Blog

10 Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran Regional

Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran
Tim Redaksi
SAMARINDA, KOMPAS.com
– Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai sorotan di tengah efisiensi dan pemangkasan anggaran.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, tercatat Sekretaris Daerah (Sekda) menerima TPP tertinggi, yakni Rp 99 juta per bulan.
Sementara itu, asisten gubernur memperoleh Rp 69,3 juta, dan inspektur daerah menerima Rp 69,4 juta.
Adapun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing mendapat Rp 62,9 juta.
Berikut rincian lainnya:
Di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah diarahkan untuk efisiensi, angka-angka fantastis ini dinilai sejumlah kalangan tidak sensitif terhadap situasi anggaran publik.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, mengatakan kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah agar publik memahami dasar penetapan nominalnya.
“Mestinya sebelum menetapkan angka-angka yang, kalau kita lihat cukup fantastis itu, gubernur perlu menjelaskan kepada publik. Karena kalau dibandingkan dengan tunjangan ASN di daerah lain, ini termasuk besar,” ujar Saipul kepada Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
Menurut Saipul, keputusan gubernur pada 2023 itu kemungkinan dibuat ketika kondisi keuangan daerah masih longgar, terutama setelah Kaltim menerima alokasi dana karbon yang cukup besar.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya fleksibel dan menyesuaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, dana transfer dari pemerintah pusat ke Kaltim tahun 2026 mendatang dipastikan akan turun drastis, dari Rp 7 Triliun menjadi Rp 2,49 Triliun, yang akan berdampak signifikan pada postur APBD.
“Kalau APBD turun, mestinya tunjangan juga ikut turun. Begitu pula sebaliknya. Jangan sampai ketika kondisi keuangan daerah sedang ketat, tunjangannya tetap tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara pejabat tinggi dan pegawai pelaksana, yang menurutnya cukup besar dan berpotensi menimbulkan ketimpangan di internal birokrasi.
“Misalnya seorang sekda bisa menerima Rp 99 juta, sementara ASN lain mungkin hanya mendapatkan tambahan yang tidak terlalu signifikan. Itu perlu dikaji dari sisi keadilan dan proporsionalitas,” ujarnya.
Saipul mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TPP, agar prinsip efisiensi anggaran juga tercermin di belanja pegawai.
“Jangan sampai masyarakat diminta berhemat, sementara belanja pegawai masih jor-joran. Pemerintah yang baik harus mengutamakan anggaran untuk program rakyat dulu, baru kalau ada ruang fiskal longgar bisa dialokasikan untuk pegawai,” tutur Saipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 14:17
Respons Santai Wapres Gibran soal Roy Suryo Cs Datangi Makam Ibunda Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait heboh Roy Suryo Cs mendatangi makam ibunda Jokowi di Kabupaten Karanganyar, Jateng.

Menanggapinya dengan santar, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo dan Dokter Tifa atas perhatiannya, yang telah mendoakan kakek dan neneknya di makam keluarganya tersebut.

‎”Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dokter Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan Kakek Nenek kami tercinta yang telah tiada,” kata Gibran, Jumat (10/10/2025).

Gibran menyatakan bahwa makam keluarga Presiden Ke-7 RI Joko Widodo tersebut terbuka untuk dikunjungi oleh siapa pun yang ingin mendoakan mendiang kakek dan neneknya.

“Makam tersebut adalah makam keluarga, siapa pun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhum nenek kami,” kata Gibran menanggapi pertanyaan wartawan.

Sebelumnya dikabarkan, Roy Suryo dan Dokter Tifa bersama kawannya yang lain, mendatangi makam keluarga Joko Widodo (Jokowi) yang berada di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.

Aksi keduanya menjadi viral di media sosial karena pernyataan Dokter Tifa yang menyebutkan bahwa mendiang Sudjiatmi Notomihardjo bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo.

10/10/2025 14:10
Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

Jakarta –

Pemerintah mengklaim pembahasan tambahan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% sudah mencapai tahap akhir. Benarkah penambahan saham 12% didapatkan secara gratis?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum bisa menjawab hal tersebut. Bahlil mengatakan penandatanganan kontrak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 masih diproses, dan hal ini harus melibatkan berbagai pihak.

