Blog

  • Gedung Tak Layak, Wali Kota Bekasi Bakal Pindahkan Siswa USB SMP 62 Sementara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Gedung Tak Layak, Wali Kota Bekasi Bakal Pindahkan Siswa USB SMP 62 Sementara Megapolitan 10 Oktober 2025

    Gedung Tak Layak, Wali Kota Bekasi Bakal Pindahkan Siswa USB SMP 62 Sementara
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com —
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana menempatkan sementara siswa Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 62 Kota Bekasi di gedung sekolah lain yang layak, menyusul kondisi bangunan saat ini yang dinilai memprihatinkan.
    Tri mengatakan langkah ini dilakukan agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman, mengingat gedung yang digunakan saat ini merupakan bekas kantor kelurahan dan kondisinya rawan.
    “Tentu ada skenario bagaimana kami juga melakukan terkait dengan hari ini kan penggabungan-penggabungan sekolah,” ujarnya kepada wartawan di Lapangan Alun-Alun Kota Bekasi, Jumat (10/10/2025).
    Tri menyebutkan, sekolah dasar (SD) dapat dijadikan alternatif penempatan sementara bagi siswa USB SMP 62.
    “Sehingga mungkin nanti ada potensi juga sekolah SD yang bisa kami gunakan sebagai alternatif untuk penempatan anak-anak murid kita,” jelasnya.
    Terkait pembangunan gedung baru, Tri menegaskan bahwa ia telah memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan perencanaan.
    “Saya sudah perintahkan untuk tahun ini dilakukan perencanaannya dan mudah-mudahan secara bertahap tentu ini akan menjadi prioritas untuk kami lakukan pembangunannya,” ujarnya.
    Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) agar pembangunan gedung baru untuk USB SMP 62 dilakukan pada 2026.
    Desakan ini muncul setelah anggota dewan meninjau kondisi bangunan yang dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.
    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyebutkan gedung saat ini sangat memprihatinkan.
    Menurut dia, atap bangunan banyak yang berlubang dan rawan ambruk, sementara sarana dan prasarana di dalamnya jauh dari memadai. Gedung tersebut diketahui merupakan bangunan lama eks Kantor Kelurahan Medan Satria.
    “Kami minta pembangunan sekolah USB SMP 62 ini harus dilakukan di 2026 karena ini sudah mendesak. Kita semua sepakat, pendidikan adalah prioritas untuk membangun SDM yang berkualitas,” ujar Wildan saat ditemui di lokasi, Kamis (9/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Pasar Cipluk di Jakut: Dibangun di Bawah Tol dan Buka 24 Jam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Mengintip Pasar Cipluk di Jakut: Dibangun di Bawah Tol dan Buka 24 Jam Megapolitan 10 Oktober 2025

