Xcloud.id

Blog

  • Reformasi Pupuk hingga Irigasi, Prabowo Dorong Realisasi Swasembada

    Reformasi Pupuk hingga Irigasi, Prabowo Dorong Realisasi Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi dan hilirisasi sektor pangan nasional sebagai langkah strategis untuk mencapai swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

    Amran menjelaskan dalam keterangannya bahwa berbagai kemajuan di sektor pertanian saat ini merupakan hasil nyata dari dukungan penuh Presiden Prabowo. Salah satu terobosan besar yang berhasil diwujudkan adalah penyederhanaan sistem distribusi pupuk.

    “Jadi pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145. 12 menteri harus paraf baru bisa dikirim, kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati dan wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan,” ujar Amran.

    Amran menambahkan, berkat penyederhanaan tersebut, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi keluhan utama petani kini sudah tidak lagi terdengar di lapangan.

    Amran menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke tujuh hingga delapan provinsi dalam dua minggu terakhir, petani menyampaikan rasa terima kasih karena distribusi pupuk sudah berjalan baik.

    “Luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo), ada regulasi inpres sektor pangan, ada 17, kita bongkar. Satu contoh, pupuk, dulu kami keliling seluruh Indonesia, teriakannya petani satu suara, tonenya sama, pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” imbuh Amran.

    Selain reformasi distribusi pupuk, Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Perbaikan irigasi seluas dua juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

    Selain itu, Amran juga menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut dilengkapi dengan program akselerasi alat dan mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan produktif, serta peningkatan kapasitas petani di berbagai daerah.

    “Alat mesin pertanian, oplah (optimasi lahan) cetak sawah, kita lakukan akselerasi. Mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tandas Amran.

  • Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    FAJAR.CO.ID — Gaji aparatur sipil negara (ASN) mencakup PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Riau ikut terdampak pemotongan dana transfer daerah alias TKD. Salah satu komponen gaji ASN yang dipastikan akan berkurang adalah tunjangan.

    Pemotongan TKD untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terbilang cukup besar. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap besaran pemotongan dana transfer ke daerah untuk provinsi yang dipimpinnya mencapi Rp1,2 triliun.

    Nah, menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah yang bakal berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah, Abdul Wahid mengatakan, segera mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas masalah ini secara khusus.

    Selain itu juga akan secara bersama menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “TKD yang dipotong untuk pemerintah provinsi itu Rp1,2 triliun. Kalau di kabupaten/kota rata-rata ada Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Paling besar terdampak, yakni Bengkalis. Pemotongan TKD itu banyak komponen, ada dana bagi hasil, pajak dan lain-lain,” kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (9/10).

    Dia mengungkapkan, potongan TKD tersebut akan terkoreksi pada gaji pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk juga nantinya PPPK paruh waktu hingga tenaga honorer yang belum terdata.

    Diketahui, gaji ASN terdiri dari gaji pokok (gapok) dan beragam tunjangan. Sudah pasti, “koreksi” yang dimaksud Gubernur Riau ialah yang berkaitan dengan tunjangan.

    Terkait dengan pertemuan sejumlah gubernur dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (7/10), Abdul Wahid mengatakan hal itu suatu yang wajar. Hal itu, lanjut dia, karena ada masalah sangat urgen yang perlu disampaikan berkaitan dengan kompleksitas keuangan daerah.

  • Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial. Adapun kebijakan tersebut menjadi pedoman pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan pejabat tinggi Kemensos di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025).

    Dalam arahan pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan.

    Kedua, ia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program sosial dapat lebih efektif dan saling mendukung. Ketiga, Kementerian Sosial diarahkan untuk mengembangkan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih.

    Menurut Gus Ipul, anak-anak muda bisa didorong untuk memiliki keterampilan merawat lansia dan anggota keluarga rentan, sehingga lahir peluang kerja baru sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

    Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi.

    “Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu,” kata Gus Ipul.

    “PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” ucapnya

    Arahan keenam, Gus Ipul menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, dan peranan kartu kesejahteraan. Hal ini dibarengi dengan penguatan unit layanan sosial sebagai pusat keunggulan (center of excellence), termasuk Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.

    Selanjutnya, integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga turut menjadi prioritas. Gus Ipul menargetkan pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan memperkuat.

    “Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

    Kebijakan strategis terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.

    Melalui sembilan arah kebijakan tersebut, Kemensos menegaskan upaya menjawab kebutuhan masyarakat, dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (ega/ega)

  • Raja Ecommerce China Diblokir di RI, Sekarang Kena Masalah di Eropa

    Raja Ecommerce China Diblokir di RI, Sekarang Kena Masalah di Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce China, Temu terkena masalah di Eropa. Perusahaan yang ditutup di Indonesia itu diselidiki oleh kantor kartel federal Jerman terkait kondisi para pedagang dan perlakuannya.

