Blog

  • Kebijakan Dedi Mulyadi Minta Warga Donasi Rp 1.000 per Hari Bakal Dijalankan di Cianjur

    Kebijakan Dedi Mulyadi Minta Warga Donasi Rp 1.000 per Hari Bakal Dijalankan di Cianjur

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait donasi warga Rp 1.000 per hari bakal diterapkan di Cianjur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, melibatkan seluruh kalangan masyarakat mulai dari pegawai pemerintah sampai pelajar guna mendukung Program rereoangan sapoe sarebu (Poe Ibu) atau sumbangan Rp1.000 per hari yang difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan.

    Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Cianjur menilai Program Poe Ibu dapat membantu semua kalangan.

    “Program Poe Ibu akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, sebelumnya akan digelar rapat koordinasi terlebih dahulu untuk membahas mekanisme dan teknis di lapangan, setelah itu baru dijalankan,” katanya.

    Nantinya, dana yang terkumpul akan difokuskan menjawab persoalan utama di tengah masyarakat. Mulai dari akses kesehatan dan pendidikan. Tahap awal, penerapan akan dimulai dari lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya akan diberlakukan mulai dari tingkat RT/RW, masyarakat umum, dan pelajar. Dia menegaskan, donasi atau kontribusi uang dari warga bersifat sukarela tanpa paksaan dan tidak diwajibkan.

    “Hari ini mungkin kita yang memberi, suatu saat bisa jadi kita yang membutuhkan, sehingga kami berharap desa dan masyarakat akan mengikuti setelah pelaksanaan di lingkungan pemerintah berjalan,” katanya.

    Meski tidak wajib, lanjutnya, program tersebut dapat berarti besar karena suatu hari bisa saja yang memberikan bantuan akan membutuhkan bantuan, sehingga hal baik tersebut dapat diikuti semua kalangan masyarakat di Cianjur.

  • Sanae Takaichi, ‘Iron Lady’ yang Bisa Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

    Sanae Takaichi, ‘Iron Lady’ yang Bisa Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

    Jakarta

    Partai berkuasa Jepang yang tengah dilanda krisis, kini memiliki pemimpin baru: Sanae Takaichi, seorang politikus konservatif garis keras, yang berpotensi menjadi perdana menteri perempuan pertama negara tersebut.

    Kemenangan Takaichi dalam pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) berhasil diraih setelah ia memperoleh mayoritas suara dalam putaran kedua melawan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi. Dukungan dari Taro Aso, mantan perdana menteri berusia 85 tahun yang dikenal sebagai “kingmaker” paling berpengaruh di LDP, disebut menjadi faktor penentu kemenangannya.

    Takaichi kini diperkirakan akan menunjuk Aso, yang juga merupakan sekutu politik mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang dibunuh, sebagai wakil perdana menteri.

    Popularitas partai berkuasa merosot

    Popularitas partai berkuasa di Jepang tengah menurun. Para anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) berharap, kepemimpinan Sanae Takaichi dapat menghentikan penurunan dukungan terhadap partai yang telah memegang kekuasaan hampir sepanjang periode pasca-Perang Dunia II itu.

    Di bawah pimpinan sebelumnya, Perdana Menteri Shigeru Ishiba, LDP kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen. Kekecewaan publik meningkat seiring menurunnya taraf hidup dan kebijakan imigrasi yang menuai banyak kritik. Sementara pendahulu Ishiba, Fumio Kishida, juga dari LDP, sempat tersandung skandal sumbangan politik yang memperkuat kesan bahwa partai tersebut tidak cukup berpihak pada rakyat.

    Usai kemenangannya, Takaichi berjanji akan membangun kembali kepercayaan publik dengan “menggerakkan seluruh generasi rakyat Jepang.”

    Pemungutan suara di parlemen untuk mengukuhkannya sebagai perdana menteri dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober mendatang.

    Penerus politik Shinzo Abe

    Takaichi juga dikenal mengagumi Margaret Thatcher, perdana menteri perempuan pertama Inggris, dan kerap menyebut dirinya sebagai “Iron Lady” Jepang. Namun, sikap konservatifnya yang keras menuai banyak kritik dari lawan politik. Mantan Perdana Menteri Fumio Kishida bahkan disebut pernah menjulukinya “Taliban Takaichi.”

