Xcloud.id

Blog

  • Kiai Sebut Tragedi Al Khoziny sebagai Takdir, Wali Santri Protes

    Kiai Sebut Tragedi Al Khoziny sebagai Takdir, Wali Santri Protes

    Surabaya (beritajatim.com) – Sempat menyebut tragedi Al Khoziny sebagai takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan YME, Kiai ponpes yang berada di Buduran, Sidoarjo, itu kini dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga korban.

    Informasi yang dihimpun Beritajatim, sejumlah keluarga sebenarnya ingin bersuara untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok. Namun, mereka mengaku takut dengan reaksi yang akan diterima selanjutnya.

    Salah satu keluarga korban yang berani bersuara menuntut pertanggungjawaban dari pihak ponpes Al Khoziny adalah Hamida Soetadji, warga Sedati, Sidoarjo. Wanita yang akrab dipanggil Mimid ini mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi ponpes Al Khoziny.

    Menurut Mimid, runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny tersebut bukan takdir. Tetapi merupakan kelalaian dan sudah memenuhi unsur pidana.

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. Tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena bangunan itu tidak ambruk secara alami,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Mimid menjelaskan, hingga hari kesembilan pada Selasa (7/10/2025) sore, dirinya belum menerima informasi keberadaan seorang santri bernama Mochammad Muhfi Alfian yang juga anggota keluarga Mimid. Ia mengaku, dalam proses setelah tragedi tidak ada pendampingan dari pihak ponpes kepada keluarga korban.

    “Korban yang masih berusia 16 tahun itu dan duduk di bangku kelas 1 SMA sedang menimba ilmu agama di Ponpes Al Khoziny itu belum diketahui dimana. Kemungkinan belum bisa diidentifikasi oleh tim DVI,” jelas Mimid.

    Evakuasi Korban Runtuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo (dok. Tim SAR)

    Selain mempermasalahkan pendampingan, Mimid juga kecewa karena kyai ponpes Al Khoziny hingga hari kesembilan tidak menemui wali santri. Mimid menyebut jika hanya pengurus ponpes yang menghubungi ayah Muhfi.

    “Hanya pengurus ponpes yang menghubungi bapak korban Muhfi, bukan pak kiai langsung. Bahkan pengurus ponpes langsung melakukan pendekatan kepada wali santri dan mendoktrin. Sedangkan Pak kiai Inti masih takut bertemu dengan wali santri,” jelasnya.

    Sementara itu, atas runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny, pihak Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pada satu santri. Santri atas nama Shaka Nabil itu dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) kemarin.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025). (ang/but)

  • Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria Ini Gasak Emas 25 Gram di Jakut – Page 3

    Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria Ini Gasak Emas 25 Gram di Jakut – Page 3

    Andry menerangkan, kejadian bermula saat pemilik toko melayani pelaku yang berpura-pura hendak membeli emas. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung menyambar kalung emas 25 gram dan kabur ke arah luar pasar.

    “Kemudian korban berteriak maling, saksi yang mengetahui hal tersebut saksi bersama warga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti emas 25 gram,” ujar dia.

    Dia mengatakan, pelaku langsung diserahkan ke petugas Bhabinkamtibmas Tugu Utara yang kebetulan sedang berpatroli.

    Dari tangan pelaku, polisi menemukan kaling emas seberat 25 gram, uang tunai Rp 700 ribu, serta tas kecil berisi identitas pribadi.

    Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Koja untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus ini, MF dijerat Pasal 362 KUHP.

  • Keluarga Korban Minta Pengasuh PP Al Khoziny Sidoarjo Tanggung Jawab

    Keluarga Korban Minta Pengasuh PP Al Khoziny Sidoarjo Tanggung Jawab

    Surabaya (beritajatim.com) – Sempat menyebut tragedi Al Khoziny sebagai takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan YME, Kyai ponpes yang berada di Buduran, Sidoarjo itu kini dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga korban.

    Informasi yang dihimpun beritajatim.com, sejumlah keluarga sebenarnya ingin bersuara untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok. Namun, mereka mengaku takut dengan reaksi yang akan diterima selanjutnya.

    Salah satu keluarga korban yang berani bersuara menuntut pertanggungjawaban dari pihak ponpes Al Khoziny adalah Hamida Soetadji, warga Sedati, Sidoarjo.