    “Setiap bulan, lebih dari 100 juta pengguna dari pasar Eropa mengunjungi temu.com,” kata presiden lembaga itu, Andreas Mundt, dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan penyidikan terkait dugaan Temu menetapkan harga yang tidak wajar untuk pasar Jerman. Jika benar itu dilakukan, bisa jadi ancaman untuk persaingan usaha dan kenaikan harga pada kanal lain.

    “Selama hampir setahun, platform perdagangan untuk pemasok Jerman dibuka. Kami tengah menyelidiki dugaan Temu menetapkan kondisi harga yang tidak wajar untuk pedagang di pasar Jerman,” jelasnya. “Tindakan itu bisa membuat ancaman pada persaingan usaha dan akhirnya membuat kenaikan harga di saluran penjualan lain,” Mundt menambahkan.

    Investigasi itu diperuntukkan bagi Whaleco Technology Limited atau Temu yang berkantor pusat di Dublin, Irlandia.

    Temu memang langsung diminati oleh banyak masyarakat Jerman. Setidaknya seperempat populasi orang dewasa atau 19,3 juta menjadi pengguna aktif di negara tersebut.

    Para ahli menyebutkan kemungkinan pendapatan Temu juga mengalami lonjakan tajam tahun lalu. Saat itu perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Diperkirakan Temu mengantongi omzet berkisar US$30 miliar hingga US$70 miliar (Rp 496 triliun hingga Rp 1.157 triliun) selama setahun. Jumlah itu berlipat, bahkan empat kali lipat dari 2023 lalu.

    Masalah yang dihadapai Temu bukan hanya di Jerman. Juli tahun ini, Komisi Eropa menuduh market place itu melanggar hukum setempat karena tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penjualan produk ilegal.

    Sementara di AS, Temu harus berhadapan dengan penghapusan ‘de minimis’ dari pemerintahan Trump. Dilaporkan Agustus lalu, AS mengatur barang super murah tak lagi mendapatkan pembebasan bea masuk.

    Kemudian setelah aturan itu dicabut, barang-barang murah kembali membanjiri AS. Temu melakukan pengiriman langsung dari pabrik China dan meningkatkan belanja iklan di sana.

    Sejak Juli, pemasok, mitra, dan investor menggunakan skema fully managed shipments. Ini akan membuat Temu menangani seluruh proses logistik hingga bea cukai untuk pemasoknya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • VIDEO: Tradisi Aneh Tidur di Atas Pasir, Hanya di Indonesia?

    VIDEO: Tradisi Aneh Tidur di Atas Pasir, Hanya di Indonesia?

    News20 jam yang lalu

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 09 Okt 2025, 18:07 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:03 WIB

    0ShareCopy LinkBatalkan

    Di ujung Timur Laut Pulau Madura, terdapat tiga desa pesisir unik bernama Legung Timur, Legung Barat, dan Dapenda. Ketiganya dikenal luas sebagai “Desa Pasir”.

    Tidur di atas pasirmaduraDesa Pasir

  • WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    Jakarta –

    Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menghindari dua merek sirup batuk tambahan setelah 21 anak berusia di bawah lima tahun meninggal dunia akibat cemaran dietilen glikol (DEG).

    Menurut laporan pejabat setempat, seluruh korban meninggal dalam sebulan terakhir setelah mengonsumsi obat batuk Coldrif, yang diketahui mengandung DEG dengan kadar hampir 500 kali lipat di atas batas aman. Hasil uji laboratorium yang keluar pada 2 Oktober mengonfirmasi keberadaan zat berbahaya itu dan pemerintah segera melarang peredaran obat tersebut.

    Pemerintah negara bagian Gujarat dan sejumlah wilayah lain kemudian mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat menghindari dua produk lain, yakni Respifresh dan RELIFE, yang juga ditemukan mengandung DEG.

    Kandungan DEG melampaui batas aman dapat menyebabkan keracunan serius, gagal ginjal, gangguan saraf, hingga kematian, terutama pada anak-anak.

    Wanti-wanti WHO

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi bahwa tiga sirup batuk terkontaminasi telah diidentifikasi. Meski hingga kini belum ditemukan adanya ekspor resmi, WHO tetap meminta masyarakat waspada lantaran karena kemungkinan ekspor tidak resmi masih bisa terjadi.

    Smber kontaminasi masih belum diketahui.

    “WHO sangat prihatin terhadap kasus ini dan menyoroti adanya celah regulasi dalam pemeriksaan diethylene glycol dan ethylene glycol untuk obat-obatan yang dijual di pasar domestik India,” kata juru bicara WHO, dikutip dari Reuters.

