Blog

  • Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        9 Oktober 2025

    Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun Bandung 9 Oktober 2025

    Umumkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Dedi Mulyadi: Tak Usah Pusing, Danantara Akan Bangun
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di hampir seluruh wilayah Jawa Barat.
    Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Danantara dan ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
    “Buat warga Jawa Barat, urusan sampah enggak usah pusing lagi. Danantara akan segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Dua tahun ke depan, insya Allah, sampahnya hilang, listriknya terang,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Dedi menegaskan, pembangunan PLTSa ini merupakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani banyak daerah.
    Ia berharap, kehadiran pembangkit itu tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghadirkan sumber energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
    “Terima kasih atas nama warga Jabar,” kata mantan Bupati Purwakarta itu.
    Dalam kesempatan itu, Dedi turut menyampaikan apresiasinya kepada para kepala daerah di Jawa Barat yang mendukung langkah tersebut.
    “Dan ini para bupati wali kota, kami tersenyum semuanya. Bahagia,” kata Dedi.
    Dedi menegaskan, meskipun dana transfer daerah tahun 2026 akan dipangkas, tetapi untuk infrastruktur akan tetap menjadi yang utama.
    “Pokoknya ASN berpuasa, rakyat berpesta,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Huawei Watch GT 6 Series Hadir di Indonesia, Cek Harga dan Fitur Unggulannya – Page 3

    Huawei Watch GT 6 Series Hadir di Indonesia, Cek Harga dan Fitur Unggulannya – Page 3

    Menyesuaikan dengan tujuan fitness enthusiast, Huawei Watch GT 6 series memberikan dukungan monitoring indikator dan evaluasi kesehatan untuk 100 lebih jenis aktivitas olahraga. 

    Mengingat perbedaan tingkat dan harga dari kedua seri, Huawei Watch GT 6 Pro bawa mode olahraga golf dengan ketersediaan fitur preview 15.000 lapangan di dunia, termasuk 160 antaranya di Indonesia.

    Melihat kelengkapan dari mode golf sendiri, smartwatch ini tak hanya menyediakan aktivitas olahraga itu, namun juga yoga, senam, dan sejenisnya, serta kegiatan luar ruangan, seperti: trail running, bersepeda, dan berenang.

    Terakhir, Huawei GT 6 series turut disertai fitur kesehatan seperti pemantauan kesehatan jantung melalui Elektrokardiogram (EKG), parameter kesehatan psikologis, dan indikator saat pengguna tidur.

  • Jutaan Pengguna Windows Dapat Peringatan, Coba Cek Perangkatmu!

    Jutaan Pengguna Windows Dapat Peringatan, Coba Cek Perangkatmu!

    Jakarta

    Kalau kamu menggunakan PC dengan Windows, kamu harus tahu bahwa tinggal 7 hari lagi sampai Microsoft mengakhiri dukungan gratis untuk platform Windows 10. Siapa pun yang masih menggunakannya setelah 14 Oktober berisiko tinggi terhadap bug dan serangan siber.

    Microsoft telah lama memperingatkan pengguna bahwa mereka perlu meningkatkan ke Windows 11 atau mempertimbangkan untuk mendaftar Extended Security Updates yang akan menjaga keamanan PC Windows 10 selama tiga tahun ke depan.

    Kini tim ‘Which?’ menawarkan saran baru menjelang penutupan besar-besaran tersebut.

    Melansir Mirror UK, Which? setelah Microsoft berhenti menyediakan dukungan gratis, mereka tidak akan lagi merilis pembaruan keamanan atau patch penting, yang berarti perangkat yang masih menjalankan OS ini akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar.

    “Peretas dan penjahat sering kali menargetkan perangkat lunak yang tidak didukung untuk mengeksploitasi kelemahan dan mencuri data,” jelas Which?.

    Pejuang konsumen ini kemudian mendesak pengguna untuk bertindak sesegera mungkin guna memastikan mereka tetap terlindungi.

    “Riset kami menunjukkan jutaan orang mungkin belum siap menghadapi penghentian Windows 10 minggu depan. Jika Anda memiliki laptop atau PC di rumah yang menjalankan Windows, sekaranglah saatnya untuk memeriksa versi yang Anda gunakan dan jika itu Windows 10 atau yang lebih lama, buatlah rencana tindakan,” saran Lisa Barber, Editor Which? Tech.

    Apabila kamu tidak bertindak, risikonya kamu bisa menjadi lebih rentan terhadap peretas dan penipuan. Which? pun memberikan saran tentang apa harus dilakukan selanjutnya.