    Ia dikenal revisionis sejarah masa perang dan bersikap keras terhadap Cina. Takaichi secara rutin berziarah ke Kuil Yasukuni, yang oleh negara-negara tetangga Jepang dianggap sebagai simbol militerisme, meski enggan memastikan apakah ia akan terus melakukannya setelah menjabat sebagai perdana menteri.

    Dalam sebuah kolom di situs pribadinya pada 2004, Takaichi menulis bahwa Jepang berperang dalam Perang Dunia II untuk “membela diri.” Ia juga pernah menyerukan agar pembakaran bendera Jepang dijadikan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri di era Abe, Takaichi bahkan pernah mengancam akan mencabut izin siaran stasiun televisi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Seperti Abe, ia berambisi membawa Jepang untuk bisa “kembali ke puncak” dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Saat ini, Jepang dengan populasi 124 juta jiwa merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan Jerman.

    Pandangan kontroversial

    Sikap politik Takaichi kerap menimbulkan perdebatan di dalam dan luar Jepang.

    Takaichi mempertahankan pandangan tradisional tentang peran perempuan dan kesetaraan gender, sejalan dengan pandangan konservatif para senior laki-laki di partainya.

    Ia juga mendukung sistem pewarisan takhta kekaisaran yang hanya memperbolehkan laki-laki, menilai kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan dapat mengancam nilai-nilai keluarga tradisional, serta mendukung aturan dari abad ke-19 terkait penggunaan nama keluarga perempuan yang oleh banyak pihak dianggap ketinggalan zaman.

    Di Jepang, pasangan menikah diwajibkan memiliki satu nama keluarga, dan secara tidak tertulis, pihak perempuan biasanya mengikuti nama suami. Takaichi menentang upaya reformasi hukum yang memungkinkan pasangan mempertahankan nama masing-masing setelah menikah.

    Belakangan, ia juga menyerukan penerapan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, seiring meningkatnya dukungan terhadap partai sayap kanan anti-imigran, Sanseito.

    Meniru retorika Sanseito, Takaichi membuka pidato kampanye perdananya dengan kisah tentang seorang turis yang disebut menendang rusa suci di Nara, kampung halamannya, meski tanpa bukti jelas. Ia berjanji akan menindak tegas pengunjung dan imigran yang melanggar aturan, di tengah meningkatnya jumlah pendatang di Jepang yang selama ini dikenal homogen.

    Antara pemerintahan pragmatis atau “tangan besi”

    Sebagai pemimpin baru, Takaichi diharapkan mampu membalikkan tren menurunnya popularitas LDP dengan menarik simpati pemilih yang belakangan banyak beralih ke partai-partai populis sayap kanan seperti Sanseito.

    Namun, di saat yang sama, ia juga tampak mulai melakukan sejumlah kompromi untuk memperkuat posisinya di dalam partai.

    Bahkan sebelum terpilih, Takaichi telah menempatkan dirinya sebagai sosok “konservatif tengah-kanan” guna merangkul dukungan dari faksi moderat di tubuh LDP. Setelah kemenangannya, ia juga menggunakan nada yang lebih pragmatis untuk menjaga koalisi dengan partai liberal Komeito tanpa mengasingkan pendukung barunya.

    Takaichi sepakat dengan pihak oposisi bahwa penghapusan pajak bahan bakar yang telah berlaku selama 50 tahun perlu menjadi prioritas guna menekan inflasi. Ia juga menyerukan penguatan militer dan menekankan pentingnya aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, sembari berusaha meredakan kekhawatiran bahwa hubungan yang baru membaik dengan Seoul bisa kembali tegang akibat sikap nasionalisnya.

    Sebagai sinyal bagi komunitas internasional, Takaichi menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati kesepakatan tarif dan investasi yang telah disepakati antara pemerintahan Perdana Menteri Ishiba dan Presiden AS Donald Trump.

    Tipe ultrakonservatif sejati?

    Tidak semua sisi kehidupan Sanae Takaichi mencerminkan citranya sebagai politikus konservatif garis keras.

    Semasa kuliah, ia dikenal sebagai drummer band heavy metal sekaligus penggemar motor. Lulusan Universitas Kobe dengan gelar di bidang manajemen bisnis ini pernah mengikuti program fellowship pada 1987 yang membawanya bekerja di Kongres Amerika Serikat. Ia juga sempat menjadi pembawa acara di stasiun televisi liberal Asahi.

