Xcloud.id

Blog

  • Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar gembira bagi masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Indonesia. Itu karena bantuan sosial mulai dicairkan.

    Pencairan bantuan sosial tersebut mulai dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2025. Menariknya sebanyak sembilan jenis bantuan sosial (bansos) akan dicairkan secara serentak. Penyaluran ini dilakukan melalui bank-bank penyalur resmi, seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.

    Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran tahap akhir tahun 2025, sekaligus tindak lanjut kebijakan Presiden untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Status dana bansos di sistem penyalur sudah berstatus Standing Instruction (SI), yang berarti dana telah mulai ditransfer ke rekening masing-masing KPM.

    Terutama bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang baru beralih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

    Berikut daftar 9 bansos yang mulai disalurkan serentak, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group).

    PKH dan BPNT Tahap 4

    Pencairan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 (periode Oktober hingga Desember). KPM disarankan untuk rutin memeriksa saldo rekening mereka untuk memastikan dana telah masuk.

    Bantuan Pangan Beras 20 kg

    Pemerintah memperpanjang program bantuan beras 10 kg per bulan hingga Desember 2025. Khusus untuk bulan ini, KPM akan menerima penyaluran ganda atau dobel, yaitu 20 kg untuk alokasi September dan Oktober.

    Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 13,9 triliun dengan sasaran 18,2 juta keluarga penerima manfaat.

  • Pemotor Tewas Kesenggol Truk di Jalan Raya Tulungagung-Trenggalek

    Pemotor Tewas Kesenggol Truk di Jalan Raya Tulungagung-Trenggalek

    Tulungagung (beritajatim.com) – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tulungagung–Trenggalek, tepatnya di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Senin (16/9/2025) pagi.

    Seorang pemotor bernama Najjiny Arina Fiqhan (19), warga Desa Notorejo, Gondang, tewas di lokasi setelah tertabrak truk.

    Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP M Taufik Nabila, menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol AG 3575 REM dari arah selatan ke utara.

    “Korban mencoba mendahului sepeda motor Honda PCX dengan nopol AG 2780 REX yang dikendarai Yuda Ferdian Binarno (29), warga Desa Bendungan, Gondang. Saat itu diduga terjadi senggolan antara kedua motor,” ujarnya.

    Akibat senggolan tersebut, kedua pengendara terjatuh. Naas, Najjiny terpental ke jalur berlawanan dan langsung tertabrak truk yang tengah melintas. Korban meninggal dunia di tempat kejadian, sementara Yuda mengalami luka-luka.

    “Awalnya terjadi senggolan antara dua sepeda motor yang mengakibatkan salah satu pengendara terpental ke lajur berlawanan dan menabrak truk,” tutur AKP Taufik.

    Polisi yang datang ke lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Selain itu, petugas juga melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata.

    AKP Taufik mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat berkendara, terutama di jalur padat. “Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyebab utama kecelakaan diduga karena kurang hati-hatinya pengendara Honda Vario yang tidak menjaga jarak aman saat mendahului kendaraan di depannya,” pungkasnya. (ted)

  • BYD Kalahkan Tesla Jadi Raja Mobil Listrik Dunia

    BYD Kalahkan Tesla Jadi Raja Mobil Listrik Dunia

    Jakarta –

    BYD kembali mengukuhkan namanya menjadi raja mobil listrik dunia. Pabrikan mobil listrik asal China itu lagi-lagi mengalahkan Tesla dalam hal penjualan mobil listrik global.

    Dikutip Carnewschina, penjualan mobil listrik murni BYD secara kumulatif hingga kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 1,6 juta unit. Hal itu jauh lebih tinggi ketimbang Tesla yang hanya mencatatkan penjualan sebanyak 1,2 juta unit pada periode yang sama. Setidaknya ada selisih 388 ribu unit antara penjualan BYD dengan Tesla.

    Pada kuartal ketiga saja, BYD mengirimkan 582.500 kendaraan listrik murni. Meskipun ini menunjukkan sedikit penurunan secara kuartal sebesar 4 persen, angka penjualan itu tercatat naik 31,4 persen dibanding tahun lalu.

    Sebagai pembanding, Tesla pada kuartal ketiga tahun ini hanya mencatatkan penjualan sebanyak 497.100 unit. Penjualan itu menunjukkan pertumbuhan 29,4 persen dibanding kuartal sebelumnya dan naik 7,4 persen dibanding tahun lalu.