    Jika PC kamu mendukung Windows 11, saat ini kamu dapat meningkatkan versi dari Windows 10 secara gratis. Beralih ke Windows 10 mudah dilakukan, dan pengguna seharusnya sudah cukup familiar dengan Windows 11.

    Namun, jika kamu tidak dapat melakukan peningkatan, opsi terbaik berikutnya dalam kebanyakan kasus adalah memanfaatkan perpanjangan Windows 10 gratis selama satu tahun yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari program Extended Security Updates (ESU). Ini akan memberi pengguna ruang untuk mempertimbangkan alternatif jangka panjang mereka, baik itu beralih ke sistem operasi lain, atau membeli komputer atau laptop baru yang menjalankan Windows 11.

    Yang terpenting, perpanjangan satu tahun ini tidak akan terjadi secara otomatis. Pengguna harus menyetujuinya. Kamu dapat mendaftar secara gratis jika kamu setuju untuk mencadangkan pengaturan Windowske OneDrive.

    Jika tidak, kamu dapat menukarkan poin loyalitas Microsoft atau membayar biaya sekali saja.

    (ask/ask)

  • Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun Regional 9 Oktober 2025

    Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman penjara enam tahun kepada dua terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Fahrul Abdilah.
    Kedua terdakwa, Moch Sahroni dan Jaka Hermadi, terbukti bersalah melakukan pengeroyokan bersama dua anggota TNI dari Korem 064 Maulana Yusuf, Pratu Muhammad Iqram dan Pratu Fendri Stevardo Sarimole, yang sebelumnya telah dihukum oleh Pengadilan Militer Jakarta dengan pidana penjara satu setengah tahun.
    “Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun,” kata hakim Rendra saat memimpin sidang yang berlangsung pada Kamis (9/10/2025).
    Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang.
    Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, perbuatan kedua terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban.
    Namun, hakim juga mempertimbangkan keadaan meringankan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, dan janji para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.
    Selama persidangan, hakim Rendra mencatat, terdakwa bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur, sehingga tidak menghambat jalannya proses hukum.
    “Telah ada permintaan maaf secara kekeluargaan dan iktikad baik dari para terdakwa kepada pihak korban,” ujar Rendra.
    Hukuman enam tahun yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Serang, Youlliana Ayu Rospita, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dihukum sembilan tahun penjara.
    Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa melalui pengacaranya menyatakan menerima keputusan hakim dan tidak akan melakukan upaya hukum banding.
    “Para terdakwa menerima atas putusan hakim,” kata pengacara usai persidangan.
    Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa (15/4/2025) dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB, di depan Bank Banten, dekat Bank BJB Cabang Serang, Jalan Veteran, Cipare, Kota Serang.
    Para terdakwa dan rekan-rekannya menghabiskan malam dengan pesta miras di beberapa tempat hiburan.
    Dalam kondisi mabuk, mereka terlibat cekcok dengan pengemudi mobil Honda Jazz putih berknalpot brong bernama Alif Khaerullah alias Bolip.
    Jaka Hermadi turun dari mobil dan menendang pintu mobil Bolip, lalu memukul tangan kanannya.
    Keributan semakin meluas dan melibatkan banyak orang. Fahrul yang berusaha melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan.
    Para pelaku memukulnya berkali-kali, menginjak tubuhnya, dan menghantam kepala serta wajahnya dengan helm hingga ia terkapar.
    Hasil visum dari RSUD Banten menunjukkan adanya luka terbuka di kepala, memar, dan pendarahan otak.
    Meskipun sempat mendapatkan perawatan intensif, Fahrul akhirnya meninggal dunia.
    Dokter forensik RS Bhayangkara Banten menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat cedera otak berat akibat pukulan benda tumpul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala Regional 9 Oktober 2025

