Blog

  • Punya Akses ke Danantara, Telkom Buka Ceruk Potensi Bisnis Digital

    Punya Akses ke Danantara, Telkom Buka Ceruk Potensi Bisnis Digital

    Jakarta

    Telkom memperkuat posisi di ranah digital advertising nasional dengan mengandalkan platform AdXelerate. Sebagaian bagian dari Danantara, Telkom bisa memperluas ceruk potensi digital periklanan.

    AdXelerate kini menjadi bagian penting dari strategi transformasi digital Telkom, terutama setelah sinergi dengan Danantara yang membuka akses lintas ekosistem BUMN dan memperbesar potensi pasar.

    “Kami ingin membantu bisnis membangun engagement dan loyalitas pelanggan dengan cara yang lebih efisien, lebih customized, dan lebih personal. Karena pada akhirnya, tujuan kami adalah membantu bisnis meningkatkan pendapatan dengan biaya yang lebih efektif,” ujar Direktur Enterprise Business Telkom, Veranita Yosephine di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dari sisi potensi pasar, Veranita menilai bahwa consumer business, FMCG, ritel, hingga UMKM akan menjadi segmen yang paling diuntungkan oleh keberadaan AdXelerate.

    “Sektor consumer dan ritel di Indonesia itu luar biasa besar, baik perusahaan global maupun lokal. AdXelerate bisa membantu mereka mengefisienkan strategi marketing dengan targeting yang lebih akurat. Jadi bukan hanya tampil di hadapan semua orang, tapi fokus ke segmen yang benar-benar relevan,” jelasnya.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa AdXelerate punya keunggulan yang terletak pada kombinasi ekosistem Telkom Group yang luas, kapabilitas data, serta expertise dalam memahami mekanisme personalisasi digital.

    “Kami memiliki competitive advantage dari sisi efisiensi biaya karena memanfaatkan skala ekonomi Telkom Group. Selain itu, kami juga punya akses besar ke pelanggan melalui berbagai bisnis consumer Telkom, dan tentu keahlian dalam memahami bagaimana sistem personalisasi ini bekerja-karena kami sudah lama bermain di bidang ini,” tutur Vera.

    Telkom telah mulai mengembangkan AdXelerate sejak tahun lalu, dimulai dari kolaborasi dengan sejumlah mitra ritel kecil dan terus berkembang hingga melibatkan perusahaan berskala besar. Vera menyebut bahwa solusi tersebut saat ini masih berada dalam fase pengembangan sehingga belum berkontribusi signifikan bagi perusahaan.

    “Masih terlalu awal untuk bicara dampak finansial bagi Telkom, karena kami baru membangun ini tahun lalu dan kini berada di tahap scaling up. Tapi kami percaya dengan strategi dan eksekusi yang tepat, AdXelerate akan menjadi salah satu pilar bisnis besar di masa depan dalam ekosistem digital advertising Indonesia,” jelasnya.

    Meski demikian, Vera menyakini berkaitan dengan potensi pertumbuhan bahwa platform ini berpeluang memberikan dampak yang nyata bagi bisnis pengguna.

    “Kalau digunakan secara maksimal, dengan seluruh fitur AdXelerate dioptimalkan, kami percaya platform ini bisa mendorong pertumbuhan pendapatan bisnis di kisaran single digit hingga double digit,” ungkapnya.

    (agt/agt)

  • Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China Bandung 9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Thailand dan China yang diduga melanggar izin tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
    Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Deny Haryadi menjelaskan, tindakan pengamanan terhadap kedua WNA tersebut dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai aktivitas mereka yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    “Proses pendeportasian ini dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Kami berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” ujar Deny dalam konferensi pers di kantor Imigrasi pada Kamis (9/10/2025) siang.
    Deny menjelaskan, WNA pertama yang diamankan adalah CS (49) asal Thailand.
    CS ditangkap setelah tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengawasan di salah satu proyek pembangunan pabrik di Majalengka.
    Saat ditemukan, CS sedang memasang alat dan mengajarkan cara mengoperasikan mesin kepada pekerja pabrik.
    Setelah diperiksa, diketahui bahwa CS masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VoA), yang tidak sesuai dengan aktivitasnya.
    Sementara itu, WNA berinisial HH (43) asal China, diamankan tim Inteldakim di lokasi berbeda namun dalam kegiatan pengawasan yang sama.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HH merupakan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jabatan sebagai Research & Development Manager.
    Namun, petugas menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan HH tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    Kedua WNA tersebut dinyatakan melanggar Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Saat ini, keduanya ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Cirebon untuk menjalani proses tindakan administratif keimigrasian dan akan segera dideportasi.
    Pihak Imigrasi juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi terkait keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Majalengka.
    Selain dua WNA ini, sejak awal tahun hingga Oktober ini, Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap 20 WNA yang melanggar aturan, yang tersebar di beberapa wilayah sesuai tempat masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • Jaksa Ungkap 8 Hal yang Beratkan Tuntutan Nikita Mirzani, Termasuk Tidak Sopan Saat Sidang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Jaksa Ungkap 8 Hal yang Beratkan Tuntutan Nikita Mirzani, Termasuk Tidak Sopan Saat Sidang Megapolitan 9 Oktober 2025

    Jaksa Ungkap 8 Hal yang Beratkan Tuntutan Nikita Mirzani, Termasuk Tidak Sopan Saat Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan delapan poin pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan terhadap artis Nikita Mirzani.
    Salah satunya adalah sikap Nikita yang dinilai tidak sopan selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    “Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, bahwa terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan,” ujar jaksa dalam sidang yang digelar pada Kamis (9/10/2025).
    Selain sikapnya yang kerap mengamuk dan memotong penjelasan saksi maupun jaksa, Nikita juga dinilai tidak menghargai jalannya persidangan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta tidak mengakui perbuatannya.
    Jaksa menilai, tindakan Nikita telah merusak nama baik dan martabat orang lain, dalam hal ini Reza Gladys.
    “Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain,” kata jaksa.
    Selain itu, perbuatan Nikita disebut memicu kegaduhan di tengah masyarakat di berbagai daerah. Ia juga dinilai menikmati hasil kejahatan dari dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang yang dilakukannya.
    Faktor lain yang memberatkan adalah catatan hukum Nikita yang pernah menjadi tahanan sebelumnya.
    “Memberatkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum,” tambah jaksa.
    Meski demikian, jaksa tetap memberikan satu poin yang meringankan tuntutan. Nikita disebut masih memiliki tanggungan keluarga, termasuk tiga anak yang menjadi tanggung jawabnya.
    “Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga,” ungkap jaksa.
    Dalam kasus ini, Nikita dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
    Namun, jaksa menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial Regional 9 Oktober 2025

