Blog

  • Lansia yang Hamili ABG di Cakung Sempat Ngumpet di Bawah Kandang Ayam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Lansia yang Hamili ABG di Cakung Sempat Ngumpet di Bawah Kandang Ayam Megapolitan 9 Oktober 2025

    Lansia yang Hamili ABG di Cakung Sempat Ngumpet di Bawah Kandang Ayam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KH (65), lansia yang menyetubuhi anak di bawah umur berinisial NR (16), sempat bersembunyi di bawah kandang ayam saat hendak ditangkap warga yang mengetahui perbuatannya.
    “Setelah membuat laporan kepolisian malam harinya, terjadi kericuhan di lingkungan tempat tinggal pelaku sehingga pelaku ini sempat melarikan diri di bawah kandang ayam,” ujar Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini saat menemui awak media, Kamis (9/10/2025).
    Sri mengatakan, kasus tersebut dilaporkan oleh ibu korban pada hari Rabu (1/10/2025) pukul 14.30 WIB ke Polres Metro Jakarta Timur, khususnya di unit PPA.
    Sebelum melapor, ibu korban sempat berupaya menemui pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan.
    “Pelapor sebenarnya sudah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah, tetapi pelaku tidak merespons,” kata dia.
    Korban akhirnya ditangkap oleh warga sebelum diserahkan ke polisi.
    “Pelaku ditangkap kamis malam oleh warga dan kemudian diserahkan ke kami,” ungkap Sri.
    Sebelumnya diberitakan, Lansia berinisial KH (65) ditangkap karena menyetubuhi anak di bawah umur berinisial NR (16) di Cakung, Jakarta Timur.
    Persetubuhan oleh KH terjadi sejak awal 2025 hingga terakhir pada Senin (29/09/2025). Korban sering dipanggil oleh KH ke rumahnya.
    Karena persetubuhan itu, korban hamil. Sang ibu baru belakangan mengetahui hal tersebut dan melaporkan KH ke polisi pada Rabu (1/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Di lokasi yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menanggapi kisah sukses ini, menyebutnya sebagai bukti keberhasilan program pendampingan pemerintah.

    Maman menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro Bermitra (Kumitra) untuk mengatasi masalah klasik UMKM.

    “Selama ini salah satu yang membuat usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh atau naik kelas karena sering sekali dibiasakan sendirian,” kata Maman di Gedung Juang Kota Sukabumi.

    Menurutnya, UMKM sering hanya fokus memproduksi tanpa memikirkan aspek penjualan.

    “Mau membuat produk sebanyak apapun kalau misalnya tidak ada kepastian yang membeli, yang mengambil, tidak menjadi penjualan,” tegasnya.

    Program Kumitra bertujuan menyambungkan rantai pasok antara usaha mikro dan usaha besar. Di antara manfaatnya usaha mikro mendapat jaminan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas produk.

    Kemudian usaha mikro mendapat jaminan kepastian offtaker (pembeli), yang memudahkan mereka mencari akses pembiayaan karena ada kepastian pasar.

    “Kami sadar pembangunan rantai pasok kemitraan ini memang beberapa waktu lalu masih kurang, itulah yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh dan naik,” ujar Maman.

    Saat ini, Kemenkop UKM juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan karena sebagian besar usaha mikro dibina oleh ibu-ibu rumah tangga.

    Selain itu, ada arahan khusus dari Presiden untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui program ini.

  • Cuma 0,071% dari Total Stok

    Cuma 0,071% dari Total Stok

    Jakarta

    Sekitar 29,9 ribu ton beras cadangan pemerintah mengalami kerusakan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan jumlah beras rusak itu hanya lah sebagian kecil saja dari total stok cadangan pemerintah.

    Dia bilang, beras rusak hampir 30 ribu ton itu sama besarnya dengan sekitar 0,071% saja dari total stok beras pemerintah yang diklaim olehnya menyentuh 4,2 juta ton.

    “Ini menarik 29 itu tadi, katakan lah itu 30 ribu, aku bulatkan seribu, katakan lah 30 ribu yang rusak. Dari 4,2 juta ton itu coba dikali 30 ribu ribu dibagi 4,2 juta ton, itu cuma 0,071%,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, ada beras yang rusak saat ini terjadi karena memang produksi beras yang meningkat. Diprediksi sampai akhir tahun ada total 34 juta ton produksi gabah yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

    “Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang,” ujar Amran.