    Mengintip Pasar Cipluk di Jakut: Dibangun di Bawah Tol dan Buka 24 Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kondisi Pasar Cipluk di Penjaringan, Jakarta Utara, selalu ramai setiap harinya karena buka selama 24 jam.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, pasar ini berada persis di bawah Tol Wiyoto Wiyono. Ratusan pedagang menggantungkan nasibnya di pasar ini sudah sejak puluhan tahun lalu.
    Sebagian toko ada yang berada persis di kolong tol, sehingga atapnya benar-benar beton tol.
    Sedangkan sebagian lagi menjajakan dagangannya di depan kolong tol, persis di pinggir jalan dengan meja-meja kayu.
    Tak heran bila di sore dan pagi hari, area pasar ini selalu macet karena pembeli dan orang yang mau melintas untuk beraktivitas.
    Berbagai jenis kebutuhan pokok dijajakan di Pasar Cipluk, mulai dari ayam, ikan, telur, aneka sayuran, buah-buahan, hingga perabot rumah tangga dan mainan anak pun tersedia.
    Ketua RW 11, Penjaringan, Jakarta Utara, Deni (43) mengatakan, Pasar Cipluk tersebut berada di empat RT wilayahnya.
    “Pasar Cipuk, dia banyak. Ada yang berbatasan sama RT 9, RT 12 ada RT 14 ada RT 21,” kelas Deni saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Jumat (10/10/2025).
    Setidaknya, kata Deni, ada sekitar 200 lapak pedagang yang berada di 4 RT wilayahnya.
    Deni menceritakan, Pasar Cipluk bisa berdiri karena warga sekitar memanfaatkan lahan kosong sisa pembangunan jalan tol.
    “Kalau sejarahnya mungkin dulunya karena ini sisa dari pembangunan jalan tol, akhirnya dari tokoh masyarakat inisiatif memanfaatkan sisa lahan tol biar tidak terbengkalai gitu,” kata Deni.
    Tokoh masyarakat tersebut meminta izin ke kecamatan dan kelurahan setempat agar warga bisa berdagang di lahan kosong itu.
    Akhirnya, pihak kecamatan dan kelurahan pun memberikan izin karena tak ingin area di bawah tol terbengkalai dan justru digunakan untuk kegiatan yang negatif.
    Seiring berjalannya waktu, Pasar Cipluk makin dimintai oleh para pedagang dan pembeli.
    Sampai akhirnya, di tahun 2025 ini, ada sekitar 200 pedagang yang menggantungkan nasibnya di Pasar Cipluk.
    Deni mengatakan, ratusan pedagang tersebut justru kebanyakan bukan warganya dan berasal dari daerah lain.
    Meski tak resmi secara administrasi, para pedagang di Pasar Cipluk juga sudah menjadi binaan UMKM kelurahan dan kecamatan.
    “Tapi tetap, di bawah UMKM ya, kita bingung kan kalau bicara yang resmi enggak resmi, tapi di bawah UMK kan kita bingung nih,” ujar Deni.
    Deni mengatakan, pemerintah memang tidak bisa meresmikan Pasar Cipluk secara administrasi karena tanahnya merupakan milik tol.
    Meski begitu, Pasar Cipluk masih terus eksis sampai saat ini dan selalu padat setiap harinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lindungi Santri, SOP Pencegahan Kekerasan Seksual Resmi Diluncurkan di As-Sa’idiyyah 2 Jombang

    Lindungi Santri, SOP Pencegahan Kekerasan Seksual Resmi Diluncurkan di As-Sa’idiyyah 2 Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
    meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai bagian dari peringatan Hari Santri Nasional, Jumat (10/10/2025).

    Peluncuran SOP ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, sehat, dan ramah anak. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan menjadi model yang dapat diikuti oleh pesantren lainnya di Kabupaten Jombang dan Indonesia.

    Acara Diseminasi yang diadakan di Aula Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU), Tambakberas, Jombang, dibuka oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, KH. Wahfiyul Ahdi, dan dimulai dengan doa oleh KH. Achmad Hasan.

    Dalam sambutannya dia menyampaikan harapan agar SOP yang baru diluncurkan dapat memberi dampak positif bagi seluruh pesantren di Indonesia, terutama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih aman bagi anak-anak.

    Penyusunan SOP ini dilakukan dengan cara yang sangat partisipatif, melibatkan pengurus dan santri pesantren yang mendapat pendampingan dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang. Prosesnya mencakup berbagai tahapan mulai dari pemetaan masalah yang dihadapi oleh santri, pemahaman terhadap regulasi nasional seperti UU Pesantren dan UU TPKS, hingga penyusunan draft SOP secara kolaboratif dengan tim pengasuh dan mitra pendamping.

    Maslahatul Hidayah, santri sekaligus ketua tim penyusun SOP, menjelaskan bahwa proses penyusunan SOP ini bukan hanya soal menulis pedoman, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi santri untuk lebih memahami isu keadilan gender, perlindungan korban, dan pentingnya menciptakan ekosistem pesantren yang aman dan berkeadilan.

    “Proses ini mengajarkan kami untuk berpikir kritis mengenai isu kekerasan dan menciptakan pesantren yang tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung perkembangan diri santri secara holistik,” jelas Maslahatul.

