Blog

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    Jakarta

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan sudah ada negara Eropa yang menjajaki kerja sama dengan Indonesia usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan penjajakan dilakukan dengan pendekatan multilateral lewat Uni Eropa maupun secara bilateral (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tertentu.

    “Sudah ada yang approach ke kita, bahkan bukan cuma yang dari EU, yang di luar dari EU pun, ketertarikan Eropa untuk mulai mendalami dan menjajaki kerja sama dengan kita, lewat misalnya Swiss gitu ya, mereka juga sudah punya perjanjian dengan kita, dan mereka udah ada indikasi bahwa akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia,” katanya saat ditemui usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Hanya saja, Nurul mengatakan pihaknya belum menerima informasi spesifik dari negara-negara Eropa terkait sektor mana saja yang akan dijajaki dalam kerja sama tersebut. Namun, ia memperkirakan sektor food and beverage (F&B) dan energi terbarukan (renewable energy) menjadi bidang yang paling potensial dan menarik perhatian investor Eropa.

    “Sektornya masih belum mereka disclose secara spesifik apa, tapi kalau saya boleh menduga, biasanya mereka ada di food and beverage. Kemudian mungkin sektor lainnya adalah yang mereka sangat tertarik itu di renewable energy,” katanya.

    IEU-CEPA Diteken

    Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir satu dekade sejak 2016.

    “Sudah dua tahun terakhir negosiasi intens di mana Indonesia dan Uni Eropa ingin menyelesaikan negosiasi 10 tahun ini. Prosesnya sangat panjang,” kata Airlangga dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA dilihat virtual, Selasa (23/9/2025).

    Airlangga menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi.

    “Kami menegaskan kembali tekad untuk memberlakukan CEPA ini sesegera mungkin. Targetnya adalah 1 Januari 2027,” ucap Airlangga.

    Melalui kerja sama ini, industri besar di Indonesia disebut ikut merayakan karena pasarnya akan semakin berkembang luas dengan mudah ke Eropa.

    “Kita ingin melihat manfaat dari perjanjian ini segera. Tentu saja, mulai sekarang hingga nanti, kita akan bekerja mencapai pencapaian yang tercepat termasuk industri alas kaki, furnitur dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Kantor Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didemo Warga Papua

    Kantor Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didemo Warga Papua

    Massa membawa poster, spanduk, dan baliho dengan beragam pesan, sambil meneriakkan yel-yel dan bergantian menyampaikan orasi secara tertib, di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (7/10/2025).

  • Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Gempol, Amankan 8 Poket Barang Bukti

    Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Gempol, Amankan 8 Poket Barang Bukti

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Pasuruan kembali membuahkan hasil. Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan berhasil membekuk seorang pengedar sabu di wilayah Gempol pada Selasa (7/10/2025).

    Pelaku diketahui berinisial MY (31), seorang karyawan swasta asal Desa Carat, Kecamatan Gempol. Ia ditangkap saat tengah berada di pinggir jalan di sekitar kawasan tempat tinggalnya.

    Petugas yang sebelumnya menerima laporan masyarakat langsung melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan delapan poket sabu siap edar di dalam saku pelaku.

    Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kabupaten, Iptu Yoyok Hardianto, membenarkan penangkapan tersebut. “Tersangka kami amankan bersama sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 7,767 gram,” ungkapnya.

    Selain sabu, polisi juga menyita satu timbangan elektrik, plastik klip kosong, sedotan hitam yang digunakan sebagai alat takar, serta satu ponsel milik pelaku. Semua barang bukti kini diamankan di Mapolres Pasuruan Kabupaten untuk penyelidikan lanjutan.

    Dari hasil interogasi awal, MY mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial BA yang saat ini berstatus DPO. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut untuk mengungkap jaringan peredaran yang lebih luas.

    “Pelaku berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna. Ia memperoleh keuntungan sekitar seratus ribu rupiah per gram dan dapat mengonsumsi sabu secara gratis,” jelas Iptu Yoyok.

    Atas perbuatannya, MY dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah penjara minimal lima tahun dan maksimal seumur hidup, bahkan hukuman mati. [ada/aje]

  • BRI Peduli Gelar Program Pemberdayaan Eks PMI di Lombok

    BRI Peduli Gelar Program Pemberdayaan Eks PMI di Lombok

    Jakarta

    Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan keluarga mereka.