    Pemkot Yogyakarta Akan Uji Coba Malioboro Full Pedestrian Secara Berkala
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka peluang untuk menerapkan uji coba Malioboro full pedestrian selama 24 jam secara berkala.
    Kebijakan ini pertama kali diuji coba bertepatan dengan HUT ke-269 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2025. Setelah uji coba perdana tersebut, Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
    “Masih perlu tindakan ulang, dievaluasi ulang. Warga pendatang atau tamu dari luar senang dan happy,” ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, Kamis (9/10/2025).
    Wawan mengungkapkan, Pemkot menerima berbagai masukan dari warga maupun pemilik toko terkait pelaksanaan Malioboro full pedestrian.
    Menurutnya, penerapan pedestrian penuh pada siang hari kurang efektif karena cuaca panas membuat jumlah pengunjung menurun.
    “Makanya, kita juga lihat di siang hari kan belum efektif juga karena panas. Tapi, ketika pagi, kemudian begitu masuk sore, masyarakat sangat fun sekali, happy,” ucapnya.
    Saat ini, kawasan Malioboro baru menerapkan car free day pada pukul 18.00–21.00 WIB.
    Wawan menjelaskan, penerapan pedestrian penuh selama 24 jam memerlukan kesiapan infrastruktur dan rekayasa lalu lintas yang matang.
    “Kesiapan untuk jadi pedestrian itu tidak gampang karena jalur-jalur, sirip-siripnya, itu kan perlu kita persiapkan juga. Misalnya, untuk U-turn-nya mobil, kan harus dua arah,” ujarnya.
    Ia menambahkan, kepadatan lalu lintas di area sekitar Malioboro saat uji coba menjadi perhatian utama dalam evaluasi.
    Setelah evaluasi dan pembenahan terhadap kekurangan yang ditemukan, Pemkot berencana melakukan uji coba kembali bulan depan.
    “Kita insyaallah akan coba kembali untuk bulan depan, setelah hasil yang kemarin kita evaluasi dulu, kita benahi dulu apa-apanya, kemudian kita coba tes lagi,” kata Wawan.
    Menurutnya, evaluasi bertujuan menentukan skema paling ideal bagi Malioboro, apakah akan menjadi kawasan pedestrian penuh setiap hari atau hanya pada waktu tertentu.
    “Bisa saja full (pedestrian) terus, ataupun full pada hari-hari tertentu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa uji coba car free day 24 jam dilakukan untuk melihat potensi masalah jika kebijakan tersebut diterapkan secara permanen.
    “Saya yakin di balik ini ada masalah, seperti minta akses, ada masalah logistik atau warga yang harus pulang ke rumahnya tapi tidak dapat akses. Kan kelihatan di titik-titik mana yang kemudian menjadi masalah,” kata Hasto.
    Ia menyebut kondisi saat uji coba sudah cukup menggambarkan situasi riil apabila Malioboro benar-benar ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan selama 24 jam.
    “Kondisi riil ini sudah agak mendekati kenyataan seandainya kita laksanakan car free day,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinas Pendidikan Akui Gedung USB SMP 62 Bekasi Tak Layak untuk Belajar 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Dinas Pendidikan Akui Gedung USB SMP 62 Bekasi Tak Layak untuk Belajar Megapolitan 9 Oktober 2025

    Dinas Pendidikan Akui Gedung USB SMP 62 Bekasi Tak Layak untuk Belajar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengakui bahwa gedung bekas kantor kelurahan yang kini digunakan sebagai tempat belajar siswa Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 62 Kota Bekasi tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
    Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Alexander Zulkarnain menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung kondisi gedung di kawasan Medan Satria, Kamis (9/10/2025) sore.
    “Keadaan sekarang gedung ini tidak layak untuk sekolah dan harus segera dibangun gedung sekolah baru,” ucap Alexander kepada wartawan.
    Alexander menjelaskan, gedung yang digunakan saat ini merupakan bangunan eks Kantor Kelurahan Medan Satria. Karena itu, fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.
    “Kalau akses ini sudah bagus, artinya anak sudah bisa sekolah di sini. Tapi layanan pendidikannya belum berkualitas. Lab-nya tidak ada, perpustakaannya tidak ada, kemudian toiletnya juga kurang bagus,” ujar dia.
    Menurut Alexander, sejumlah bagian bangunan juga mengalami kerusakan berat.
    Beberapa titik atap berlubang dan rawan ambruk sehingga membahayakan keselamatan siswa maupun guru. Ia pun berjanji akan mengusulkan pembangunan gedung baru kepada Wali Kota Bekasi.
    “Karena memang bekas Kelurahan Medan Satria, gedung tersebut tak sesuai standar untuk tempat belajar siswa SMP,” katanya.
    Sementara itu, salah satu siswi kelas 9B, Nur Abidah (15), mengaku tidak nyaman belajar di gedung tersebut. Ia sudah menempati gedung itu sejak pertama kali masuk sekolah pada tahun 2023.
    “Pernah roboh atap, aslinya enggak terlalu kayak gini tapi tiba-tiba roboh gitu pas kita lagi belajar,” ujar Nur saat ditemui di lokasi, Rabu (8/10/2025).
    Selain itu, kebocoran saat hujan juga menjadi keluhan utama para siswa.
    “Kalau hujan pasti bocor. Jadi kita harus ngepel lantai, terus peras kain pel, gitu kan,” kata Nur.
    Ia menambahkan, kondisi ruang kelas juga tampak kumuh. Beberapa kursi sudah rusak dan atapnya banyak berlubang.
    “Atap juga pada keropos di atas kan banyak yang bolong-bolong gitu,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Transfer Pusat Dipangkas, Belanja Pemkab Gresik Dirasionalisasi