    “Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong sorot yang 4 juta,” lanjutnya menekankan.

    Saking banyaknya produksi beras, Presiden Prabowo Subianto sendiri sampai harus menyuntik Perum Bulog Rp 5 triliun untuk membangun gudang tambahan.

    “Bapak Presiden itu sudah memberi anggaran Rp 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog,” ujar Amran.

    Di sisi lain, dari total sekitar 4 jutaan ton cadangan beras pemerintah, Amran bilang penyerapannya di dalam negeri baru sekitar 3 jutaan ton. Nah jumlah beras rusak yang hanya 29 ribuan ton tadi dinilainya tidak akan menggoyang stok perberasan nasional.

    “Serapan dalam negeri kan baru saja, itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman,” ujar Amran.

    Di sisi lain, untuk mengurangi kerugian, pemerintah masih bisa mengalihkan beras rusak tadi untuk digunakan sebagai pakan ternak.

    “Nah 29 sampai 30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga,” beber Amran.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sebanyak 1,45 juta ton beras telah berusia di atas 6 bulan dalam masa simpan di Gudang Perum Bulog. Beras itu bagian dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang totalnya 3,84 juta ton. Bapanas juga menemukan 29,99 ribu ton beras yang ada di gudang Perum Bulog telah mengalami turun mutu.

    (kil/kil)

  • KPK Beberkan Alasan Tidak Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB

    KPK Beberkan Alasan Tidak Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait dengan belum adanya pihak yang ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihak penyidik masih mendalami informasi dari para saksi untuk melengkapi berkas dan konstruksi perkara.

    Selain itu, dalam perkara ini, Ridwan Kamil juga belum pernah dipanggil oleh penyidik KPK. 

    “Jadi memang masih terus berproses karena memang kita masih terus menelusuri kemana ini dana non-budgeter mengalir? Kita akan terus ikuti alirannya sampai bermuara di mana, ke siapa, untuk apa,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Budi menegaskan tidak ada kendala dalam pengusutan perkara BJB. Baginya kelengkapan berkas perkara juga langkah KPK untuk memaksimalkan perampasan aset yang akan disimpan oleh negara.

    “Tapi juga bisa betul-betul mengoptimalkan pemulihan keuangan negara melalui aset recovery termasuk penyitaan uang Rp1,3 miliar kemarin, itu juga menjadi langkah konkret langkah awal penyidik dalam optimalisasi aset recovery perkara ini,” ujar Budi. 

    Sebagai informasi, uang Rp1,3 miliar itu berasal dari transaksi pembelian mobil Mercy Ilham Habibie oleh Ridwan Kamil. KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan aliran dana korupsi iklan Bank BJB.

    Total pembelian mobil seharusnya Rp2,6 miliar. Kendati demikian, Ilham Habibie tidak tahu bahwa uang yang diberikan Ridwan Kamil diduga dari hasil korupsi.

    “Kita cuma penjual saja, kalau kita menjual barang kan kita tidak tanya dari mana, uangnya kan tidak mungkin,” tegas dia usai memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, Rabu (3/9/2025).

    Diketahui, KPK sedang mendalami aliran dana non-budgeter tentang dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 karena diduga merugikan negara Rp222 miliar. Adapun dugaan dana mengalir ke Ridwan Kamil.

    KPK juga telah menetapkan lima tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB;

    Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres;

    Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Terpisah, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa deteksi penerima bansos yang terindikasi judi online dilakukan dengan memeriksa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor HP, dan alamat email.

    Menurutnya, ada kemungkinan data tersebut tidak digunakan langsung oleh penerima bansos untuk bermain judi online, melainkan oleh pihak lain. Apalagi mengingat nenek tersebut telah berusia lanjut.

    ‎”Jika digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan judi online, itu akan terbaca di sistem pusat,” ucap Achmad.

    Ia pun mengimbau warga agar lebih berhati-hati menjaga data pribadi. Hal itu agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

    ‎”Jangan sampai ada anggota keluarga atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut untuk hal-hal yang menyimpang atau melanggar,” tegasnya.