    Wanita yang akrab dipanggil Mimid ini mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi ponpes Al Khoziny karena menurutnya peristiwa tersebut merupakan kelalaian dan sudah memenuhi unsur pidana.

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. Tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena bangunan itu tidak ambruk secara alami,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

    Mimid menjelaskan, hingga hari kesembilan pada Selasa (7/10/2025) sore, dirinya belum menerima informasi keberadaan seorang santri bernama Mochammad Muhfi Alfian yang juga anggota keluarga Mimid.

    Ia mengaku, dalam proses setelah tragedi tidak ada pendampingan dari pihak ponpes kepada keluarga korban.

    “Korban yang masih berusia 16 tahun itu dan duduk di bangku kelas 1 SMA sedang menimba ilmu agama di Ponpes Al Khoziny itu belum diketahui dimana. Kemungkinan belum bisa diidentifikasi oleh tim DVI,” jelas Mimid.

    Selain mempermasalahkan pendampingan, Mimid juga kecewa karena kyai ponpes Al Khoziny hingga hari kesembilan tidak menemui wali santri. Mimid menyebut jika hanya pengurus ponpes yang menghubungi ayah Muhfi untuk pendekatan dan doktrin.

    “Hanya pengurus ponpes yang menghubungi bapak korban Muhfi, bukan pak kiai langsung. Bahkan pengurus ponpes langsung melakukan pendekatan kepada wali santri dan mendoktrin. Sedangkan Pak kiai Inti masih takut bertemu dengan wali santri,” jelasnya.

    Atas peristiwa ini, pihak Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pada satu santri. Santri atas nama Shaka Nabil itu dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) kemarin.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025).

    Tragedi tersebut mengakibatkan 67 nyawa melayang tertimbun runtuhan material bangunan.(ang/ted)

  • Pengusaha Manufaktur Usul Impor LNG dari AS, Begini Respons ESDM

    Pengusaha Manufaktur Usul Impor LNG dari AS, Begini Respons ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pemerintah masih memprioritaskan produksi gas domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Alhasil, usulan impor gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) untuk industri belum dapat direalisasikan. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya memahami kondisi permintaan gas domestik yang terus meningkat. Namun, dia menilai ketersediaan gas dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan pasar. 

    “Namun, pada saat ini memang kebijakan pemerintah memandang ketahanan energi, itu sedapat mungkin kita menahan impor saat ini ya,” kata Laode saat ditemui usai diskusi yang digelar di Menara Kadin, Selasa (7/10/2025).

    Hal ini diungkap Laode saat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha industri pengguna gas bumi yang kompak mengusulkan impor LNG akibat keterbatasan pasokan yang terjadi saat ini.

    Laode memastikan pihaknya akan menampung dan menghormati masukan atau usulan yang dilayangkan dari pelaku industri. Namun, keputusan pemerintah saat ini masih bulat untuk tidak membuka keran impor LNG. 

    “Jadi kita menghormati ini masukan dari kawan-kawan industri. Tadi juga Pak Saleh [WKU Kadin Bidang Perindustrian] menyampaikan bahwa ada opsi untuk kita impor. Tapi masukan tadi kita tampung dulu,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, sebelumnya pelaku industri ramai-ramai mengusulkan impor LNG untuk memenuhi kebutuhan industri. Pasalnya, saat ini industri pengguna gas terutama penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) mengalami kelangkaan pasokan. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hingga saat ini, pihaknya banyak menerima laporan bahwa volume gas murah atau HGBT untuk tujuh sektor dipatok hanya mendapatkan 60% dari total kuota yang diberikan pemerintah. 

    Adapun, pemerintah telah memberikan alokasi kuota gas murah untuk tujuh sektor industri, seperti pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. 

    “Misalnya, di dalam negeri terbatas ya mungkin Pak Dirjen [Migas ESDM] ini dimungkinkan untuk para pelaku industri ini boleh mengimpor gas untuk kebutuhan industri, bukan kebutuhan importir umum,” kata Saleh dalam diskusi bertajuk ‘Keberlanjutan Gas Bumi untuk Industri Nasional: Sinergi Kebijakan, Pasokan, dan Daya Saing’, Selasa (7/10/2025).

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya mendukung terbukanya keran impor gas untuk memastikan industri tetap berproduksi. 