    Dalam sesi pemaparan materi, Nyai Hj. Umdatul Choirot, pengasuh Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2, mengungkapkan bahwa lahirnya SOP ini didorong oleh keprihatinan terhadap kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di pesantren.

    “Kami menyadari pentingnya kebijakan yang berpihak pada korban, sekaligus memperkuat kapasitas pengurus dan infrastruktur pesantren agar lebih responsif terhadap persoalan kekerasan,” tuturnya.

    Sejumlah narasumber yang hadir dalam peluncuran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di As-Sa’idiyyah 2 Tambakberas Jombang, Jumat (10/10/2025)

    Diskusi panel yang berlangsung usai peluncuran juga turut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Muhammad Agussalim, menekankan pentingnya pengimbasan pesantren ramah anak sebagai bagian dari implementasi PMA No. 73 Tahun 2023.

    “Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya soal kebijakan administratif, tetapi juga bagaimana pesantren menjadi ruang pendidikan yang menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati,” ujar Agussalim.

    Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Jombang, Dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes, mengapresiasi langkah progresif yang diambil oleh As-Sa’idiyyah 2. “Kami berharap seluruh pondok pesantren di Jombang bisa inklusif dan terbuka terhadap berbagai inovasi pencegahan dan penanganan kekerasan seperti yang dilakukan di sini. Kunci utamanya adalah sinergitas antara lembaga layanan pemerintah dan masyarakat,” katanya.

    Dari unsur perguruan tinggi, Dr. Siti Rofiah, M.Pd.I, pengurus Forum Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Perguruan Tinggi Jombang, menambahkan bahwa SOP ini merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai maqāshid Al-syarī‘ah yang sangat penting dalam pendidikan Islam, yaitu menjaga martabat manusia dan memastikan keadilan ditegakkan.

    Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Jombang, WCC Jombang, dan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) melalui program Right Here Right Now 2 (RHRN2).

    Peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari berbagai pihak, mulai dari perwakilan Kemenag, Dinas PPKBPPPA, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga jurnalis dan perwakilan pondok pesantren se-Kabupaten Jombang.

    Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum menegaskan komitmennya sebagai pelopor pesantren ramah anak dan bebas dari kekerasan seksual. Nyai Umdatul menutup acara dengan mengatakan, “Kami ingin memastikan setiap santri tumbuh dalam lingkungan yang aman, berdaya, dan terlindungi. Inilah bagian dari jihad kemanusiaan kami.” [suf]

  • UNRWA Miliki Pasokan Bantuan yang Siap Dikirim ke Jalur Gaza Setelah Akses Terjamin

    UNRWA Miliki Pasokan Bantuan yang Siap Dikirim ke Jalur Gaza Setelah Akses Terjamin

    JAKARTA – Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Hari Kamis mengumumkan mereka memiliki bantuan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jalur Gaza selama tiga bulan ke depan, seiring krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

    Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan di media sosial X, badan tersebut memiliki makanan, obat-obatan, dan pasokan dasar lainnya yang siap untuk segera dikirim ke Gaza, dan siap untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setelah akses aman terjamin.

    “Kami memiliki cukup makanan untuk menyediakan makanan bagi seluruh penduduk selama tiga bulan mendatang,” tulis Lazzarini, menekankan peran sentral badan tersebut dalam implementasi perjanjian gencatan senjata, termasuk penyediaan layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dikutip WAFA 10 Oktober.

    Ia menekankan, lebih dari 660.000 anak di Gaza sedang menunggu untuk kembali bersekolah, dan staf pengajar UNRWA siap untuk melanjutkan peran vital mereka dalam mendukung pendidikan di Jalur Gaza.

    Lazzarini juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi UNRWA untuk memenuhi misinya selama masa kritis ini.

