Xcloud.id

Blog

  • Dapur MBG di Kota Cilegon Belum Ada yang Bersertifikat Halal dan Higienis

    Dapur MBG di Kota Cilegon Belum Ada yang Bersertifikat Halal dan Higienis

    Liputan6.com, Jakarta Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cilegon, Banten, belum ada yang memiliki sertifikasi higienis maupun halal.

    Selain itu, jumlah dapurnya pun belum memadai, baru bisa memenuhi kebutuhan sekitar 30 persen, dari target sekira 130 ribu paket MBG.

    “Belum (tersertifikasi), semuanya belum, dari total 11. Karena ini program yang berjalan aja dulu, kebutuhan percepatan,” ujar Sekretaris Percepatan Penyelenggaraan MBG Kota Cilegon Heni Anita Susila di Pemkot Cilegon, Selasa (07/10/2025).

    Saat ini yang dilakukan Pemkot Cilegon maupun satgas baru akan melakukan pelatihan dan monitoring SPPG yang sudah beroperasi, untuk memastikan standar pelayanan dan kehalalan produk yang dimasak.

    Para pemilik SPPG harus mengurus beragam perizinan maupun sertifikat di banyak pintu, seperti sertifikat halal di Dinas Koperasi, kemudian pengelolaan limbah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

    “Kita mengandalkan monitoring, sekarang Dindik, Dinkes, mengandalkan monitoring dan pelatihan pekerja daur, supaya makanan itu sehat, Insha Allah itu akan mengantisipasi kasus yang akan terjadi,” jelasnya.

    Kebutuhan dapur SPPG di Kota Cilegon sebanyak 40 titik untuk melayani 130 ribu penerima manfaat, saat ini baru ada 11 yang sudah beroperasi dan baru menyasar sekitar 3 ribu pelajar serta 500 lansia, ibu hamil dan menyusui.

    Dua dapur SPPG sedang dibangun, sedangkan tiga lainnya baru akan didirikan, kerja sama antara Polres Cilegon dengan Pemkot Cilegon. Seluruhnya akan menyasar pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga madarasah di bawah kewenangan Kementerian Agama.

    “(Baru) ada 11 dapur di Kota Cilegon, sebetulnya 13 tapi yang dua on process. Itu hampir 3.500 per dapur sasarannya, sudah 30 persen yang terlayani. Yang tiga sedang dipersiapkan, jadi nanti total ada 16 dapur MBG, rencana di Cilegon nanti ada 40 dapur, penerima MBG-nya sekitar 130 ribu,” tuturnya.

  • Balapan di Mandalika Bikin Alex Rins Mengenang Suzuki

    Balapan di Mandalika Bikin Alex Rins Mengenang Suzuki

    Jakarta –

    Balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika akhir pekan lalu bikin Alex Rins terkenang dengan mantan timnya, Suzuki. Pebalap dari tim Monster Energy Yamaha itu mengaku sangat menikmati balapan di sirkuit yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu. Kata Rins, vibes-nya seperti ketika dia membalap buat tim Suzuki dulu.

    Rins memang tampil cukup kuat di Sirkuit Mandalika. Pebalap Yamaha itu harus memakai ban belakang kompon lunak untuk balapan 27 lap, lantaran para rider M1 kesulitan mendapatkan performa maksimal dari ban medium.

    Alex Rins Foto: Getty Images/Gold & Goose Photography

    Start dari posisi keempat, hasil kualifikasi terbaiknya sejak 2023, Rins sempat menembus posisi kedua dan ikut bersaing di grup podium. Sayangnya ia kehilangan grip di ban belakang pada fase akhir balapan, hingga harus puas finis di urutan ke-10. Meski begitu, hasil ini tetap jadi yang terbaik baginya sejak GP Jerman dan menjadi finis 10 besar keduanya musim ini.

    “Itu cukup sulit bagi saya,” buka Rins dikutip dari Crash.

    “Saya sangat senang, bukan karena balapannya, tetapi karena akhir pekan ini, mengingatkan saya sedikit pada masa lalu, bersama Suzuki, menikmatinya. Saya berkendara dengan cukup baik, saya mempertahankan posisi, saya menyalip. Kami menjalani akhir pekan yang hebat,” seru Rins.

    “Sayang sekali. Kami tahu sebelum balapan dimulai bahwa dengan ban belakang kompon lunak, kami akan kesulitan. Saya berharap penurunan itu terjadi lebih awal, tetapi pada akhirnya itu terjadi pada lima putaran terakhir. Saya memberikan yang terbaik, saya mencoba mengendalikan ban belakang, dan sampai lima lap terakhir saya berhasil,” sambung pebalap asal Spanyol itu.