    “Kami melihatnya impor LNG ini salah satu solusi untuk mengurangi kelangkaan gas. Kedua, juga ada pembanding bagaimana komposisi cost itu bisa dari banyak pihak, jangan single source jadi keragaman sumber itu sangat penting, multisourcing,” ujar Yustinus dalam kesempatan terpisah. 

  • Pesta Miras Oplosan di Magelang Berujung Maut, 2 Pemuda Tewas

    Pesta Miras Oplosan di Magelang Berujung Maut, 2 Pemuda Tewas

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pemuda di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tewas setelah menggelar pesta minuman beralkohol di sebuah gubuk yang terletak di area persawahan Dusun Gedongan Kidul, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, pada Minggu 5 Oktober 2025.

    Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol La Ode Arwansyah, mengatakan keduanya diketahui meninggal dunia setelah dua hari berlangsung pesta minuman beralkohol yang diduga mengalami gejala keracunan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesta miras tersebut digelar oleh sejumlah pemuda setempat. Namun, dua orang di antaranya dikabarkan sakit setelah acara pesta itu berakhir. Kedua korban meninggal diketahui bernama Ari Setiawan (26) dan Juli Purnawan (47).

    “Dua orang meninggal dunia, satu sempat dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan satunya ditemukan di rumahnya sudah dalam kondisi meninggal dunia,” katanya, dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pihak kepolisian yang menerima laporan hal itu segera mendatangi lokasi kejadian dan rumah korban untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

     

  • Contek Apple, Samsung akan Hadirkan Fitur AI Peringkas Notifikasi di One UI 8.5 – Page 3

    Contek Apple, Samsung akan Hadirkan Fitur AI Peringkas Notifikasi di One UI 8.5 – Page 3

    Selain berfokus pada pengembangan fitur AI peringkas notifikasi, pembaruan One UI dari 8 ke 8.5 ternyata juga direncanakan bakal membawa segudang fitur tambahan lainnya.

    Buat kamu yang menantikannya, berikut 7 fitur baru di One UI 8.5:

    1. Quick Panel Lebih Bebas

    ‘Quick Panel’ di One UI 8.5 kini jauh lebih fleksibel, di mana nanti pengguna HP dan tablet Samsung bisa atur toggle, widget, atau slider sesuka hati.

    Tak hanya itu, slider volume dan brightness juga bisa diatur posisinya secara horizontal atau vertikal. Jika diinginkan, panel ini bisa dibuat agar super minimalis.

    2. Gallery Punya Tampilan Baru

    Aplikasi Gallery juga mengalami perubahan drastis. Kini masing-masing tombol memiliki bentuk lebih besar, dan bagian atasnya akan menampilkan preview foto atau video terbaru dalam album, bukan sekadar nama album.

    Jika diperhatikan, tampilan ini sangat identik dengan UI di iOS.

    3. Layout Kamera Lebih Rapi

    Layout kamera memang masih tetap, tapi menu pengaturannya kini lebih jelas. Ada menu terpisah untuk audio, format (termasuk HDR dan log).

    Tak hanya itu, Samsung juga akan menyertakan fitur dual recording, opsi watermark, dan motion photo lebih detail.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Guru Privat Tewas Membusuk Tanpa Busana di Rumah, Terakhir Komunikasi dengan Pacarnya

    Guru Privat Tewas Membusuk Tanpa Busana di Rumah, Terakhir Komunikasi dengan Pacarnya

    Liputan6.com, Lampung – Warga Dusun Cetis, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita tanpa busana di dalam rumahnya pada Selasa siang (7/10/2025).

    Korban diketahui bernama Ingan Ita (46), seorang guru privat atau pengajar bimbingan belajar (bimbel) yang tinggal seorang diri. Jasadnya ditemukan pertama kali oleh seorang tukang ojek langganan yang biasa mengantar-jemput korban.

    Saat ditemukan, tubuh Ingan sudah mengeluarkan aroma tidak sedap dan diperkirakan telah meninggal sekitar tiga hari sebelumnya.

    Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Indik Rusmono, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. “Korban ditemukan tanpa busana di dalam rumahnya. Tanda-tanda kekerasan masih kami selidiki,” ujarnya, Selasa (7/10).