    Diketahui, kelompok militan Hamas dan Israel menyepakati tahap pertama gencatan di Jalur Gaza, usai perundingan tidak langsung yang dilanjutkan sejak Senin di Mesir dengan mediator Amerika Serikat, Qatar dan Mesir.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, armada truk yang membawa makanan dan bantuan medis akan diizinkan masuk ke Gaza untuk warga sipil, yang ratusan ribu di antaranya telah berlindung di tenda-tenda setelah pasukan Israel menghancurkan rumah mereka dan meratakan seluruh kota menjadi debu.

  • Ini Identitas 48 dari 67 Jenazah Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang Teridentifikasi

    Ini Identitas 48 dari 67 Jenazah Korban Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang Teridentifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 48 dari total 67 jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo. Proses identifikasi dilakukan di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Jumat (10/10/2025).

    Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol Khusnan Marzuki, menyampaikan bahwa delapan jenazah terbaru telah teridentifikasi pada Kamis (9/10/2025) malam. “Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima,” ujarnya.

    Khusnan menjelaskan, tim DVI masih melanjutkan proses identifikasi terhadap jenazah yang tersisa melalui pemeriksaan lanjutan ante mortem dan post mortem. “Saat ini proses operasi DVI masih berjalan, dengan melakukan pendalaman ante mortem dan post mortem,” imbuhnya.

    Dari hasil identifikasi, para korban yang berhasil dikenali berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Bangkalan, Sampang, Lamongan, dan Gresik, serta beberapa wilayah luar provinsi seperti Kalimantan Barat, Bekasi, Bogor, Semarang, dan Bangka Belitung.

    Berikut daftar 48 korban yang telah teridentifikasi:

    Mohammad Anas Fahmi (15) Banyuajuh, Kamal, Bangkalan
    Muhammad Reza Syfai Akbar (14) Peneleh Ganteng, Surabaya
    Afifuddin Zarkasi (13) Balongsari, Tandes, Surabaya
    Moh. Rizki Maulana Saputra (16) Wadungasih, Buduran, Sidoarjo
    Moh. Ubaidillah (17) Karpote, Blega, Bangkalan
    Virgiawan Narendra Sugiarto (16) Mayong, Karangbinangun, Lamongan
    Moch. Ali Sirojuddin (13) Dupak, Krembangan, Surabaya
    Muhammad Azam Habibi (14) Sidotopo, Semampir, Surabaya
    Maulidy Hasany Kamil (16) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Ach. Fathoni Abil Falaf (17) Tangungguh, Tanjung Bumi, Bangkalan
    M. Azam Alby Alfa Himam (17) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Khoirul Mutaqin (18) Banjarmlati, Mojoroto, Kediri
    Farhan (17) Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya
    Syafiuddin (15) Pejeruhan, Kedungdung, Sampang
    Achmad Ghiffary Haekal Nur (17) Sidokumpul, Gresik
    Muhammad Ubaydillah (15) Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat
    Achmad Alby Fahri (13) Semampir, Surabaya
    Maulana Alfan Ibrahimavic (13) Pabean Cantian, Surabaya
    Mochammad Mashudulhaq (14) Dukuh Pakis, Surabaya
    Muhammad Soleh (22) Jalan Madura, Tanjung Pandan, Bangka Belitung
    Rafi Catur Okta Mulya Pamungkas (17) Putat Jaya, Surabaya
    Moch. Agus Ubaidillah (14) Gresik Gadukan, Morokrembangan, Surabaya
    Firman Nur (16) Tembok Lor, Surabaya
    Muhammad Azka Ibadur Rohman (13) Kenjeran, Surabaya
    Daul Milal (15) Kapasan, Surabaya
    Nuruddin (13) Karang Gayam, Blega, Bangkalan
    Ahmad Rijalul Haq (16) Dapuan Baru, Surabaya
    Moh. Royhan Mustofa (17) Kamal, Bangkalan
    Abdul Fattah (18) Asem Manunggal, Surabaya
    Wsdiur Rohib (17) Gayungan, Surabaya
    Mohammad Aziz Pratama Yudistira (16) Bekasi
    Moh. Dafin (13) Semarang
    M. Ali Rahbini (19) Tambelang, Sampang
    Sulaiman Hadi (15) Bangkalan
    Abdus Somad (17) Sampang
    Imam Junaidi (16) Bangkalan
    Mohammad Fajri (14) Surabaya
    Muhammad Nasi Hudin (15) Bangka Belitung
    Achmad Suwaif (15) Bangkalan
    Mochammad Haikal Ridwan (14) Bangkalan
    Moch Adam Fidiansyah (12) Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo
    Muhamad Raihan Jamil (14) Krembangan Jaya Selatan, Surabaya
    Mohammad Abdul Rohman Nafis (15) Pulungan, Sedati, Sidoarjo
    M. Ghifari Chasbi (15) Tamansari, Pasuruan
    M. Toni Afandi (14) Sidotopo Jaya, Surabaya
    Ach. Ramzi Fariki (15) Padurenan, Bogor
    Abdullah As Syadid (16) Modung, Bangkalan
    Arif Afandi (15) Wonorejo, Surabaya

