Xcloud.id

Blog

  • Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Jakarta –

    Awal musim hujan 2025/2026 sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia sejak September. Namun, Zona Musim (ZOM) terbanyak diprediksi terjadi pada Oktober ini, saat sebagian besar daerah beralih dari musim kemarau menuju musim hujan.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), waktu datangnya musim hujan berbeda-beda di tiap wilayah, tergantung pola angin, letak geografis, serta dinamika atmosfer. Lalu, daerah mana saja yang mengalami awal musim hujan pada Oktober 2025?

    149 Zona Musim Mulai Musim Hujan pada Oktober 2025

    Berdasarkan Prakiraan Musim Hujan 2025/2026 yang dirilis BMKG, terdapat 149 Zona Musim (ZOM) yang diprediksi memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober 2025. Jumlah ini mencakup sekitar 42 persen wilayah Indonesia.

    BMKG menjelaskan bahwa awal musim hujan ditetapkan ketika curah hujan mencapai ≥50 milimeter dalam satu dasarian (10 hari) dan diikuti oleh dasarian berikutnya dengan curah hujan yang sama atau lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah mengalami peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

    Secara umum, wilayah barat dan tengah Indonesia mendominasi fase awal musim hujan pada Oktober ini, seiring dengan mulai aktifnya angin baratan yang membawa uap air dari Samudra Hindia ke wilayah daratan.

    Daftar Wilayah yang Awal Musim Hujan di Oktober 2025Sumatera bagian tengah dan selatan, seperti Riau bagian selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, serta sebagian Jawa Tengah.Kalimantan bagian barat dan tengah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Selatan.Sulawesi bagian tengah dan tenggara, seperti sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.Bali bagian barat dan sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Di wilayah-wilayah tersebut, frekuensi hujan mulai meningkat secara bertahap, menandai berakhirnya periode kering yang terjadi sejak pertengahan tahun.

    Prakiraan Awal Musim Hujan 2025 di Wilayah Lainnya

    BMKG juga mencatat bahwa beberapa wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua bagian selatan baru akan memasuki awal musim hujan pada November hingga Desember 2025.

    Sementara itu, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian Kalimantan Timur justru sudah lebih dulu mengalami awal musim hujan sejak September 2025, mendahului sebagian besar wilayah lainnya.

    BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

    BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di awal musim hujan, terutama hujan lebat disertai angin kencang dan kilat. Daerah dengan topografi curam atau sistem drainase buruk diminta siaga terhadap kemungkinan banjir lokal dan tanah longsor.

    Pemerintah daerah juga diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini serta melakukan langkah antisipasi guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan di bulan Oktober ini.

    (wia/idn)

  • Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

    Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai langkah cek fisik jalur hijau oleh Bea Cukai di pelabuhan bukanlah cara yang efektif untuk menambah pundi-pundi kas negara melalui penerimaan negara dari kepabeanan.

    Ketua Umum ALI Mahendra Rianto memandang bahwa meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dapat dilakukan dengan menambah jumlah mesin pemindai kontainer. 

    Dengan alat pemindai canggih yang lebih banyak, arus kontainer yang diperiksa otomatis akan lebih banyak dan mempercepat waktu tunggu barang (dwelling time). 

    “Sudah bukan zamannya lagi periksa fisik. Alat-alat canggih sekarang sudah banyak. Cuma kan banyak alasan, apakah rusak, ataukah jumlahnya cuma sedikit [alatnya]. ” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

    Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang.

    Mahendra menganalogikan, kapal-kapal yang membawa kontainer sama halnya dengan seseorang yang akan membayar di supermarket. 

    Apabila konter yang tersedia banyak untuk melakukan pembayaran dan memindai harga, tak akan ada antrean panjang. 

    Mahendra menyayangkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Terlebih, kesiapan pemeriksaan terhadap jalur hijau—di samping jalur merah yang juga wajib dicek fisik—belum tentu memadai dan dikhawatirkan menimbulkan antrean, serta memperpanjang dwelling time. 