    Dana Transfer Pusat Dipangkas, Belanja Pemkab Gresik Dirasionalisasi

    Gresik (beritajatim.com)- Imbas adanya pemangkasan dana transfer pusat ke daerah. Berdampak langsung pada belanja pegawai di lingkup Pemkab Gresik. Dana yang dipakai untuk membiayai urusan pemerintahan daerah akan lebih banyak dirasionalisasi sesuai dengan kebutuhan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, isu pemangkasan dana transfer dari pemerintahan pusat ke Pemkab Gresik diperkirakan mencapai setengah triliun. Jumlah ini sangat besar, dan telah menjadi perbincangan di kalangan OPD setempat.

    Menanggapi hal ini, Bupati Fandi Akhmad Yani, atau akrab disapa Gus Yani mengatakan, dirinya tetap komitmen belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    “Harapan kami, pemangkasan anggaran dana transfer dari pusat bisa dievaluasi kembali. Kendati demikian sudah ada persiapan merasionalisasi kembali belanja, dan ini menjadi poin utamanya,” katanya, Kamis (9/10/2025).

    Bupati dua periode ini menambahkan, anggaran belanja pemkab yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan kesehatan akan tetap dikawal.

    “Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan target Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

    Sebaliknya lanjut dia, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi. Pemerataan infrastruktur tetap berjalan, namun lebih selektif berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

    “Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” paparnya.

    Selain itu, untuk menyiasati apabila pemangkasan dilakukan. Mantan Ketua DPRD Gresik ini memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi kekurangan.

    Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset dan inovasi pelayanan publik disiapkan agar pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berlanjut.

    “Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” ujar Gus Yani. [dny/aje]

  • Kementrans Bakal Open House 24 Jam Pekan Depan, Terima Aduan-Kritikan Warga

    Kementrans Bakal Open House 24 Jam Pekan Depan, Terima Aduan-Kritikan Warga

    Jakarta

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyelenggarakan open house 24 jam di Kementrans, Jakarta Selatan, pekan depan. Hal ini dalam rangka satu tahun laporan pertanggungjawaban Kementrans selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi dalam rangka satu tahun, laporan pertanggung jawaban Kementerian Transmigrasi, kepada masyarakat, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka kami Insyaallah akan menyelenggarakan open house 24 jam,” ujar Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

    Kementrans membuka ruang online maupun offline terkait penerimaan masukan, kritikan, saran, keluhan warga. Open house akan digelar 17 Oktober 2025.

    “Kami membuka ruang online maupun offline, untuk menerima masukan, kritikan, saran, keluhan, curhat, apapun itu, komplain, maupun pandangan-pandangan, selama 24 jam di Kementerian Transmigrasi. Insyaallah hari Jumat, tanggal 17 Oktober, sampai jam 4 lagi,” ucapnya.

    “Jadi kalau para wartawan mau hadir, nanti saya siapkan kopi-kopi dari Kawasan Transmigrasi. Kita lagi siapkan barista-barista yang oke,” tambahnya.

    “Saya lagi telepon beberapa Kepala Dinas Transmigrasi, kirim logistik ke acara open house. Supaya nanti masing-masing bisa merasakan. Jadi kira-kira gitu,” tuturnya.

    “Jadi kita ingin membuka ruang transparansi. Kita ingin lebih transparan. Nanti ini akan menjadi semacam kick-off. Saya sudah perintahkan pada Pak Sekjen tadi. Setelah acara open house itu, nanti setiap hari, selama 7 hari, minimal 30 menit,” ucapnya.

    “Itu nanti harus ada laporan, pengaduan langsung online maupun offline ke Kementerian Transmigrasi. Setiap hari. Kita kan ingin pelayanan publik itu betul-betul maksimal. Minimal mereka semua ada saluran komunikasi,” tutupnya.

