Xcloud.id

Blog

  • Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Anggota DPR: Penyerahan aset sitaan momen perbaikan tata niaga timah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai penyerahan aset sitaan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.

    “Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai oleh praktik ilegal dan koruptif. Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara,” kata Labib di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai kasus dugaan korupsi itu menjadi perhatian serius publik. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp6–7 triliun, termasuk enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, kepada PT Timah Tbk (TINS).

    Langkah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola sektor pertimahan nasional.

    Dia menekankan pentingnya penguatan peran PT Timah sebagai BUMN strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional. Menurut dia, dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, PT Timah memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang (rare earth/monasit) yang bernilai ekonomi tinggi.

    “Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil,” katanya.

    Menurut dia, pengawasan dan regulasi harga timah pascapenyerahan aset tersebut harus dilakukan secara ketat. Selain itu, dia mengatakan kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.

    Di sisi lain, dia meminta PT Timah bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi.

    Ia menilai momentum penyerahan aset sitaan harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam agar PT Timah tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelopor pengelolaan SDA yang bersih, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi ekonomi nasional.

    “Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik. Namun tanpa pengawasan, justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk senilai Rp7 triliun.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (6/10), menginformasikan bahwa barang rampasan tersebut berupa ratusan unit alat berat, uang tunai dari sejumlah negara, hingga fasilitas smelter yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pagi hari ini saya ke Bangka Belitung. Tadi, bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: MenLH Lokalisir Kawasan Cikande yang Terpapar Cs-137

    Video: MenLH Lokalisir Kawasan Cikande yang Terpapar Cs-137

    Video: MenLH Lokalisir Kawasan Cikande yang Terpapar Cs-137

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bahli Sebut Prabowo Setuju Rencana BBM Wajib Etanol

    Video: Bahli Sebut Prabowo Setuju Rencana BBM Wajib Etanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah polemik soal kandungan etanol pada BBM yang ramai dibahas belakangan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia justru menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberi lampu hijau atas penerapan mandatori pencampuran etanol sebesar 10% pada bahan bakar minyak jenis bensin.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu 08/10/2025) berikut ini.

  • Hamili Calon Istri, Polisi di Batam Dijebloskan ke Patsus – Page 3

    Hamili Calon Istri, Polisi di Batam Dijebloskan ke Patsus – Page 3

    Eddwi menegaskan pihaknya menjalankan pemeriksaan secara profesional dan memastikan kondisi FM sebelum diperiksa dalam keadaan sehat dan siap untuk dimintai keterangan.

    “Sebelum pemeriksaan, kami memanggil yang bersangkutan, dan dia hadir memenuhi panggilan, itu artinya dia dalam keadaan mumpuni untuk dimintai keterangan. Selain itu, sebelum diperiksa, tim kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan menanyakan kondisinya,” katanya.

    Selain FM, kata dia, penyidik Paminal juga memeriksa saksi lainnya untuk memproses etik kasus tersebut.

    Eddwi memastikan pihaknya tegas dan profesional dalam menuntaskan perkara ini. YAAS saat ini sudah menjalani penempatan khusus (patsus).

    “Iya dia (YAAS) dipatsus. Dengan kondisi seperti ini makanya dipatsus sambil proses etik berjalan,” ujar Eddwi.

  • Menkes akui mendengar ada penambahan wamenkes baru

    Menkes akui mendengar ada penambahan wamenkes baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui telah mendengar adanya penambahan wakil menteri kesehatan (wamenkes) baru yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya saya kan rencananya ada Wamen, Wamenkes,” kata Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Budi mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendengar mengenai penunjukan wamenkes baru tersebut, meski belum mengetahui secara pasti siapa nama yang akan dilantik.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan sosok Benjamin Paulus Octavianus sebagai wamenkes yang baru, Budi menyatakan belum menerima informasi resmi terkait hal itu.

    “Belum tahu, belum,” kata Budi.

    Nama Benjamin Paulus Octavianus santer dikabarkan akan menjabat sebagai Wamenkes. Dia merupakan seorang doktor yang berkiprah di dunia medis dan birokrasi kesehatan.

    Saat ini Menkes telah memiliki satu orang Wakil Menteri Kesehatan yaitu Dante Saksono Harbuwono.

    Rencana pelantikan wakil menteri kesehatan tersebut dikabarkan akan menjadi bagian dari agenda pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan didahului dengan gladi bersih di Istana Negara.

    Upacara pelantikan itu akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Penjelasan Kemenag soal Kabar Hanya 51 Pesantren yang Punya IMB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama meluruskan soal kabar hanya 51 pesantren yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Prof Amien Suyitno menjelaskan bila isu tersebut benar, maka itu hanya sampel saja dari 42 ribu pesantren Se-Indonesia.

    “Ya mungkin itu baru sampling, karena pesantren kita banyak. Bisa jadi betul tapi kalau sampling ya mungkin itu baru perwakilan yang dilakukan saat peninjauan,” kata Amien di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Amien memastikan, usai Presiden Prabowo memberi instruksi untuk mengevaluasi insiden di Ponpes Al Khoziny, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan langkah konstruktif terkait pesantren di Indonesia.

    “Saya lihat Pak Menko juga langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, Pak Prof. Kiai Nasaruddin, dan bahkan juga Pak Menko langsung berkomunikasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo,” jelas Amien.

    Kemenag juga akan rapat hari ini di Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.

    “Salah satu langkah jangka pendek yang akan dilakukan adalah memastikan, memetakan data pesantren yang berpotensi rusak berat, itu tentu akan menjadi prioritas jangka pendek,” ungkap dia.

    “Saya di Direktorat Pendidikan Islam akan menyiapkan data itu, mapping. Kedua tentu akan ada langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah terkait IMB,” tutur dia.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pencarian korban tewas, robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selesai hari ini, Senin (6/10).