    Berdasarkan aturan, setiap produsen obat di India wajib mengujikan bahan baku dan produk akhir setiap batch. Sejak 2023, ekspor sirup batuk juga harus melalui pengujian tambahan di laboratorium pemerintah, setelah kasus kematian lebih dari 140 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun akibat sirup asal India.

    Sirup Coldrif diproduksi oleh Sresan Pharmaceutical Manufacturer dan hanya dijual di pasar lokal. Dua merek lain, RELIFE (Shape Pharma) dan Respifresh (Rednex Pharmaceuticals), diketahui beredar di beberapa negara bagian India, tetapi belum ada bukti keduanya diekspor.

    Ketiga perusahaan belum memberikan tanggapan atas kasus ini. WHO menyatakan masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah India sebelum memutuskan apakah perlu mengeluarkan peringatan global produk medis (Global Medical Products Alert) untuk sirup Coldrif.

    Sejak 2022, kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang mematikan telah ditemukan pada sirup batuk buatan India yang menewaskan anak-anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. Kasus serupa juga terjadi di India pada 2019 dan menewaskan 12 anak.

    Kejadian berulang ini merusak reputasi India sebagai produsen obat terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume, setelah Amerika Serikat dan China. Industri farmasi India bernilai sekitar 50 miliar dolar AS, dengan lebih dari separuh pendapatannya berasal dari ekspor.

    India memasok sekitar 40 persen obat generik yang digunakan di Amerika Serikat, serta lebih dari 90 persen kebutuhan obat di banyak negara Afrika.

    Simak Video “Video BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    Jakarta –

    Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menghindari dua merek sirup batuk tambahan setelah 21 anak berusia di bawah lima tahun meninggal dunia akibat cemaran dietilen glikol (DEG).

    Menurut laporan pejabat setempat, seluruh korban meninggal dalam sebulan terakhir setelah mengonsumsi obat batuk Coldrif, yang diketahui mengandung DEG dengan kadar hampir 500 kali lipat di atas batas aman. Hasil uji laboratorium yang keluar pada 2 Oktober mengonfirmasi keberadaan zat berbahaya itu dan pemerintah segera melarang peredaran obat tersebut.

    Pemerintah negara bagian Gujarat dan sejumlah wilayah lain kemudian mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat menghindari dua produk lain, yakni Respifresh dan RELIFE, yang juga ditemukan mengandung DEG.

    Kandungan DEG melampaui batas aman dapat menyebabkan keracunan serius, gagal ginjal, gangguan saraf, hingga kematian, terutama pada anak-anak.

    Wanti-wanti WHO

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi bahwa tiga sirup batuk terkontaminasi telah diidentifikasi. Meski hingga kini belum ditemukan adanya ekspor resmi, WHO tetap meminta masyarakat waspada lantaran karena kemungkinan ekspor tidak resmi masih bisa terjadi.

    Smber kontaminasi masih belum diketahui.

    “WHO sangat prihatin terhadap kasus ini dan menyoroti adanya celah regulasi dalam pemeriksaan diethylene glycol dan ethylene glycol untuk obat-obatan yang dijual di pasar domestik India,” kata juru bicara WHO, dikutip dari Reuters.

    Berdasarkan aturan, setiap produsen obat di India wajib mengujikan bahan baku dan produk akhir setiap batch. Sejak 2023, ekspor sirup batuk juga harus melalui pengujian tambahan di laboratorium pemerintah, setelah kasus kematian lebih dari 140 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun akibat sirup asal India.

    Sirup Coldrif diproduksi oleh Sresan Pharmaceutical Manufacturer dan hanya dijual di pasar lokal. Dua merek lain, RELIFE (Shape Pharma) dan Respifresh (Rednex Pharmaceuticals), diketahui beredar di beberapa negara bagian India, tetapi belum ada bukti keduanya diekspor.

    Ketiga perusahaan belum memberikan tanggapan atas kasus ini. WHO menyatakan masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah India sebelum memutuskan apakah perlu mengeluarkan peringatan global produk medis (Global Medical Products Alert) untuk sirup Coldrif.

    Sejak 2022, kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang mematikan telah ditemukan pada sirup batuk buatan India yang menewaskan anak-anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. Kasus serupa juga terjadi di India pada 2019 dan menewaskan 12 anak.

    Kejadian berulang ini merusak reputasi India sebagai produsen obat terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume, setelah Amerika Serikat dan China. Industri farmasi India bernilai sekitar 50 miliar dolar AS, dengan lebih dari separuh pendapatannya berasal dari ekspor.

    India memasok sekitar 40 persen obat generik yang digunakan di Amerika Serikat, serta lebih dari 90 persen kebutuhan obat di banyak negara Afrika.