    Belakangan, Takaichi terbuka membicarakan pengalamannya menghadapi gejala menopause dan menekankan pentingnya edukasi bagi laki-laki tentang kesehatan perempuan, baik di sekolah maupun di tempat kerja.

    Takaichi tidak memiliki anak kandung dan baru menikah pada usia 43 tahun dengan anggota LDP Taku Yamamoto, yang tiga anaknya kemudian ia adopsi. Pasangan ini bercerai pada 2017 karena perbedaan pandangan politik, tetapi kembali menikah pada Desember 2021. Dalam pernikahan pertama, Takaichi mengikuti nama keluarga suaminya. Namun, setelah mereka menikah kembali, sang suami justru mengambil nama Takaichi, membuat “Iron Lady” Jepang ini tetap teguh pada pandangannya soal nama keluarga tunggal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

    Editor: Prihardani Purba

    Tonton juga video “PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan” di sini:

    (ita/ita)

  • Selidiki Dugaan Pidana Tragedi Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Panggil Saksi

    Selidiki Dugaan Pidana Tragedi Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Panggil Saksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit I Industri, perdagangan dan Industri (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim memanggil satu santri sebagai saksi untuk menyelidiki dugaan pidana dalam tragedi ambruknya mushola pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny. Tragedi tersebut mengakibatkan 67 nyawa melayang tertimbun runtuhan material bangunan.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025).

    Edi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan sesuai dengan surat yang dikeluarkan dengan nomor SP.Lidik/4579/X/RES.1.2./2025/Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 1 Oktober 2025. Shaka sendiri sudah dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) pukul 13.00 di ruangan Unit II Subdit Tipid Indagsi.

    Diketahui, tragedi ambruknya mushola ponpes Al Khoziny Sidoarjo terjadi pada Senin (29/9/2025) kemarin. Setelah sembilan hari pencarian, tim evakuasi mendapati 61 jasad dan 7 potongan tubuh di antara reruntuhan. Sementara itu, 104 santri dinyatakan selamat.

    Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri masih mengidentifikasi 17 jenazah dari tragedi ponpes Al Khoziny Sidoarjo itu. Ke-17 jenazah sudah dikembalikan ke keluarga. Sampai berita ini ditulis, pihak DVI masih terus bekerja untuk mengidentifikasi para jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR.

    Di depan awak media, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan menyebut peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo merupakan salah satu tragedi terbesar sepanjang tahun 2025 di Indonesia. Tragedi yang terjadi karena dugaan kelalaian ini mengalahkan jumlah korban gempa poso, banjir bandang yang melanda Bali dan Nagi Keo yang terjadi pada beberapa waktu lalu.

    Oleh karena itu, Budi menegaskan, kejadian ini mendapat perhatian besar yang diberikan langsung oleh Kepala BNPB. Perhatian khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korban bencana.

    ​”Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto atas tragedi ini,” jelas Budi. (ang/but)

  • BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    Dengan Si Pandu Aja, lanjut Benny, kini masyarakat Banyuwangi bisa mengakses layanan BPOM Jember yang tadinya hanya satu minggu sekali menjadi setiap hari.

    Ditambahkan dia, dari 5 daerah wilayah kerja BPOM Jember, Banyuwangi menjadi pertama daerah yang diterapkan layanan Si Pandu Aja. “Ke depan juga akan kami terapkan di wilayah kerja kami yang lain,” ujar Benny.

    Selama ini, BPOM Jember hanya dapat memberikan layanan perijinan dan pengaduan hanya di hari Selasa saja. Hal tersebut dirasa kurang maksimal lantaran jumlah UMKM di Banyuwangi yang ada seharusnya dapat menerima layanan lebih intens jika dapat dilakukan satu pekan penuh di hari kerja.

    “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambahnya.

    Layanan interaktif online ini dapat diakses dengan dua cara. Pertama, langsung datang ke gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik. Di sana disediakan piranti interaktif audio visual yang memungkinkan masyarakat bertatap muka online dengan petugas selama hari dan jam kerja.

    Pemohon hanya perlu memencet tombol yang ada di atas monitor untuk memanggil petugas. Selanjutnya petugas akan segera melayani secara tatap muka online.

    “Di sini masyarakat bisa melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan hingga mengurus ijin/sertifikasi edar obat dan makanan secara interaktif dengan petugas langsung lewat monitor,” kata Benny.

