Tutup Pelat Nomor Biar Tak Kena ETLE? Siap-siap Denda Rp 500.000
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengendara yang menutupi pelat nomor kendaraan untuk menghindari tilang elektronik (ETLE) disebut dapat dikenai sanksi denda hingga Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan.
Tindakan tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan, pelat nomor merupakan identitas resmi kendaraan yang tidak boleh diubah atau ditutupi sebagian karena dapat menghambat sistem penegakan hukum berbasis teknologi.
“Pelat nomor adalah alat identifikasi kendaraan. Kalau ditutup sebagian, itu bisa menghambat sistem ETLE dan termasuk pelanggaran,” ujar Ojo kepada
Kompas.com,
Jumat (10/10/2025).
Ojo mengatakan, anggota di lapangan akan menindak pengendara yang menutupi pelat nomor, baik melalui teguran langsung maupun penilangan.
“Kalau ditemukan pelat yang ditutupi, anggota di lapangan akan memberikan edukasi dan peringatan. Tapi kalau pelat belakang tidak dipasang sama sekali, akan ditindak melalui ETLE, baik mobile maupun statis,” kata Ojo.
Fenomena pengendara menutupi pelat nomor kendaraan kembali marak di sejumlah titik di Jakarta Pusat.
Sejumlah pengendara, termasuk pengemudi ojek daring, terlihat menutupi sebagian pelat motor mereka menggunakan kertas, lakban, hingga bungkus susu untuk menghindari ETLE.
Pantauan Kompas.com di sekitar Stasiun Cikini, menunjukkan praktik itu dilakukan secara terang-terangan di jalan raya.
Para pengendara mengaku menutup pelat nomor karena khawatir terkena tilang ETLE yang dinilai sering salah sasaran.
Salah satu pengemudi ojek daring, Ridho (34), mengaku menutup sebagian angka di pelat motornya menggunakan kertas HVS.
Bagian kode wilayah dan nomor depan masih terlihat jelas.
“Pelat saya tutup pakai bungkus susu, enggak ada alasan khusus juga, yang penting ketutup. Soalnya pernah kejadian teman saya kena ETLE padahal bukan dia yang salah. Jadi daripada ribet, saya tutup aja,” ujar Ridho.
Hal serupa dilakukan Rahman (41), pengendara lain yang menutup angka pertama pada pelat belakang motornya menggunakan lakban hitam.
“Bukan niat nakal, cuma takut aja kalau tiba-tiba ada surat tilang datang. Saya tutup sebagian aja, nanti malam dibuka lagi,” katanya.
(Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/10/10/68e89b4ee1a3c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tutup Pelat Nomor Biar Tak Kena ETLE? Siap-siap Denda Rp 500.000 Megapolitan 10 Oktober 2025
-

Mengenal Liquid Cooling, Teknologi Pendingin untuk Data Center
Bisnis.com, SINGAPURA — Di tengah meningkatnya permintaan manajemen termal dari komputasi kinerja tinggi (HPC) dan kecerdasan buatan (AI) yang menuntut server berkinerja tinggi dan berisiko menghasilkan panas ekstrem, industri data center kini menyambut era baru teknologi pendinginan.
Inovasi liquid cooling (pendinginan cairan), mulai dicanangkan. Pengenalan teknologi ini tidak hanya menjanjikan peningkatan efisiensi energi dan menekan jejak karbon secara signifikan, tetapi juga memungkinkan pengembangan kepadatan komputasi yang jauh lebih tinggi.
Schneider Electric menjadi perusahaan yang mengembangkan inovasi liquid cooling. Vice President of Sales at Motivair Schneider Electric, Andrew Whitmore menjelaskan bahwa pusat data dengan kepadatan tinggi melepaskan panas yang cukup tinggi ke atmosfer yang berasal dari setiap chip di setiap nanosecond.
Untuk itu, adopsi liquid cooling diperlukan dalam rangka menjawab persoalan tersebut. Andrew menyebut portfolio lengkap pendinginan berbasis cairan dan udara yang diluncurkan Motivair by Schneider Electric mencakup CDU, RDHx, HDU, dynamic cold plates, chillers, dan lainnya, serta perangkat lunak dan layanan pendukung.