     

  • Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang, DPR: Momentum Kedaulatan Ekonomi Rakyat

    Koperasi Dapat Izin Kelola Tambang, DPR: Momentum Kedaulatan Ekonomi Rakyat

    Jakarta

    Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah aturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba).

    Regulasi baru ini membuka ruang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk mengelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) – langkah yang dinilai sebagai bentuk nyata implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, yang menyebut PP 39/2025 sebagai terobosan penting menuju pemerataan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, keberpihakan kepada koperasi menandai perubahan arah kebijakan minerba agar tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    “Koperasi adalah bentuk nyata ekonomi gotong royong yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola kekayaan sumber daya di daerahnya,” ujar Nurdin di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Nurdin menegaskan bahwa koperasi yang akan mengelola tambang harus berbasis keanggotaan lokal dan memiliki legalitas kelembagaan yang kuat. Artinya, hanya koperasi yang beranggotakan masyarakat di sekitar wilayah tambang yang berhak mendapatkan prioritas izin.

    “Kita tidak ingin koperasi tambang hanya menjadi formalitas. Harus benar-benar berakar di masyarakat tambang, memiliki struktur organisasi jelas, sistem akuntansi transparan, dan mampu menjalankan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial koperasi agar mampu menjalankan operasional tambang secara profesional. Pemerintah, kata Nurdin, perlu hadir dalam bentuk pendampingan, pelatihan keselamatan kerja, akses permodalan, serta sertifikasi lingkungan.

    Potensi tambang rakyat, lanjutnya, tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, yang memiliki cadangan nikel, emas, dan batubara cukup besar untuk dikelola secara kolektif oleh masyarakat. “Koperasi tambang harus menjadi bagian dari rantai nilai industri minerba nasional,” ujarnya.

    Nurdin juga menekankan bahwa pelaksanaan PP 39/2025 tidak boleh berhenti di tataran simbolik. Implementasi harus memastikan tujuan utama Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Inilah momentum memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat melalui koperasi tambang, agar pengelolaan sumber daya alam kita tidak hanya produktif, tapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

    (rrd/rir)

  • Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Pemerintah Genjot Kesiapan ASN Tangani Krisis di Era Digital

    Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan aparatur sipil negara (ASN) menghadapi krisis komunikasi di era digital.

    Lewat Direktorat Komunikasi Publik, Kemkomdigi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis yang difokuskan untuk melatih kemampuan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi di tengah situasi darurat informasi.

    Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, mengatakan bahwa opini publik kini terbentuk sangat cepat di tengah keterbukaan informasi dan derasnya arus media digital. Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki strategi komunikasi yang gesit dan kredibel.

    “Isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Karena itu, informasi kepada publik harus disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hastuti, Rabu (8/10/2025).

    Melalui bimtek ini, ASN diharapkan mampu mengelola komunikasi publik secara profesional, mulai dari penyusunan narasi, simulasi menghadapi media, hingga koordinasi lintas sektor. “Setiap krisis bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

    Bimtek yang digelar di Bali ini juga menjadi momentum pembelajaran dari berbagai kasus lapangan, salah satunya krisis banjir yang sempat melanda pulau tersebut pada September 2025. Isu itu sempat memicu penyebaran rumor dan informasi tidak terverifikasi, memperlihatkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat dan terkoordinasi.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menilai krisis informasi bisa berdampak langsung pada citra daerah, terutama bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. “Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan mitra media. Informasi boleh datang dari mana saja, tapi keluar harus dari satu pintu,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, I Wayan Suryawan, menambahkan bahwa krisis bukan hanya soal bencana fisik, tetapi juga persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. “Bencana bisa ditanggulangi dengan cepat, tapi kalau komunikasi kita lambat, itu akan jadi bencana berikutnya,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kanal komunikasi selama krisis berlangsung, dengan pesan yang seragam namun disampaikan lewat berbagai saluran agar menjangkau masyarakat lebih luas.

    Upaya Kemkomdigi ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kompleksitas krisis digital-di mana kecepatan, transparansi, dan koordinasi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    (rrd/rir)

  • 10 Alat Elektronik Rumah Tangga ini Nyedot Listrik Meski Dimatikan

    10 Alat Elektronik Rumah Tangga ini Nyedot Listrik Meski Dimatikan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pernahkah Anda bertanya mengapa tagihan listrik tetap tinggi meski perangkat elektronik di rumah jarang digunakan? Jawabannya mungkin tersembunyi pada konsumsi daya yang tak terlihat, dikenal sebagai standby power atau vampire load energi yang tetap tersedot bahkan saat perangkat tampak “mati”.