Bahlil mengatakan penambahan porsi saham tersebut apakah didapatkan secara gratis atau bayar akan diumumkannya ketika kontrak perpanjangan IUPK sudah diteken.

“Gini, setelah saya melakukan perpanjangan kontrak saya baru umumkan, tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi dan paraf kesepakatan, tetapi itu semua harus tertuang dalam kontak dan kontrak perpanjanganya lagi dalam proses. Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi harus kita bicarakan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Sebagai informasi, saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan dari penambahan saham 12% tersebut, maka nantinya Freeport akan mendapatkan izin penambangan hingga tahun 2061.

“Rancangannya akan ke sana (2061) karen undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelterkan sampai cadangan selesai,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyebut pemerintah menerima tambahan kepemilikan saham Freeport-McMoRan secara free of charge alias tanpa biaya. Adapun penambahan yang disepakati sebesar 12%.

“Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” jelas Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas tak menyebut angka 12% telah mencapai kesepakatan akhir. Pasalnya, belum ada perjanjian di atas kertas.

Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sementara saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041.

“Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangan dalam arti kata begitu,” ungkapnya.

(ara/ara)

10/10/2025 14:10
Dapat Bukti Struk, Tak Ada Transaksi Terselubung

Jakarta –

Bayar tilang sekarang bisa langsung di tempat. Praktik ini dipercaya sebagai bentuk transparansi sebab akan ada bukti struk yang diberikan.

Sanksi denda tilang kini bisa dibayar di tempat. Kalau sebelumnya kamu harus titip bayar ke Bank BRI, sekarang kamu bisa bayar denda itu di tempat. Bedanya dengan bayar tilang di tempat zaman dulu, kamu bakal mendapatkan struk sebagai bukti pembayaran. Struk itu dicetak di tempat berkat adanya print thermal dari Korlantas Polri.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menegaskan bahwa sistem baru ini memberi kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi di lapangan. Menurutnya, hal ini juga bisa menutup celah praktik tidak transparan saat proses penegakan hukum berlalu lintas.

“Ini sangat memudahkan. Pertama, memudahkan masyarakat supaya tidak perlu lagi ke BRI. Kedua, memudahkan petugas supaya tidak ada lagi transaksi terselubung. Jadi langsung kita pakai sistem ini,” ujar Faizal dikutip laman Korlantas Polri.

Perangkat ini bakal digunakan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pembayaran denda tilang di tempat pun tak lagi menyulitkan bagi yang tak punya waktu banyak.

“Nanti akan digunakan seluruh anggota di lapangan, di seluruh polda, bahkan di polres-polres juga akan kita berikan alat seperti ini,” jelasnya lagi.

Perangkat itu kini sudah terintegrasi dengan ETLE nasional dan langsung digunakan di lapangan. Selain ETLE Mobile dan printer thermal, ada juga ETLE Portable.

Tidak seperti ETLE statis yang dipasang permanen, versi portable bisa dipindahkan sesuai kebutuhan pengawasan. ETLE Mobile itu akan ditempatkan di wilayah tertentu, misalnya yang banyak terdapat pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas. Bila pelanggaran di lokasi tersebut sudah mulai berkurang, maka ETLE Portable bisa berpindah tempat.

(dry/rgr)

10/10/2025 14:09
Video: Ketua DEN Luhut “Kopdar” Dengan Mendag AS di Washington DC

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis (09/10/2025). Momen itu diketahui dari unggahan Luhut di akun media sosial Instagram miliknya.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 10/10/2025) berikut ini.

10/10/2025 14:09
Bupati Ipuk Kolaborasikan Restorative Justice dengan Program Sosial Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepakatan Restorative Justice bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya, Kamis (9/10/2025). Melalui kerja sama ini, Bupati Ipuk berkomitmen memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai program penguatan sosial yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.

Kesepakatan tersebut merupakan inisiatif Kejati Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Jatim. Acara penandatanganan juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kajati Jatim Kuntadi, serta para kepala daerah dan kepala Kejari se-Jawa Timur.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada aspek penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang proporsional, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak.

Kajati Jatim Kuntadi menyebut, pendekatan tersebut telah banyak diterapkan di sejumlah daerah dan menunjukkan hasil positif. “Melalui kolaborasi ini kita bisa melihat perkara hukum dari sudut sosial. Kami tidak bisa sendirian, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah. Nanti kita evaluasi keberhasilannya,” ujarnya.

