Blog

  • Ketua BPK tegaskan kesiapan masuki pemanfaatan AI

    Ketua BPK tegaskan kesiapan masuki pemanfaatan AI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan bahwa pihaknya siap memasuki tahap pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas audit, transparansi, dan akuntabilitas publik.

    “Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan budaya dan cara pandang, yang menempatkan data sebagai aset strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik,” ucapnya saat menjadi pembicara utama seminar internasional bertema “The Role and Challenges of Public Audits in Responding to Future Risks” di Seoul, Republik Korea, Selasa (30/9/2025), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Pada kesempatan itu, Isma menekankan pentingnya transformasi digital bagi lembaga pemeriksa keuangan.

    Melalui strategi digital by default, lanjutnya, BPK berfokus pada pengembangan budaya digital, pemanfaatan teknologi, penyempurnaan proses, serta pengelolaan data sebagai aset strategis.

    “Sebagaimana filosofi Korea hongik ingan atau to broadly benefit humanity, SAI (supreme audit institution) perlu memastikan bahwa inovasi melayani kepentingan publik, adanya teknologi untuk memberdayakan dan bukan memecah-belah, serta data digunakan untuk memperkuat penilaian dan bukan menggantikan penilaian manusia,” ujar Isma.

    Pembicara utama lainnya dalam seminar tersebut berasal dari berbagai lembaga internasional, antara lain Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), US Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency (CIGIE), serta INTOSAI Development Initiative (IDI), yang membahas berbagai tantangan dan strategi institusi masing-masing dalam menghadapi risiko masa depan.

    Kehadiran para pemimpin lembaga pemeriksaan global dinilai semakin menegaskan peran aktif BPK dalam forum internasional.

    Sebelum seminar, Ketua BPK melaksanakan courtesy meeting dengan Ketua BAI Korea untuk membahas penguatan kerja sama bilateral dan kolaborasi dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), SAI20, dan MIKTA SAIs (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia Supreme Audit Institutions).

    Selain itu, delegasi teknis BPK juga telah melaksanakan diskusi bilateral dengan tim Board of Audit and Inspection (BAI) Korea tentang metodologi penyusunan rencana strategis dan berbagi praktik baik dalam penguatan kelembagaan.

    “Kunjungan BPK semakin mempererat hubungan antara BPK dan BAI Korea, sekaligus memperkuat kolaborasi antar SAI dan lembaga lainnya dalam menjawab tantangan tata kelola keuangan publik di masa depan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatuh Dekat Cirebon, NASA Beberkan Asal Usul Meteor dan Meteoroid

    Jatuh Dekat Cirebon, NASA Beberkan Asal Usul Meteor dan Meteoroid

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti BRIN membenarkan bahwa bola api yang terlihat di langit Cirebon pada Minggu (5/10/2025) adalah meteor. Berikut adalah penjelasan NASA tentang asal usul meteor dan perbedaannya dengan bintang jatuh.

    NASA menjelaskan bahwa ada tiga kata yang sering digunakan terkait benda langit yang jatuh ke Bumi yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Tiga kata itu merujuk kepada benda yang sama dalam situasi yang berbeda.

    Meteoroid adalah bebatuan luar angkasa yang ukurannya bervariasi antara sekecil debu hingga asteroid berukuran kecil. Istilah ini digunakan selama batu tersebut masih melayan di antariksa.

    Kebanyakan meteoroid adalah serpihan dari benda langit lebih besar yang patah atau meledak. Meteoroid ada yang berasal dari komet, asteroid, hingga Bulan dan planet lain. Elemen pembentuk meteoroid beragam, mulai dari batu hingga logam.

    Sementara itu, meteor adalah meteoroid yang memasuki atmosfer Bumi atau planet lainnya yang jatuh dalam kecepatan tinggi kemudian terbakar. Fenemona ini yang membuat meteor sering juga disebut sebagai “bintang jatuh.” Meteor kadang tampak lebih terang dibanding Venus sehingga disebut sebagai “bola api.”

