Xcloud.id

Blog

  • Bajaj Online Maxride Muncul di Solo, Pemkot Tidak Keluarkan Izin

    Bajaj Online Maxride Muncul di Solo, Pemkot Tidak Keluarkan Izin

    Liputan6.com, Jakarta Kota Solo dihebohkan dengan kemunculan transportasi roda tiga jenis bajaj merah Maxride. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan belum menerima izin operasional transportasi umum berbasis online itu.

    “Kita lihat dulu masyarakat seperti apa menerimanya. Nanti kita tanya ke Dishub. Kita lihat perkembangan pasar seperti apa,” kata Wali Kota Solo Respati Ardi, Selasa (7/10/2025).

    Respati menyatakan akan tetap menjaga eksistensi becak sebagai transportasi tradisional yang menjadi ikon kearifan lokal Solo.

    “Saya tetap akan melindungi becak. Karena becak ini jaraknya harus pendek. Jadi tidak mengganggu mata rantai becak. Yang penting becak tidak terganggu dengan itu (transportasi roda tiga),” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Taufiq Muhammad, mengaku pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin operasi bagi bajaj di wilayahnya.

    “Dishub tidak pernah mengeluarkan izin untuk bajaj ini. Sekarang terkait layanan bajaj ini Dishub tidak pernah mengeluarkan perizinan. Dan tahu-tahu langsung ada,” kata Taufiq.

    Menurutnya, regulasi perizinan transportasi daring sudah diatur jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Untuk kendaraan roda empat atau mobil, izin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan kendaraan roda dua berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

    “Lha yang dari bajaj ini masuknya kategori apa? Masuknya dia ya sepeda motor roda tiga. Kita sudah konfirmasi ke Provinsi dan tidak pernah mengeluarkan izin ini terkait bajaj ini,” ujarnya.

    Taufiq menambahkan, berdasarkan sertifikat registrasi uji tipe, bajaj memang tergolong kendaraan angkutan umum, namun penggunaannya terbatas di kawasan permukiman.

    “Kalau bajaj itu memang kalau sesuai dengan tipikal kendaraan teknisnya, sertifikat registrasi uji tipenya bajaj itu memang peruntukannya bisa untuk angkutan umum tapi kawasan pemukiman,” pungkasnya.

  • Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025–2030.

    Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Presiden Prabowo. Presiden kemudian membimbing teks sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

    “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Prabowo diikuti gubernur dan wakil gubernur yang dilantik.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur dan Wagub Papua. Acara pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Selain itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

    Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

    MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan mengikutsertakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa Yermias Bisai.

    PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

    Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara.

    Pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma lalu melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Papua ke MK.

    Dalam putusannya, MK menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan Benhur dan Constant.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal Pengangkut Mendarat, Stok BBM Pertalite dan Pertamax di Timika Kembali Pulih – Page 3

    Kapal Pengangkut Mendarat, Stok BBM Pertalite dan Pertamax di Timika Kembali Pulih – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah membatasi penyaluran sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) ke lima Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kota Timika hingga memicu antrean panjang kendaraan bermotor dalam beberapa hari terakhir.

    Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Rayon II Papua Tengah Junaedi Kala di Timika, Senin, mengatakan kelangkaan BBM terutama jenis Pertamax terjadi karena stok menipis di depo Jober (joint bersama) di kawasan Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur.

    “Terkait kelangkaan saat ini untuk produk Pertamax karena stok menipis di Jobber. Hal ini akibat dari keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM Pertamax karena cuaca yang tidak mendukung,” kata Junaedi melansir Antara.

    Dengan kondisi seperti itu, Pertamina memutuskan membatasi penyaluran BBM jenis Pertamax ke lima SPBU di Kota Timika. “Semoga hari Selasa (7/10/2025) kapalnya sudah bisa sandar dan bongkar di Jober Pelabuhan Pomako,” kata Junaedi.

     

     

  • Profil Benjamin Paulus Wakil Menkes Baru, Dokter Pribadi Prabowo?

