Blog

  • Beredar Postingan Pertamina Bakal Bayar Postingan Positif Rp7 Juta, Komentar Netizen Bikin Ngakak

    Beredar Postingan Pertamina Bakal Bayar Postingan Positif Rp7 Juta, Komentar Netizen Bikin Ngakak

    GELORA.CO –  Jagat maya diramaikan oleh sebuah unggahan viral yang menyebut Pertamina akan membayar Rp7 juta untuk setiap postingan citra positif tentang perusahaannya di media sosial (medsos).

    Meski belum ada klarifikasi resmi dan sumber informasi tersebut tidak jelas asal-usulnya, kabar itu langsung menyedot perhatian publik dan memicu gelombang komentar jenaka dari warganet.

    Alih-alih mempertanyakan kebenaran informasi, banyak netizen justru ikut menuliskan testimoni kocak dengan gaya seolah tengah mempromosikan Pertamina, berharap mendapat “imbalan” seperti yang beredar di rumor tersebut.

    “Kemaren ngisi di spbu Pertamina motor jadi ngacir tarikannya, Bismillah 7 juta, Bismillah Komisaris Pertamina,” tulis akun Instagram @siomayaa****.

    “Abis isi pertamax di spbu Pertamina 31, mobil gw langsung wus wus jalannya, irit pula pemakaian bisa 31 km/liter rekening gw spill di komen ya, mayan 7juta,” sebut @yuknaikl****.

    “Setelah sekian lama, kemaren akhirnya iseng minum pertamax. gw pake lari 10k langsung ngacir ges! Insya Allah 7 juta,” ujar seorang pengguna.

    Tak hanya berisi candaan, sejumlah komentar juga menyelipkan kritik terhadap rekam jejak Pertamina, terutama terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang mencuat beberapa waktu lalu.

    “Pertamina yang terbaik penjual bensin eceran jadi tidak perlu repot-repot mengoplos lagi bensinnya, karena Pertamina sudah mengoplosnya terlebih dahulu,” sindir salah satu warganet.

    “Kemaren isi bbm di pertamina perut ikut kenyang. Bismillah, kl ditransfer mau jajanin teman2,” tulis @yanadac****.

    “Saya pemakai Pertamax green, karena saya sadar product Pertamina ini berasal dari uji lab sudah tidak diragukan lagi, menunjang program Ecogreen, gilanya lagi ini berasal dari tebu lhooh.. yang mana semakin cocok utk torsi mobil 12:1 saya,” timpal pemilik akun wahyu_pramu****.

    Sekadar mengingatkan, nama Pertamina sebelumnya sempat tercoreng akibat dugaan praktik pengoplosan BBM yang mencuat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

    Kasus tersebut bermula dari kewajiban pemenuhan minyak mentah dalam negeri sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

    Namun, para tersangka justru melakukan manipulasi kebijakan dengan menurunkan produksi kilang, yang berakibat pada peningkatan impor minyak dan tidak terserapnya pasokan domestik secara maksimal.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam perkara ini, di antaranya:

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin (SDS), dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono (AP). Mereka diduga secara sengaja membuat kebijakan yang merugikan negara dan membuka ruang praktik manipulasi pasokan.

    Meski rumor pembayaran Rp7 juta per unggahan tersebut belum terbukti, fenomena ini jelas menunjukkan betapa cepatnya kabar tak tervalidasi menyebar hingga memicu reaksi publik, apalagi di tengah situasi di mana kepercayaan terhadap korporasi negara tengah diuji. Hingga kini, pihak Pertamina sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.***

  • Siap-Siap! WTO Pangkas Proyeksi Perdagangan 2026, Waspada Dampak Penuh Tarif Tinggi – Page 3

    Siap-Siap! WTO Pangkas Proyeksi Perdagangan 2026, Waspada Dampak Penuh Tarif Tinggi – Page 3

    Volume perdagangan global melonjak tajam pada paruh pertama 2025, yaitu naik 4,9 persen secara tahunan, didorong oleh beberapa faktor yang mendukung ekspansi yang kuat tersebut.

    Menurut WTO, lonjakan tersebut terjadi karena percepatan impor ke AS menjelang kenaikan tarif, serta kondisi makroekonomi yang mendukung — seperti disinflasi, kebijakan fiskal ekspansif, dan pasar tenaga kerja yang ketat — yang mana dapat meningkatkan pendapatan riil dan konsumsi di berbagai negara besar.

    Selain itu, pertumbuhan kuat di pasar negara berkembang dan meningkatnya permintaan terhadap produk terkait kecerdasan buatan (AI) — termasuk semikonduktor, server, dan perangkat telekomunikasi — juga menjadi pendorong utama. Belanja global untuk produk berbasis AI menyumbang hampir setengah dari total ekspansi perdagangan global pada paruh pertama tahun ini, dengan nilai meningkat 20 persen secara tahunan.

    Persaingan global dalam pengembangan produk berbasis AI pun semakin ketat.

