Xcloud.id

Blog

  • Ketua MK Suhartoyo Pertanyakan Pasal UU TNI soal Prajurit di Jabatan Sipil: Ini Bagaimana Panglima Masih Cawe-Cawe? – Page 3

    Ketua MK Suhartoyo Pertanyakan Pasal UU TNI soal Prajurit di Jabatan Sipil: Ini Bagaimana Panglima Masih Cawe-Cawe? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyoroti Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesiayang dipandangnya membuka peluang Panglima TNI bisa ikut andil untuk menentukan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI.

    Hal ini disampaikannya dalam lanjutan persidangan di MK, Kamis 9 Oktober 2025, dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXII/2025, di mana salah satu pemohon mempersoalan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI terkait jabatan sipil yang dapat diduduki setelah prajurit pensiun atau mengundurkan diri.

    Awalnya, DPR yang diwakili oleh Ketua Komisi I Utut Adianto dan pemerintah yakni Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej, menjelaskan ikhwal pasal tersebut, yang pada intinya mempertegas pelaksanaan tugas pokok prajurit TNI sesuai jabatan pada beberapa kementerian atau lembaga.

    Suhartoyo lantas melihat ada kontradiksi dalam pasal tersebut terutama pada ayat 1, 2, dan 3 dengan pasal 5. Di mana, pasal 5 berbunyi; Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panglima.

    “Ini bagaimana panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi? Ini ada semacam contradictio in terminis diantara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat (1) sampai ayat (5) ini. Nah, mungkin Pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya,” tanya Suhartoyo.

    “Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karier masih ditangani oleh panglima? Nah, ini yang kemudian menimbulkan di ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari panglima itu. Mungkin dijelaskan itu,” sambungnya.

     

  • Terminal 3 Soekarno-Hatta Makin Cantik, Ini Potret Terbarunya – Page 3

    Terminal 3 Soekarno-Hatta Makin Cantik, Ini Potret Terbarunya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai pintu gerbang utama bagi wisatawan domestik, mancanegara, maupun pelaku bisnis dari seluruh dunia, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kini hadir dengan suasana segar, modern, dan penuh sentuhan budaya nusantara berkat proyek renovasi yang dikerjakan PT Nindya Karya.

    “Terminal 3 ini bisa menjadi representasi Indonesia yang ramah, modern, dan kaya budaya, sehingga Indonesia dapat menjadi destinasi wisata unggulan dan pusat bisnis berkelas dunia,” kata Plt. Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, Jumat (10/10/2025).

    Mengusung konsep Tropical Forest (Hutan Tropis) yang memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan teknologi modern, transformasi ini tidak hanya mempercantik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah, berbudaya, dan berkelas dunia.

    Pada proyek ini, PT Nindya Karya sebagai Design & Build Contractor dipercayakan dalam melakukan penataan ulang desain interior dengan mengusung konsep ruang terbuka hijau bernuansa modern.

    Beberapa titik beautifikasi yang dikerjakan meliputi Baggage Claim Area yang dilengkapi layar LED berukuran besar menayangkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia, dinding area pengambilan bagasi yang dihiasi Vertical Garden, serta lokasi Conveyor Belt yang dipercantik dengan aneka tanaman hijau.

     

  • Data Pemerintah Dominasi 58 Persen Kebocoran di Dark Web, Platform Baru Ini Tawarkan Deteksi Dini – Page 3

    Data Pemerintah Dominasi 58 Persen Kebocoran di Dark Web, Platform Baru Ini Tawarkan Deteksi Dini – Page 3

    Layanan CSIRTradar, yang tersedia dalam model berlangganan, memiliki dua kapabilitas utama: Dark Web Monitoring dan Vulnerability Alert.

    Pada sisi Dark Web Monitoring, platform ini bekerja layaknya radar berteknologi tinggi yang terus memindai dark web serta pasar online ilegal lainnya.

    Tujuannya adalah mendeteksi dan memberi peringatan dini saat informasi sensitif perusahaan atau individu, seperti kredensial login, data pribadi, atau kekayaan intelektual, mulai diperjualbelikan.