    Ilmuwan memperkirakan material meteor yang jatuh tiap hari ke Bumi total beratnya bisa mencapai 48,5 juta ton.

    Meteoroid yang tersisa dari gesekan di atmsofer dan jatuh di permukaan Bumi, diberi nama meteorit. Meteorit bisa berukuran sebesar kerikil hingga sebesar kepalan tangan manusia.

    Kebanyakan batu luar angkasa yang tertarik gravitasi Bumi ukurannya setara dengan lapangan sepak bola, tetapi sebagian besar hancur di atmosfer. Kecepatan yang sangat tinggi saat jatuh ke Bumi membuat batu tersebut dihantam tekanan yang sangat tinggi sehingga terurai dalam bentuk kobaran api terang. Biasanya, hanya sekitar 5 persen dari volume meteoroid yang “selamat” hingga menyentuh permukaan Bumi.

    Istilah lain terkait meteor adalah “hujan meteor” yang biasanya terlihat di langit yang cerah pada malam hari. Meskipun namanya “hujan”, fenomena ini sebetulnya terjadi saat Bumi melewati “reruntuhan” bekas komet atau asteroid. Oleh karena itu, hujan meteor bisa diprediksi dengan akurat.

    Hujan meteor biasanya diberi nama dari konstelasi bintang atau bintang yang paling dekat dengan asal meteor, relatif dari pengamat di Bumi. Perseid adalah hujan meteor yang paling terkenal dan bisa diamati tiap 12 Agustus.

    Meteorid yang menyebabkan hujan meteor Persied adalah material yang ditinggalkan oleh komet Swift-Tuttle yang melewati Matahari tiap 135 tahun. Ukuran bebatuan yang ditinggalkan hanya sebesar biji hingga pasir, sehingga selalu terbakar habis di atmosfer Bumi.

    Meteorit dan batu Bumi sulit dibedakan. Satu-satunya lokasi tempat meteorit tampak jelas dan mencolok adalah di padang pasir, karena warna meteorit yang gelap.

    Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin mengungkapkan hasil analisisnya atas fenomena langit yang membuat heboh warga Cirebon.

    “Saya menyimpulkan itu adalah meteor cukup besar yang melintas memasuki wilayah Kuningan-Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35-18.39 WIB,” kata Thomas dalam unggahan di akun Instagramnya, Senin (6/10/2025).

    Analisis Thomas didasari pemantauan berbagai tangkapan gambar dan sejumlah data, termasuk data BMKG Cirebon.

    “Analisis berdasarkan kesaksian adanya dentuman yang terdengar di wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon, terdeteksi adanya getaran oleh BMKG Cirebon [ACJM] pada pukul 18:39:12 WIB pada azimut 221, ada yang menyaksikan bola api yang meluncur dan ada rekaman CCTV pukul 18.35 WIB,” ujarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1
                    
                        Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit
                        Nasional

    1 Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit Nasional

    Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penggugat perdata Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Subhan mengaku tidak meminta pembayaran ganti rugi senilai Rp 125 triliun untuk mencapai kata damai dalam perkara ini.
    “Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Subhan menegaskan, untuk mencapai kata damai, ia meminta Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan dua hal, yaitu minta maaf dan mundur dari jabatannya.
    “Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.
    Ia mengatakan, warga negara Indonesia lebih membutuhkan kesejahteraan daripada uang ganti rugi Rp 125 triliun.
    “Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum,” lanjutnya.
    Terkait dengan uang ganti rugi Rp 125 triliun baru akan ditentukan dalam proses mediasi atau persidangan selanjutnya.
    Proses mediasi ini akan berlanjut ke Senin (13/10/2025) depan dengan agenda tanggapan para tergugat terhadap proposal perdamaian dari penggugat.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Lagipula, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap implementasi pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) belum berjalan mulus. Pasalnya, masih terdapat ratusan daerah yang tetap melakukan penarikan biaya pengurusan PBG tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran menjelaskan bahwa hingga periode Oktober 2025 masih terdapat 385 Kabupaten/Kota yang belum mengimplementasikan pembebasan PBG.