    Untuk layanan konsultasi dan pengaduan, lanjut Benny, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback. Sementara untuk mengurus perijinan/sertifikasi, petugas akan memberikan pendampingan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dokumen bisa langsung di scan dengan alat yang sudah tersedia.

  • Misteri Terapis Tewas di Lahan Kosong Jaksel – Page 3

    Misteri Terapis Tewas di Lahan Kosong Jaksel – Page 3

    Selain itu, pihaknya hingga saat ini belum menemukan kamera Closed Circuit Television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian tersebut.

    “Belum, kita sudah cross check masih belum menemukan CCTV, cuma ada jejak kaki itu. Itu kan lokasi tanah kosong, enggak ada yang menangkap ke situ CCTV-nya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang wanita berinisial RTA, yang di temukan di lahan kosong belakang gedung TIKI, Jalan H. Tutty Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10).

    Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Igo Fazar Akbar menjelaskan, hasil pemeriksaan diduga korban melompat dari dari lantai lima ruko di kawasan itu. Terkait hal ini, pihaknya pun masih mendalami lebih jauh.

    “Dugaan sementara seperti itu. Tapi kita masih memeriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali sampai dengan saksi-saksi yang ada di sekitaran korban,” kata Igo kepada wartawan, Jumat (3/10).

    Terkait kejadian ini, polisi sudah memeriksa tujuh saksi, mulai dari sekuriti yang pertama kali menemukan hingga warga sekitar. Sementara itu, keluarga korban juga telah datang untuk membuat laporan polisi.

    “Yang kami dapati, yang bersangkutan bukan warga sekitar. Ada kakaknya (sudah datang) buat LP,” ucap dia.

     

  • Ketua DPRD dan Kapolres Magetan Kecewa, Dinas ESDM Jatim Absen dalam Rapat Mitigasi Tambang

    Ketua DPRD dan Kapolres Magetan Kecewa, Dinas ESDM Jatim Absen dalam Rapat Mitigasi Tambang

    Magetan (beritajatim.com) — Ketua DPRD Magetan, Suratno, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur yang tidak hadir dalam Rapat Sinergitas Forkopimda dan Lintas Sektor Terkait Mitigasi Aktivitas Tambang, pasca kejadian longsor di area tambang Desa Trosono, Kecamatan Parang.

    Rapat tersebut digelar di Pendapa Surya Graha pada Selasa (7/10/2025) pukul 09.00 WIB. Hingga rapat selesai yakni pukul 11.30 WIB, tak ada pejabat Dinas ESDM Pemprov Jatim yang hadir.

    Suratno menilai, kehadiran ESDM provinsi sangat penting untuk mencari solusi bersama dan memastikan pengawasan terhadap tambang-tambang di Magetan berjalan sesuai aturan.

    “Sebetulnya kami berharap dari ESDM provinsi itu hadir. Kan kumpulnya silaturahim dengan penambang, pemerintah daerah, lintas sektoral ini untuk menemukan titik temu kebersamaan. Perencanaan penambangnya harus seperti apa, alat pengaman kerja bagaimana, semua sudah kami sampaikan,” ujarnya.

    Dalam forum tersebut, Ketua DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan tambang di daerah. Ia menyebut jumlah inspektur tambang di Magetan hanya enam orang dan sebagian besar sudah lanjut usia. “Kurang, ya. Kita sampaikan ke provinsi agar ini jadi atensi bersama,” tegasnya.

    Suratno menambahkan, Pemkab Magetan memerlukan regulasi yang lebih tegas untuk mendorong efek jera bagi penambang yang tidak taat prosedur. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan tambang memberikan kontribusi nyata bagi daerah. “Dari 10 penambang, kontribusinya hanya sekitar Rp700 juta. Itu pun sifatnya sukarela, bukan aturan. Padahal satu lokasi tambang bisa mengirim ratusan truk setiap hari,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa juga menyampaikan kekecewaan serupa. Menurutnya, undangan kepada Dinas ESDM Provinsi sudah dikirim dan bahkan disampaikan langsung kepada kepala dinas saat kunjungan Gubernur Jatim. Namun, hingga rapat berlangsung, tidak ada satu pun perwakilan yang hadir.