    Metode pencarian terperincinya mencakup:

    Log Infostealer (malware pencuri informasi sensitif).
    Kebocoran kredensial email akibat kelalaian atau serangan eksternal seperti phishing.
    Kebocoran domain, company breach, serta diskusi dan transaksi di forum rahasia atau darknet marketplace.

    Sementara itu, fitur Vulnerability Alert memberikan peringatan dini atas celah keamanan terbaru yang terdaftar di basis data umum seperti Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) dan Open Source Vulnerabilities (OSV).

    Upaya eksploitasi terhadap celah keamanan sendiri dilaporkan meningkat tajam pada semester I 2025.

     

  • Vinanda Lantik 136 Pejabat, 10 Lurah Perempuan Siap Dukung Visi Kota Kediri MAPAN

    Vinanda Lantik 136 Pejabat, 10 Lurah Perempuan Siap Dukung Visi Kota Kediri MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melantik 136 pejabat eselon III dan IV di Ruang Joyoboyo, Jumat (10/10/2025). Dari jumlah tersebut, sepuluh di antaranya adalah perempuan yang dipercaya menduduki jabatan kepala kelurahan (lurah). Para pejabat baru ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Kediri MAPAN (maju, agamis, produktif, aman, ngangeni).

    Vinanda menyebut pelantikan ini sebagai langkah penyegaran untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

    “Harapannya ini adalah sebuah penyegaran, salah satu upaya kami untuk meningkatkan efektifitas kerja kemudian meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan ini juga bisa menjadi wadah bagi OPD dan juga eselon tiga dan eselon empat nantinya bisa memperkaya wawasan dan pengalaman,” ujar Vinanda.

    Ia menambahkan, pelantikan sepuluh lurah perempuan menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan.

    “Terkait dengan 10 lurah perempuan tentunya perempuan dan laki-laki ini sama saja. Punya tanggung jawab yang sama. Makin banyaknya perempuan kita sama-sama mendukung dan mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Kediri MAPAN,” katanya.

    Mbak Wali juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional dan disiplin agar semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat.

    “Pesannya yang sudah dilantik bisa bekerja secara profesional, punya integritas dan disiplin karena ketika kita punya kinerja yang baik insyaallah masyarakat juga akan memberikan kepercayaan yang baik. Ke depan banyak tantangan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya, maka saya berharap supaya cepat beradaptasi,” ujarnya menegaskan.

    Salah satu lurah perempuan yang dilantik adalah Yuli Rachmawati. Setelah sembilan tahun menjabat Lurah Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, ia kini dimutasi ke Kelurahan Dermo di kecamatan yang sama. Yuli menyatakan siap melanjutkan pengabdian di tempat baru.

    “Tentunya sebagai ASN kita ditempatkan di mana pun siap, untuk mengabdi, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Kota Kediri. Mutasi ini adalah hal yang biasanya, penyegaran organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik, melaksanakan program-program dari Mbak Wali,” tutur Yuli.

    Yuli juga menilai pelantikan ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kesetaraan gender di lingkungan birokrasi.

    “Alhamdulillah berarti ini adalah gender, sudah semakin kita dengan laki-laki ini kan sebelumnya sedikit, dengan adanya bertambahnya lurah perempuan semakin banyak memperhatikan untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPAG) terkait dengan gender,” ungkapnya.

    Ia pun berkomitmen melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik di Kelurahan Dermo. “Yang jelas nanti saya akan melaksanakan yang dulunya program dari Pak Lurah Dermo, yang sudah baik akan saya teruskan, yang kurang akan saya perbaiki agar lebih baik,” ujarnya.

    Pelantikan ini merupakan yang ketiga di era pemerintahan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan wakilnya KH Qowimuddin Thoha. Sebelumnya, pelantikan dilakukan terhadap pejabat eselon II dan Penjabat Sekda Kota Kediri, Ferry Djatmiko. [nm/beq]

  • Truk Air Mineral Tabrak 5 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas

    Truk Air Mineral Tabrak 5 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas

    Kecelakaan maut terjadi di Jalur Pantura Subang, Jawa Barat pada Kamis (9/10).
    Sebuah truk bermuatan air mineral menabrak 5 kendaraan sekaligus hingga menewaskan 3 orang.