    Tim gabungan DVI Polda Jatim terus melanjutkan proses identifikasi terhadap 19 jenazah lain yang belum teridentifikasi agar seluruh korban dapat segera diserahkan kepada pihak keluarga. [rma/beq]

  • Gedung Tak Layak, Wali Kota Bekasi Bakal Pindahkan Siswa USB SMP 62 Sementara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Wali Kota Bekasi Akui Belum Punya Tanah untuk Bangun Gedung Baru SMP 62 Megapolitan 10 Oktober 2025

    Wali Kota Bekasi Akui Belum Punya Tanah untuk Bangun Gedung Baru SMP 62
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com —
    Pemerintah Kota Bekasi mengaku belum memiliki lahan di wilayah Medan Satria untuk membangun gedung permanen bagi Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 62 Kota Bekasi.
    Sekolah tersebut berdiri atas usulan warga yang menginginkan adanya sekolah menengah pertama di Kelurahan Medan Satria.
    Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih menempati gedung bekas kantor Kelurahan Medan Satria sejak 2023. Namun, kondisi bangunan itu memprihatinkan karena sebagian atapnya berlubang dan rawan ambruk.
    “Kalau kita lihat kan sementara di Medan Satria kami masih belum memiliki tanah nih,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat ditemui di Lapangan Alun-Alun Kota Bekasi, Jumat (10/10/2025).
    Ia mengatakan, Pemkot Bekasi akan berupaya mencari lahan di sekitar Medan Satria agar nantinya bisa dijadikan lokasi pembangunan gedung sekolah baru.
    “Jadi coba kami akan optimalkan lahan yang ada sambil kami mencari. Kalau memungkinkan memang kami mencari lahan untuk mendapatkan tempat yang ada,” tuturnya.
    Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) USB SMP Negeri 62 Kota Bekasi, Deni Permadi, menjelaskan bahwa gedung yang saat ini digunakan merupakan hibah dari kelurahan setelah warga mengusulkan pendirian sekolah baru.
    “Sebenarnya ini bukan gedung sekolah. Jadi gedung ini hibah dari kelurahan, tadinya ini adalah gedung Kelurahan Medan Satria,” ujar Deni saat ditemui di lokasi, Rabu (8/10/2025).
    Menurut Deni, warga bersama Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Medan Satria, pihak kelurahan, dan kecamatan sepakat mendirikan sekolah baru, lalu mengajukan usulan kepada SMP Negeri 19 Kota Bekasi sebagai sekolah induk.
    “Mereka para FKRW serta lurah dan kecamatan itu mengajukan, mengusulkan datanglah ke SMP 19. SMP 19 itu adalah SMP induk dari USB SMP 62,” katanya.
    Deni menambahkan, karena masih berstatus USB, SMP Negeri 62 belum menjadi sekolah negeri penuh dan masih bergantung pada fasilitas serta tenaga pengajar dari SMP Negeri 19.
    Ia sendiri merupakan guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Prasarana, dan Humas di SMP Negeri 19 yang ditugaskan sebagai Plh di USB SMP 62.
    “Di Kecamatan Medan Satria itu sekarang baru punya tiga SMP yaitu SMP 19, 42, dan 46. Tapi tiga SMP itu adanya di Kelurahan Pejuang,” jelas Deni.
    “Kalau di Kelurahan Medan Satria belum ada SMP, nah lalu usulan dari warga, FKRW, dan masyarakat sekitar sini gimana kalau gedung bekas kelurahan dan lahannya ini dibangun saja jadi SMP,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran di Pancoran, Asap Membubung Tinggi