    Namun, banyak Purna PMI menghadapi tantangan saat kembali ke Tanah Air, seperti keterbatasan keterampilan usaha, minimnya akses permodalan dan sulitnya mencari peluang ekonomi berkelanjutan.

    Sebagai bentuk upaya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, BRI melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli kembali meluncurkan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia. Program ini ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke Tanah Air.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan program pemberdayaan Purna PMI bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti memulai usaha secara mandiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia.

    “Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, Purna PMI akan memiliki kesempatan dalam mengembangkan usahanya secara mandiri atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keterampilan mereka. Hal ini nantinya dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan serta diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat,” jelas Dhanny, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Kali ini, Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar purna pekerja migran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tercatat sebanyak tiga puluh purna pekerja migran mendapatkan berbagai macam pelatihan yang berlangsung di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

    Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan pengembangan produk bambu berbasis tren pasar dan preferensi konsumen, pelatihan teknik anyaman lanjutan dan diversifikasi produk bambu berkualitas ekspor, pelatihan pengelolaan keuangan dan harga pokok penjualan, pelatihan pemasaran dan branding produk serta pelatihan inovasi desain produk. Diketahui, Lombok memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

    Adapun, Desa Loyok di Lombok Timur sendiri dikenal sebagai sentra penghasil anyaman bambu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para perajin menghadapi tantangan berupa keterbatasan bahan baku serta persaingan dengan produk modern, sehingga pemasaran menjadi kurang optimal.

    Di sisi lain, Desa Loyok yang juga memiliki banyak Purna PMI yang kembali Indonesia, membuat lokasi ini menjadi sangat potensial untuk kegiatan pemberdayaan. Dengan mengintegrasikan program pelatihan kerajinan bambu, inovasi desain, dan strategi pemasaran modern, pemberdayaan di Desa Loyok dapat mengatasi tantangan perajin dan memberdayakan Purna PMI untuk menciptakan peluang usaha baru.

    Melihat tantangan tersebut, program pemberdayaan Purna PMI di Lombok ini difokuskan pada pengembangan keterampilan kewirausahaan berbasis kerajinan bambu. Kerajinan bambu dari Desa Loyok memiliki potensi pasar yang besar.

    Di pasar global, produk kerajinan bambu seperti perabot rumah tangga dan dekorasi terus berkembang, terutama di negara-negara dengan kesadaran tinggi terhadap produk ramah lingkungan. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat besar.

    Tak kalah penting, para peserta juga mendapatkan pelatihan dalam mengelola keuangan dan usaha dengan lebih baik, serta menjalankan bisnis secara efisien. Di samping itu, juga dilakukan pelatihan pemasaran dan branding untuk membantu peserta memasarkan produk dengan lebih efektif, meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

    “Program ini pun diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha berbasis komunitas yang dapat memberikan dampak ekonomi secara lebih luas bagi para peserta maupun bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” kata Sjafrie saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa.

    Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

    Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

    “Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI),” jelas Sjafrie.

    Pernyataan tersebut menjadi penutup jumpa pers yang digelar Sjafrie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Sebelumya, tiga pejabat negara itu menggelar rapat tertutup di RSPPN hari ini. Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. (Pram/fajar)

  • Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Oktober 2025

    Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny Nasional 7 Oktober 2025

    Menag Ajak Santri Doakan Korban Ambruknya Mushala Ponpes Al Khoziny
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk mendoakan korban dari insiden ambruknya bangunan mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
    Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menutup Musabaqah Qiraatil Kutub (MKQ) Nasional ke-8 dan MQK Internasional pertama. Seremonial penutupan berlangsung di Lapangan Merdeka, Wajo.
    “Mari kita doakan mereka, mari kita doakan diri sendiri, mari kita doakan semuanya, semoga tahun-tahun penuh cobaan ini berlalu dan semoga Allah mengabulkan doa kita semua,” kata Menag dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Melalui sambutan virtual, Menag juga mengajak seluruh warga untuk mendoakan korban dari ambruknya bangunan mushala di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
    Sebelumnya, ribuan santri Pesantren As’adiyah bersama peserta MQK dan masyarakat juga menggelar istighatsah untuk mendoakan korban ambruknya bangunan di pesantren Al Khoziny.
    Sebelumnya diberitakan, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB.
    Peristiwa itu membuat sejumlah santri yang tengah melakukan salat asar berjemaah terjebak di reruntuhan.
    Kabar terbaru, proses evakuasi runtuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup oleh tim SAR gabungan.
    Operasi evakuasi pencarian korban dan pengangkatan puing bangunan resmi ditutup oleh tim SAR gabungan per Selasa, 7 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB atau pada hari ke sembilan.
    “Hari ini masuk ke sembilan hari, kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
    Sembilan hari proses pencarian dan pertolongan, total 171 korban terevakuasi. Korban yang ditemukan meninggal dunia sebanyak 67 orang dengan delapan bagian tubuh.
    Sementara itu, korban yang selamat tercatat ada 104 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Iran Pangkas 4 Nol dari Mata Uang, Upaya Lawan Inflasi?

    Video: Iran Pangkas 4 Nol dari Mata Uang, Upaya Lawan Inflasi?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran resmi memangkas 4 angka 0 dari mata uang Rialnya. Langkah besar ini menandai reformasi moneter yang sudah dibahas lebih dari 10 tahun.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 07/10/2025) berikut ini.

  • Airlangga Ungkap Realisasi Investasi RI Capai Rp 1.400 T di Q3-2025

    Airlangga Ungkap Realisasi Investasi RI Capai Rp 1.400 T di Q3-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi nasional hingga kuartal III-2025 mencapai Rp 1.400 triliun. Dengan demikian, capaian ini sudah setara 73,68% dari target investasi Rp 1.905,6 triliun pada tahun ini.

    “Kemarin saya berbicara dengan Menteri Investasi dan CEO Danantara ini di kuartal III-2025 targetnya tercapai. Jadi sekitar Rp1.400 triliun, dari target akhir tahun Rp1.900 triliun,” kata Airlangga dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025: Navigating Indonesia Economy and Global Shifts, Selasa (7/10/2025).

    Airlangga mengatakan capaian ini meningkat jika dibandingkan akhir kuartal II-2025, sebesar Rp 942 triliun. Adapun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengumumkan realisasi investasi kuartal III-2025 pada akhir bulan ini.

    Sayangnya, Airlangga tidak mengungkapkan pendorong dari peningkatan investasi ini. Dia hanya menegaskan bahwa investasi menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dia pun menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh solid. Buktinya, pada kuartal-II, ekonomi RI tumbuh mencapai 5,12%. Angka ini, kata Purbaya, lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

    “Indonesia alhamdulillah masih tumbuh solid, kemarin di kuartal ke-2 masih 5,12% dibandingkan banyak negara dan juga termasuk di antara negara G20 Indonesia masih positif, sehingga tentu ini menjadi tanda bahwa di tengah ketidakpastian kita masih bisa jaga,” tegas Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Panggil 8 Orang jadi Saksi Terkait Kasus Pengadaan EDC Bank BRI

    KPK Panggil 8 Orang jadi Saksi Terkait Kasus Pengadaan EDC Bank BRI

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil 8 saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan EDC di Bank BRI pada tahun 2020-2024. Salah satu saksinya adalah Direktur PT BRI Asuransi Indonesia Rahmat Budi Legowo (RBL).

    Selain RBL, lembaga antirasuah juga memanggil Direktur PT Global Sentra Teknologi Herryanto; Direktur PT Prima Yasa Travela Agus Supriadiyanto; Direktur PT CBN Nusantara P.O Sugiharto Darmakusuma; Direktur PT Cyberindo Aditama Bayu Dani Danarto S;

    Direktur PT Datindo Infonet Prima Kristanto Wibowo; Direktur PT Elabram Systems Tjhai Katherine Lukman; dan Direktur PT Helios Informatika Nusantara Royani. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

    “Hari ini Selasa (07/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait pengadaan mesin EDC di Bank BRI pada tahun 2020–2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Budi mengatakan materi penyidikan dapat disampaikan setelah pemeriksaan selesai. Kendati demikian, penyidk KPK telah menyita Rp54 miliar dari salah satu vendor.