    Truk diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melintasi jalan padat. Polisi telah menangkap sopir truk untuk dimintai keterangan.

  • Gus Ipul Jenguk Haical, Tegaskan Penanganan Korban Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Jadi Atensi Presiden

    Gus Ipul Jenguk Haical, Tegaskan Penanganan Korban Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Jadi Atensi Presiden

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penanganan para korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia.

    Hal ini disampaikan saat Gus Ipul menjenguk salah satu korban selamat, Syehlendra Haical Aditya, di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (10/10/2025).

    Gus Ipul tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.15 WIB dan langsung menuju ruang perawatan HCI, tempat Haical dirawat. Dalam kunjungannya, ia berbincang hangat dan memberikan semangat kepada Haical yang harus menjalani amputasi kaki akibat infeksi pasca tertimbun reruntuhan bangunan.

    “Kamu dapat salam dari Presiden. Presiden memberikan perhatian, memberikan atensi, makanya yang kerja keroyokan dari berbagai kementerian, untuk mendukung Haical supaya cepat sehat,” ujar Gus Ipul kepada Haical.

    Sebelumnya, Gus Ipul turut menyaksikan langsung proses evakuasi Haical oleh tim SAR pada Rabu (1/10). Haical diketahui tertimbun selama dua hari di bawah reruntuhan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

    “Saya bisa menjenguk kembali Haical, di mana waktu itu hari ke-3, hari Rabu, saya bersama Ibu Kadinsos Provinsi, Pak Wagub, dan Kepala Basarnas menyaksikan secara langsung proses evakuasinya,” ungkap Gus Ipul usai menjenguk Haical.

    Menurut Gus Ipul, Haical termasuk korban dengan luka berat yang membutuhkan penanganan medis intensif dan perawatan jangka panjang.

    “Saya melihat layanan di rumah sakit ini cukup bagus, ditangani oleh dokter-dokter profesional, dan terus memantau perkembangan kesehatan anak kita, Haical,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kementerian Sosial terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada seluruh korban serta keluarga yang masih menunggu hasil identifikasi dari Polda Jawa Timur.

    “Sampai sekarang kita juga terus mendampingi, secara bersama-sama kepada seluruh keluarga yang masih menunggu proses identifikasi korban,” jelasnya.

    Tiga Tahap Penanganan Korban

    Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan korban tragedi Ponpes Al-Khoziny dilakukan dalam tiga tahap, yakni evakuasi, kedaruratan, dan rehabilitasi.

    “Pertama adalah tahap evakuasi dan kedaruratan. Saya berterima kasih kepada tim evakuasi — Basarnas, BNPB, Kepolisian, dan TNI — yang telah bekerja dengan baik pada masa-masa darurat,” tutur Gus Ipul.

    Ia menambahkan, tahap selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, yang kini tengah difokuskan pada pemulihan para korban luka berat, sedang, maupun ringan.

    “Rehabilitasi difokuskan kepada korban-korban yang masih memerlukan perhatian bersama, baik korban luka berat, sedang, maupun ringan,” jelasnya.

    Berdasarkan data terbaru, jumlah korban luka ringan mencapai 74 orang, luka berat 24 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 63 orang.

    “Semua korban akan terus kita dampingi dalam proses rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial,” tambahnya.

    Selain memberikan layanan kesehatan dan jaminan sosial, Kemensos juga berencana memberikan program pemberdayaan bagi keluarga korban yang terdampak berat.

    “Kita akan mendampingi keluarga, terutama yang anaknya mengalami luka berat atau amputasi. Sesuai arahan Presiden, segala kebutuhan mereka akan didukung sepenuhnya,” tegas Gus Ipul.

