang di tempat justru meminimalisir pungli di lapangan.

    “Nah ini alat ini sangat memudahkan yang pertama supaya masyarakat tidak lagi ke BRI, kemudian memudahkan petugas dalam transaksi secara terbuka dan tidak ada curiga,” pungkas Faizal.

    (dry/din)