    “Penyidik kembali melakukan penyitaan uang sejumlah Rp54 miliar, terkait perkara dugaan TPK dalam pengadaan mesin EDC di BRI,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Budi menjelaskan uang tersebut merupakan tambahan dari penyitaan sebelumnya sebesar Rp11 miliar.

    Dia menyebut total uang yang disita KPK sebesar Rp65 miliar hanya dari salah satu vendor tersebut. Budi menyampaikan penyitaan ini merupakan bentuk kerja sama yang positif antara pihak-pihak terkait agar proses penyidikan berjalan optimal dan memulihkan keuangan negara.

    “Dalam perkara ini, KPK juga meminta vendor-vendor lain yang terlibat dalam proyek mesin EDC BRI agar kooperatif dan mendukung pengungkapan perkara ini agar terang benderang,” jelasnya.

    Pada 30 Juni 2025, KPK mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut sebesar Rp2,1 triliun dan mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal itu berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.

    Kerugian ditaksir Rp700 miliar atau 30% dari total nilai proyek. Pada 9 Juli 2025, menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Dirut Allo Bank Indra Utoyo (IU).

    Selain itu, Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Elvizar (EL) selaku Dirut PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Dirut PT Bringin Inti Teknologi.

  • Bank Dunia Ramal Ekonomi Asia-Pasifik Tumbuh di Bawah 5% 2025-2026

    Bank Dunia Ramal Ekonomi Asia-Pasifik Tumbuh di Bawah 5% 2025-2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik masih akan lemah. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2025-2026 diperkirakan masih akan di bawah pertumbuhan pada 2024 yang berada di level 5%.

    Dalam laporan terbarunya yang termuat dalam East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik akan berada pada level 4,8% pada 2025 dan melemah ke level 4,3% pada 2026. Proyeksi itu lebih tinggi dari laporan edisi April 2025 yang di kisaran 4% dan 4,1%.

    “Di seluruh negara di kawasan ini, pertumbuhan pada 2025 umumnya lebih rendah dibanding 2024. Dan tahun depan, kami memperkirakan perlambatan lebih lanjut di sebagian besar negara,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo saat konferensi pers secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru ini masih didasari dari berbagai tekanan ekonomi global yang melanda sepanjang tahun ini, dan efeknya berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Di antaranya ialah masih maraknya pembatasan perdagangan seperti perang tarif dagang, ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berlanjut, hingga perlambatan pertumbuhan global yang masih berlangsung.

    “Mengenai penyebab melambatnya pertumbuhan, kami mengidentifikasi tiga faktor utama, pembatasan perdagangan, meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan global,” ucap Aaditya Matoo.

    Untuk faktor tekanan pertumbuhan pertama, yang terkait dengan pembatasan perdagangan, kata Aaditya masih dipicu oleh perang tarif dagang oleh salah satu mitra dagang utama kawasan ini, yakni Amerika Serikat. AS telah menaikkan tarif, terutama dalam bentuk tarif timbal balik (reciprocal tariffs).

    “Saat ini, sebagian besar negara di kawasan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dibanding awal tahun. Selain itu, ada kemungkinan munculnya aturan baru terkait trans-shipment atau pengiriman lintas negara yang menjadi tantangan bagi eksportir di beberapa negara,” ucapnya.

    Faktor kedua, yang terkait dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi global, kata Aaditya masih terkait kebijakan perdagangan. Ketidakpastian ini mendorong pelaku usaha untuk bersikap wait and see, menunda investasi, dan akibatnya berdampak negatif terhadap investasi serta lapangan kerja.

    Sementara itu, untuk faktor ketiga yang terkait dengan perlambatan pertumbuhan global, menjadi pemicu karena Kawasan Asia Timur dan Pasifik selama ini tumbuh melalui keterbukaan perdagangan, ekspor, remitansi, pariwisata, dan integrasi keuangan global. Namun, karena global ekonominya juga telah melambat membuat kawasan ini terkena imbas.

    “Setiap perlambatan pertumbuhan 1% di negara-negara G7, berdampak sekitar 0,6 persen lebih rendah pada pertumbuhan kawasan ini. Itulah gambaran makroekonomi yang menjelaskan mengapa pertumbuhan sedang melambat,” ucap Aaditya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]