    Kebakaran di Pancoran, Asap Membubung Tinggi

    Jakarta

    Kebakaran terjadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel). Asap kebakaran membubung tinggi hingga terlihat dari kejauhan.

    Pantauan detikcom, Jumat (10/10/2025), asap kebakaran tersebut terlihat dari kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jaksel.

    Petugas Command Center Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jaksel menyatakan kebakaran dalam proses penanganan.

    “Baru mulai pemadaman,” kata petugas Sudin Gulkarmat Jaksel.

    Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan puluhan personel dikerahkan ke lokasi kebakaran di Pengadegan, Pancoran, Jaksel.

    “Objek terbakar rumah,” katanya.

    (jbr/dhn)

  • Ada Tambahan 20 Juta Lapangan Pekerjaan di RI pada 2045

    Ada Tambahan 20 Juta Lapangan Pekerjaan di RI pada 2045

    Bisnis.com, TANGERANG — Platform rekrutmen kerja daring, Jobstreet mengungkap Indonesia membutuhkan tambahan lebih dari 20 juta lapangan pekerjaan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi.

    Business Development Manager of Jobstreet by Seek Dewi Clementine Kusherawati mengatakan, jika usia produktif pada 2045 hanya ingin bekerja sebagai karyawan, maka lapangan kerja akan terbatas. Untuk itu, dia menjelaskan bahwa peluang membuka usaha menjadi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru.

    “Nah ketika kita sudah memasuki tahun 2045 nantinya sebetulnya diproyeksikan Indonesia itu akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Ada tambahan 20 juta lapangan pekerjaan di tahun 2045,” kata Dewi dalam acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025). 

    Pasalnya, Dewi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat nantinya akan didorong oleh bonus demografi. Adapun pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-16 dalam hal produk domestik bruto (PDB) global. Namun, pada 2045, Indonesia diperkirakan naik ke peringkat ke-5, bersanding dengan ekonomi besar seperti Amerika Serikat (AS), China, dan India.

    Selain itu, lanjut dia, PDB per kapita Indonesia diproyeksikan melonjak dari US$5.000 pada 2023 menjadi US$30.000 pada 2045. Dia mengungkap, faktor utama dari pertumbuhan ini seiring bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai 197 juta orang usia produktif pada 2045. 

    Di samping itu, Dewi menjelaskan dengan membuka usaha akan menekan angka pengangguran serta menggerakkan roda perekonomian negara.

    “At least teman-teman membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, teman-teman ngebantuin membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angkat pengangguran Indonesia pastinya. Nah ini kontribusinya sangat besar banget untuk UMKM,” terangnya.

    Di sisi lain, Dewi menyampaikan bahwa saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61%, dengan jumlah unit usaha mencapai 66 juta. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari total lapangan kerja di Indonesia.

    Menurutnya, salah satu menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan membuka usaha melalui waralaba (franchise). Dia menjelaskan bahwa sistem waralaba memiliki modal bisnis yang terukur dan dapat diprediksi dengan risiko rendah—sedang.

    “Teman-teman nggak perlu mikirin logonya, nggak perlu mikirin warnanya, segala macam itu, itu nggak perlu karena memang sudah disediakan. Bahkan perhitungan profit and loss-nya berapa sih dana yang perlu dikeluarkan, biasanya itu juga udah ada hitungannya dari industri franchise tersebut yang menyediakan franchise,” tuturnya.