    Kronologi Runtuhnya Bangunan

    Sebagaimana diketahui, bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.00 WIB, saat ratusan santri tengah melaksanakan salat Ashar. Dugaan sementara, proses pengecoran lantai atas yang dilakukan sebelumnya menyebabkan pondasi tidak mampu menahan beban, hingga akhirnya seluruh bangunan runtuh menimpa para santri di lantai dasar. (ted)

  • Tsunami Minor Terdeteksi di Talaud Usai Gempa Melonguane M7,6

    Tsunami Minor Terdeteksi di Talaud Usai Gempa Melonguane M7,6

    BMKG juga mencatat sudah terdeteksi tsunami setinggi 5-7 centimeter di perairan Talaud, Sulawesi Utara, usai gempa tektonik bermagnitudo 7,4 yang terjadi di Laut Filipina.

    Daryono memastikan, tsunami terdeteksi melalui alat pengukur tinggi muka laut atau tsunami gauge milik BMKG yang berada di dua titik di Kepulauan Talaud.

    “Tercatat di Tsunami Gauge BMKG di Beo, Talaud, setinggi 7 centimeter dan di TG Essang Talaud setinggi 5 centimeter dan sejumlah titik lainnya,” katanya.

    Daryono juga menegaskan, kenaikan muka air laut tersebut merupakan dampak dari tsunami minor akibat aktivitas gempa dangkal di zona subduksi Laut Filipina.

    “Ya, itu tsunami, tapi kami menyebutnya tsunami minor,” ujarnya.

  • Kewarganegaraan Jerman: Jalur Cepat Naturalisasi Dihapus

    Kewarganegaraan Jerman: Jalur Cepat Naturalisasi Dihapus

    Jakarta –

    Jerman resmi mencabut aturan yang sebelumnya memungkinkan warga asing mendapatkan kewarganegaraan lebih cepat hanya dalam tiga tahun. Aturan ini sempat berlaku sejak 2024, tapi kini dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dari partai konservatif CSU, Alexander Dobrindt, yang menilai kebijakan itu memberikan sinyal yang keliru.

    Sebelum Juni 2024, warga asing yang ingin menjadi warga negara Jerman harus menunggu minimal delapan tahun. Pemerintah yang berhaluan ideologi politik tengah-kiri yang berkuasa sejak 2021 sempat memangkas masa tunggu menjadi lima tahun, atau tiga tahun bagi mereka yang menunjukkan integrasi luar biasa. Kewarganegaraan ganda pun dibuka untuk semua.

    Namun, ada syarat ketat. Untuk bisa mendapat paspor lebih cepat, seseorang harus memiliki penghasilan stabil, mampu berbahasa Jerman dengan baik, dan aktif berkontribusi dalam masyarakat,misalnya menjadi relawan di pemadam kebakaran.

    Kini, pemerintah baru yang berhaluan tengah-kanan dan mulai menjabat pada Mei 2025, resmi menghapus “naturalisasi turbo” ini. Kewarganegaraan ganda tetap diperbolehkan, tapi jalur cepat tiga tahun tidak lagi ada.

    Khawatir “paspor Jerman jadi barang diskon”

    Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menjelaskan dalam debat di parlemen Jerman (Bundestag), “Naturalisasi tentu penting untuk kohesi sosial, tapi jalur cepat memberi kesan paspor Jerman seperti barang diskon.” Ia khawatir kebijakan itu justru menjadi insentif bagi imigrasi.

    Menurut Jannes Jacobsen dari Pusat Penelitian Integrasi dan Migrasi Jerman (DeZIM), perubahan ini tidak akan terlalu berpengaruh.

    “Inti reformasi sebelumnya adalah mempersingkat masa tunggu menjadi lima tahun, dan koalisi baru tetap mempertahankan hal itu,” ujarnya.

    Selama 15 bulan diberlakukannya jalur cepat, hanya sedikit yang benar-benar memanfaatkannya. Jacobsen memperkirakan hanya sekitar 13% warga asing memenuhi syarat bahasa dan ekonomi, dan proporsi yang juga aktif secara sosial kemungkinan jauh lebih kecil. Masalah lain adalah proses administrasi yang lambat.

    “Mengajukan permohonan kewarganegaraan tidak berarti akan langsung diproses. Kantor-kantor pemerintah sering kewalahan, waktu pemrosesan bisa enam bulan hingga lebih dari empat tahun,” kata Jacobsen.

    Kekurangan staf dan tenaga terampil di sektor publik membuat kondisi ini sulit berubah dalam waktu dekat.

