Xcloud.id

Blog

  • KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi kemarin, dampak MotoGP sampai update program magang nasional

    Ekonomi kemarin, dampak MotoGP sampai update program magang nasional

    Jakarta (ANTARA) – Berikut sejumlah pemberitaan sektor ekonomi pada Minggu (5/10/2025) yang menarik untuk dibaca kembali, mulai dari dampak ekonomi MotoGP Mandalika hingga 451 perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional.

    1. Wamenpar sebut dampak ekonomi MotoGP Mandalika capai Rp4,8 triliun

    Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengungkapkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 3-5 Oktober 2025, diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun.

    “Ini luar biasa dampaknya, karena yang juga saya lihat, hotel-hotel di sini, penuh. Bahkan, saya punya tim saja kesulitan mencari hotel. Tapi, syukurnya kita punya Poltekpar Lombok, saya tanya kepada Pak Direktur karena kita punya hotel di sana itu pun penuh,” ujarnya di sela meninjau UMKM binaan ITDC di Sirkuit Mandalika, NTB, Minggu.

    2. Pelaku UMKM di NTB raih “cuan” selama MotoGP Mandalika 2025

    Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjualan di dalam areal Sirkuit Mandalika mengaku meraih “cuan” (untung) selama berlangsungnya MotoGP Indonesia pada 3-5 Oktober 2025.

    Sejumlah pelaku UMKM yang ditemui di Sirkuit Mandalika, Minggu, mengatakan rata-rata omzet mereka naik tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. Mereka, menilai ajang internasional ini mampu mendongkrak peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal.

    3. Kementerian ATR: Mulai 2028 layanan pertanahan sepenuhnya digital

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan mulai tahun 2028 layanan pertanahan diharapkan sudah sepenuhnya digital (fully digital).

    “Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    4. Bulog tegaskan distribusi beras SPHP dimasifkan guna stabilitas harga

    Perum Bulog menegaskan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dimasifkan ke seluruh daerah guna menjaga ketersediaan stok, menekan inflasi, dan memastikan stabilitas harga beras nasional.

    “Kami memastikan SPHP terus dimasifkan melalui tujuh saluran distribusi utama, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dalam bentuk harga beras yang lebih terjangkau,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    5. Kemnaker: 451 perusahaan daftar program magang nasional

    Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, sudah ada 451 perusahaan yang mengajukan diri sebagai penyelenggara dalam program Magang Nasional untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6.000-an calon pemagang.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan, ratusan perusahaan itu terdiri dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Kemendagri: Papua Punya Medan Sulit Mampu Kendalikan Inflasi, Daerah Lain Harusnya Bisa! – Page 3

    Lebih lanjut, Tomsi juga menyoroti Kabupaten inflasi tertinggi, diantaranya Deliserdang yang mencapai 6,81 persen. Kemudian, kota Pematang Siantar inflasinya mencapai 5,84 persen.

    “Kabupaten. Di situ kita lihat Kabupaten Deliserdang 6,81 persen. Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka 6 persen ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kota, Pematang Siantar 5,84 persen. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi,” ujarnya.

    “Ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Lanjut kotanya, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sedempuan, Dumai, Baubau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukit Tinggi, Loksmaweng. Ini bukan daerah-kota yang distribusinya terhambat,” tambahnya.

     

  • Top 3 Tekno: iPhone 18 Pro Max bakal Jadi HP Apple Terakhir Berlayar Besar – Page 3

    Top 3 Tekno: iPhone 18 Pro Max bakal Jadi HP Apple Terakhir Berlayar Besar – Page 3

    Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, dinilai sebagai terbaik sejak pertama kali digelar.

    Ajang balap dunia itu mencatat peningkatan signifikan pada standar teknis, pelayanan penonton, serta dukungan infrastruktur. 

    Tingginya animo masyarakat terhadap ajang MotoGP tahun ini tercermin dari okupansi hotel di kawasan Mandalika mencapai 100 persen, sementara tingkat hunian rata-rata di seluruh Lombok mencapai 93 persen, dan di Kota Mataram mencapai 90 persen.

    Kondisi tersebut menunjukkan lonjakan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berdampak positif bagi perekonomian daerah, terutama pada sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal.