    “Kami ingin melaksanakan rapat koordinasi terkait pengelolaan tambang di wilayah Magetan. Semua Forkopimda hadir, tapi dari ESDM provinsi tidak ada. Padahal perizinan seluruhnya ada di provinsi, bukan kabupaten,” ujar Erik.

    Ia menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memperkuat sinergitas antarinstansi agar kejadian longsor serupa tidak terulang. “Kami sudah tegas, kalau ada penyimpangan pertambangan di wilayah Magetan, akan kami tindak. Semua berizin, tapi kalau melanggar SOP, tetap kami proses,” tegasnya.

    Erik juga menekankan bahwa kejadian di Trosono dikategorikan sebagai bencana, namun penanganannya tetap menunggu hasil audit investigasi dari tim ESDM provinsi. “Yang paling bisa memberikan hasil regulasi dan audit adalah tim dari provinsi. Kami tunggu hasilnya,” ujarnya.

    Baik Ketua DPRD maupun Kapolres Magetan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merespons dan hadir dalam forum lanjutan guna membahas tata kelola pertambangan yang lebih aman dan sesuai regulasi. [fiq/ted]

  • Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah tegas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang memecat puluhan pegawai karena pelanggaran etik dan integritas.

    Purbaya menegaskan bahwa tindakan bersih-bersih di internal otoritas pajak merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

    “Jadi mungkin dia [Bimo Wijayanto] nemuin orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampunin lagi, ya dipecat, ya biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Bendahara negara itu menekankan bahw pesan dari langkah itu jelas: tidak ada lagi toleransi terhadap praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

    “Message-nya [pesannya] adalah ke teman-teman pajak yang lain, zekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegasnya.

    Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas.

    Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para fiskus atau pegawai pajak, agar tidak ada praktik pemerasan kepada wajib pajak.

    Purbaya mengaku ingin menciptakan pelayanan yang adil. Oleh sebab itu, dia berjanji tidak hanya akan menagih kewajiban namun turut memastikan hak wajib pajak terpenuhi.

    Salah satu caranya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin membuat saluran aduan khusus bagi wajib pajak korban pemerasan.

    “Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel [saluran] khusus untuk pengaduan masalah itu,” ungkap Purbaya di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

  • Layar HP Retak-Mati Ternyata Bisa Diperbaiki, Segini Biayanya

    Layar HP Retak-Mati Ternyata Bisa Diperbaiki, Segini Biayanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerusakan layar menjadi salah satu masalah yang kerap dialami para pengguna HP. Jenis kerusakan HP beragam, bisa dari muncul garis hijau, retak, hingga mati total.

    Setiap pabrikan HP umumnya memiliki layanan purnajual untuk melakukan reparasi. Namun, ada opsi lain dengan biaya relatif lebih terjangkau, yakni jasa servis pihak ketiga yang tersedia di beberapa tempat, mulai dari pusat perbelanjaan, mall, hingga toko yang berdiri sendiri. 

    Salah satunya Dr.Gadget yang memiliki tujuh toko reparasi yang tersebar di sejumlah mall besar. Mereka melayani reparasi untuk layar, baik iPhone maupun HP Android.

    “Untuk Android, karena kita baru saja mulai, Android itu kan jenisnya banyak minta ampun. Setiap merek itu mempunyai berbeda karakter kerusakan. Sehingga yang diperbaiki untuk saat ini lebih fokus ke LCD dan battery dahulu dan belum semua merek,” kata Founder Dr.Gadget, Henry Lucman, ditemui CNBC Indonesia di salah satu storenya di Lippo Mall Kemang, beberapa waktu lalu.

    Beberapa jenis kerusakan layar yang bisa diganti adalah LCD dengan garis hijau atau bulatan hitam, serta retak fisik. Ia mengatakan biayanya tergantung dari tipe HP. Misalnya LCD iPhone 6 bisa berkisar Rp 350 ribu dan Rp 5 juta untuk iPhone 16 Pro Max.

    Begitu juga dengan HP Android yang punya range harga beragam. Misalnya, layar model HP lipat Samsung bisa mencapai Rp 5-6 juta.

    Bukan cuma tipe HP, biaya servis layar juga tergantung dari kasus yang diterima. Maka dari itu, harga baru bisa diberitahukan setelah HP diperiksa dan level kerusakan diketahui.

    “Itu enggak bisa (diberitahu di awal harganya), karena tergantung case by case-nya,” ungkapnya.