    Alex Rins saat masih membela Suzuki Foto: DeFodi Images via Getty Images/DeFodi Images

    Hasil di Mandalika ini menjadi titik terang bagi Rins di tengah masa sulit. Sejak cedera patah kaki parah usai menang bersama LCR Honda 2023 lalu, performanya impresifnya belum benar-benar kembali. Kini, dengan selisih 107 poin dari Fabio Quartararo di klasemen, masa depannya di Yamaha pabrikan pun jadi sorotan.

    “Saya tak pernah berhenti percaya pada diri saya sendiri, meski ada beberapa orang di sekitar yang berhenti percaya pada saya,” ujarnya. Meski sempat diragukan, Rins tetap optimistis menatap seri berikutnya di Phillip Island, Australia.

    “Sekarang kita akan ke Australia. Kita lihat saja nanti. Saya akan berusaha sebaik mungkin,” tukas dia.

    (lua/rgr)

  • Melihat lebih dekat prasasti pagaruyung di Tanah Datar

    Melihat lebih dekat prasasti pagaruyung di Tanah Datar

    Sabtu, 6 September 2025 13:20 WIB

    Pengunjung melihat prasasti Pagaruyung di Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (6/9/2025). Kompleks cagar budaya situs bersejarah itu memiliki 9 prasasti peninggalan Raja Adityawarman menggambarkan kebesaran kerajaan pada akhir abad XIII dan awal abad XIV itu yang menggunakan aksara Jawa Kuno, Kawi, dan Sansekerta. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Pengunjung melihat prasasti Pagaruyung di Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (6/9/2025). Kompleks cagar budaya situs bersejarah itu memiliki 9 prasasti peninggalan Raja Adityawarman menggambarkan kebesaran kerajaan pada akhir abad XIII dan awal abad XIV itu yang menggunakan aksara Jawa Kuno, Kawi, dan Sansekerta. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kiai Sebut Tragedi Al Khoziny sebagai Takdir, Wali Santri Protes

    Kiai Sebut Tragedi Al Khoziny sebagai Takdir, Wali Santri Protes

    Surabaya (beritajatim.com) – Sempat menyebut tragedi Al Khoziny sebagai takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan YME, Kiai ponpes yang berada di Buduran, Sidoarjo, itu kini dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga korban.

    Informasi yang dihimpun Beritajatim, sejumlah keluarga sebenarnya ingin bersuara untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok. Namun, mereka mengaku takut dengan reaksi yang akan diterima selanjutnya.

    Salah satu keluarga korban yang berani bersuara menuntut pertanggungjawaban dari pihak ponpes Al Khoziny adalah Hamida Soetadji, warga Sedati, Sidoarjo. Wanita yang akrab dipanggil Mimid ini mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi ponpes Al Khoziny.

    Menurut Mimid, runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny tersebut bukan takdir. Tetapi merupakan kelalaian dan sudah memenuhi unsur pidana.

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. Tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena bangunan itu tidak ambruk secara alami,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Mimid menjelaskan, hingga hari kesembilan pada Selasa (7/10/2025) sore, dirinya belum menerima informasi keberadaan seorang santri bernama Mochammad Muhfi Alfian yang juga anggota keluarga Mimid. Ia mengaku, dalam proses setelah tragedi tidak ada pendampingan dari pihak ponpes kepada keluarga korban.

    “Korban yang masih berusia 16 tahun itu dan duduk di bangku kelas 1 SMA sedang menimba ilmu agama di Ponpes Al Khoziny itu belum diketahui dimana. Kemungkinan belum bisa diidentifikasi oleh tim DVI,” jelas Mimid.

    Evakuasi Korban Runtuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo (dok. Tim SAR)

    Selain mempermasalahkan pendampingan, Mimid juga kecewa karena kyai ponpes Al Khoziny hingga hari kesembilan tidak menemui wali santri. Mimid menyebut jika hanya pengurus ponpes yang menghubungi ayah Muhfi.

    “Hanya pengurus ponpes yang menghubungi bapak korban Muhfi, bukan pak kiai langsung. Bahkan pengurus ponpes langsung melakukan pendekatan kepada wali santri dan mendoktrin. Sedangkan Pak kiai Inti masih takut bertemu dengan wali santri,” jelasnya.