Bupati Ipuk mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus diselesaikan melalui penegakan hukum formal. “Kita juga harus melihat kondisi sosial dari para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga keduanya,” ujar Ipuk.

Ia mencontohkan, dalam kasus pencurian dengan nilai kecil yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi atau keluarga yang sakit, penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Setelah itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan asesmen sosial ekonomi terhadap pelaku dan korban. “Misalnya pelaku belum bekerja, bisa kami bantu dengan program pelatihan atau bantuan usaha. Kalau keluarganya sakit, kami pastikan sudah terdaftar BPJS dan mendapatkan perawatan. Di sinilah intervensi pemerintah hadir,” terang Ipuk.

Menurutnya, Banyuwangi memiliki beragam program penguatan sosial yang bisa mendukung implementasi keadilan restoratif. Di antaranya bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, hingga bantuan sosial lainnya.

Senada dengan itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya langkah lanjutan pasca Restorative Justice. “Kita menyebutnya Restorative Justice Plus. Yang terpenting adalah bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami minta kepada semua kepala daerah untuk memastikan ada penguatan setelah proses keadilan restoratif dilakukan,” ujar Khofifah. [alr/beq]

10/10/2025 14:06
Gempa M 7,4 Guncang Filipina, 1 Orang Tewas Tertimpa Tembok

Manila –

Sedikitnya satu orang tewas akibat gempa bumi dengan Magnitudo (M) 7,4 yang mengguncang lepas pantai sebelah selatan Filipina pada Jumat (10/10) waktu setempat. Gempa ini sempat memicu peringatan tsunami untuk area pesisir Filipina, Indonesia dan Pulau Palau, namun peringatan itu telah dicabut.

Gempa itu berpusat di perairan berjarak 20 kilometer dari wilayah Manay di Mindanao, dan mengguncang pada Jumat (10/10) pagi, pukul 09.43 waktu setempat.

Kepolisian Filipina, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10/2025), melaporkan sedikitnya satu orang tewas ketika sebuah tembok runtuh di kota Mati, pusat populasi terbesar di dekat pusat gempa.

Seorang pejabat lokal di kota Tagum, sebelah barat Manay, Wes Caasi, mengatakan kepada AFP bahwa sebuah acara pemerintah di balai kota setempat menjadi kacau karena “orang-orang panik, mereka berteriak dan berlarian”.

Mengonfirmasi video yang beredar di media sosial, Caasi mengatakan dirinya melihat para pekerja berhamburan turun dari rangka pohon Natal logam setinggi 202 meter yang sedang mereka hias ketika gempa terjadi.

Sejumlah saksi lainnya mengatakan mereka melihat siswa-siswa dan para pekerja berhamburan keluar dari gedung sekolah, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan.

Sejauh ini, menurut para saksi, gempa bumi tampaknya telah menyebabkan kerusakan kecil dan tersebar.

Seorang pejabat Kepolisian Provinsi Davao Oriental, Dianne Lacorda, mengatakan kepada AFP bahwa aliran listrik dan komunikasi telah terputus dan otoritas setempat sedang berupaya menaksir kerusakan di beberapa daerah.

Pemerintah provinsi tersebut mengatakan via Facebook bahwa pihaknya menangguhkan kegiatan belajar mengajar “sampai pemberitahuan lebih lanjut” dan telah memulangkan para pekerja publik non-esensial.

Seorang jurnalis lokal di kota Davao, Kath Cortez, menuturkan kepada AFP bahwa retakan kecil muncul pada dinding lantai dasar rumah keluarganya.

“Saya terkejut dengan kekuatannya (gempa),” ucapnya, sembari mengatakan bahwa anggota keluarganya berlarian keluar rumah.

Otoritas Filipina sempat merilis peringatan tsunami dan memerintahkan warganya yang ada di area pesisir untuk mengungsi. Namun pada Jumat (10/10) siang, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah mencabut peringatan tsunami untuk wilayah pantai Filipina, Indonesia, dan Pulau Palau.