    Dukung Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Tanggapi Aduan Masyarakat lewat Media Sosial
    Tim Redaksi
    BANDUNG KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyediakan dan menjalankan pos pengaduan masyarakat, seperti yang diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Bahkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku pos pengaduan itu sudah berlangsung sejak lama.
    Nantinya, aduan masyarakat akan langsung masuk ke akun media sosial pribadi Dadang.
    “Langkah Pak Gubernur begitu bagus. Kami sudah dan terus melaksanakan (ajakan Gubernur membuka pos pengaduan masyarakat). Ada yang melalui sistem, yang untuk pelaksanaan di Kabupaten Bandung dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Terdapat pula saluran pengaduan yang langsung ke fitur pesan langsung pada akun saya di media sosial,” katanya kepada awak media, Kamis (9/10/2025).
    Pengaduan dan permohonan bantuan dari warga yang masuk ke akun media sosial milik Bupati langsung sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sembako.
    Dadang mencontohkan, beberapa waktu lalu ada keluhan dari warga Kecamatan Pemeungpeuk yang mengalami kendala untuk berobat karena manfaat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nya sempat terhenti.
    Menyelesaikan hal itu, Dadang langsung melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan warga tersebut.
    Setelah itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang menderita tumor di rahim itu kembali aktif dan kembali bisa mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.
    Tak hanya itu, sempat pula warga yang mengadu ijazahnya ditahan. Pihaknya merespons dengan menebus ijazah warga bersangkutan.
    “Yang baru, adanya warga yang telah melewati prosedur kuret, tapi tak memiliki biaya. Kami segera bantu. Warga itu pun bisa segera pulang,” ucap Dadang.
    Bupati mengatakan, terdapat saluran pengaduan melalui sistem. Hal itu merupakan
    mandatory
    dari pemerintah pusat.
    Pemerintah daerah mengikuti arahan pusat perihal optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
    Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N-LAPOR Tahun 2020-2024, setiap instansi pemerintah – pusat maupun daerah – berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat secara terpadu melalui sistem nasional yang sama.
    SP4N-LAPOR, ucap Bupati, ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional yang wajib digunakan seluruh instansi pemerintah semenjak 2020.
    Dengan sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan terpantau secara transparan.
    Kabupaten Bandung terus memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.
    Salah satunya melalui pengelolaan SP4N-LAPOR untuk penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana amanat pemerintah pusat.
    Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem itu di tingkat Kabupaten Bandung, berada di angka 415 di semester pertama atau periode Januari-Juni 2025.
    Berdasarkan kategori, pencemaran lingkungan menempati laporan paling banyak dengan 34 laporan, kemudian berikutnya secara berturut-turut, yakni jalan berlubang (25 laporan), penerangan jalan (21 laporan), pengaduan lain berkenaan trantibum serta perlindungan masyarakat (17 laporan).
    Adapun mekanisme penyampaian laporan, masyarakat mengakses situs lapor.go.id atau aplikasi Lapor! di ponsel.
    Setelah itu, masyarakat menulis laporan dengan menjelaskan permasalahan dan memilih instansi tujuan.
    Selanjutnya, berlaku verifikasi laporan dan diteruskan ke unit terkait.
    Adapun hasilnya akan disampaikan kepada pelapor. Pelapor menunggu jawaban atau penyelesaian dari instansi terkait dalam kurun waktu 5-60 hari kerja, bergantung pada tingkat kerumitannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mimpi Rossi Antar Pebalap Indonesia ke MotoGP

    Mimpi Rossi Antar Pebalap Indonesia ke MotoGP

    Jakarta

    Valentino Rossi berharap bisa ikut mengantar pebalap dari Indonesia untuk mentas di balapan MotoGP. Begini katanya.

    Kerja sama antara PT Pertamina Lubricants dan VR46 Racing Team tak sebatas menjadi sponsor. Pertamina Lubricants juga diketahui mengikat kerja sama dengan akademi balap milik Valentino Rossi, VR46 Academy. Berkat kemitraan itu, pebalap Indonesia bisa berlatih sekaligus menimba ilmu di kampung halaman Rossi di Tavullia.

    Sebagai permulaan, ada lima pebalap muda asal Indonesia yang dikirim ke VR46 Academy. Mereka berlatih dengan murid Rossi lain di akademi seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, hingga Luca Marini.

    “Bekerja sama dengan Pertamina itu tidak seperti hubungan biasa tapi seperti tim nasional Indonesia. Dan kami sangat bangga dengan ini. Kami bisa melakukan banyak hal seperti akademi kami di Italia, berusaha untuk mengantar pebalap Italia ke MotoGP. Kami juga berharap pengalaman ini bisa dengan Pertamina untuk masa depan, mengantar pebalap Indonesia ke kancah MotoGP,” ungkap Rossi saat kunjungan ke Jakarta beberapa waktu lalu.