    Sementara itu, atas runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny, pihak Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pada satu santri. Santri atas nama Shaka Nabil itu dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) kemarin.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025). (ang/but)

  • Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria Ini Gasak Emas 25 Gram di Jakut – Page 3

    Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria Ini Gasak Emas 25 Gram di Jakut – Page 3

    Andry menerangkan, kejadian bermula saat pemilik toko melayani pelaku yang berpura-pura hendak membeli emas. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung menyambar kalung emas 25 gram dan kabur ke arah luar pasar.

    “Kemudian korban berteriak maling, saksi yang mengetahui hal tersebut saksi bersama warga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti emas 25 gram,” ujar dia.

    Dia mengatakan, pelaku langsung diserahkan ke petugas Bhabinkamtibmas Tugu Utara yang kebetulan sedang berpatroli.

    Dari tangan pelaku, polisi menemukan kaling emas seberat 25 gram, uang tunai Rp 700 ribu, serta tas kecil berisi identitas pribadi.

    Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Koja untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus ini, MF dijerat Pasal 362 KUHP.

  • Keluarga Korban Minta Pengasuh PP Al Khoziny Sidoarjo Tanggung Jawab

    Keluarga Korban Minta Pengasuh PP Al Khoziny Sidoarjo Tanggung Jawab

    Surabaya (beritajatim.com) – Sempat menyebut tragedi Al Khoziny sebagai takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan YME, Kyai ponpes yang berada di Buduran, Sidoarjo itu kini dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga korban.

    Informasi yang dihimpun beritajatim.com, sejumlah keluarga sebenarnya ingin bersuara untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok. Namun, mereka mengaku takut dengan reaksi yang akan diterima selanjutnya.

    Salah satu keluarga korban yang berani bersuara menuntut pertanggungjawaban dari pihak ponpes Al Khoziny adalah Hamida Soetadji, warga Sedati, Sidoarjo.

    Wanita yang akrab dipanggil Mimid ini mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi ponpes Al Khoziny karena menurutnya peristiwa tersebut merupakan kelalaian dan sudah memenuhi unsur pidana.

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. Tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena bangunan itu tidak ambruk secara alami,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Mimid menjelaskan, hingga hari kesembilan pada Selasa (7/10/2025) sore, dirinya belum menerima informasi keberadaan seorang santri bernama Mochammad Muhfi Alfian yang juga anggota keluarga Mimid.

    Ia mengaku, dalam proses setelah tragedi tidak ada pendampingan dari pihak ponpes kepada keluarga korban.

    “Korban yang masih berusia 16 tahun itu dan duduk di bangku kelas 1 SMA sedang menimba ilmu agama di Ponpes Al Khoziny itu belum diketahui dimana. Kemungkinan belum bisa diidentifikasi oleh tim DVI,” jelas Mimid.

    Selain mempermasalahkan pendampingan, Mimid juga kecewa karena kyai ponpes Al Khoziny hingga hari kesembilan tidak menemui wali santri. Mimid menyebut jika hanya pengurus ponpes yang menghubungi ayah Muhfi untuk pendekatan dan doktrin.

    “Hanya pengurus ponpes yang menghubungi bapak korban Muhfi, bukan pak kiai langsung. Bahkan pengurus ponpes langsung melakukan pendekatan kepada wali santri dan mendoktrin. Sedangkan Pak kiai Inti masih takut bertemu dengan wali santri,” jelasnya.

    Atas peristiwa ini, pihak Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pada satu santri. Santri atas nama Shaka Nabil itu dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) kemarin.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025).

    Tragedi tersebut mengakibatkan 67 nyawa melayang tertimbun runtuhan material bangunan.(ang/ted)

  • Pengusaha Manufaktur Usul Impor LNG dari AS, Begini Respons ESDM

    Pengusaha Manufaktur Usul Impor LNG dari AS, Begini Respons ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah masih memprioritaskan produksi gas domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Alhasil, usulan impor gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) untuk industri belum dapat direalisasikan. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya memahami kondisi permintaan gas domestik yang terus meningkat. Namun, dia menilai ketersediaan gas dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan pasar. 

    “Namun, pada saat ini memang kebijakan pemerintah memandang ketahanan energi, itu sedapat mungkin kita menahan impor saat ini ya,” kata Laode saat ditemui usai diskusi yang digelar di Menara Kadin, Selasa (7/10/2025).

    Hal ini diungkap Laode saat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha industri pengguna gas bumi yang kompak mengusulkan impor LNG akibat keterbatasan pasokan yang terjadi saat ini.

    Laode memastikan pihaknya akan menampung dan menghormati masukan atau usulan yang dilayangkan dari pelaku industri. Namun, keputusan pemerintah saat ini masih bulat untuk tidak membuka keran impor LNG. 