    Profil Benjamin Paulus Wakil Menkes Baru, Dokter Pribadi Prabowo?

    GELORA.CO  – Benjamin Paulus Octavianus dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan, Rabu 8 Oktober 2025. 

    “Mengangkat sebagai wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029. … Dua, Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan,” kata pembawa acara pelantikan pejabat negara. 

    Menjadi pertanyaan sekarang, siapa sebenarnya Benjamin Paulus Octavianus? Simak pembahasannya berikut ini. 

    Profil Benjamin Paulus Ocatvianus

    Benjamin Paulus Octavianus adalah seorang dokter spesialis Paru dan Respirasi (Pulmonologi). Gelar dokternya adalah dr Benjamin Paulus Octavianus, Sp.PKR. 

    Dokter Benny, sapaan akrabnya, lahir pada 13 September 1963. Dia merupakan anak dari pendiri Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu, Malang, Jawa Timur yaitu Pdt. Petrus Octavianus. 

    Dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, pada 1994. Dokter Benjamin mendapat gelar spesialisnya dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 2004. 

    Dalam praktiknya sebagai dokter spesialis, dr Benny hingga saat ini masih berpraktik di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK) di bagian paru. Dia juga diketahui berpraktik di beberapa rumah sakit. 

    Dokter Benny tercatat sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). 

    Siapa yang menyangka, sebelum menjadi Wamenkes baru, dr Benny pernah diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kesehatan di Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto. 

    Di momen itu, dr Benny rutin memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, termasuk soal Covid-19 yang kala itu merebak luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

    Jadi, itu dia informasi mengenai sosok Dokter Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Kesehatan baru yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebelum menjadi Wamenkes baru, dr Benny pernah diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kesehatan di Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto. 

    Di momen itu, dr Benny rutin memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, termasuk soal Covid-19 yang kala itu merebak luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

    Jadi, itu dia informasi mengenai sosok Dokter Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Kesehatan baru yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

  • Antisipasi La Nina Akhir Tahun, BPBD DKI Siagakan Posko Bencana dan Cek Pompa Banjir – Page 3

    Antisipasi La Nina Akhir Tahun, BPBD DKI Siagakan Posko Bencana dan Cek Pompa Banjir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengantisipasi La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, La Nina terjadi pada akhir 2025.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebut, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

    “BPBD DKI Jakarta telah melakukan koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), serta TNI–Polri untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan curah hujan akibat fenomena La Nina,” kata Yohan kepada Liputan6.com, Rabu (8/10/2025).

    Selain itu, BPBD DKI Jakarta bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) dan memastikan posko siaga bencana di setiap wilayah administrasi kota berfungsi secara optimal.

    “Pengecekan rutin terhadap pompa air, waduk, dan pintu air terus dilakukan untuk memastikan semua infrastruktur dalam kondisi siap pakai,” katanya.

    Yohan menyebut, mitigasi dini sebagai langkah kunci dalam menghadapi potensi La Nina juga bakal dilangsungkan. Sebab, kata dia, dengan kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini yang optimal, risiko genangan imbas La Nina diharapkan dapat ditekan.

    “BPBD DKI menegaskan bahwa mitigasi dini merupakan kunci dalam menghadapi potensi La Niña, mengingat dampaknya bisa meluas terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan sektor ekonomi di Jakarta,” ujarnya.

    Sebagai bentuk partisipasi publik, masyarakat juga diminta tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD DKI.

    “Diimbau kepada masyarakat apabila menemukan atau mengalami keadaan darurat dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” kata Yohan.

  • Beredar Postingan Pertamina Bakal Bayar Postingan Positif Rp7 Juta, Komentar Netizen Bikin Ngakak

    Beredar Postingan Pertamina Bakal Bayar Postingan Positif Rp7 Juta, Komentar Netizen Bikin Ngakak

    GELORA.CO –  Jagat maya diramaikan oleh sebuah unggahan viral yang menyebut Pertamina akan membayar Rp7 juta untuk setiap postingan citra positif tentang perusahaannya di media sosial (medsos).