    Sejak menyalip Tesla untuk kedua kalinya pada kuartal keempat 2024, BYD telah mempertahankan kepemimpinan penjualan mobil listrik secara global selama empat kuartal berturut-turut.

    Perusahaan riset pasar Counterpoint Research memproyeksikan BYD akan mengakhiri tahun 2025 sebagai pemimpin penjualan kendaraan listrik global. BYD diprediksi akan menguasai pangsa pasar 15,7 persen. Hal itu bakal memperkuat posisi pabrikan China tersebut di puncak industri kendaraan listrik yang berkembang pesat.

    BYD kemungkinan besar akan menjadi penjual mobil listrik teratas di dunia pada tahun 2025. Sebelumnya, predikat itu selalu dikuasai oleh Tesla.

    Sementara itu, BYD juga menguasai pasar mobil listrik Indonesia. BYD dan Denza menjadi merek mobil listrik paling laris di Indonesia saat ini. Dari Januari sampai Agustus, BYD telah mengirim 18.989 unit mobil listrik yang terdiri dari BYD Seal, Atto 3, Dolphin, M6, E6 dan Sealion 7 (data penjualan BYD Atto 1 belum tersedia). Sedangkan Denza, yang baru jualan satu model yaitu Denza D9, telah mengirimkan 6.548 unit mobil listrik.

    Jika dijumlahkan, BYD dan Denza mencatatkan angka penjualan wholesales kumulatif sebanyak 25.537 unit dalam periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Artinya, dari total 50.831 unit mobil listrik yang terjual di Indonesia, 50,23 persennya didominasi oleh mobil listrik BYD dan Denza.

    (rgr/dry)

  • Pemerintah sita aset tambang ilegal di Babel senilai Rp7 triliun

    Pemerintah sita aset tambang ilegal di Babel senilai Rp7 triliun

    ANTARA – Pemerintah telah menyita aset dari tambang ilegal di kawasan konsesi PT Timah Tbk, Bangka Belitung, mulai dari smelter, ratusan ribu kilogram timah, hingga alat berat. Presiden Prabowo Subianto, Senin (6/10), menyebut sitaan tersebut memiliki nilai Rp7 triliun rupiah. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim ekspedisi Natuna bentangkan bendera kabupaten di tiga gunung

    Tim ekspedisi Natuna bentangkan bendera kabupaten di tiga gunung

    Natuna (ANTARA) – Tim ekspedisi asal Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berhasil membentangkan bendera daerah di tiga gunung tertinggi di Pulau Jawa, yakni Gunung Sindoro, Sumbing, dan Slamet, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Natuna.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna, Raja Darmika, dikonfirmasi dari Tanjungpinang, Senin, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan enam orang peserta dari berbagai unsur masyarakat Natuna.

    “Pesertanya terdiri dari BPBD Natuna (Raja Darmika), Palang Merah Indonesia (PMI) Natuna Dede Muhammad Ramli, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna Rio, Rizky, dan Tegar, serta Korps Sukarela (KSR) Iwan,” ucap dia.

    Ia menjelaskan, ekspedisi tersebut dilakukan selama delapan hari, mulai 27 September hingga 4 Oktober 2025. Pendakian dilakukan bertahap, dengan durasi rata-rata dua hari satu malam untuk mencapai puncak setiap gunung yang memiliki ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut.

    Menurut dia, selama perjalanan tim menghadapi berbagai kendala, terutama cuaca ekstrem dan suhu dingin di puncak gunung, namun seluruh peserta mampu menaklukkan tantangan berkat kerja sama dan semangat kebersamaan.

    Raja berharap keberhasilan ekspedisi ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Natuna untuk terus berprestasi dan memperkenalkan potensi daerah melalui kegiatan positif yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan cinta alam.

    “Meski cuaca sangat dingin dan tenaga terkuras, semua anggota tim tetap bersemangat membawa nama baik Natuna hingga ke puncak tertinggi. Ini menjadi kebanggaan bagi kami,” ucapnya.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk DKI secara signifikan pada tahun anggaran 2025. Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

    “Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp 11,15 triliun. Di dalam APBD kita dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp 15 triliun,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025)

    Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus menandai berakhirnya era pengelolaan anggaran yang longgar. Pramono bilang, ke depan pengendalian belanja daerah akan dilakukan secara ketat dan terukur.