    Mengutip situs resmi Indonesia National Single Window (INSW), dwelling time di pelabuhan-pelabuhan Indonesia rata-rata selama 2,47 hari berdasarkan data per Agustus 2025.  

    Untuk itu, Mahendra meminta agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Cukup dengan menambah dan memperbanyak alat pindai canggih di seluruh pelabuhan. 

    “Penambahan PNBP itu sederhana, tambah saja alat pemeriksaan yang modern, yang bisa mendeteksi apapun yang ada di dalam kontainer. Sama kayak di pelabuhan udara [bandara]” tambahnya. 

    Sementara saat ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menggunakan sistem Hi-Co Scan. 

    Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan, teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dan pemindaian barang yang lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu antrean dan meningkatkan produktivitas di pelabuhan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem ini juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

    Sebelumnya, wacana pemeriksaan fisik jalur hijau terlontar dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Harapannya, penegakan hukum dan kepatuhan di bidang kepabeanan dapat membantu penerimaan negara yang ditargetkan lebih tinggi tahun depan. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

    Dirinya juga memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu dwelling time maupun kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan. Purbaya malah mencurigai importir yang mengkritisi rencananya tersebut.

    “Makanya saya random sampel, enggak akan terus-terusan banyak. Mereka ketakutan nyembunyiin apa tuh?” kata Purbaya sambil tertawa.

  • Ada HUT TNI ke-80 di Monas, Transjakarta Tambah 151 Bus

    Ada HUT TNI ke-80 di Monas, Transjakarta Tambah 151 Bus

    Jakarta –

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah sebanyak 151 armada bus untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan dan meminimalisir waktu tunggu. Langkah ini menyusul diselenggarakannya rangkaian HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta Pusat hari ini.

    “Jumlah armada telah ditambah secara signifikan sebanyak 151 bus untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan dan meminimalisir waktu tunggu,” ujar Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Selain penambahan armada, Ayu menerangkan Transjakarta juga menambah jumlah petugas di lapangan, menjadi 3.163 orang. Petugas ini siap memberikan bantuan informasi, mengarahkan pelanggan, dan memastikan kelancaran proses naik dan turun bus. Untuk mempercepat transaksi dan mencegah antrean panjang, sejumlah mesin tap tambahan (portable) telah dipasang di beberapa halte yang diperkirakan padat, khususnya di koridor 1.

    “Penyesuaian ini dilakukan untuk kenyamanan dan kemudahan pelanggan, yang hari ini menggunakan layanan Transjakarta, dan ingin merayakan HUT TNI di sekitar Monas,” tambah Ayu.

    Selain itu, karena adanya rangkaian kegiatan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi utama acara, Transjakarta juga melakukan sejumlah penyesuaian dan pengalihan rute pada beberapa layanan.

    “Transjakarta memohon maaf, apabila ada keterlambatan kedatangan bus di beberapa titik dan juga kepadatan pelanggan di halte. Kami mengimbau pelanggan untuk tetap antre dengan tertib, dan bersama-sama menjaga kenyamanan saat menggunakan layanan Transjakarta,” terangnya.

    Ia pun mengajak seluruh pelanggan untuk selalu update informasi melalui Aplikasi TJ: Transjakarta dan juga sosial media sosial resmi seperti @PT_Transjakarta (Twitter/X) dan @infotije (Instagram) untuk informasi terperinci mengenai penyesuaian rute dan layanan selama perayaan HUT TNI.