    Jerman masih butuh tenaga kerja terampil

    Di sisi lain, anggota parlemen Partai Hijau, Filiz Polat, menilai naturalisasi cepat tetap penting, terutama untuk tenaga kerja terampil.

    “Langkah pertama pemerintah baru ini justru mempersulit akses kewarganegaraan bagi orang-orang berpendidikan tinggi dan sudah terintegrasi,” ujarnya. Polat menekankan, Jerman membutuhkan tenaga kerja di rumah sakit, pusat penitipan anak, bengkel, hingga laboratorium teknologi tinggi.

    Jacobsen menambahkan, solusi bagi kekurangan tenaga kerja bukan sekadar mempercepat naturalisasi, tapi juga mempermudah pengakuan kualifikasi profesional dari luar negeri, dan memastikan ketersediaan tempat tinggal terjangkau di kota besar. Pandangan ini sejalan dengan argumen Dobrindt, yang menekankan pentingnya kelas menengah yang kuat, ekonomi sehat, lapangan kerja menarik, sistem publik yang berfungsi, dan pendidikan berkualitas.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • 2.391 posyandu lansia di Jakarta punya layanan skrining kesehatan jiwa

    2.391 posyandu lansia di Jakarta punya layanan skrining kesehatan jiwa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan sebanyak 2.391 posyandu lansia yang tersebar di seluruh kelurahan di Jakarta saat ini sudah bisa melakukan skrining kesehatan jiwa sebagai bagian dari deteksi dini masalah kesehatan jiwa.

    “Seluruh posyandu lansia melaksanakan skrining kesehatan jiwa melalui SKILAS (Skrining Kognitif dan Depresi Lansia) sebagai bagian dari deteksi dini masalah kesehatan jiwa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sri Puji Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Terdapat beberapa komponen pertanyaan yang menjadi fokus skrining, yakni pemeriksaan penurunan kognitif, pemeriksaan terkait keterbatasan mobilitas, pemeriksaan risiko malnutrisi, pemeriksaan gangguan penglihatan, pemeriksaan gangguan pendengaran, dan pemeriksaan gejala depresi.

    Dia menyampaikan layanan kesehatan jiwa di posyandu lansia berfokus pada deteksi dini, edukasi, dan promosi kesehatan jiwa mereka.

    “Posyandu tidak melakukan terapi atau pengobatan langsung. Lansia yang teridentifikasi memiliki gejala gangguan jiwa dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan,” ujar Puji.

    Sejak 2024, Pemprov DKI menghadirkan layanan kesehatan jiwa di posyandu berbagai kelompok usia, mulai dari anak hingga lansia, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan jiwa bagi warga Jakarta.

    Kader di posyandu pun tidak hanya melayani terkait gizi dan imunisasi, tetapi juga memberikan edukasi serta dukungan awal bagi warga yang membutuhkan bantuan psikologis.

    “Kapasitas atau kompetensi kader harus naik. Upaya kami juga peningkatan kompetensi (kader posyandu),” tutur Puji.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Silfester Matutina Ada di Jakarta

    Silfester Matutina Ada di Jakarta

    GELORA.CO  – Pengacara Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, menegaskan kliennya tidak berada di luar negeri seperti kabar yang beredar. Dia memastikan Silfester masih berada di Jakarta.

    Hal itu disampaikan oleh pengacara Silfester, Lechumanan, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    “Intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan. Intinya ada di Jakarta,” ujar Lechumanan.

    Lechumanan juga mengklaim eksekusi terhadap Silfester oleh kejaksaan tidak dapat dilakukan, menyusul ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Bahwa peristiwa tersebut telah kedaluwarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi,” katanya.

    Seperti diketahui, Silfester Matutina sebelumnya terjerat kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam sebuah aksi demonstrasi yang menyinggung nama Jusuf Kalla.

    Dalam proses hukum, Silfester divonis penjara satu tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Oktober 2018. Dia sempat mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi satu tahun enam bulan.

    Hingga 2025 ini, putusan tersebut belum dieksekusi. Keberadaan Silfester sempat menjadi tanda tanya publik