    Indik bilang, korban memang tinggal seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Sementara keluarga lainnya diketahui tinggal di lokasi berbeda.

    Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi tidak menemukan adanya kerusakan pada pintu rumah. Kondisi pintu terkunci dari dalam, sehingga saksi terpaksa mendobrak untuk bisa masuk.

    “Di dalam rumah ditemukan beberapa obat-obatan jenis tablet pereda nyeri dan saraf, serta hasil CT-scan kepala. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat mengaku sedang sakit,” jelas Indik.

     

     

  • Kubu Tom Lembong Kecewa Laporan soal Hakim Minim Tanggapan KY dan MA Nasional 7 Oktober 2025

    Kubu Tom Lembong Kecewa Laporan soal Hakim Minim Tanggapan KY dan MA Nasional 7 Oktober 2025

    Kubu Tom Lembong Kecewa Laporan soal Hakim Minim Tanggapan KY dan MA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kubu eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kecewa dengan lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) imbas laporan mereka yang belum banyak ditindaklanjuti.
    Penasihat hukum Tom, Ari Yusuf mengatakan, laporan mereka terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara importasi gula belum mendapatkan tindak lanjut yang serius dari para lembaga pengawas ini.
    “Hal ini sangat mengecewakan kami selaku Penasihat Hukum dari Tom Lembong, karena baik Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Inspektorat BPKP, dan Ombudsman tidak melaksanakan tugasnya secara profesional,” ujar Ari saat dihubungi Selasa (7/10/2025).
    Ari mengatakan, lembaga pengawas ini hanya melakukan pencatatan administratif tanpa memberikan kepastian hukum.
    “(Mereka) Cenderung mengedepankan administrasi dan sangat birokratis serta mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami,” imbuh Ari.
    Ari menyebutkan, pada awal laporan dimasukkan, lembaga-lembaga ini cepat memberikan respons. Tapi, laporan yang telah diterima justru tidak ditindaklanjuti lagi.
    Misalnya, laporan yang disampaikan ke KY sempat diproses pada bulan Agustus 2025. Saat itu, tim pengacara Tom diminta untuk memberikan keterangan. Tapi, hingga kini, majelis hakim belum diperiksa KY.
    “KY meminta keterangan kepada
    lawyer
    pada tanggal 28 Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, KY belum memanggil Majelis Hakim terlapor,” kata Ari.
    Ari mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada KY pada 11 dan 30 September 2025 agar para hakim dapat segera diperiksa dan dijatuhkan hukuman etik. Namun, laporan dari KY belum ada kejelasan lagi.
    Bernasib serupa, laporan di Bawas MA juga belum banyak perkembangan.
    “Bawas MA telah meminta keterangan kepada majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2025 dan majelis hakim terlapor memberikan klarifikasi kepada Bawas MA pada tanggal 25 Agustus 2025,” kata Ari.
    Namun, pihaknya belum menerima hasil dari permintaan keterangan ini. Ari mengaku tidak tahu apakah keterangan dari majelis hakim diberikan secara lisan atau melalui penjelasan tertulis.
    “Tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh Bawas MA atas Laporan ini. Apakah majelis hakim terlapor terbukti ataukah majelis hakim terlapor tidak terbukti. Hal ini sangat kita sayangkan,” imbuhnya.
    Selain membuat laporan ke KY dan Bawas MA, kubu Tom Lembong juga melaporkan hal ini ke Ombudsman.
    Ari mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Ombudsman pada tanggal 12 Agustus 2025.
    Awalnya, laporan ini rutin mendapatkan perkembangan. Namun, laporan ini juga mandeg.
    “Ombudsman menerbitkan SPDP pada tanggal 11 September 2025. Namun, setelah diterbitkannya SPDP tersebut, Ombudsman tidak menindaklanjuti SPDP tersebut,” jelas Ari.
    Lebih lanjut, laporan Tom Lembong terhadap ahli BPKP kepada pengawas internalnya juga belum ditanggapi oleh Inspektorat BPKP.
    Untuk menindaklanjuti laporan mereka, kubu Tom sempat mendatangi kantor BPKP.
    “Namun, melalui suratnya pada 13 Agustus dan 15 September 2025, pada pokoknya tidak ada kepastian dan tindak lanjut dari Inspektorat BPKP tersebut,” kata Ari.
    Sebelumnya, kubu Tom Lembong mendatangi MA, KY, dan Ombudsman pada awal Agustus 2025 untuk melaporkan majelis hakim dan sejumlah pihak terkait atas sidang perkara korupsi importasi gula yang pernah menjeratnya.
    Ada tiga orang hakim yang dilaporkan kubu Tom, yaitu Dennie Arsan Fatrika selaku ketua majelis, dan dua hakim anggotanya, Purwanto S. Abdullah, dan Alfis Setyawan.
    Ketiganya dilaporkan sebagai bentuk pengujian atau koreksi atas sistem peradilan di Indonesia.
    “Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” kata kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, saat ditemui di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
    Laporan Tom ini dilayangkan setelah dia mendapatkan abolisi atau penghapusan kasus oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Zaid Mushafi mengatakan bahwa laporan ini bukan aksi balas dendam, tetapi janji Tom untuk memperbaiki hukum di Indonesia.
    Kompas.com
    telah berusaha untuk menghubungi dan mengkonfirmasi terkait perkembangan laporan ini kepada KY dan MA.
    Namun, hingga berita ini dimuat, baik KY maupun MA belum memberikan tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HSN 2025 Ponorogo: Dari Santri Vaganza hingga Gerakan Ayo Mondok