    (kil/kil)

  • Istana soal Keracunan MBG: Program Tak Dihentikan, Kekurangan Diperbaiki Nasional 5 Oktober 2025

    Istana soal Keracunan MBG: Program Tak Dihentikan, Kekurangan Diperbaiki Nasional 5 Oktober 2025

    Istana soal Keracunan MBG: Program Tak Dihentikan, Kekurangan Diperbaiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya tidak membuat program tersebut dihentikan.
    Menurut dia, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program MBG.
    “Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Prasetyo beralasan, hampir semua dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak melaksanakan SOP, sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG baru-baru ini.
    “Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ujar dia.
    Politikus Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya keracunan MBG.
    Memang mungkin kita tidak tepat ya menggunakan istilah sempurna, tidak. Tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi. Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata dia.
    Prasetyo menambahkan, peraturan presiden (perpres) yang mengatur pelaksanaan program MBG bakal rampung dalam sepekan ke depan.
    Ia mengeklaim, adanya perpres tersebut akan memperbaiki kekurangan MBG.
    “Minggu ini harus selesai. Tapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan kan tidak. Jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang jalan. Nah perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis,” kata Prasetyo.
    Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
    Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik.
    Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Marc Marquez Crash di Mandalika, Netizen: Kutukan Belum Berakhir

    Marc Marquez Crash di Mandalika, Netizen: Kutukan Belum Berakhir

    Marc Marquez Crash di Mandalika, Netizen: Kutukan Belum Berakhir

  • Stok Kosong Melompong, Shell Jadi Beli BBM Pertamina? Ini Kata Bahlil

    Stok Kosong Melompong, Shell Jadi Beli BBM Pertamina? Ini Kata Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok BBM SPBU Shell, Vivo, hingga BP-AKR masih berlanjut seiring badan usaha SPBU swasta tersebut batal sepakat membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. 

    Kondisi terkini stok BBM di SPBU Shell telah habis total per Jumat (3/10/2025). Berdasarkan laman resmi Shell, stok bensin, yakni Shell Super,  Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ saat ini belum tersedia di jaringan SPBU Shell.

    Terkait kondisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun kembali mengumpulkan SPBU swasta dan PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (3/10/2025) sore. 

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia enggan berkomentar terkait keputusan SPBU swasta dalam membeli pasokan dari Pertamina.

    “Itu nanti ya [Shell],” kata Bahlil ketika ditanya apakah Shell jadi membeli BBM dari Pertamina, Minggu (5/10/2025). 

    Pemerintah pun masih kukuh tak memberikan kuota impor tambahan untuk SPBU swasta di sisa akhir tahun ini. Alasannya, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 10% dari realisasi tahun lalu untuk kebutuhan impor tahun ini. 

    “Masing-masing kan sudah dikasih jatah ya, sudah ada jatahnya masing-masing ya,” imbuh Bahlil.

    Untuk itu, pemerintah meminta SPBU swasta untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina karena jatah impor BBM perusahaan pelat merah itu masih tersedia hingga akhir tahun ini. 

    Namun, pihak SPBU swasta termasuk BP belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini terjadi lantaran base fuel yang disediakan mengandung etanol yang mencapai 3,5%.

    Polemik tersebut akhirnya membuat Kementerian ESDM kembali mengumpulkan SPBU swasta dan PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (3/10/2025) sore. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pembahasan secara business to business (B2B) antara pelaku usaha swasta dengan Pertamina terkait keputusan transaksi jual-beli base fuel. 

    “Ya ini pilihan ya, maksudnya mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025). 

    Pihaknya tetap mendorong SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini menyusul kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, seperti Shell, BP, hingga Vivo yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu.

    Dia pun menanggapi terkait pihak SPBU swasta belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Padahal, Pertamina telah menyediakan 100.000 barel stok. Hal ini terjadi lantaran base fuel itu mengandung etanol yang mencapai 3,5%. 

    Menurut dia, penggunaan etanol diperbolehkan selama masih di bawah 20%. Laode bahkan menyebut, Shell di Amerika Serikat (AS) turut menggunakan etanol dalam racikan BBM mereka. 

    “Kalau di Amerika saja, Shell juga sudah pakai etanol. Di Amerika sendiri mereka bensinnya pakai etanol. Saya bisa kasih lihat bukti-bukti itu,” ucap Laode. 

    Laode mengungkapkan, nasib pasokan base fuel sebanyak 100.000 barel yang sudah disiapkan Pertamina untuk SPBU swasta akhirnya diserap oleh Pertamina sendiri. Sebab, SPBU swasta batal membeli base fuel tersebut. 