“Infrastruktur cooling kritikal diperlukan untuk memastikan komputernya selalu beroperasi dan menghasilkan token AI di dalam data center,” jelasnya saat ditemui di agenda Tech Week, Sands Expo & Convention di Singapura, Kamis (9/10/2025).
Dalam laporannya, sistem pendingin dapat memangkas hingga 40% dari total konsumsi daya sebuah pusat data. Teknologi liquid cooling mampu menghilangkan panas hingga 3.000 kali lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem pendinginan berbasis udara (air cooling), karena panas ditangkap langsung dari tingkat chip.
Meski demikian, Andrew menyebut penerapan sistem liquid cooling masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya yakni memastikan kualitas air yang akan menjadi komponen utama dalam proses pendinginan.
“Adopsi liquid cooling telah menghadapi sedikit disrupsi, tapi kebanyakan [disrupsi itu datang dari] sisi operasional, di operasi prosedur, operasi standar di data center. Salah satunya, kualitas air [perlu menjadi perhatian agar] bagaimana kita menjaga sistem komputasi,” ujarnya.
Era Transisi Air Cooling ke Liquid Cooling
Meskipun inovasi liquid cooling resmi diluncurkan, migrasi penuh sistem pendinginan dari air cooling (pendinginan berbasis udara) ke liquid cooling (pendinginan berbasis cairan) pusat data diproyeksi belum akan terjadi dalam waktu dekat.
Andrew menyebut, saat ini industri data center masih menerapkan sistem pendinginan secara hybrid baik menggunakan air cooling dan liquid cooling.
Untuk itu, dia menyebut infrastruktur pendingin menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan data center.
“Jadi, kita melihat transisi mulai terjadi. Di mana menggunakan banyak pusat data telah menggunakan computer room air handling units (sistem penyejuk udara) yang didukung pendinginannya dengan air dingin,” jelasnya.
Meski demikian, Andrew menyebut proses transisi dari penggunaan sistem pendingin berbasis udara ke sistem pendingin berbasis cairan akan memiliki progres signifikan setiap tahunnya.
-

Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan
Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti dampak krisis iklim yang mulai nyata di sejumlah wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa alam terjadi, mulai dari kekeringan hingga kenaikan muka air laut.
Dody mengatakan, tantangan tersebut melanda sejumlah kawasan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya di Semarang yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilanda kekeringan, serta banjir yang melanda Bali.
“Krisis iklim bukan sesuatu yang abstrak. Ia nyata dan terjadi di Indonesia saat ini. Misalnya kota Semarang menghadapi kenaikan air laut, NTT mengalami kekeringan, Bali dilanda banjir,” kata Dody dalam acara Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).
Padahal, menurut Dody, kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sekitar 45,5%. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tantangan baru yang harus segera diantisipasi.
“Permukiman mulai tenggelam, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.
Menurut Dody, kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan terhadap krisis iklim. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi pembangunan dengan pendekatan satu peta, satu data, dan satu rencana.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan realisasi investasi dapat lebih terarah dan berkontribusi dalam membangun ketahanan jangka panjang. Dody menegaskan, infrastruktur bukan sekadar mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.
“Pekerjaan kami dipandu oleh tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Paris, Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana, dan agenda perkotaan baru. Ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas,” tegasnya.
(shc/rrd)
-

Polda Metro Jaya bakal paparkan hasil penyelidikan kematian Arya Daru
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya bakal memaparkan semua hasil penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan (ADP).
Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan pemaparan tersebut akan direncanakan pada Kamis (16/10).
“Untuk memaparkan segala suatu hasil, mulai dari olah TKP sampai dengan penyelidikan hingga hari ini,” katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat.
Pihaknya juga akan memaparkan bagaimana metode mencari, serta cara untuk menemukan barang bukti handphone korban yang masih ada.
Sementara itu, kuasa hukum pihak keluarga ADP yang diwakili oleh Dwi Librianto menjelaskan pihaknya akan meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mengecek dari mulai tempat kos.
“Untuk melihat urutannya bagaimana, sehingga pada saat kita memaparkan, kami sudah dapat gambaran,” katanya.
Kuasa hukum ADP lainnya, Mira Widyawati mengatakan Polda Metro Jaya juga memperbolehkan dan mengizinkan untuk membawa ahli dari pihak keluarga, seperti ahli forensik, CCTV, IT, dan psikolog.
“Artinya kita akan ada, ahli pembanding, pada saat nanti diskusi dengan pihak penyelidik,” katanya.