    Untuk mengakomodasi lonjakan wisatawan, sejumlah maskapai menambah 44 penerbangan ekstra menuju Lombok, terdiri dari Garuda Indonesia (18 penerbangan), Citilink (10), AirAsia (8), Pelita Air (2), dan Wings Air (6).

    Penambahan ini mempertegas peran MotoGP sebagai penggerak utama mobilitas wisatawan dan akselerator pertumbuhan pariwisata NTB. 

    Baca selengkapnya di sini 

  • Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bapanas Sebut Program Gerakan Pangan Murah TNI/Polri Bikin Beras SPHP Tak Laku

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap minat warga menurun dalam membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih hingga kios pangan.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan menurunnya minat tersebut imbas program gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan oleh TNI/Polri dengan harga yang lebih murah.

    “Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], dan RPK [Rumah Pangan Kita] melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” kata Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Nita mengungkap minat warga yang menurun dalam membeli beras SPHP ini lantaran program GPM yang dilakukan TNI/Polri dijual setara dengan harga pengambilan di gudang (af gudang).

    “Dalam hal ini, beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI/Polri dijual dengan harga setara af gudang, sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengimbau untuk dilakukan koordinasi antarmitra agar tidak terjadi salah paham terhadap harga beras SPHP.

    “Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP,” ujarnya.

    Adapun, realisasi program GPM pada 1 Januari—3 Oktober 2025 adalah sebanyak 9.582 kali di 358 kabupaten/kota di 37 provinsi.

    Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi GPM pada 2024 mencapai 9.547 kali di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Pada 2023, sebanyak 1.626 kali di 324 kabupaten/kota di 36 provinsi, serta 442 kali di 110 kabupaten/kota di 30 provinsi pada 2022.

    “Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui gerakan pangan murah atau GPM,” pungkasnya.

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembakar Gedung DPRD Blitar Disanksi Rawat Lansia

    Pembakar Gedung DPRD Blitar Disanksi Rawat Lansia

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 22 pelaku pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendapatkan sanksi sosial berupa bersih-bersih pondok lansia Baitul Miftahul Jannah, Kecamatan Srengat. Bukan hanya itu, para pelaku juga dihukum untuk merawat para lanjut usia (Lansia)

    Alih-alih hukuman fisik atau kurungan, Polres Blitar Kota memilih memberikan sanksi sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan. Dengan sapu, kain pel, dan alat kebersihan lainnya, para pelaku pembakaran DPRD Kabupaten Blitar ini menebus kesalahan dengan cara berbakti kepada para lansia.

    Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar Kota, Aiptu Diar Swastika, menjelaskan bahwa pendekatan ini dipilih untuk memberikan efek jera yang mendidik, bukan menyakiti. Hukuman ini diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam berbagai pelanggaran, mulai dari kenakalan remaja hingga aksi yang lebih serius.

    “Kami ingin memberikan efek jera tanpa harus menghukum secara keras. Dengan turun langsung membantu para lansia, diharapkan mereka belajar menghargai orang lain, berempati, dan bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Diar, Senin (6/10/2025).

    Selama kegiatan berlangsung, pemandangan kontras terlihat jelas. Para remaja yang sebelumnya mungkin dikenal garang di jalanan, kini dengan telaten menyapu halaman, mengepel lantai, hingga membantu petugas panti merapikan ruangan para penghuni. Wajah penyesalan dan semangat untuk berbuat baik terpancar dari mereka.

    Di sela-sela kegiatan, pihak kepolisian juga memberikan pengarahan dan edukasi tentang pentingnya disiplin, etika sosial, dan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan. Langkah humanis Polres Blitar Kota ini mendapat apresiasi penuh dari pemilik pondok lansia, Muhamad Ma’arif. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya meringankan pekerjaan di pantinya, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai bagi para remaja tersebut.

    “Anak-anak ini terlihat tulus menyesal dan sangat bersemangat membantu. Kami di sini senang bisa menjadi bagian dari proses pembinaan mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” ungkap Ma’arif.