“Tidak ada lagi ancaman tsunami dari gempa ini,” tegas Pusat Peringatan Tsunami Pasifik.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

10/10/2025 14:05
Ngeri Perang Saudara Tetangga RI: Jet Wara-wiri, Siswa Masuk Bunker

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang saudara antara junta Myanmar dan penentangnya makin menggila. Dilaporkan bagaimana jet-jet tempur wara-wiri di negeri itu membuat para siswa ketakutan dan bersembunyi di bunker-bunker.

Salah satunya adalah Phyo Phyo, 18 tahun. Sebelum masuk ke dalam bunker yang merupakan ruang kelas, ia berdoa memohon belas kasih dan keselamatan baginya, teman dan guru, meskipun realisasinya tidak akan dikabulkan.

“Semoga jet tempur tidak datang. Semoga para pilot menunjukkan kebaikan kepada kami. Semoga bom tidak meledak,” katanya mengenang keinginannya yang tak terucapkan saat memandang kehancuran di hadapannya.

Mengutip AFP, ia terdaftar di kelas yang beranggotakan sekitar 12 orang di “akademi bawah tanah”. Kelas itu memang merupakan bunker, yang didirikan pada bulan Juni setelah serangan junta militer meluluhlantakkan sekolah di dekatnya dan menewaskan sedikitnya 20 murid dan dua guru.

“Masa-masa sekolah kami dulu bebas dan penuh kesenangan,” kata Phyo Phyo, lagi menggunakan nama samaran untuk alasan keamanan.

“Sejak serangan udara dimulai, kami kehilangan kebahagiaan,” tambahnya.

“Para siswa menjadi pendiam.”

Wilayah yang Phyo Phyo tinggal memang dikuasai “pemberontak”. Wilayah ini sekitar 110 kilometer (70 mil) di utara kota Mandalay, tempat jet-jet junta militer menjelajahi langit.

Phyo Phyo dan teman-teman sekelasnya belajar di ruang kelas bawah tanah mereka yang lembap dan gelap namun relatif aman. Ruang kelas itu dibangun di hutan dengan sumbangan dan menyerupai sel penjara bergaya Spartan.

“Kami menginginkan pendidikan, apa pun rintangannya,” kata Phyo Phyo.

Sejak kudeta tahun 2021 yang memicu perang saudara, junta militer Myanmar telah meningkatkan serangan udara setiap tahun. Ini dilakukan demi membasmi faksi-faksi gerilya yang menentang pemerintahan junta.

Bencana seperti banjir dan angin kencang pada musim hujan Mei hingga September biasanya memberikan jeda. Namun, menurut organisasi Data Lokasi & Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED), data parsial dari musim hujan tahun ini menunjukkan militer melakukan lebih dari 1.000 serangan udara dan pesawat tanpa awak (drone), menewaskan lebih dari 800 orang.

Saat ini, junta melancarkan kampanye untuk merebut kembali wilayah menjelang pemilu yang katanya akan dimulai pada 28 Desember. Namun, para pemberontak telah berjanji untuk memblokir pemungutan suara di daerah kantong mereka, dan para analis menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai taktik untuk menyamarkan kelanjutan pemerintahan militer.
Di sisi lain, ketakutan juga meliputi para petani, di wilayah Sagaing. Mereka mengatakan ancaman itu nyata.

“Kami memindahkan sawah di malam hari agar kami bisa fokus bersembunyi di siang hari,” kata seorang petani yang tidak disebutkan namanya.

Pada siang hari, di kota Thabeikkyin di wilayah Mandalay tengah, para pemberontak mengawasi langit dan menggunakan walkie-talkie yang berderak untuk menyampaikan lokasi terakhir jet junta yang diketahui. Ini menjadi sebuah sistem peringatan serangan udara darurat.

Thwat Lat membunyikan sirene hingga 15 kali sehari, menyuarakan peringatan paling mendesak melalui mikrofon merah muda dan emas yang terhubung ke sistem pengeras suara yang dapat didengar dari jarak delapan kilometer. Hal ini membuat penduduk berlarian ke bunker.

Serangan Udara

Militer memang sering menggunakan jet-jet tempur yang dipasok China dan Rusia ke pemberontak yang tidak memiliki armada udara maupun pertahanan anti-udara sendiri. Alasannya karena serangan udara membuat milisi-milisi makin terjepit.

“Karena mereka merasa kelompok bersenjata revolusioner kami memiliki kekuatan untuk menjatuhkan mereka,” kata anggota Pemerintah Persatuan Nasional yang dideklarasikan gerakan demokrasi di wilayah Sagaing utara yang dikuasai pemberontak, Zaw Tun.