    WTO mencatat, bahwa Amerika Serikat menyumbang sekitar seperlima dari pertumbuhan perdagangan global terkait AI pada paruh pertama 2025. Namun, sebagian besar ekspansi justru berasal dari Asia, yang menyumbang hampir dua pertiga dari pertumbuhan perdagangan AI global pada periode yang sama.

    “Pertumbuhan perdagangan mencakup seluruh rantai nilai digital, mulai dari silikon mentah dan gas khusus hingga perangkat yang menopang platform cloud dan aplikasi AI,” tulis WTO dalam laporannya. “Kinerja ekspor Asia untuk produk terkait AI sangat kuat, sejalan dengan lonjakan investasi global di sektor tersebut.”

  • Sah! Anggito Abimanyu Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya

    Sah! Anggito Abimanyu Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pelantikan dilakukan secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (8/10/2025). 

    “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan diikuti peserta pelantikan.  

    Anggito dilantik sebagai Ketua merangkap anggota. Selain itu, Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS yang merangkap sebagai anggota. 

    Sebelumnya, Anggito memastikan, dirinya tidak akan lagi menjabat Wakil Menteri Keuangan setelah Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelantikan sebagai Ketua DK LPS terbit.  

    “Dengan Keppres hari ini akan diterbitkan, saya otomatis tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” kata Anggito.

    Selain Anggito, ada juga Ribka Haluk yang akan dilantik menjadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

    “Bukan badan ya, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” ucap Ribka di Kompleks Istana.

    Meski demikian, Ribka belum mau mendahului keputusan resmi Presiden. Dia memilih menunggu pengumuman langsung dari Kepala Negara terkait penunjukan dan pelantikan dirinya.

    “Saya tidak mendahului ya, nanti masalah nomenklatur nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu. Tapi belum tahu ya, semua nanti sebentar akan kita ketahui pembacaan surat keputusannya seperti apa,” katanya

  • Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Mengungkap Kematian Terapis di Jaksel, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi Anak dan TPPO – Page 3

    Mengungkap Kematian Terapis di Jaksel, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi Anak dan TPPO – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Penyebab tewasnya Siti Auliya Zanura Rifaatul Islam (24), terapis yang ditemukan tak bernyawa di belakang Gedung TIKI, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih belum terpecahkan.

    Tak hanya dalami penyebab kematian korban, polisi kini juga menelusuri dugaan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pemilik Spa, tempat korban bekerja. Dugaan itu diusut setelah Polres Metro Jaksel menerima laporan dari keluarga korban.

    Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu membenarkan keluarga korban telah membuat laporan atas dugaan eksploitasi anak. Namun, penyidik belum memeriksa keluarga secara langsung karena masih dalam masa berkabung.

    “Sementara untuk laporan yang dilayangkan oleh kakak korban ini terkait eksploitasi ya. Nanti lebih lanjutnya seperti apa, nanti pendalaman, apakah nanti ada penambahan atau apa, nanti tergantung keterangan-keterangan yang kita himpun, nanti tentunya kita akan lakukan gelar lebih lanjut,” kata Citra kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

    Dia menegaskan, penyidik juga menggali kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, hal itu masih harus didalami lebih jauh.

    “Kalau benar atau tidaknya perlu kita dalami dulu, masih ya, kita cari fakta-faktanya terlebih dahulu, karena memang masih minim fakta yang dapat kami kumpulkan, nanti kalaupun memang semua fakta-fakta, petunjuk, alat bukti sudah mencukupi, nanti kita akan update lebih lanjut,” ucap dia.

     

  • Dukung Pengembangan SDM, Pemkab Kukar Siap Berpartisipasi Aktif dalam Program Magang Nasional 2025 – Page 3

    Dukung Pengembangan SDM, Pemkab Kukar Siap Berpartisipasi Aktif dalam Program Magang Nasional 2025 – Page 3

    Plt. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kukar, Lukman, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, Program Magang Nasional memiliki visi yang sejalan dengan upaya Pemkab Kukar dalam menyiapkan tenaga kerja yang unggul dan kompetitif.

    “Program ini sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik. Kami di Disnakertrans juga sudah menjalankan program Kukar Siap Kerja, dan nantinya akan ada sinergi antara program daerah dengan program nasional ini,” ujarnya.

    Meski demikian, Lukman menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kemnaker untuk pelaksanaan di tingkat daerah.

    “Surat pemberitahuan dari pusat sudah kami terima dan sedang ditindaklanjuti. Namun juknis pelaksanaannya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian,” terangnya.

    Menurutnya, meskipun Kukar belum mendapatkan estimasi kuota pasti, pemerintah daerah sudah mulai menyiapkan berbagai langkah pendukung agar program magang ini bisa segera dijalankan setelah juknis dari Kemnaker diterbitkan.

    “Pada prinsipnya, Pemkab Kukar menyambut program ini dengan tangan terbuka. Ini peluang besar untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal,” pungkas Lukman.

  • K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI mengusulkan semua lembaga tinggi yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat pada momen Sidang Tahunan MPR RI, yang biasanya digelar menjelang HUT RI.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menjelaskan lembaga tinggi itu, yakni DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, laporan kinerja dari lembaga itu biasanya hanya disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya.