    Kerusakan Layar yang Bisa Diperbaiki

    Terpisah, Reza dari Ren Service menjelaskan beberapa jenis layar yang masih bisa diperbaiki di tempatnya. Mulai dari mati, muncul garis, hingga pecah.

    Dia mengatakan semua jenis layar masih bisa diperbaiki asalkan komponen layar tersebut tersedia di tokonya.

    “Masih bisa diperbaiki kalau yang kayak gitu. Kan kita ganti part LCD,” kata Reza ditemui di toko Ren Service yang ada di ITC Kuningan, Jakarta.

    Reza juga tak bisa mematok berapa kisaran pergantian layar. Karena kembali bergantung pada kasus yang diterimanya.

    Namun untuk kisaran layar retak dari HP termurah bisa berkisar Rp 200-500 ribuan. Namun untuk ponsel terbaru seperti merek Samsung bisa berkisar Rp 3-4 juta.

    Begitu juga dengan jenis layar yang rusak. Ia mengatakan jenis AMOLED bisa mencapai Rp 3 jutaan, atau sekitar setengah dari harga ponsel baru.

    Biasanya, jika harga perbaikan sudah mencapai setengah harga HP baru, konsumen memilih membiarkan kerusakan itu tanpa diperbaiki. Namun ada juga yang langsung diperbaiki karena masih membutuhkan ponsel dan data di dalamnya.

    Reza mengatakan jangka waktu ponsel yang telah diperbaiki hingga rusak lagi bergantung dari penggunaannya. Bisa sampai setahun atau lebih asalkan menggunakannya secara apik.

    “Yang penting jangan sembrono sih. Jangan sering suka jatuh atau nge-charge tinggal tidur,” jelasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kisah Remaja Cuci Darah Sejak Umur 8, Masih Berjuang Hidup Pasca Transplantasi

    Kisah Remaja Cuci Darah Sejak Umur 8, Masih Berjuang Hidup Pasca Transplantasi

    Jakarta

    Angka transplantasi ginjal di Indonesia masih sangat rendah, jauh tertinggal dari negara-negara Asia lain. Padahal, prosedur ini dianggap terapi paling ideal untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik.

    Di tengah keterbatasan ini, kisah NF (16), seorang remaja dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, memberi gambaran betapa berharganya transplantasi ginjal.

    NF didiagnosis gagal ginjal kronik saat usianya baru delapan tahun akibat kelainan bawaan renal agenesis. Sejak saat itu, hari-harinya dipenuhi rutinitas medis yang melelahkan.

    “Sejak usia 8 tahun, anak kami sudah berjuang,” kata ibunda NF.

    Cuci Darah 5 Kali Sehari

    NF sempat menjalani hemodialisis (cuci darah), yang membuatnya kehilangan banyak waktu belajar dan bermain. Ia kemudian beralih ke metode CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) yang harus dilakukan lima kali sehari selama kurang lebih 13 bulan.

    Titik balik hidupnya datang pada April 2019. NF menerima donor ginjal dari ayahnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Transplantasi tersebut bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk kembali beraktivitas: menjalani homeschooling, les biola, dan les bahasa Mandarin.

    Enam tahun berselang, meskipun ia masih harus mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup, namun kehidupannya jauh lebih stabil dibanding masa awal sakitnya.

    Masih harus minum obat seumur hidup

    Pasien pascatransplantasi wajib mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup agar ginjal baru tidak ditolak tubuh. Di sinilah tantangan baru muncul, terutama bagi pasien di luar kota besar seperti NF di Tanjung Pinang.

    Setelah transplantasi pada 2019, obat yang dibutuhkan NF sempat tidak tersedia di kotanya. Kendala distribusi pun sempat membuat keluarganya cemas.

    Ibu NF mengaku khawatir jika merek obat harus diganti, karena pernah ada pasien anak pascatransplantasi di komunitas yang mengalami efek samping setelah mencoba obat baru.

    “Kami khawatir perubahan ini dapat memengaruhi kondisi tubuhnya, karena di komunitas pasien anak pascatransplantasi ada yang mengalami efek samping setelah mencoba obat yang baru,” ujar ibu dari NF.