Sebelumnya, pihak keluarga almarhum Arya Daru menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan dan memberikan sejumlah data terbaru terkait kematian diplomat muda tersebut.
“Kedatangan kami ke sini, pertama, adalah menyampaikan surat. Ada beberapa hal yang kita mintakan, misalnya mengenai data-data, dan kami disambut baik oleh tim Resmob dan dari humas juga dengan baik,” kata Dwi Librianto, Senin (6/10).
Dwi menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan Polda Metro Jaya untuk bersama-sama membahas langkah selanjutnya terkait kasus tersebut.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/10/68e8c20aa7b0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ratusan Lapak Pedagang di Pasar Cipluk Bakal Terdampak Pembangunan Tol Megapolitan 10 Oktober 2025
Ratusan Lapak Pedagang di Pasar Cipluk Bakal Terdampak Pembangunan Tol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekitar 200 lapak pedagang diperkirakan akan terdampak pembangunan Jalan Tol Harbour Road II di Pasar Cipluk, Penjaringan, Jakarta Utara.
“Saya enggak tahu pastinya, cuma katanya sih kurang lebih hampir sekitar 200 (pedagang),” ucap Ketua RW 11, Penjaringan, Jakarta Utara, Deni (43), saat diwawancarai
Kompas.com
di lokasi, Jumat (10/10/2025).
Ratusan lapak tersebut berada di empat RT wilayah RW 11, yakni RT 9, RT 12, RT 14, dan RT 21. Rencanaya, kata Deni, pembangunan tol tersebut akan dilaksanakan pada satu atau dua tahun mendatang.
Sejauh ini, pihak tol juga sudah mendata ratusan pedagang yang akan terdampak pembangunan tersebut.
“Yang saya tahu 2026 atau 2027 karena pendataan pasar udah semua, pedagang lagi nunggu dan ragu apakah masih bisa dagang, cuma saya bilang dagang aja selama belum ada intruksi dibongkar,” tutur Deni.
Selain lapak pedagang, puluhan rumah di empat RT tersebut juga akan terkena pembebasan lahan.
“60 rumah itu berada di 4 RT, karena wilayahnya akan dipakai untuk putaran tol, makanya saya kurang jelas. Intinya 35 meter yang diambil,” tutur Deni.
Deni berharap warga yang terdampak mendapat ganti rugi dari pihak tol agar bisa membeli rumah baru.
Selain itu, ia juga berharap area di bawah tol nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk tempat berdagang.
“Saya ingin mengajukan, mau menata ulang lagi yang di bawah kolong tol, karena kan pasti ada kolong tolnya, meski mungkin enggak kayak sekarang karena katanya sih tiangnya tinggi. Makanya saya mau dibikin rapi seperti di bawah
flyover
Pasar Pagi yang rapi, dibikin kios. Jadi lebih tertata,” jelasnya.
Deni menambahkan, jika nantinya diperbolehkan mendirikan pasar kembali, ia ingin area parkir ditata dengan baik melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pihak kelurahan.
Namun, jika tidak memungkinkan untuk mendirikan pasar di lokasi lama, Deni berharap pemerintah menyediakan lahan baru agar Pasar Cipluk bisa dibangun menjadi Perumda Pasar Jaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Eks Dirut Dihukum 10 Tahun Kasus Investasi Fiktif, Taspen Buka Suara
Jakarta –
PT Taspen buka suara soal putusan pengadilan atas kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum mantan pejabat perusahaan. Eks Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dinyatakan melakukan investasi fiktif dan divonis penjara 10 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor.
Merespons vonis kepada Kosasih, Taspen menyatakan perusahaan menghormati sepenuhnya putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan menyayangkan adanya tindakan oknum yang tidak sejalan dengan nilai integritas perusahaan yang terjadi pada masa lalu dan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran penting,” tulis Corporate Secretary Taspen Henra dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
Sejak periode kepemimpinan saat ini, Taspen telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat tata kelola, antara lain pengendalian internal dan tata kelola investasi, termasuk penguatan manajemen risiko dan audit internal, serta optimalisasi peran Komite Investasi.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN untuk memastikan setiap proses investasi berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).
“Semua dilakukan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” kata Henra.
“Komitmen ini sejalan dengan visi TASPEN untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik bagi peserta serta meningkatkan kinerja perusahaan,” lanjutnya.