    Fenomena ini terjadi karena banyak perangkat modern tetap memerlukan aliran listrik untuk menjaga fungsi tertentu, seperti lampu indikator, jam digital, atau sensor remote. Akibatnya, listrik terus mengalir meski tombol “off” sudah ditekan.

    Menurut data U.S. Department of Energy (DOE) yang dikutip dari laman Dad is FIRE, sekitar 10 persen dari total tagihan listrik rumah tangga berasal dari perangkat yang tidak benar-benar dimatikan. Dengan kata lain, sebagian biaya listrik bulanan Anda sebenarnya “terbuang” untuk memberi daya pada perangkat yang sedang tidak digunakan.

    Mengapa Perangkat Tetap Menyedot Listrik?

    Sebagian besar perangkat modern memiliki fitur bawaan seperti jam digital, lampu indikator, sensor remote, hingga mode siaga (standby mode). Fitur ini membuat perangkat lebih cepat digunakan kembali, namun tetap membutuhkan aliran listrik meski tombol power sudah dimatikan.

    “Standby power terlihat kecil, tapi jika dihitung selama 24 jam sehari dan dikalikan jumlah perangkat di rumah, hasilnya signifikan,” tulis Berkeley Lab dalam risetnya.

    Perangkat yang Paling Banyak Membuang Energi Saat Mode Standby

    Berdasarkan data uji konsumsi daya, berikut beberapa perangkat rumah tangga yang sebaiknya dicabut dari stop kontak jika tidak digunakan:

    Charger ponsel & elektronik kecil: 0,2-2 watt

    Charger kendaraan listrik (EV/Ebike): 0,3-5 watt

    Laptop & komputer desktop: 0,7-20 watt

    Televisi modern: 1-5 watt

    Set-top box TV: 10-30 watt (terboros dalam kondisi siaga)

    Router WiFi & modem internet: 5-10 watt, berjalan nonstop 24 jam

    Speaker & sistem audio: 5-10 watt meski tombol power mati

    Microwave, oven, mesin kopi dengan jam digital: 1-5 watt

    Printer & scanner: 2-5 watt

    AC & air purifier: AC 0,6-10 watt; air purifier 0,2-1,5 watt

    Konsumsi daya tersebut mungkin terlihat kecil, namun jika digabungkan seluruh perangkat bisa setara dengan menyalakan kipas angin atau lampu sepanjang hari.

    Strategi Mengurangi “Vampire Load”

    Berikut beberapa langkah praktis agar rumah tangga di Indonesia bisa lebih hemat listrik:

    Gunakan power strip dengan saklar agar beberapa perangkat bisa diputus sekaligus.

    Manfaatkan smart plug atau timer untuk mengatur waktu nyala router WiFi atau mesin kopi.

    Biasakan mencabut charger setelah digunakan, meski hanya menyedot 0,2 watt.

    Pilih produk elektronik berlabel hemat energi yang memiliki konsumsi standby rendah.

    Pastikan perangkat dimatikan total, bukan sekadar dalam mode standby.

    Dengan kebiasaan sederhana ini, tagihan listrik bisa ditekan tanpa mengorbankan kenyamanan dan fungsi perangkat di rumah.

    (dag)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lansia di Cakung Ditangkap Warga karena Setubuhi Anak di Bawah Umur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Lansia di Cakung Ditangkap Warga karena Setubuhi Anak di Bawah Umur Megapolitan 9 Oktober 2025