    “Jadi, bukan melaporkan kepada MPR RI karena kedudukannya sama, tapi melaporkan kepada masyarakat melalui forum MPR RI,” kata Taufik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal itu diusulkan agar sesuai seperti yang dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI ketika awal-awal era reformasi. Kini laporan kinerja lembaga-lembaga itu hanya disebutkan dalam beberapa paragraf pidato Presiden.

    “Sehingga kita bisa mendapatkan satu sidang tahunan yang lebih optimal dibandingkan hanya satu kali, kemudian mendengarkan laporan kinerja ini yang diwakili oleh Presiden,” kata Taufik.

    Untuk itu, tambah Taufik, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan.

    Selain itu, dia mengatakan K3 MPR RI juga membahas terkait kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh para pejabat.

    Menurut dia, semua lembaga negara wajib melaksanakan amanah untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan konstitusi.

    “Dan apabila kemudian keluar dari maksud dari konstitusi atau dari perintah konstitusi, maka di situ ada pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Benjamin Paulus Dokter dan Kader Gerindra yang Dilantik Prabowo jadi Wamenkes

    Profil Benjamin Paulus Dokter dan Kader Gerindra yang Dilantik Prabowo jadi Wamenkes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). 

    Salah satunya adalah Wakil Menteri Kesehatan yang diisukan dijabat oleh Benjamin Paulus Octavianus. 

    Adapun, Benjamin merupakan dokter Spesialis Paru-paru. Hal ini ditunjang oleh latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan Spesialisasi Pulmonologi di Universitas Brawijaya pada tahun 2004 dan mendapatkan gelar dokter umum di Universitas Kristen Indonesia. 

    Dia juga tergabung dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). 

    Dia berkarier di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat serta Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

    Selain itu, dia juga kader dari partai Gerindra. Dalam daftar kepengurusan, Benjamin menduduki Ketua Bidang Kesehatan yang berada di bawah naungan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumarjati Arjoso.

    Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan pada Rabu (9/10/2025).

    Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

    “Mengangkat sebagai Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029 masing-masing Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan,” sebut keputusan tersebut.

  • DPR RI: Penyerahan 1.900 sertifikat di Paluta bentuk kepastian hukum

    DPR RI: Penyerahan 1.900 sertifikat di Paluta bentuk kepastian hukum

    Melalui PTSL, masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum atas tanahnya. Sertifikat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti jaminan usaha, modal kerja, dan pengembangan pertanian maupun perdagangan

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap mengatakan penyerahan sebanyak 1.900 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Padang lawas Utara (Paluta) Sumatera Utara melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk kepastian hukum.

    “Program PTSL merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mendorong pemerataan ekonomi di daerah,” ujar Andar dalam keterangan diterima di Paluta, Rabu.

    Ia mengatakan program itu merupakan salah satu bentuk perhatian nyata negara kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas tanah mereka, karena memiliki bukti sah kepemilikan yang diakui oleh negara.

    Menurut dia, total target penerbitan sertifikat melalui program PTSL di wilayah itu mencapai 2.500 sertifikat, dengan rincian 1.900 sertifikat untuk Kabupaten Padang Lawas Utara dan 600 sertifikat untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

    Paluta menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima PTSL terbanyak di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Ia pun mengimbau masyarakat agar menggunakan sertifikat tanah tersebut secara produktif.

    “Kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Ke depan, daerah lain di Tabagsel juga akan kita dorong percepatan pelaksanaan PTSL-nya,” ucapnya.

    Sementara iu, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap mengatakan program PTSL bukan sekadar kegiatan administrasi, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak masyarakat.

    “Melalui PTSL, masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum atas tanahnya. Sertifikat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti jaminan usaha, modal kerja, dan pengembangan pertanian maupun perdagangan,” ujar Bupati.

    Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara dalam laporannya menyampaikan, pada tahun 2025 pihaknya menargetkan penerbitan 1.900 sertifikat tanah melalui program PTSL, di mana 400 sertifikat di antaranya secara simbolis telah diserahkan kepada masyarakat.

    Acara penyerahan sertifikat turut dihadiri Kepala Kantor BPN Sumatera Utara, Kepala Kantor BPN Tapanuli Selatan, jajaran pimpinan OPD, para camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, serta masyarakat penerima sertifikat dan tamu undangan lainnya di Aula Gedung Serba Guna Kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Selasa (7/10).

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution/Kodir Pohan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

    Prabowo lantik Benjamin Paulus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat dan melantik dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan Benjamin Paulus dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029.

    Dalam prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung Presiden Prabowo, Benjamin berjanji akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

    “Bahwa saya akan setia dan memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Benjamin.

    Pelantikan Benjamin Paulus digelar bersamaan dengan pengangkatan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah pejabat negara lainnya.

    Selain dua wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030, Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ribka Haluk sebagai Kepala Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, serta sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI untuk negara sahabat.

    Upacara yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB itu turut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri.

    Usai pelantikan dan penandatanganan berita acara wakil menteri, Presiden Prabowo melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk negara sahabat.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.