    Kendati demikian, Dewi menyebut bahwa pelaku UMKM juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal mempertahankan tenaga kerja. Dia mengungkap, sebanyak 91% UMKM di Indonesia mengalami ketidakstabilan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja.

    “Sebenarnya masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha baru, sebetulnya 91% mereka itu mengalami turnoverkaryawan yang tinggi,” pungkasnya.

  • Dina Boluarte Dimakzulkan, Ketua Kongres Jadi Presiden Baru Peru

    Dina Boluarte Dimakzulkan, Ketua Kongres Jadi Presiden Baru Peru

    Lima

    Pemimpin Kongres Peru, Jose Jeri, dilantik oleh parlemen menjadi presiden baru pada Jumat (10/10) waktu setempat, setelah Presiden Dina Boluarte dimakzulkan. Pelantikan Jeri dilakukan kurang dari satu jam setelah parlemen Peru secara bulat memutuskan untuk memberhentikan Boluarte.

    Pemungutan suara yang memakzulkan Boluarte dan pelantikan Jeri, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (10/10/2025), dilakukan beberapa jam setelah anggota parlemen dari berbagai spektrum politik, untuk pertama kali, mengajukan mosi pemakzulan Boluarte atas dasar ketidakmampuan moral.

    Parlemen memanggil Boluarte pada Kamis (9/10) malam untuk membela dirinya di hadapan Kongres. Namun, Boluarte menolak hadir, dan para anggota parlemen memiliki suara yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan dengan cepat.

    Dalam pemungutan suara yang digelar, mayoritas 118 dari 122 anggota parlemen Peru mendukung pemakzulan Boluarte. Dengan putusan ini, Boluarte dicopot dari jabatan Presiden Peru.

    “Hari ini, saya dengan rendah hati menjabat sebagai Presiden republik ini… untuk menempatkan dan memimpin pemerintahan transisi,” kata Jeri kepada parlemen Peru sesaat setelah dia dilantik.

    Jeri, yang menjadi Presiden ke-7 Peru sejak tahun 2016 lalu, mengisyaratkan akan mengambil pendekatan tegas terhadap meningkatnya ketidakamanan, salah satu kritikan utama yang sebelumnya dilontarkan terhadap Boluarte. Jeri berpidato di hadapan Kongres sambil mengenakan selempang bendera nasional Peru.

    “Musuh utama ada di jalanan: geng kriminal,” ujarnya. “Kita harus mendeklarasikan perang terhadap kejahatan,” tegas Jeri dalam pidatonya.

    Jeri yang berusia 38 tahun ini, merupakan anggota partai konservatif Somos Peru dan menjabat sebagai ketua Kongres sejak Juli lalu. Usai dilantik, Jeri bergabung dengan jajaran beberapa kepala negara termuda di dunia.

    Sementara itu, pemakzulan Boluarte (63) terjadi menyusul tuduhan bahwa dia mengambil keuntungan secara ilegal dari jabatannya dan bertanggung jawab atas tindakan keras mematikan terhadap unjuk rasa yang mendukung pendahulunya.

    Dia membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Oktober 2025

    Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif transportasi umum di ibu kota saat ini masih tergolong paling murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
    Ia mencontohkan, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasional sebenarnya jauh lebih besar.
    “Tetapi perlu diketahui, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Pramono, murahnya tarif ini karena pemerintah provinsi menanggung sebagian besar biayanya melalui subsidi.
    Besaran subsidi untuk transportasi di Jakarta bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
    Untuk itu, Pemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.
    Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun.
    “Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ucap Pramono.
    Mesi begitu, Pramono memastikan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
    “Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” kata dia.
    Sebelumnya, Pramono juga mengatakan subsidi transportasi di Jakarta sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
    Karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali besarnya subsidi agar sesuai dengan kemampuan keuangan setelah DBH dipangkas.
    “Apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH.
    “Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” lanjut Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.