  • Waspada Potensi Banjir Rob di 6 Wilayah Lampung 7-12 Oktober 2025

    Waspada Potensi Banjir Rob di 6 Wilayah Lampung 7-12 Oktober 2025

    Liputan6.com, Lampung – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Panjang mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) yang diprediksi terjadi pada 7 hingga 12 Oktober 2025. Sedikitnya enam wilayah di Provinsi Lampung berpotensi terdampak fenomena pasang air laut maksimum tersebut.

    “Benar, ada peringatan dini pasang maksimum yang berpotensi menimbulkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Lampung hingga 12 Oktober 2025,” ujar Prakirawan BMKG Maritim Panjang, Eka Suci, Rabu (8/10/2025).

    Eka menjelaskan, peningkatan tinggi muka air laut dipicu oleh fenomena Fase Perigee, yakni saat jarak Bulan berada paling dekat dengan Bumi yang bertepatan dengan fase Bulan Purnama pada 7 Oktober 2025.

    Kombinasi keduanya dapat menyebabkan pasang laut lebih tinggi dari biasanya.

    Adapun wilayah yang berpotensi mengalami banjir rob di antaranya Pesisir Bandar Lampung, Pesisir Pesawaran, Pesisir Tanggamus, Pesisir Timur Lampung, Pesisir Lampung Selatan, dan Pesisir Barat Lampung.

    “Kondisi Fase Perigee dan Bulan Purnama ini bisa memicu peningkatan ketinggian air laut secara maksimum,” jelas Eka.

    Warga yang Beraktivitas di Pesisir Diimbau Waspada

    BMKG mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob.

    Kondisi itu dinilai dapat mengganggu aktivitas harian, terutama di area pelabuhan dan permukiman dekat laut.

    “Kemungkinan bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan di pemukiman pesisir, serta sektor perikanan darat. Kami harap masyarakat di wilayah terdampak memperhatikan imbauan ini,” imbuhnya.

     

  • Oknum Polisi di Surabaya Didakwa Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Oknum Polisi di Surabaya Didakwa Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Surabaya (beritajatim.com) – Oknum anggota kepolisian bernama Akhmad Fadholi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (8/10/2025). Ia didakwa terlibat dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi tanpa izin resmi dan menjualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan bahwa terdakwa Fadholi terlibat dalam jaringan penyaluran dan perdagangan pupuk subsidi ilegal bersama dua orang lain, Zaini dan Reza Vickidianto Hidayat, yang masing-masing menjalani proses hukum terpisah.

    “Terdakwa membeli dan menjual pupuk subsidi tanpa memiliki penugasan dari pemerintah, serta memperjualbelikannya untuk keuntungan pribadi,” ujar Estik saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang Candra.

    Kasus ini bermula dari patroli aparat Polrestabes Surabaya pada 13 Juli 2025. Saat itu, petugas menghentikan truk Mitsubishi Fuso Canter merah bernomor polisi AE-8618-UJ di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Truk yang dikemudikan oleh Zaini itu kedapatan mengangkut ratusan karung pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan Urea tanpa dokumen resmi.

    Zaini mengaku pupuk tersebut dikirim dari Bangkalan (Madura) menuju Bojonegoro, namun tidak dilengkapi surat jalan maupun izin pendistribusian yang sah. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pupuk tersebut berasal dari Reza Vickidianto, yang sebelumnya membeli pupuk itu dari Fadholi.

    Yang mengejutkan, Fadholi ternyata anggota kepolisian aktif yang tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan maupun distribusi pupuk subsidi. Ia diduga membeli pupuk dari seorang petani berinisial MAD di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan harga di atas HET untuk memancing petani menjual kelebihannya. Pupuk tersebut kemudian dijual kembali kepada Reza dengan harga yang lebih tinggi.

    Dalam rentang waktu 3 hingga 12 Juli 2025, Fadholi disebut telah melakukan lima kali transaksi penjualan pupuk bersubsidi dengan total nilai mencapai Rp126 juta, seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi atas nama Fadholi di Bank BCA.

    Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Fadholi melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub 1e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, jo Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011, serta jo Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [uci/beq]

  • Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mendorong agar pabrik pakan ternak di wilayah Provinsi Banten menjadi off taker atau penyerap hasil panen petani jagung di daerah itu.

    “Di Banten ini banyak sekali pabrik-pabrik. Pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Menurutnya, upaya penyerapan atau off taker hasil panen pertanian ini menjadi tantangan bagi ke depan yang perlu diintervensi oleh pemerintah.

    Oleh karenanya, dia meminta seluruh lembaga dan kementerian terkait serta kepala daerah untuk membantu meningkatkan serapan hasil panen tani tersebut.

    Gibran juga bilang, kondisi saat ini kualitas panen para petani masih di bawah standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Persoalan yang dihadapi petani tersebut seperti masalah air, harga bibit dan pupuk serta keterbatasan alat pertanian menjadi perhatian bersama untuk mencarikan solusinya.

    “Jadi saya mohon untuk selalu dilakukan pendampingan, pelatihan, berikan akses, dan saya yakin ini bisa diselesaikan kalau keroyokan seperti ini semua,” jelasnya.

    Ia meminta kementerian dan kepala daerah terkait untuk terus berinovasi dalam hal mensejahterakan petani. Mulai dari pengembangan teknologi hingga menjamin ketersediaan bibit, pupuk, serta distribusi hasil panen.

    “Ke depan dengan adanya mekanisasi alat-alat modern, produktivitas bisa bertambah, bisa meningkat,” ucapnya.

    Dia menegaskan, bahwa upaya sinergitas dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini, harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Seiring dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.