Taspen juga menjalankan pengelolaan investasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle), berbasis Liability Driven Investment (LDI), dan berorientasi pada keamanan serta keberlanjutan hasil. Komposisi portofolio TASPEN difokuskan pada instrumen yang likuid, aman, dan memberikan hasil optimal sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.
Henra menegaskan dana pensiun peserta tetap aman, terkelola secara profesional, dan terjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Seluruh manfaat bagi peserta tetap disalurkan sesuai dengan prinsip 5T TASPEN – Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat,” pungkas Henra.
(hal/fdl)
-

Pramono sebut RDF Rorotan mulai diuji coba dalam skala kecil
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan sudah mulai melakukan komisioning dalam skala kecil.
“Kita sekarang ini sebenarnya sudah mulai melakukan komisioning. Tetapi memang skalanya itu belum skala yang besar. Skalanya antara 100 sampai dengan 200 ton,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Hingga saat ini komisioning di RDF Rorotan berjalan dengan baik. Proses komisioning itu juga telah mengundang masyarakat setempat untuk melihat langsung.
Kendati demikian, Pramono ingin proses pengolahan sampah di RDF Rorotan bisa lebih dari 1.000 hingga 1.500 ton.
“Kalau itu bisa dilakukan dan kemudian tidak menimbulkan efek bau dan sebagainya, saya yakin pasti bahwa apa yang sudah kita lakukan perbaikan di Rorotan dengan memasang deodorizer (pembersih aktif) bisa mengurangi persoalan yang dikeluhkan masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan uji coba RDF Rorotan dijadwalkan minggu depan jika sudah tak ada kendala.
“Di minggu depan (uji coba dimulai) kalau memang kita benar-benar preparenya sudah bagus. Kondisi equipment mesin semuanya sudah benar-benar lancar. Kita undang masyarakat, supaya tidak ada isu-isu lagi,” kata Asep di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9).
Asep sempat menargetkan RDF Rorotan resmi beroperasi pada 24 September. Namun, pengoperasian RDF Rorotan masih mendapat penolakan dari warga sekitar. Untuk meredam suasana, DLH DKI Jakarta pun akhirnya membatalkan peresmian RDF Rorotan.
Jika situasi sudah mereda, lanjut Asep, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan uji komisional yang lebih masif.
“Kalau memang kita benar-benar prepare-nya sudah bagus, kondisi equipment mesin semuanya sudah benar-benar lancar, kita undang masyarakat, supaya tidak ada isu-isu lagi,” kata Asep.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pemimpin Oposisi Venezuela Raih Hadiah Nobel Perdamaian
Jakarta –
Pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025 pada hari Jumat (10/10).
Ia memenangkan penghargaan tersebut “atas kerja kerasnya yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi bagi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari kediktatoran menuju demokrasi,” demikian pernyataan Komite Nobel Norwegia dalam kutipannya, dilansir kantor berita Reuters, Jumat (10/10/2025).
Komite Nobel memilih untuk berfokus pada Venezuela saat ini, di tengah pernyataan publik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyatakan bahwa ia layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Menjelang pengumuman, para ahli penghargaan tersebut mengatakan bahwa Trump tidak akan memenangkannya karena ia sedang menghancurkan tatanan dunia internasional yang dijunjung tinggi oleh Komite Nobel.
Ketua Komite Nobel Jorgen Watne Frydnes mengatakan bahwa Machando adalah pejuang perdamaian yang berani dan berkomitmen. Dia menjaga “nyala api demokrasi di tengah kegelapan yang semakin besar di Venezuela”.
“Ia telah menyatukan oposisi di negaranya. Ia tak pernah goyah dalam melawan militerisasi masyarakat Venezuela. Ia teguh dalam mendukung transisi damai menuju demokrasi,” ujar Frydnes.
Hadiah Nobel Perdamaian, senilai 11 juta krona Swedia, atau sekitar US$1,2 juta, dijadwalkan akan dipersembahkan di Oslo, ibu kota Norwegia pada 10 Desember mendatang, bertepatan dengan peringatan wafatnya industrialis Swedia, Alfred Nobel, yang mendirikan penghargaan tersebut dalam surat wasiatnya pada tahun 1895.
Simak juga Video ‘238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador’:
(ita/ita)