    Meski belum ada klarifikasi resmi dan sumber informasi tersebut tidak jelas asal-usulnya, kabar itu langsung menyedot perhatian publik dan memicu gelombang komentar jenaka dari warganet.

    Alih-alih mempertanyakan kebenaran informasi, banyak netizen justru ikut menuliskan testimoni kocak dengan gaya seolah tengah mempromosikan Pertamina, berharap mendapat “imbalan” seperti yang beredar di rumor tersebut.

    “Kemaren ngisi di spbu Pertamina motor jadi ngacir tarikannya, Bismillah 7 juta, Bismillah Komisaris Pertamina,” tulis akun Instagram @siomayaa****.

    “Abis isi pertamax di spbu Pertamina 31, mobil gw langsung wus wus jalannya, irit pula pemakaian bisa 31 km/liter rekening gw spill di komen ya, mayan 7juta,” sebut @yuknaikl****.

    “Setelah sekian lama, kemaren akhirnya iseng minum pertamax. gw pake lari 10k langsung ngacir ges! Insya Allah 7 juta,” ujar seorang pengguna.

    Tak hanya berisi candaan, sejumlah komentar juga menyelipkan kritik terhadap rekam jejak Pertamina, terutama terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang mencuat beberapa waktu lalu.

    “Pertamina yang terbaik penjual bensin eceran jadi tidak perlu repot-repot mengoplos lagi bensinnya, karena Pertamina sudah mengoplosnya terlebih dahulu,” sindir salah satu warganet.

    “Kemaren isi bbm di pertamina perut ikut kenyang. Bismillah, kl ditransfer mau jajanin teman2,” tulis @yanadac****.

    “Saya pemakai Pertamax green, karena saya sadar product Pertamina ini berasal dari uji lab sudah tidak diragukan lagi, menunjang program Ecogreen, gilanya lagi ini berasal dari tebu lhooh.. yang mana semakin cocok utk torsi mobil 12:1 saya,” timpal pemilik akun wahyu_pramu****.

    Sekadar mengingatkan, nama Pertamina sebelumnya sempat tercoreng akibat dugaan praktik pengoplosan BBM yang mencuat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

    Kasus tersebut bermula dari kewajiban pemenuhan minyak mentah dalam negeri sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

    Namun, para tersangka justru melakukan manipulasi kebijakan dengan menurunkan produksi kilang, yang berakibat pada peningkatan impor minyak dan tidak terserapnya pasokan domestik secara maksimal.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam perkara ini, di antaranya:

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin (SDS), dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono (AP). Mereka diduga secara sengaja membuat kebijakan yang merugikan negara dan membuka ruang praktik manipulasi pasokan.

    Meski rumor pembayaran Rp7 juta per unggahan tersebut belum terbukti, fenomena ini jelas menunjukkan betapa cepatnya kabar tak tervalidasi menyebar hingga memicu reaksi publik, apalagi di tengah situasi di mana kepercayaan terhadap korporasi negara tengah diuji. Hingga kini, pihak Pertamina sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.***

  • Siap-Siap! WTO Pangkas Proyeksi Perdagangan 2026, Waspada Dampak Penuh Tarif Tinggi – Page 3

    Siap-Siap! WTO Pangkas Proyeksi Perdagangan 2026, Waspada Dampak Penuh Tarif Tinggi – Page 3

    Volume perdagangan global melonjak tajam pada paruh pertama 2025, yaitu naik 4,9 persen secara tahunan, didorong oleh beberapa faktor yang mendukung ekspansi yang kuat tersebut.

    Menurut WTO, lonjakan tersebut terjadi karena percepatan impor ke AS menjelang kenaikan tarif, serta kondisi makroekonomi yang mendukung — seperti disinflasi, kebijakan fiskal ekspansif, dan pasar tenaga kerja yang ketat — yang mana dapat meningkatkan pendapatan riil dan konsumsi di berbagai negara besar.