    “Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat sudah lewat, sudah berakhir,” ucap Pramono.

    Lebih lanjut, guna memastikan efisiensi, Pramono memastikan akan memimpin langsung bersama Wakil Gubernur dalam mengawasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran.

    “Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. Seluruh OPD harus melakukan efisiensi,” kata dia.

     

  • Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo Ungkap Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun Akibat Tambang Ilegal di Babel – Page 3

    Prabowo pun memuji Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.

    Prabowo meyakini pemerintah mampu menyelamatkan ratusan triliun kekayaan negara lainnya untuk kepentingan masyarakat.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Smelter hasil sitaan mega korupsi Timah kepada PT Timah Tbk pada Senin (6/10/2025). Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada pukul 10.50 WIB. PT. Tinindo Internusa merupakan salah satu smelter sitaan yang diserahkan kepada PT Timah Tbk.

    Aset diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selanjutnya, Suhaisil menyerahkan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Setelah itu, Rosan menyerahkan aset sitaan tersebut kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro. Prabowo bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan aset tersebut.

    Usai prosesi penyerahan ini, PT Timah Tbk akan mengelola operasional enam smelter. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung.

    Smelter PT Tinindo Internusa merupakan aset sitaan negara dari kasus korupsi tata niaga timah. Smelter tersebut merupakan salah satu sitaan Kejaksaan Agung pada kasus korupsi timah Harvey Moeis.

     

  • Fakta Mengejutkan, Seluruh Dapur MBG di Sukabumi Belum Lolos Sertifikasi SLHS

    Fakta Mengejutkan, Seluruh Dapur MBG di Sukabumi Belum Lolos Sertifikasi SLHS

    Liputan6.com, Jakarta Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik, kali ini terkait standar kelayakan dan kebersihan dapur penyedia makanan di Kabupaten Sukabumi.

    Hingga awal Oktober 2025, belum ada satupun dari ratusan dapur pelaksana program tersebut yang berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah izin wajib dari pemerintah daerah.

    Kepala Bidang Pengawasan Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman (PPMM) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, Solitaire Ram Mozes menjelaskan, proses penerbitan SLHS sedang berlangsung, namun memerlukan tahapan yang sangat ketat.

    Menurut Solitaire, dari total kuota 289 dapur MBG untuk Kabupaten Sukabumi, sudah ada 191 unit yang beroperasi dan 8 lainnya segera diluncurkan.

    “Dari total tersebut, belum satu pun yang memiliki SLHS. Semuanya masih dalam proses,” ujar Solitaire, Senin (6/10/2025).

    SLHS sendiri merupakan dokumen resmi dari instansi kesehatan yang membuktikan bahwa tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan dari Kementerian Kesehatan.

    Untuk mendapatkan sertifikat ini, setiap dapur wajib melengkapi lima komponen utama yaitu surat keterangan dari Satuan Pelaksana Program Pemerintah Gizi (SPPG), denah dapur, hasil uji laboratorium, inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang tak kalah penting, Sertifikat Penjamah Keamanan Pangan (PKP) bagi para petugas yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan.

    “Lima dokumen ini adalah keharusan. Tanpa itu, SLHS tidak bisa terbit karena berkaitan langsung dengan standar kelayakan pangan dan sanitasi,” tegasnya.

    Sertifikat PKP didapatkan melalui ujian online dengan nilai minimal kelulusan 70, dan secara otomatis menjadi bagian integral dari pengajuan SLHS.

    Mengenai kelanjutan operasional dapur yang belum bersertifikat, Solitaire menyerahkan keputusan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    Dinkes memilih untuk menghargai komitmen perbaikan dari dapur-dapur yang masih dalam proses, asalkan mereka menunjukkan itikad baik dan memenuhi tahapan yang sudah ditentukan, sehingga tidak serta-merta dihentikan.

    Namun, dia juga memastikan bahwa penerbitan SLHS bukanlah akhir dari pengawasan. Setelah terbit, Dinkes akan tetap melakukan pemantauan berkala setiap enam bulan.

    “Termasuk uji lab dan inspeksi sanitasi ulang, untuk memastikan kualitas makanan bagi anak-anak penerima manfaat MBG benar-benar terjaga dan terjamin keamanannya,” tambahnya.