    Adapun lima pebalap yang dikirim ke akademi milik The Doctor itu adalah:

    Adytya Fauzi: Peraih Juara 3 Race 1 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 di JepangHafizd Fahril Rasyadan: Peraih Juara 2, Race 2 Oneprix Championship 2022 di TasikmalayaMuhammad Rama Putra Septiawan: Peraih Juara 1 Race 1 Mandalika Racing Series (MRS) 2024 di LombokDecksa Almer Alfarezel: Peraih Juara 1 Race 2 Yamaha Sunday Race (YRS) 2025 di LombokArgiya Farrel Ramadhan: Peraih Juara 2 Race 2 Kelas Novice Kejurnas Motoprix Sumatera 2022.

    “Tahun ini lima pebalap muda Indonesia datang berlatih ke Tavullia, di Ranch, ke gym, dan menjajal trek di Misano. Kami berusaha memberikan dukungan seperti Franco (Morbidelli) ke kelas MotoGP. Saya harus mengatakan bahwa kami menikmatinya karena mereka memiliki hasrat membalap yang fantastis dan sangat berusaha. Mungkin di masa depan, kami bisa membawa pebalap Indonesia ke MotoGP,” sambungnya lagi.

    (dry/rgr)

  • TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga

    TKD Surabaya 2026 Dipangkas Rp730 Miliar, Wali Kota Beber Strategi Tak Bebani Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – ​Kabar pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka Rp730 miliar, Kamis (9/10/2025).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membenarkan telah menerima kabar pemangkasan TKD dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut. Meskipun demikian, ia segera memastikan bahwa pengurangan dana transfer ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan pemerintah kota terhadap seluruh warga masyarakat Surabaya, termasuk bantuan sosial ekonomi.

    “Pemangkasan TKD dari pemerintah pusat tersebut tidak akan berdampak kepada sejumlah sektor bantuan sosial ekonomi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh,” kata Eri Cahyadi, Kamis (9/10/2025).

    ​Untuk mengatasi defisit anggaran akibat pemangkasan, Eri dengan pemerintahannya berencana melakukan inovasi dalam hal pembiayaan. Strategi utama yang diusung adalah melalui skema pembiayaan pembangunan jangka panjang.

    ​Eri Cahyadi menjelaskan skema ini dengan membandingkan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap versus pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat di 2026 dengan skema cicilan.

    Menurut perhitungannya, mengerjakan proyek lebih awal di tahun 2026 dan dicicil hingga 2029 ternyata lebih murah dan mampu menghasilkan selisih penghematan sekitar Rp50 miliar, dari pada dikerjakan bertahap setiap tahun.

    “Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026. Setelah itu kita cicil dan bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029. Ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” jelasnya.

    ​Lebih lanjut, langkah inovasi pembiayaan ini juga akan didorong oleh rencana pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah kota. ​Wali Kota mencontohkan bahwa pengerjaan jalan di wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang dimulai pada tahun 2026 secara otomatis akan memicu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp500 miliar pada tahun 2028.

    “Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka, tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP,” urainya.

    ​Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan lainnya. Strategi tersebut meliputi pemanfaatan sewa aset daerah dan upaya pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak.

    “Seperti juga opsen [pajak] kan juga ada rumusan sendiri. Jadi meskipun kita ini diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen. Kalau dihitung cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun lalu, hanya naik Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” tutup Eri. (rma/kun)

  • Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi Megapolitan 9 Oktober 2025