    (dek/dek)

  • Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Merger Pelita-Garuda Dikhawatirkan DPR, Bos Danantara: Tak Akan Ganggu Kinerja

    Jakarta

    Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak rencana merger anak usaha PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) karena dianggap akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Tak hanya itu, kekhawatiran merger ini juga disebut akan merusak reputasi Pelita Air.

    Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menekankan merger ini tidak akan berdampak pada kinerja Pelita Air. Ia juga menilai, kritik DPR adalah sebuah pengingat tentang kinerja konsolidasian maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “DPR mengingatkan kepada kami bahwa proses merger dan konsolidasi airlines business ini jangan sampai kemudian menurunkan kualitas daripada Pelita Indonesia. Itu sebetulnya menjadi concern bahwa kemudian kita pastikan ini, proses ini nanti untuk tidak mengganggu kinerja daripada Pelita,” jelas Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, yang akan diinbreng dari merger Pelita dan Garuda adalah memindahkan bisnis maskapai dari industri minyak dan gas di Pertamina. Melalui merger ini, Pertamina diharapkan bisa fokus pada bisnis utamanya.

    “Yang diinbreng itu adalah nanti kan kita melakukan proses konsolidasi seluruh perusahaan kita kan, sesuai dengan line bisnis masing-masing kan, ya kalau Pertamina nanti akan fokus kepada oil and gas,” ungkapnya.

    “Contohnya misalkan tadi, airline-nya akan diinbrengkan kepada Garuda Indonesia. Kemudian hotelnya diinbrengkan, sedang terjadi juga hotelnya sudah akan nanti diberikan kepada Hotel Indonesia Nature, rumah sakitnya akan keluar. Sehingga nanti perusahaan kita itu fokus kepada core bisnisnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, rencana merger antara Garuda Indonesia dengan Pelita sempat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI, salah satunya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam yang khawatir merger dengan Garuda akan berdampak buruk pada kinerja Pelita Air.

    Mufti menyebut kinerja Pelita Air tergolong bagus dan menjadi kebanggaan. Reputasi ini dikhawatirkan menjadi rusak setelah Pelita Air digabungkan dengan Garuda Indonesia.

    “Soal Pelita Air yang mau digabung Garuda saya sangat tidak setuju atas hal ini. Kami jujur ketika terdesak tidak percaya Garuda, naik Pelita Air. Tepat waktu juga luar biasa dan baik bersih pelayanan oke. Maka saya tidak mau Garuda membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita kemudian akhirnya rusak karena kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul,” tegas Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian memberikan catatan terhadap rencana merger Garuda Indonesia dan Pelita Air. Ia ingin Garuda Indonesia meyakinkan parlemen bahwa merger ini tidak akan berdampak buruk ke Pelita Air.

    “Kalau saya tidak ingin membahas setuju atau tidak, tapi apa pun arahan Presiden kami dukung sepenuhnya. Walaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini. Bahwa Garuda bertransformasi menjadi lebih baik,” tutur Kawendra.

    (fdl/fdl)

  • TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun Regional 9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan anggaran Rp 1 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 11.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026.
    Namun, pemerintah pusat justru memangkas transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 554 miliar.
    “Mau tidak mau kami harus menyesuaikan terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat karena kewenangannya ada di sana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Aprriandhi, kepada wartawan di Serang, Kamis (9/10/2025).
    Deden mengatakan, Provinsi Banten dan beberapa daerah di Indonesia telah menyampaikan usulan agar pemangkasan TKD dievaluasi oleh pemerintah pusat.
    Sebab, Pemprov Banten membutuhkan anggaran besar untuk merealisasikan program prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur, Dimyati Natakusumah.
    Selain itu, program lain juga untuk menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Banyak kebutuhan daerah yang harus terpenuhi, seperti penambahan PPPK yang perlu anggaran hampir Rp 1 triliun. Belum lagi beberapa program lain yang harus dilakukan oleh Pemprov dalam rangka menunjang program nasional,” ujar Deden.
    Jika TKD tetap dipangkas, lanjut Deden, Pemprov Banten akan menyesuaikan pos anggaran dengan melakukan efisiensi.
    Namun, tetap tidak mengutak-atik anggaran program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Pak Gubernur lebih mementingkan program yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti membangun jalan desa, JUT, dan ketahanan pangan, itu kan yang menjadi konsentrasi Pak Gubernur,” kata dia.
    Selain itu, Pemprov juga akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya dari sektor pajak kendaraan saja, tetapi juga dari sektor lainnya.
    “Bapenda kami dorong untuk mencari sumber pajak baru di luar pajak kendaraan bermotor,” ujar Deden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.