    “Jadi kita menghormati ini masukan dari kawan-kawan industri. Tadi juga Pak Saleh [WKU Kadin Bidang Perindustrian] menyampaikan bahwa ada opsi untuk kita impor. Tapi masukan tadi kita tampung dulu,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, sebelumnya pelaku industri ramai-ramai mengusulkan impor LNG untuk memenuhi kebutuhan industri. Pasalnya, saat ini industri pengguna gas terutama penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) mengalami kelangkaan pasokan. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hingga saat ini, pihaknya banyak menerima laporan bahwa volume gas murah atau HGBT untuk tujuh sektor dipatok hanya mendapatkan 60% dari total kuota yang diberikan pemerintah. 

    Adapun, pemerintah telah memberikan alokasi kuota gas murah untuk tujuh sektor industri, seperti pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. 

    “Misalnya, di dalam negeri terbatas ya mungkin Pak Dirjen [Migas ESDM] ini dimungkinkan untuk para pelaku industri ini boleh mengimpor gas untuk kebutuhan industri, bukan kebutuhan importir umum,” kata Saleh dalam diskusi bertajuk ‘Keberlanjutan Gas Bumi untuk Industri Nasional: Sinergi Kebijakan, Pasokan, dan Daya Saing’, Selasa (7/10/2025).

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya mendukung terbukanya keran impor gas untuk memastikan industri tetap berproduksi. 

    “Kami melihatnya impor LNG ini salah satu solusi untuk mengurangi kelangkaan gas. Kedua, juga ada pembanding bagaimana komposisi cost itu bisa dari banyak pihak, jangan single source jadi keragaman sumber itu sangat penting, multisourcing,” ujar Yustinus dalam kesempatan terpisah. 

  • Pesta Miras Oplosan di Magelang Berujung Maut, 2 Pemuda Tewas

    Pesta Miras Oplosan di Magelang Berujung Maut, 2 Pemuda Tewas

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pemuda di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tewas setelah menggelar pesta minuman beralkohol di sebuah gubuk yang terletak di area persawahan Dusun Gedongan Kidul, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, pada Minggu 5 Oktober 2025.

    Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol La Ode Arwansyah, mengatakan keduanya diketahui meninggal dunia setelah dua hari berlangsung pesta minuman beralkohol yang diduga mengalami gejala keracunan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesta miras tersebut digelar oleh sejumlah pemuda setempat. Namun, dua orang di antaranya dikabarkan sakit setelah acara pesta itu berakhir. Kedua korban meninggal diketahui bernama Ari Setiawan (26) dan Juli Purnawan (47).

    “Dua orang meninggal dunia, satu sempat dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan satunya ditemukan di rumahnya sudah dalam kondisi meninggal dunia,” katanya, dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pihak kepolisian yang menerima laporan hal itu segera mendatangi lokasi kejadian dan rumah korban untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

     

  • Contek Apple, Samsung akan Hadirkan Fitur AI Peringkas Notifikasi di One UI 8.5 – Page 3

    Contek Apple, Samsung akan Hadirkan Fitur AI Peringkas Notifikasi di One UI 8.5 – Page 3

    Selain berfokus pada pengembangan fitur AI peringkas notifikasi, pembaruan One UI dari 8 ke 8.5 ternyata juga direncanakan bakal membawa segudang fitur tambahan lainnya.

    Buat kamu yang menantikannya, berikut 7 fitur baru di One UI 8.5:

    1. Quick Panel Lebih Bebas

    ‘Quick Panel’ di One UI 8.5 kini jauh lebih fleksibel, di mana nanti pengguna HP dan tablet Samsung bisa atur toggle, widget, atau slider sesuka hati.

    Tak hanya itu, slider volume dan brightness juga bisa diatur posisinya secara horizontal atau vertikal. Jika diinginkan, panel ini bisa dibuat agar super minimalis.

    2. Gallery Punya Tampilan Baru

    Aplikasi Gallery juga mengalami perubahan drastis. Kini masing-masing tombol memiliki bentuk lebih besar, dan bagian atasnya akan menampilkan preview foto atau video terbaru dalam album, bukan sekadar nama album.

    Jika diperhatikan, tampilan ini sangat identik dengan UI di iOS.

    3. Layout Kamera Lebih Rapi

    Layout kamera memang masih tetap, tapi menu pengaturannya kini lebih jelas. Ada menu terpisah untuk audio, format (termasuk HDR dan log).

    Tak hanya itu, Samsung juga akan menyertakan fitur dual recording, opsi watermark, dan motion photo lebih detail.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.