    Ammar Zoni Diduga Edarkan Narkoba di Rutan Salemba lewat Aplikasi Zangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan artis Ammar Zoni kembali terseret kasus narkotika. Kali ini, ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, dengan memanfaatkan aplikasi komunikasi Zangi untuk berkoordinasi.
    Fakta dugaan tersebut terungkap dalam penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) oleh penyidik Polsek Cempaka Putih kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Menurut hasil penyidikan, Ammar Zoni berperan sebagai penampung atau gudang narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari seseorang di luar Rutan Salemba.
    Barang haram itu kemudian diteruskan ke sejumlah tersangka lain yang juga berada di dalam rutan, yakni MR, AM, A, dan AP, untuk didistribusikan lebih lanjut.
    “Amar Zoni berperan sebagai gudang narkotika di dalam Rutan Salemba. Dia tidak menjual, melainkan menyimpan sabu dan tembakau sintetis yang kemudian diberikan ke tersangka lain,” ujar Plt. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Agung Irawan, Rabu.
    Dari hasil penggeledahan di kamar para tersangka, petugas menemukan sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan peredaran narkotika di dalam rutan.
    Seluruh tersangka, termasuk Ammar Zoni, kemudian dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Iptu Mulyadi, menjelaskan para tersangka menggunakan aplikasi Zangi untuk mengatur komunikasi dan pengiriman narkotika agar tidak terlacak.
    “DPO kami satu orang atas nama Andre. Mereka berkomunikasi lewat aplikasi Zangi,” kata Mulyadi.
    Selain Ammar Zoni, polisi juga menetapkan enam tersangka lainnya, termasuk Asep, kurir yang menerima barang dari tersangka buron (DPO) bernama Andre.
    Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 15 hingga 16 tahun penjara.
    Diketahui, Ammar Zoni sebelumnya juga pernah tersangkut kasus narkoba. Dalam kasus terbaru ini, ia diduga menyembunyikan narkotika di atas ruangan lapas. Sementara jumlah pasti barang bukti yang disita masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.
    Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tahap persidangan, di mana jaksa akan membeberkan secara rinci peran masing-masing tersangka dalam dakwaan resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jasad korban hilang kecelakaan kapal di Pulau Bokor ditemukan

    Jasad korban hilang kecelakaan kapal di Pulau Bokor ditemukan

    Jakarta (ANTARA) –

    Tim gabungan akhirnya menemukan korban atas nama Jaenuddin MZ (33), yang sempat hilang usai kecelakaan kapal KM Usaha Baru di sekitar Perairan Pulau Bokor, Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam kondisi meninggal dunia.

    “Korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada siang hari ini, kemudian dievakuasi ke Pulau Pari untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Akhmad Rizkiansah di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan jasad korban ditemukan pada Kamis (9/10) siang dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 11.55 WIB setelah mendapatkan informasi dari nelayan yang melihat jasad korban terapung di sekitar Perairan Pulau Pari.

    Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi terhadap jenazah korban ke Pulau Pari dan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk memastikan bahwa jasad tersebut adalah korban yang dicari.

    Akhirnya, keluarga mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah korban yang dicari berdasarkan tanda-tanda yang ada pada tubuh korban.

    Sebelumnya, upaya pencarian terhadap korban dilakukan dengan menggunakan armada laut. Tim melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Ayer, Pulau Pari, Pulau Ayer Kecil, Pulau Karang Beras, dan Pulau Tunda.

    Puluhan personil SAR gabungan dikerahkan dalam upaya pencarian terhadap korban, diantaranya terdiri dari Kantor SAR Jakarta, ABK Basarnas Pantai Mutiara, Pos TNI AL Pulau Untung Jawa, Pos Polair Pulau Untung Jawa, VTS Tanjung Priok, KSOP Cituis, Pos TNI AL Tanjung Kait, Damkar Pos Pulau Pari, Dishub Pulau Pari, Polair Pulau Pari, KKP Muara Baru, Polsek Untung Jawa, DMC Dompet Dhuafa, BPBD DKI Jakarta, Bakamla RI, serta nelayan setempat.

    Adapun armada laut yang dikerahkan dalam operasi SAR hari ketiga yaitu KN SAR Antasena, RBB 01 Jakarta, RIB Damkar Pulau Pari, KNP 348 KPLP, KP VII 1020 Polair, KP VII 1006 Polair, KP VII 203, dan perahu nelayan.

    KM Usaha Baru mengalami kecelakaan pada Selasa (7/10) dini hari ketika kapal nelayan yang berangkat dari Pelabuhan Cituis Tangerang ini dihantam oleh gelombang tinggi dan cuaca ekstrem sehingga menyebabkan kapal terbalik di sekitar perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

    Tujuh orang ditemukan dalam kondisi selamat dan satu orang ditemukan meninggal dunia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.