Blog

8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
“Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
Kompas.com
, Sabtu.
Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
“Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
“Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
“Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
reshuffle
kabinet.
Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
“Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
reshuffle
dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
“Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
“Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
“Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
“Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 08:01
Kunjungan Prabowo di Bangka Dibayangi Ribuan Penambang Demo PT Timah, Ini Kata Polisi Regional 6 Oktober 2025

Kunjungan Prabowo di Bangka Dibayangi Ribuan Penambang Demo PT Timah, Ini Kata Polisi
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com
– Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (6/10/2025) bersamaan dengan rencana aksi demo ribuan penambang rakyat di depan kantor PT Timah Tbk.
Kepolisian memastikan dua agenda tersebut berjalan lancar tanpa bentrok.
“Tidak bentrok karena jadwalnya nanti berbeda,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah saat dihubungi, Senin (5/10/2025) malam.
Fauzan menjelaskan, aksi demo akan berlangsung siang dengan titik kumpul di masing-masing kabupaten/kota. Para penambang rakyat yang tergabung dalam Aliansi Tambang Rakyat kemudian diarahkan menuju kantor PT Timah Tbk.
Untuk itu, Kapolres di tiap wilayah telah diperintahkan melakukan pengamanan dan pengawalan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan menteri, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan langsung bertolak dari bandara menuju smelter swasta Tinindo Internusa pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
“Kalau pengamanan rombongan presiden langsung dari Paspampres dan Korem, sementara kepolisian mengawal aksi demo berjalan tertib,” ujar Fauzan.
Ia menyebut, 850 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi dari keberangkatan massa hingga tiba di kantor PT Timah Tbk.
“Akan ada dialog dengan PT Timah sehingga nanti berjalan kondusif,” ujar Fauzan.
Diketahui, Presiden Prabowo datang ke Pangkalpinang untuk memberikan arahan terkait tata kelola timah sekaligus menyerahkan aset lima smelter yang disita negara pada 2024.
Sementara itu, para penambang rakyat akan menyampaikan persoalan harga pasir timah yang murah serta keberadaan Satgas yang dianggap membuat pembelian timah rakyat terganggu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 08:01
Hasil MPL ID S16 Week 7: Evos Taklukkan RRQ Hoshi di Derbi Klasik, Team Liquid ID Absen di Playoff – Page 3

Di sisi lain, Team Liquid ID resmi menjadi tim pertama yang gagal ke babak playoff. Dari 13 pertandingan, mereka hanya meraih satu kemenangan dan 12 kekalahan.

Kekalahan dari Evos mengunci nasib mereka di dasar klasemen. Dengan hasil week 7 ini, dua tiket playoff sudah diamankan oleh Onic dan Bigetron by Vitality.

Sementara itu, masih ada tiket tersisa untuk diperebutkan oleh Evos, Geek Fam, Dewa United, Alter Ego, Navi, RRQ Hoshi, dan Geek Fam di dua pekan terakhir musim MPL ID S16.

06/10/2025 08:00
Bantu Beban Cicilan PNS, Korpri Minta Menkeu Purbaya Terapkan Sistem Gaji Tunggal – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyoroti masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, terutama untuk golongan I dan II.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini memaparkan, sebagian besar PNS masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun setelah puluhan tahun bekerja. Sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

Untuk itu, Zudan mengatakan akan kembali mengusulkan penerapan sistem gaji tinggal atau single salary system, menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini.

“Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,” ungkapnya, dikutip Senin (6/10/2025).

Zudan mengatakan, Korpri sendiri telah menyampaikan gagasan ini sejak 10 tahun lalu. Oleh karenanya, ia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN. Termasuk memastikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan mencukupi.

“Target kita sederhana. Saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena hutang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,” tegas dia.

06/10/2025 08:00
Cegah Makanan Basi, SPPG di Purworejo Ini Wajibkan MBG Sampai ke Anak Dalam 4 Jam Regional 6 Oktober 2025

Cegah Makanan Basi, SPPG di Purworejo Ini Wajibkan MBG Sampai ke Anak Dalam 4 Jam
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com –
Tak banyak yang tahu, di balik lancarnya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo, ada perjuangan tim dapur yang berpacu dengan waktu.
Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Nastiti Harapan Mulia, Kecamatan Bener, Purworejo, setiap paket makanan untuk anak-anak harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak.
Kepala SPPG, Adi Candra Prasetyo, menegaskan bahwa batas waktu empat jam bukan sekadar kebiasaan, tetapi standar keamanan pangan yang wajib diterapkan. Hal ini dilakukan agar makanan tetap aman dan tidak beracun atau basi.
“Kami menetapkan standar maksimal empat jam sejak selesai masak hingga makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat,” ujar Adi Senin (6/10/2025).
Dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 3.900 anak setiap hari, tim dapur harus bergerak cepat agar makanan tetap segar dan layak konsumsi.
SPPG Yayasan Nastiti Harapan Mulia hanya mengandalkan dua armada mobil untuk mengantarkan ribuan paket makanan setiap hari ke sekolah-sekolah penerima. Tantangannya bukan main, terutama pada medan perbukitan dan waktu pengantaran yang ketat.
“Ada lokasi yang jalannya terjal, bahkan kadang kami harus memutar karena jalan ditutup hajatan warga,” ungkap Adi.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, dapur membagi proses masak menjadi dua kloter.
Kloter pertama ditujukan untuk anak TK hingga kelas 3 SD, sedangkan kloter kedua untuk anak kelas 4 SD hingga SMP dan MTs.
“Dengan sistem dua kloter ini, makanan bisa dikirim bergantian agar tetap segar sampai di tangan anak-anak,” tambahnya.
Ahli gizi SPPG Yayasan Nastiti, Risa Indriyanti menilai bahwa standar waktu empat jam yang diterapkan SPPG sudah selaras dengan kaidah keamanan pangan.
“Makanan matang yang disimpan lebih dari empat jam tanpa pendinginan berisiko tinggi terkontaminasi bakteri, terutama pada suhu ruang tropis seperti di Indonesia,” jelas Risa.
Risa juga mengapresiasi langkah SPPG yang melakukan uji organoleptik sebelum distribusi, yaitu pengecekan rasa, warna, dan tekstur.
“Itu langkah sederhana tapi sangat efektif memastikan makanan tetap layak dikonsumsi,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 07:56
Lebih dari Sekadar Jualan Kain, Christina Buka Kelas untuk Generasi Muda Demi Batik Semarang Regional 6 Oktober 2025