    “Kalau base fuel tetap terpakai ya. Makanya kan disampaikan bahwa kelangkaan itu tidak akan terjadi, Kenapa? Karena kan sebenarnya ada, cuma yang satunya kalau maunya yang tadi. Yang satunya yang sudah ada di Pertamina. Kalau Pertamina itu enggak akan kehabisan,” katanya.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM memastikan badan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan lainnya dapat kembali mengimpor bahan bakar minyak (BBM) secara mandiri tahun depan sesuai alokasi yang diberikan pemerintah. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, imbauan untuk pembelian base fuel atau BBM murni dari Pertamina yang diarahkan pemerintah saat ini lantaran kuota impor BBM SPBU swasta tahun ini sudah habis. Sementara itu, Pertamina masih memiliki jatah impor BBM dari kuota yang diberikan pemerintah sejak awal. 

    “Untuk tahun depan ini sesuai dengan berapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada mereka,” kata Yuliot kepada wartawan, Senin (30/9/2025) lalu. 

    Namun, dia menegaskan Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi ulang untuk kuota impor BBM tahun depan, termasuk alokasinya untuk masing-masing badan usaha.

    “Badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada mereka, jadi ini tidak seterusnya. Nanti akan ada alokasi untuk masing-masing, jadi nanti mereka akan lakukan impor sendiri,” tuturnya. 

  • Pemprov Sumsel Jadi Instansi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta di BKN Palembang – Page 3

    Pemprov Sumsel Jadi Instansi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta di BKN Palembang – Page 3

    “Manajemen talenta adalah wujud nyata reformasi birokrasi. Kita ingin memastikan setiap ASN menempati posisi yang tepat sesuai kompetensi dan karakter. Tidak ada lagi ruang untuk intervensi politik dalam karier ASN,” kata Zudan.

    Penyerahan SK ini menandai komitmen BKN dalam memperluas implementasi manajemen talenta ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari reformasi struktural untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan membangun birokrasi yang tangguh, netral, serta berorientasi pelayanan publik.

    “Birokrasi yang sehat akan melahirkan ASN yang kuat, dan ASN yang kuat akan melahirkan pelayanan publik yang unggul,” ujar dia.

    Zudan juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh jajaran yang telah lebih dulu melangkah dalam membangun sistem pembinaan karier ASN yang modern dan berbasis meritokrasi.

    “Sumatera Selatan menunjukkan contoh baik. Komitmen kepala daerah dan dukungan Kanreg VII BKN menjadi kombinasi ideal untuk mempercepat transformasi birokrasi,” ujar Kepala BKN.

     

     

  • Bea Cukai Tindak Barang Ilegal senilai Rp6,8 Triliun hingga September 2025

    Bea Cukai Tindak Barang Ilegal senilai Rp6,8 Triliun hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai barang hasil penindakan terhadap aktivitas ilegal mencapai Rp6,8 triliun sepanjang Januari–September 2025.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pengawasan Bea Cukai merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal dan melindungi ekosistem usaha nasional.

    “Keberhasilan ini bukan hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil,” ujar Purbaya dalam siaran pers Bea Cukai, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Sepanjang periode tersebut, Bea Cukai melaksanakan 22.064 penindakan, terdiri atas 7.824 penindakan kepabeanan dengan nilai barang Rp5,5 triliun dan 14.240 penindakan cukai senilai Rp1,3 triliun.

    Dari kegiatan itu, petugas mencegah 813,3 juta batang rokok ilegal dan 211.600 liter minuman beralkohol, serta melakukan 147 penyidikan dengan 173 tersangka dan penerapan denda ultimum remidium sebesar Rp122,4 miliar.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dilakukan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Ilegal dan Satgas Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang efektif berjalan sejak Juli 2025. 