“Mereka tidak bisa memenangkan pertempuran darat, tetapi mereka punya kekuatan untuk menyerang kami dengan serangan udara,” ujarnya.

Setiap minggu, selalu ada laporan warga sipil terbunuh dalam pengeboman yang menelan korban massal. Seringkali ini terjadi di sekolah atau biara yang ditempati anak-anak atau biksu, dan terkadang juga melindungi orang-orang yang telah mengungsi akibat pertempuran.

“Militer sengaja menargetkan massa karena mereka ingin memicu ketakutan,” kata analis ACLED Asia-Pasifik, Su Mon Thant.

“Ketika orang-orang merasa lebih tidak pasti dengan hidup mereka dan putus asa, mereka tidak ingin mendukung gerakan perlawanan,” ujarnya.

Meskipun tidak ada angka kematian resmi akibat perang Myanmar dan perkiraannya sangat bervariasi, ACLED melaporkan lebih dari 85.000 orang telah tewas di semua pihak. Dari jumlah tersebut, hampir 3.400 adalah warga sipil yang tewas di tangan pasukan negara dalam serangan udara atau pesawat tak berawak yang ditargetkan.

Meski demikian, media pemerintah junta selalu menggambarkan laporan korban sipil sebagai “informasi palsu”. Mereka mengatakan informasi disebarkan oleh “media jahat”.

(sef/sef)

[Gambas:Video CNBC]

10/10/2025 14:05
iPhone Air Tipis Banget! Sudah Bisa Pre Order di RI Harga Rp 20 Jutaan

FotoINET

Adi Fida Rahman – detikInet

Jumat, 10 Okt 2025 14:05 WIB

Jakarta – Preorder iPhone Air di Indonesia sudah dibuka. Ini adalah iPhone tertipis yang pernah Apple buat selama ini, dibanderol mulai Rp 20 jutaan begini wujudnya.

10/10/2025 14:05
Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tak mengganggu kondisi APBN pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto.

“Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Suminto mengatakan, proyek yang dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk.

“Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI,” tegas Suminto.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini memasuki babak baru, setelah Danantara tengah berupaya bernegosiasi dengan China untuk reformasi beban utang yang ditanggung PT KAI.

“Sedang berjalan dengan pihak China, baik dengan pemerintah China, sedang berjalan,” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (8/10).

Rosan mengatakan, solusi yang diperlukan pada persoalan proyek ini bukan hanya restrukturisasi, melainkan reformasi.

“Kita maunya bukan restrukturisasi (yang mungkin menyisakan potensi masalah) di kemudian hari, kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan,” ungkapnya.

Harapannya, dengan adanya reformasi, setelah dilakukan restrukturisasi tidak akan terjadi lagi persoalan serupa.

“Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default (gagal bayar) dan lain-lain,” imbuhnya.

COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan manajemen PT KAI (Persero) untuk melakukan restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

“Sudah, sudah (bertemu),” ujarnya saat ditemui di gedung Smesco Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Dony mengatakan, rencana pembayaran utang proyek kereta cepat kepada sejumlah BUMN yang terbebani sedang dalam penjajakan. Hal tersebut juga masuk dalam RKAP Danantara tahun ini. Meskipun, Ia belum dapat memaparkan terkait skema maupun mekanismenya.

“Ini kan sedang dijajaki ya, sedang kita lakukan penjajakan, tentu akan kita bereskan proses itu, seperti mana tadi kemarin kan juga Dirut KAI juga sudah menyampaikan di DPR,” sebutnya.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini menjadi beban keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) hingga semester I tahun 2025 naik dari 1,2 kali itu menjadi 1,3 kali.

“Kalau kita lihat juga total debt penugasan versus dengan non-penugasan, itu tahun 2025 semester I itu (utang) Rp 46,5 triliun itu naik dibandingkan di tahun 2024 semester I Rp 43,2 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sementara, total ekuitas KAI hingga semester I tahun ini juga naik dari Rp 32 triliun menjadi Rp 36,6 triliun.

Utang proyek kereta cepat juga mendapat sorotan dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI karena membebani keuangan BUMN transportasi kereta api tersebut.

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

10/10/2025 14:05