    “Beberapa daerah yang masih belum mengimplementasikan kami harap tentunya sudah akan mengimplementasikan pada minggu-minggu yang akan datang. Ini 358 daerah belum mengimplementasikan,” jelasnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, Imran menjelaskan bahwa hingga saat ini baru terdapat 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan pembebasan PBG.

    Adapun, daerah-daerah tersebut dilaporkan telah melakukan pemberian PBG secara gratis terhadap 49.635 unit rumah di berbagai kawasan.

    “Sedikit kami gambarkan terkait evaluasi untuk pembebasan PBG Rp0 khusus MBR sampai hari ini baru 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan,” tambahnya.

    Adapun, beberapa wilayah yang tercatat masif memberikan pembebasan PBG itu di antaranya, kawasan delineasi perdesaan yakni Kabupaten Banyuasin (lebih dari 3.000), Kabupaten Deli Serdang (+1.300), Kabupaten Madiun (+1.200), Kabupaten Bandung (+1.200) dan Sumedang (+1.100).

    Kemudian, kawasan delineasi perkotaan dengan capaian pembebasan PBG terbesar di antaranya Kota Banjarmasin (+3.000), Kota Kendari (+2.200) serta Kota  Jambi (+1.000).

    Terakhir, capaian implementasi bebas PBG terbesar kawasan delineasi pesisir di antaranya Kabupaten Kubu Raya (+5.600) Kabupaten Bone (+2.300) dan Lampung Selatan (+1.300).

    Sebagai informasi, arahan mengenai pembebasan PBG tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Adapun, SKB itu ditetapkan pada 25 November 2025. Di mana, dalam keputusan tersebut pemerintah membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

  • 27 Hari Operasi Evakuasi Pekerja Freeport Tertimbun di Tambang Bawah Tanah

    27 Hari Operasi Evakuasi Pekerja Freeport Tertimbun di Tambang Bawah Tanah

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan duka mendalam atas peristiwa itu.

    “Mereka adalah sahabat dan bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia. Kehilangan ini membawa duka yang mendalam bagi kita semua. Atas nama pribadi dan perusahaan saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang telah berada di Tembagapura sejak 14 September 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan ketabahan bagi kita semua,” kata dia.

    Dia berterima kasih atas kerja keras tim penyelamat yang telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam di tengah kondisi yang menantang untuk dapat menemukan ketujuh pekerja yang terjebak.

    “Penyelamatan memerlukan waktu panjang karena lokasi yang sulit dan volume material basah mencapai sekitar 800 ribu ton,” ujarnya.

    PTFI juga memastikan pendampingan penuh bagi seluruh keluarga para pekerja tersebut serta penanganan jenazah dengan penuh hormat.

    Proses investigasi untuk mengetahui penyebab insiden tersebut akan terus dilanjutkan secara menyeluruh dan transparan. Hasil investigasi akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

  • KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi kemarin, dampak MotoGP sampai update program magang nasional

    Ekonomi kemarin, dampak MotoGP sampai update program magang nasional

    Jakarta (ANTARA) – Berikut sejumlah pemberitaan sektor ekonomi pada Minggu (5/10/2025) yang menarik untuk dibaca kembali, mulai dari dampak ekonomi MotoGP Mandalika hingga 451 perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional.

    1. Wamenpar sebut dampak ekonomi MotoGP Mandalika capai Rp4,8 triliun

    Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengungkapkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 3-5 Oktober 2025, diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun.

    “Ini luar biasa dampaknya, karena yang juga saya lihat, hotel-hotel di sini, penuh. Bahkan, saya punya tim saja kesulitan mencari hotel. Tapi, syukurnya kita punya Poltekpar Lombok, saya tanya kepada Pak Direktur karena kita punya hotel di sana itu pun penuh,” ujarnya di sela meninjau UMKM binaan ITDC di Sirkuit Mandalika, NTB, Minggu.

    2. Pelaku UMKM di NTB raih “cuan” selama MotoGP Mandalika 2025

    Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjualan di dalam areal Sirkuit Mandalika mengaku meraih “cuan” (untung) selama berlangsungnya MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober 2025.