    Pentingnya pemerataan layanan dan akses obat

    NF juga wajib menjalani pemeriksaan kadar tacrolimus (obat utama pencegah penolakan) secara berkala, minimal dua kali dalam sebulan. Pemeriksaan ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan di Tanjung Pinang dan biayanya lebih dari satu juta rupiah setiap kali tes.

    Kisah NF menegaskan bahwa transplantasi bukan akhir perjuangan, melainkan awal perjalanan baru. Agar anak-anak seperti NF tak sekadar bertahan hidup, pemerintah perlu memastikan ketersediaan obat yang tepat, pemeriksaan, dan layanan medis tersedia hingga ke pelosok negeri.

    Hidup pascatransplantasi adalah anugerah sekaligus perjuangan. Ia dan keluarganya berharap pemerintah lebih serius memastikan dua hal: ketersediaan obat imunosupresan yang stabil dan pembiayaan pemeriksaan penting seperti tacrolimus, terutama di daerah.

    Halaman 2 dari 3

    (kna/kna)

  • 11 Mantan Pemimpin Demo ‘Kaos Merah’ di Thailand Dibui

    11 Mantan Pemimpin Demo ‘Kaos Merah’ di Thailand Dibui

    Bangkok

    Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman mulai dari empat bulan penjara hingga empat tahun penjara terhadap 11 mantan pemimpin aksi protes “Kaos Merah” atas peran mereka dalam unjuk rasa antipemerintah tahun 2010 silam, yang berujung penindakan keras militer yang menewaskan banyak orang.

    Para mantan pemimpin demo “Kaos Merah”, yang merupakan pendukung mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra, dinyatakan bersalah telah melanggar aturan masa darurat yang diberlakukan selama unjuk rasa berlangsung, yang bertujuan menggulingkan PM Abhisit Vejjajiva yang saat itu menjabat.

    Pengadilan pidana Bangkok, seperti dilansir AFP, Selasa (7/10/2025), menjatuhkan hukuman 4 tahun 4 bulan penjara terhadap lima mantan pemimpin demo “Kaos Merah”, termasuk aktivis terkemuka Jatuporn Prompan.

    Enam mantan pemimpin demo “Kaos Merah” lainnya dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Sedangkan dua orang lainnya dibebaskan dari dakwaan.

    “Kami menghormati putusan pengadilan,” kata Jatuporn kepada AFP, sembari mengatakan bahwa kuasa hukumnya akan meminta pembebasan dengan jaminan.

    Dalam aksi protes tahun 2010 lalu, puluhan ribu demonstran “Kaos Merah” mengambil alih sejumlah persimpangan jalan yang penting di ibu kota Bangkok. Beberapa demonstran berlindung di kamp-kamp protes yang dijaga ketat dan sempat terlibat bentrok dengan otoritas setempat.

    Unjuk rasa itu digelar setelah Thaksin, pada saat itu, dinyatakan bersalah atas dakwaan korupsi, setelah dia digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006 dan melarikan diri ke luar negeri.

    Aksi protes tahun 2010 silam itu memaksa penutupan kompleks pemerintahan Thailand selama lebih dari dua bulan, dan berakhir ketika tentara-tentara Thailand menggunakan peluru tajam untuk membubarkan para demonstran dari pusat kota Bangkok.

    Human Rights Watch (HRW) melaporkan sedikitnya 90 orang tewas selama kerusuhan tersebut, yang menjadi salah satu episode politik paling mematikan di Thailand. Lebih dari 2.000 orang lainnya, menurut laporan HRW, mengalami luka-luka.

    Pada tahun 2012, otoritas Thailand mengumumkan dakwaan pembunuhan terhadap Abhisit dan wakilnya, Suthep Thaugsuban, atas penindakan keras yang mematikan terhadap para demonstran. Namun kemudian keduanya dibebaskan.

    Mantan kepala Departemen Investigasi Khusus, Tarit Pengdit, yang berupaya mendakwa keduanya, justru didakwa dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas dakwaan kejahatan jabatan pada tahun 2023.

    Hukuman penjara terhadap mantan pemimpin demo “Kaos Merah” ini dijatuhkan setelah Thaksin dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung Thailand, yang bulan lalu menyatakan mantan PM itu telah secara tidak patut menjalani masa hukuman di kamar rumah sakit, bukan di sel tahanan, pada tahun 2023 lalu.

    Tonton juga video “Demo Penambang di Babel Sempat Ricuh, Massa Rusak Pagar-Pecahkan Kaca” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)