    Selain itu, pertumbuhan kuat di pasar negara berkembang dan meningkatnya permintaan terhadap produk terkait kecerdasan buatan (AI) — termasuk semikonduktor, server, dan perangkat telekomunikasi — juga menjadi pendorong utama. Belanja global untuk produk berbasis AI menyumbang hampir setengah dari total ekspansi perdagangan global pada paruh pertama tahun ini, dengan nilai meningkat 20 persen secara tahunan.

    Persaingan global dalam pengembangan produk berbasis AI pun semakin ketat.

    WTO mencatat, bahwa Amerika Serikat menyumbang sekitar seperlima dari pertumbuhan perdagangan global terkait AI pada paruh pertama 2025. Namun, sebagian besar ekspansi justru berasal dari Asia, yang menyumbang hampir dua pertiga dari pertumbuhan perdagangan AI global pada periode yang sama.

    “Pertumbuhan perdagangan mencakup seluruh rantai nilai digital, mulai dari silikon mentah dan gas khusus hingga perangkat yang menopang platform cloud dan aplikasi AI,” tulis WTO dalam laporannya. “Kinerja ekspor Asia untuk produk terkait AI sangat kuat, sejalan dengan lonjakan investasi global di sektor tersebut.”

  • Sah! Anggito Abimanyu Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya

    Sah! Anggito Abimanyu Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pelantikan dilakukan secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (8/10/2025). 

    “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan diikuti peserta pelantikan.  

    Anggito dilantik sebagai Ketua merangkap anggota. Selain itu, Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS yang merangkap sebagai anggota. 

    Sebelumnya, Anggito memastikan, dirinya tidak akan lagi menjabat Wakil Menteri Keuangan setelah Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelantikan sebagai Ketua DK LPS terbit.  

    “Dengan Keppres hari ini akan diterbitkan, saya otomatis tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” kata Anggito.

    Selain Anggito, ada juga Ribka Haluk yang akan dilantik menjadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

    “Bukan badan ya, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” ucap Ribka di Kompleks Istana.

    Meski demikian, Ribka belum mau mendahului keputusan resmi Presiden. Dia memilih menunggu pengumuman langsung dari Kepala Negara terkait penunjukan dan pelantikan dirinya.

    “Saya tidak mendahului ya, nanti masalah nomenklatur nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu. Tapi belum tahu ya, semua nanti sebentar akan kita ketahui pembacaan surat keputusannya seperti apa,” katanya

  • Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Mengungkap Kematian Terapis di Jaksel, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi Anak dan TPPO – Page 3

    Mengungkap Kematian Terapis di Jaksel, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi Anak dan TPPO – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Penyebab tewasnya Siti Auliya Zanura Rifaatul Islam (24), terapis yang ditemukan tak bernyawa di belakang Gedung TIKI, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih belum terpecahkan.

    Tak hanya dalami penyebab kematian korban, polisi kini juga menelusuri dugaan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pemilik Spa, tempat korban bekerja. Dugaan itu diusut setelah Polres Metro Jaksel menerima laporan dari keluarga korban.

    Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu membenarkan keluarga korban telah membuat laporan atas dugaan eksploitasi anak. Namun, penyidik belum memeriksa keluarga secara langsung karena masih dalam masa berkabung.

    “Sementara untuk laporan yang dilayangkan oleh kakak korban ini terkait eksploitasi ya. Nanti lebih lanjutnya seperti apa, nanti pendalaman, apakah nanti ada penambahan atau apa, nanti tergantung keterangan-keterangan yang kita himpun, nanti tentunya kita akan lakukan gelar lebih lanjut,” kata Citra kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

    Dia menegaskan, penyidik juga menggali kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, hal itu masih harus didalami lebih jauh.

    “Kalau benar atau tidaknya perlu kita dalami dulu, masih ya, kita cari fakta-faktanya terlebih dahulu, karena memang masih minim fakta yang dapat kami kumpulkan, nanti kalaupun memang semua fakta-fakta, petunjuk, alat bukti sudah mencukupi, nanti kita akan update lebih lanjut,” ucap dia.