    “Satgas ini menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kepatuhan usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sejak Satgas diberlakukan, Djaka mencatat kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan rata-rata 4,5% per bulan. Dalam periode Juli–September 2025, Bea Cukai mencatat 1.315 penindakan kepabeanan senilai Rp344,3 miliar dan 5.450 penindakan cukai senilai Rp395 miliar, termasuk penegahan 328,3 juta batang rokok ilegal serta 65,2 ribu liter minuman beralkohol.

    Selain pengawasan fisik di lapangan, Bea Cukai memperluas operasi siber untuk menekan peredaran rokok ilegal daring. Sejak 2023, sebanyak 953 akun lokapasar ilegal telah ditutup, dan sepanjang 2025 tercatat 5.103 penindakan rokok ilegal daring dengan penegahan 140,8 juta batang rokok.

    Di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp247 miliar dari 2.858 penindakan hingga September 2025. Dari jumlah itu, 107,1 juta batang rokok ilegal dan 14,7 ribu liter minuman beralkohol berhasil ditegah.

    Djaka menyatakan Bea Cukai akan terus melakukan inovasi sehingga pengawasan akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha.

    “Pemberantasan penyelundupan bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga memastikan industri nasional dapat tumbuh sehat, adil, dan berdaya saing,” tutup Djaka.

  • Pengakuan Dokter yang Amputasi Korban Selamat dari Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

    Pengakuan Dokter yang Amputasi Korban Selamat dari Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

    Jakarta –

    Haikal (13) merupakan salah satu santri yang selamat dari maut di balik reruntuhan Pondok Pesantren Al Khoziny. Santri tersebut harus kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya.

    Amputasi dilakukan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo hingga Sabtu (4/10) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Tindakan ini diambil setelah tim dokter menilai kondisi Haikal sudah masuk fase darurat medis.

    Spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD R.T Notopuro Sidoarjo, dr Larona Hydravianto menjelaskan alasan medis mengapa amputasi harus dilakukan. Menurutnya, hal ini berdasarkan indikasi medis lantaran Haikal mengalami dead limb.

    “Kali kita sudah menyebutnya kaki kirinya atau tungkai bawah kirinya ini sudah sampai pada fase dead limb,” ujar Larona, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari detik Jatim.

    Dead limb berarti, kaki Haikal dianggap mati. Sebab, tak ada aliran darah ke tungkai bawah. Selain itu, kondisi jari-jari Haikal sudah membiru, keriput, dan tidak bisa digerakkan. Pemeriksaan USG Doppler juga memperkuat hasil tersebut.

    “Artinya, dalam tanah kutip, kakinya ini sudah mati. Ya, itu ditandai juga sudah tidak adanya flow atau aliran darah ke tungkai bawah. Terus kemudian sudah teraba dingin, kemudian kulitnya juga sudah muncul bola-bola atau gelembung-gelembung air di permukaan kulit,” jelasnya.

    Larona menegaskan, kondisi ini saja sudah merupakan indikasi amputasi. Namun ada hal lain yang lebih mengharuskan, yakni adanya sepsis atau infeksi sistemik.

    Lanjutkan membaca di sini

    (elk/suc)

  • Menkeu Purbaya Ingatkan Risiko Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Tak Maksimal

    Menkeu Purbaya Ingatkan Risiko Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Tak Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran makan bergizi gratis alias MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

    Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali. Kendati demikian, Purbaya menekankan otoritas fiskal akan tetap mengambil keputusan secara objektif.

    “Berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak menyerap ya kita potong juga,” ujarnya kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Sebelumnya, Luhut menilai penyerapan anggaran MBG sudah semakin baik. Oleh sebab itu, dia menilai bendahara negara tidak perlu menarik anggaran MBG.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

    Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujar Luhut.

    Pada kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan bahwa serapan anggaran MBG per 3 Oktober 2025 mencapai Rp21,64 triliun. Jumlah tersebut disebutnya setara dengan 34% dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun, dan diterima oleh lebih dari sepertiga penerima manfaat.

    “Jadi sudah 37% menerima manfaat, menerima manfaat makan bergizinya dalam waktu sembilan bulan,” ujar Dadan.