    Simak Video “Video BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Video: BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Peace Prize 2025

    Video: BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Peace Prize 2025

    Video: BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Peace Prize 2025

  • Kejari Tanjung Perak Surabaya Geledah Kantor Pelindo 3, Usut Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Rp196 Miliar

    Kejari Tanjung Perak Surabaya Geledah Kantor Pelindo 3, Usut Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Rp196 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menggeledah Kantor PT Pelindo Regional 3 Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Langkah ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024 yang diduga bernilai sekitar Rp196 miliar.

    Penggeledahan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 22/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby, tertanggal 7 Oktober 2025.

    Selain di Kantor Pelindo 3, tim penyidik juga menggeledah Kantor PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sesuai Penetapan Nomor 21/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Sby.

    Kepala Kejari Tanjung Perak melalui Kasi Pidsus Hendi Sinatria, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi pada proyek tersebut.

    “Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024, dengan nilai kegiatan sekitar Rp196 miliar,” jelas Hendi kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

    Dalam operasi tersebut, sebanyak 21 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 10 jaksa penyidik Kejari Tanjung Perak, 5 personel AMC Kejati Jatim, dan 6 personel TNI yang bertugas memberikan pengamanan selama kegiatan berlangsung.

    Selama proses penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain dokumen kontrak kegiatan, laptop, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan proyek pemeliharaan dan pengerukan kolam pelabuhan.

    Hendi menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk keseriusan Kejari Tanjung Perak dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi, khususnya di lingkungan BUMN yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pelabuhan nasional.

    “Langkah ini merupakan komitmen kami untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Tidak ada pihak yang kebal hukum, terutama dalam kasus yang merugikan keuangan negara,” tegas Hendi.

    Kejari Tanjung Perak memastikan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tersebut. (uci/ted)

  • Warganet Desak Pemerintah Kaji Ulang Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny

    Warganet Desak Pemerintah Kaji Ulang Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny

    Jakarta –

    encana pemerintah membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan tajam dari publik. Ribuan warganet menilai langkah ini tidak adil dan berpotensi menjadi preseden buruk, mengingat insiden ambruknya bangunan ponpes tersebut disebabkan kelalaian konstruksi, bukan bencana alam.

    Tragedi di Ponpes Al Khoziny terjadi pada awal Oktober 2025 saat salah satu gedung mushala tiba-tiba ambruk ketika digunakan untuk kegiatan malam hari. Insiden itu menewaskan 67 orang, termasuk para santri dan pengasuh ponpes. Tim SAR gabungan sempat berjuang keras mengevakuasi 91 korban tertimbun reruntuhan selama lebih dari 72 jam masa golden time.

    Investigasi awal mengungkap bangunan tersebut tumbuh tanpa perencanaan konstruksi matang dan tidak memenuhi standar keselamatan. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan ilegal, termasuk penggunaan dana donasi umat untuk sertifikasi tanah pribadi, bukan atas nama wakaf.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)DodyHanggodo mengumumkan pemerintah siap membangun ulang Ponpes AlKhoziny menggunakan dana APBN. “Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkapnya dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari detikFinance.

    Rencana ini bagian dari upaya audit dan perbaikan bangunan pesantren rawan roboh di seluruh Indonesia, mengingat Kementerian Agama (Kemenag) mengaku minim anggaran untuk 42 ribu pesantren nasional.

    Wacana APBN ini langsung memicu gelombang protes di X (sebelumnya Twitter). Banyak warganet menilai langkah kurang tepat dan perlu dikaji ulang.

    “Mohon dikaji ulang penggunaan APBN untuk bangun ponpes Bapak Presiden @prabowo. @DivHumas_Polri @HumasPoldaJatim seharusnya bergerak cepat melakukan investigasi dan penyelidikan penyebab ambruknya atau harus nunggu LP dari keluarga korban dulu?” ujar @v1_souls.

    “Lahhh hebat kali APBN bangun ponpes swasta, proses dulu siapa yg harus bertanggung jawab atas kematian anak2 tsb, ini ada 67 manusia yg meninggal dunia loh, dan itu jumlah yg sangat banyak!,” kata @inoeable.

    “aneh bin ajaib, kesalahan pengelolah dalam management keselamatan dgn mengambil biaya malah dibangun ulang dgn biaya APBN ? trus pertanggung jawabannya dimana?” tanya @eoh_axela.

    “Seharusnya ponpes ini ditutup dan pemimpinnya diadili karena bertanggungjawab atas kematian 66 santri. Bukannya malah dikasih reward pembangunan gedung dengan APBN. Masyaallah astaghfirullah,” ungkap @sitaplana.

    “ga habis pikir itu mas. udah makan korban banyak, belum ada tindakan hukum atas kelalaian itu, eh malah dijanjikan dibangunin pakai apbn,” ujar @jogjapokeid.

    Hingga kini, tagar #APBN ramai di X, dengan lebih dari ribuan postingan. Menurut detikers bagaimana soal polemik ini? Tulis di kolom komentar ya.

    (afr/afr)