    Menanggapi sorotan publik dan keluhan orang tua siswa mengenai kualitas makanan, Dinkes mengakui adanya tantangan penyesuaian standar higienitas di tahap awal program.

    “Program MBG baru berjalan, jadi wajar masih ada proses penyesuaian. Kami terus mendampingi agar semua dapur segera memenuhi standar SLHS dan keamanan konsumsi anak-anak terjamin,” tutup dia.

  • Ketum PPP Mardiono Sebut Ada Peran ‘Orang Baik’ di Balik Islah dengan Kubu Agus Suparmanto – Page 3

    Ketum PPP Mardiono Sebut Ada Peran ‘Orang Baik’ di Balik Islah dengan Kubu Agus Suparmanto – Page 3

    Mardiono memastikan, usai kepengurusan lengkap terbentuk, akan dilakukan rekonsoliasi akbar melalui forum musyawarah kerja nasional (Mukernas). Dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elite-nya kita sudah bergabung.

    Mardiono juga meminta maaf kepada semua pihak terdampak karena dalam sepekan terakhir partainya sudah membuat gaduh jagat pemberitaan. Dia berharap, rekonsiliasi yang sudah tercipta dapat menjadi pembelajaran PPP menjadi lebih baik.

    “Kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada PPP, saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar,” ujarnya.

    “Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan instruksi bagi PPP,” katanya.

  • Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Delpedro dkk Digelar 17 Oktober

    Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Delpedro dkk Digelar 17 Oktober

    Jakarta –

    Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan penghasutan aksi anarkistis mengajukan gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan. Sidang perdana digelar 17 Oktober 2025.

    “Atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah dijadwalkan sidang pada Jumat, 17 Oktober 2025,” kata pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    Gugatan praperadilan Delpedro teregister dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana Delpedro dkk rencananya digelar di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Pukul 09.00 WIB di ruang sidang 4,” ujarnya.

    Sebelumnya, permohonan praperadilan Delpedro dkk diajukan tim kuasa hukumnya yakni Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Praperadilan itu resmi diajukan pada Jumat (3/10).

    Afif menyebutkan penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan terhadap Delpedro dkk dilakukan secara ugal-ugalan. Dia juga menyoroti penggeledahan yang dilakukan terhadap Delpedro dkk.

    “Jadi empat tersangka yang sudah didaftarkan saat ini sudah diregister oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami saat ini tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menguji terkait dengan keabsahan penangkapan dan juga penahanan termasuk juga persoalan mengenai penyitaan yang menurut kami sangat ugal-ugalan, terkait juga soal penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi judicial,” ujarnya.

    “Terkait dengan substansinya adalah berkaitan dengan sebagaimana rekan-rekan kami sampaikan terkait dengan pembatalan status tersangka maupun serangkaian upaya paksa yang dilakukan kepada klien kami, baik itu penangkapan, penyitaan, dan lain sebagainya,” kata Maruf.

    “Kami juga meminta kepada pemerintah termasuk kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi terkait dengan hakim yang akan memeriksa nanti,” tambahnya.

    Dia mengatakan Delpedro dan Muzaffar merupakan pembela hak asasi manusia (HAM) yang menjalankan tugas advokasi melalui kerja-kerja Lokataru. Sementara Syahdan dan Khariq hanya mengekspresikan kegelisahan masyarakat dan kritik terkait situasi nasional yang terjadi saat itu.

    “Tetapi aktivitas yang mereka lakukan berbuah kepada kriminalisasi dan ini yang kemudian saat ini kami coba lawan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujarnya.

    Manajer penelitian dan pengetahuan Lokataru Foundation, Husnu, menilai penangkapan Delpedro dkk kental dengan nuansa politis dibanding penegakan hukum. Dia meyakini apa yang dilakukan Delpedro merupakan bentuk perjuangan HAM.

    “Nah, bahwa hingga hari ini kami dari Lokataru Foundation masih meyakini seribu persen bahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Delpedro Marhaen lalu, kemudian Muzaffar Salim bahwa mereka adalah orang muda yang selama ini kami turut menyaksikan yang mereka perjuangkan adalah soal pemenuhan hak asasi manusia yang semestinya itu adalah tugas dan tanggung jawab negara,” ujar Husnu.

    (mib/whn)