    Lansia di Cakung Ditangkap Warga karena Setubuhi Anak di Bawah Umur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lansia berinisial KH (65) ditangkap karena menyetubuhi anak di bawah umur berinisial NR (16) di Cakung, Jakarta Timur.
    Awalnya, pelaku diciduk warga pada Kamis (2/10/2025) malam setelah sempat bersembunyi di bawah kandang ayam. Saat itu, kasus persetubuhan tersebut telah dilaporkan ke polisi.
    “Pelaku ditangkap kamis malam oleh warga dan kemudian diserahkan ke kami,” ujar Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini kepada awak media, Kamis.
    Persetubuhan oleh KH terjadi sejak awal 2025 hingga terakhir pada Senin (29/09/2025).
    Korban sering dipanggil oleh KH ke rumahnya. 
    “Kemudian diiming-imingi uang oleh tersangka ataupun jajanan karena tersangka sendiri mempunyai warung di depan rumah tersangka,” kata Sri.
    Karena persetubuhan itu, korban hamil.
    Sang ibu baru belakangan mengetahui hal tersebut dan melaporkan KH ke polisi pada Rabu (1/10/2025).
    “Ibu korban curiga, kenapa badannya (anaknya) gemuk? Oleh ibu korban, korban dibawa ke salah satu puskesmas. Selanjutnya korban dinyatakan hamil,” kata Sri.
    Tersangka dijerat Pasal 76D juncto 81 sesuai Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Kediri Gencarkan Edukasi Gizi Seimbang Lewat Program B2SA Goes to School

    Pemkot Kediri Gencarkan Edukasi Gizi Seimbang Lewat Program B2SA Goes to School

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya memperkuat literasi gizi dan edukasi pola konsumsi sehat di kalangan pelajar, Pemerintah Kota Kediri melalui DKPP menginisiasi Program Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Goes to School.

    Kegiatan yang sudah berlangsung sejak 23 September menyasar 6 sekolah dasar yang menjadi lokus kegiatan di tahap awal. Antara lain SDN Bawang 2, SDN Ngronggo 8, SDN Blabak 3, SDN Dermo 2, SDN Pojok 1 dan hari ini Kamis (9/10/2025) di SDN Bandar Kidul 1.

    Dihubungi secara terpisah Kepala DKPP Un Achmad Nurdin menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan gizi seimbang, mendorong konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah serta membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah.

    “Kita memberi pengetahuan kepada siswa tentang pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Diharapkan nanti ketika anak-anak pulang ke rumah bisa mengaplikasikan ke makan pagi, siang ataupun malam sehingga makanan yang mereka makan sesuai makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman,” ujarnya.

    Kegiatan B2SA ini juga sebagai upaya untuk mencegah kondisi stunting di tingkat sekolah dan mendukung kecerdasan anak sebagai upaya mewujudkan Indonesia emas Tahun 2025. Selain sekolah dasar, pelaksanaan kegiatan kampanye peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan ini juga akan menyasar jenjang SMP.

    “Kita akan melakukan monev ke sekolah-sekolah yang telah melakukan sosialisasi B2SA ini. Tahun depan kegiatan ini masih akan kita lakukan dengan menyasar sekolah yang belum dikunjungi dan kita tambah sasarannya di sekolah menengah pertama,” ungkapnya. Selain pemberian materi tentang makan sehat dan bergizi, kegiatan juga diisi dengan sajian snack dan makanan sebagai contoh makanan B2SA.

    Un Achmad menekankan peran guru dan orang tua sangat penting dalam mewujudkan kegiatan ini karena secara langsung memantau tumbuh kembang anak. Untuk memberikan edukasi, DKPP menghadirkan narasumber yang merupakan dosen gizi masyarakat dari Universitas Strada Indonesia.

    “Harapannya anak-anak paham akan makanan beragam, bergizi, seimbang. Melalui sosialisasi ini pula diharapkan dapat meningkatkan kesadaran gizi sejak dini, mendorong pola makan sehat, mendukung tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi sadar gizi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Bandar Kidul 1 Sugiarti menyambut baik dan merasa senang karena sekolahnya menjadi salah satu sekolah yang terpilih. Menurutnya dengan kegiatan ini anak-anak akan lebih paham bagaimana pentingnya B2SA.

    “Alhamdulillah anak-anak sudah mengenal makanan B2SA karena dalam kegiatan pembelajaran ada materi tentang menu bergizi seimbang. Disini setiap Jumat ada program Jumat Ceria Gemayur, dimana anak-anak kita arahkan untuk membawa bekal yang isi menunya 4 sehat 5 sempurna yang langsung dipantau guru,” ungkapnya.

    Sugiarti berharap anak-anak lebih paham dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari untuk membiasakan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. [nm/suf]