    Sejumlah pelaku UMKM yang ditemui di Sirkuit Mandalika, Minggu, mengatakan rata-rata omzet mereka naik tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. Mereka, menilai ajang internasional ini mampu mendongkrak peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal.

    3. Kementerian ATR: Mulai 2028 layanan pertanahan sepenuhnya digital

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan mulai tahun 2028 layanan pertanahan diharapkan sudah sepenuhnya digital (fully digital).

    “Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    4. Bulog tegaskan distribusi beras SPHP dimasifkan guna stabilitas harga

    Perum Bulog menegaskan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dimasifkan ke seluruh daerah guna menjaga ketersediaan stok, menekan inflasi, dan memastikan stabilitas harga beras nasional.

    “Kami memastikan SPHP terus dimasifkan melalui tujuh saluran distribusi utama, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dalam bentuk harga beras yang lebih terjangkau,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    5. Kemnaker: 451 perusahaan daftar program magang nasional

    Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, sudah ada 451 perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyelenggara dalam program Magang Nasional untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagang.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan, ratusan perusahaan itu terdiri dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Lebih lanjut, Tomsi juga menyoroti Kabupaten inflasi tertinggi, diantaranya Deliserdang yang mencapai 6,81 persen. Kemudian, kota Pematang Siantar inflasinya mencapai 5,84 persen.

    “Kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deliserdang 6,81 persen. Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka 6 persen ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota, Pematang Siantar 5,84 persen. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi,” ujarnya.

    “Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Lanjut kotanya, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Baubau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Loksmaweng. Ini bukan daerah-kota yang distribusinya terhambat,” tambahnya.

     

  • Top 3 Tekno: iPhone 18 Pro Max bakal Jadi HP Apple Terakhir Berlayar Besar – Page 3

    Top 3 Tekno: iPhone 18 Pro Max bakal Jadi HP Apple Terakhir Berlayar Besar – Page 3

    Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, dinilai sebagai terbaik sejak pertama kali digelar.

    Ajang balap dunia itu mencatat peningkatan signifikan pada standar teknis, pelayanan penonton, serta dukungan infrastruktur. 

    Tingginya animo masyarakat terhadap ajang MotoGP tahun ini tercermin dari okupansi hotel di kawasan Mandalika mencapai 100 persen, sementara tingkat hunian rata-rata di seluruh Lombok mencapai 93 persen, dan di Kota Mataram mencapai 90 persen.

    Kondisi tersebut menunjukkan lonjakan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berdampak positif bagi perekonomian daerah, terutama pada sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal.

    Untuk mengakomodasi lonjakan wisatawan, sejumlah maskapai menambah 44 penerbangan ekstra menuju Lombok, terdiri dari Garuda Indonesia (18 penerbangan), Citilink (10), AirAsia (8), Pelita Air (2), dan Wings Air (6).

    Penambahan ini mempertegas peran MotoGP sebagai penggerak utama mobilitas wisatawan dan akselerator pertumbuhan pariwisata NTB. 

    Baca selengkapnya di sini 

  • Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap minat warga menurun dalam membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih hingga kios pangan.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan menurunnya minat tersebut imbas program gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan oleh TNI/Polri dengan harga yang lebih murah.

    “Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], dan RPK [Rumah Pangan Kita] melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Nita mengungkap minat warga yang menurun dalam membeli beras SPHP ini lantaran program GPM yang dilakukan TNI/Polri dijual setara dengan harga pengambilan di gudang (af gudang).

    “Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengimbau untuk dilakukan koordinasi antarmitra agar tidak terjadi salah paham terhadap harga beras SPHP.

    “Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP,” ujarnya.

    Adapun, realisasi program GPM pada 1 Januari—3 Oktober 2025 adalah sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota di 37 provinsi.

    Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi GPM pada 2024 mencapai 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Pada 2023, sebanyak 1.626 kali di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, serta 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi pada 2022.

    “Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM,” pungkasnya.