    Polres Blitar Kota berencana untuk melanjutkan program pembinaan sosial semacam ini secara berkelanjutan. Dengan menggandeng berbagai lembaga sosial dan pendidikan, diharapkan para remaja yang salah jalan dapat menemukan kembali arah yang benar melalui cara-cara yang mendidik dan menyentuh hati. [owi/beq]

  • Geger Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung, Satu Area Disterilkan

    Geger Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung, Satu Area Disterilkan

    Pihaknya masih menelusuri kemungkinan bahwa macan tutul tersebut satwa yang sebelumnya kabur dari kandang karantina Lembang Park and Zoo Kabupaten Bandung Barat.

    “Dugaannya yang waktu itu kabur, tapi masih perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut,” ujar dia.

    Ia mengatakan hingga proses evakuasi selesai, area hotel sempat disterilkan untuk memastikan keamanan tamu dan warga sekitar.

  • Kronologi Insiden Longsor Tambang Freeport dan Hasil Evakuasi Korban

    Kronologi Insiden Longsor Tambang Freeport dan Hasil Evakuasi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA – Seluruh korban luncuran material basah atau longsor di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave Freeport telah ditemukan.

    Berikut ini adalah kronologi insiden longsor yang menjebak 7 pekerja di tambang Freeport. Pada Senin malam, 8 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIT, terjadi longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave yang terletak di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Longsor ini berupa aliran lumpur basah yang menutup akses ke beberapa area tambang.

    “Insiden ini menutup akses ke area tertentu di tambang, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja,” ujar VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025).

    Kejadian tersebut berimbas pada terjebaknya 7 pekerja. Pada awalnya, pihak Freeport menyampaikan bahwa lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan diyakini aman.

    Insiden ini menimbulkan tujuh pekerja yang sedang bertugas di lokasi tersebut terisolasi dan tidak dapat segera dievakuasi dan kekhawatiran terkait keselamatan pekerja serta gangguan operasional tambang.

    Seluruh Korban Longsor Freeport Ditemukan

    Tim Penyelamat PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Kementerian ESDM, Polres Mimika, Basarnas, dan BPBD, pada Minggu, 5 Oktober 2025, menemukan dan mengevakuasi lima rekan kerja dari lokasi. Kelima rekan kerja tersebut ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.

    “Dengan penemuan ini, seluruh 7 rekan kerja kami yang terdampak insiden pada 8 September 2025 telah ditemukan dan proses penyelamatan dinyatakan selesai,” ujar pihak Freeport dalam keterangan resmi, Senin (6/10/2025).

    Sebelumnya, pada Sabtu, 20 September 2025, dua korban telah ditemukan. Hasil identifikasi oleh tim medis bersama pihak Kepolisian mengonfirmasi bahwa kelima korban yang ditemukan pada tahap akhir penyelamatan adalah:

    1. Zaverius Magai, PT Redpath Indonesia
    2. Holong Gembira Silaban, PT Redpath Indonesia
    3. Dadang Hermanto, PT Redpath Indonesia
    4. Balisang Telile, warga negara Afrika Selatan, PT Redpath Indonesia
    5. Victor Bastida Ballesteros, warga negara Republik Chili, PT Redpath Indonesia

    Adapun, jenazah akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diantar ke kampung halaman masing-masing, kecuali jenazah Saudara Zaverius Magai akan dimakamkan di Kuala Kencana, Timika.

    Ucapan Belasungkawa Bos Freeport

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan rasa duka mendalam atas kehilangan ini.

    “Mereka adalah sahabat dan bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia. Kehilangan ini membawa duka yang mendalam bagi kita semua. Atas nama pribadi dan perusahaan, saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang telah berada di Tembagapura sejak 14 September 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan dan ketabahan bagi kita semua,” ujarnya.

    Dia juga mengapresiasi Tim Penyelamat yang telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam, di tengah kondisi yang sangat menantang. Penyelamatan memerlukan waktu panjang karena lokasi yang sulit dan volume material basah mencapai sekitar 800 ribu ton.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga, pikiran, dan doa,” imbuh Tony.

    PT Freeport Indonesia memastikan pendampingan penuh bagi seluruh keluarga rekan kerja yang telah berpulang, serta penanganan jenazah dengan penuh hormat. 