    HSN 2025 Ponorogo: Dari Santri Vaganza hingga Gerakan Ayo Mondok

    Ponorogo (beritajatim.com) – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025 di Ponorogo bakal digelar lebih panjang dan semarak.

    Serangkaian acara dijadwalkan mulai 13 Oktober hingga puncaknya pada 22 Oktober mendatang. Selama sembilan hari penuh, berbagai agenda keagamaan, kebudayaan, hingga pertunjukan kreatif akan mewarnai kota reyog.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan, peringatan kali ini harus menjadi ruang perjumpaan yang menyatukan semangat santri sekaligus menampilkan wajah pesantren yang modern dan peduli lingkungan.

    “Peringatan HSN kali ini harus menjadi momentum persatuan sekaligus ajang menampilkan wajah pesantren yang modern dan berwawasan lingkungan,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Selasa (7/10/2025).

    Tak hanya kegiatan internal di masing-masing pondok, Pemkab Ponorogo juga menyiapkan panggung besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Acara itu dikemas dalam satu rangkaian universal, dengan panitia besar yang mempertemukan berbagai kalangan.

    “Akan ada juga acara santri yang universal, di mana semua bersama-sama dalam sebuah panitia besar Ponorogo mengadakan satu acara besar, seperti misalnya Santri Vaganza,” lanjut Sugiri.

    Festival akbar ini diharapkan tidak hanya meriah secara seremoni, tetapi juga menghadirkan pesan bahwa santri menjadi bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat Ponorogo.

    Dalam menghadapi tantangan zaman, Bupati menekankan pentingnya pesantren mengubah cara pandang dan tampil lebih menarik bagi generasi muda. Ia menyebut, gerakan Ayo Mondok yang digelorakan para kiai dan penggiat pendidikan perlu diiringi dengan strategi kreatif agar pesantren semakin diminati.

    “Dampaknya anak muda melihat pesantren itu menarik agar minat untuk pondok itu tinggi, sesuai dengan gerakannya,” ungkapnya.

    Sugiri menyebut pesantren harus berani menampilkan sisi “funky”, milenial, dan segar agar mampu bersaing dengan berbagai tawaran dunia modern. Selain memperkuat nilai agama, pesantren juga didorong mengintegrasikan isu-isu global, terutama yang terkait lingkungan hidup. Kesadaran ekologis dianggap penting agar generasi santri dapat menjadi pelopor dalam menjaga bumi. Selain itu, juga terkait dengan kesiapan perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi sekaligus mempersiapkan diri menjadi ibu yang tangguh di masa depan.

    “Selain aspek keagamaan dan lingkungan, juga menyoroti peran strategis santri putri dan wanita dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas,” kata Kang Giri.

    Rangkaian HSN 2025 di Ponorogo bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk mempertegas kontribusi santri di tengah masyarakat. Dengan wajah pesantren yang inklusif, modern, dan relevan dengan zaman, Ponorogo ingin menunjukkan bahwa dunia santri tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu melahirkan generasi pemimpin masa depan. (End/Adv)