  • Curhat Ortu di India yang Anaknya Meninggal usai Minum Obat Batuk Sirup Beracun

    Curhat Ortu di India yang Anaknya Meninggal usai Minum Obat Batuk Sirup Beracun

    Jakarta –

    India kembali menghadapi kasus kematian anak yang diduga terkait konsumsi sirup obat batuk. Hingga Sabtu kemarin, tercatat 16 anak meninggal dunia setelah mengonsumsi sirup obat batuk merek Coldrif produksi Sresan Pharmaceutical.

    Hasil uji laboratorium pemerintah di Chennai menunjukkan, produk tersebut mengandung Diethylene Glycol (48,6 persen w/v) – zat kimia beracun yang dapat merusak ginjal dan sistem saraf jika tertelan.

    Dari total korban, 14 kematian terjadi di distrik Chhindwara, sementara dua lainnya dilaporkan di Betul, India bagian tengah.

    Tragedi ini bukan hanya soal sirup beracun, tapi juga cermin lemahnya layanan kesehatan di daerah tersebut. Banyak orang tua terpaksa membawa anak mereka ke rumah sakit swasta di Nagpur, negara bagian tetangga Maharashtra, yang jaraknya hampir 150 kilometer dari rumah.

    Salah satunya Prakash Yaduvanshi, ayah dari seorang bocah yang meninggal usai menjalani enam kali cuci darah. Ia mengaku menghabiskan sekitar 7 lakh rupee atau sekitar Rp 130 juta untuk biaya pengobatan dialisis dengan menjual perhiasan istrinya dan berutang pada tetangga. Hingga akhirnya, ia tak lagi mampu membayar cuci darah.

    “Ia satu-satunya anak saya,” ujar Yaduvanshi, warga Parasia di Distrik Chhindwara, Madhya Pradesh.

    “Di rumah sakit pemerintah tidak ada pengobatan yang layak. Saya tak punya pilihan selain membawa anak saya ke rumah sakit swasta di Nagpur.”

    Kasus serupa juga dialami Rishika (5). Setelah diberi sirup batuk pada 25 Agustus, ia muntah semalaman. Setelah disuntik obat oleh dokter, kondisinya makin memburuk.

    “Dia lupa siapa kami. Kami ke Nagpur untuk dialisis-sekali sesi biayanya 60 ribu rupee atau sekitar Rp 11 juta. Saat uang habis, kami harus memulangkannya. Sepuluh menit kemudian dia meninggal di pelukan saya,” tutur ayahnya, Suresh.

    Ushaid Khan, 3 tahun, juga meninggal setelah gagal ginjal usai minum sirup yang sama. Ayahnya, Yasin Khan, menjual becak, mesin jahit, dan perhiasan istrinya untuk membayar 3,5 lakh rupee atau Rp 65 juta biaya perawatan.

    Keluarga Vikas (4) menghabiskan 2,4 lakh rupee atau Rp 44 juta untuk pengobatan, sementara keluarga Chanchlesh (7) menjual semua perhiasan dan asetnya. Yojita, putri guru sekolah swasta, menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda sebelum meninggal 1 Oktober, setelah keluarga menghabiskan 12-15 lakh rupee atau sekitar Rp 220-280 juta.

    Menindaklanjuti kasus kematian anak yang diduga terkait konsumsi sirup batuk, Sekretaris Kesehatan India memimpin rapat tingkat tinggi dengan perwakilan dari negara bagian dan wilayah serikat untuk membahas kualitas dan penggunaan rasional sirup batuk.

    Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menegaskan pentingnya kepatuhan ketat terhadap Revised Schedule M, pedoman Good Manufacturing Practices (GMP) di industri farmasi, bagi seluruh produsen obat. Negara bagian juga diminta untuk mengidentifikasi pabrik yang tidak memenuhi standar dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

    Pemerintah negara bagian dan wilayah serikat diminta memastikan penggunaan obat batuk sirup secara rasional, terutama pada anak-anak, serta memperkuat pengawasan, pelaporan cepat dari fasilitas kesehatan, dan koordinasi antarwilayah agar penanganan kasus bisa dilakukan lebih awal.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)