Lebih dari Sekadar Jualan Kain, Christina Buka Kelas untuk Generasi Muda Demi Batik Semarang
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS. com –
Ada banyak cara merayakan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober, tidak hanya dengan mengenakannya.
Di Semarang, Laksmi Art Batik memilih merayakannya dengan cara yang lebih mendalam: mengenalkan proses membatik kepada generasi muda.
Meski tak seterkenal Pekalongan, Solo, atau Yogyakarta, Semarang melalui Batik Semarangannya turut mengambil peran penting dalam pelestarian warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO pada 2009 ini.
Bertempat di Kampung Batik Tengah, Kelurahan Rejomulyo, Semarang, Christina, pemilik Laksmi Art Batik, membangun harapan pada secarik kain batik khas Semarang. Kepada Kompas.com, Jumat (3/10/2025), ia menceritakan perjalanannya.
Lokasinya yang strategis di kawasan keramaian, berdekatan dengan Kota Lama, Pasar Johar, dan Stasiun Tawang, menjadikan Kampung Batik Rejomulyo sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di Ibu Kota Jawa Tengah.
“Kalau tempat saya (berdiri) sejak tahun 2009, tetapi kalau Kampung Batik ini dibangun sejak tahun 2006 lewat inisiasi Dinas Kebudayaan Kota Semarang yang hendak menggelar pelatihan membatik di kampung ini,” ujarnya.
Upaya para perajin di Kampung Batik Rejomulyo akhirnya membuahkan hasil manis.
Pada tahun 2024, Batik Aseman Semarangan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.
Sertifikat WBTB diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kota Tua Jakarta bersama tiga benda kebudayaan lainnya di Kota Semarang, yakni Macapat Semarangan, Ketoprak Truthug, dan Arak-arakan Sam Poo Tay Djien..
Bagi Christina, seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik Laksmi Art Batik, pengakuan WBTB Indonesia ini menjadi validasi atas kerja keras warga dalam melestarikan budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Usaha kami adalah upaya memberikan nilai ekonomi yang signifikan melalui potensi keuntungan serta menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Selain itu, usaha batik menjadi cara untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung ekonomi lokal,” jelasnya.
Laksmi Art Batik tidak hanya menjual berbagai jenis batik seperti cap, tulis, eco print, jumputan, dan ciprat.
Lebih dari itu, mereka aktif memberikan pelatihan membatik untuk semua kalangan, mulai dari siswa TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, komunitas, hingga instansi.
“Selain hanya berjualan, dengan adanya penjualan, penjual juga turut bersumbangsih dalam warisan budaya batik agar tidak terputus hanya pada generasi sekarang, tetapi tetap berkelanjutan, lestari pada generasi muda dan yang akan datang,” tuturnya.
Bagi Christina, membangun Laksmi Art Batik bukan hanya soal peluang bisnis, tetapi juga membuka pintu edukasi seluas-luasnya bagi generasi penerus.
“Dalam pelatihannya, peserta diajarkan berbagai materi pengetahuan soal batik, mulai dari sejarah batik nusantara, nama-nama batik, filosofi, cara pemakaian, jenis, dan proses dalam pengelolaan batik itu sendiri. Banyak deh, Mas,” tambahnya.
Upaya edukasi ini terbukti berhasil mengubah pandangan anak muda terhadap batik. Ika, salah seorang pengunjung dari kalangan generasi muda, menuturkan alasannya datang ke Laksmi Art Batik setelah merayakan Hari Batik Nasional di kampusnya.
“Rencananya sih jalan-jalan saja, siapa tahu bisa nambah koleksi pakaian batik saya. Saya yang dulunya menganggap bahwa memakai batik itu (membuat penampilan) jauh lebih tua, ternyata sekarang tidak juga, tergantung motif dan modelnya,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 07:52
Gubernur Jabar KDM Jelaskan Mekanisme Donasi Rp.1000 Per Hari untuk Warga

BANDUNG – KDM selaku Gubernur Jawa Barat wacanakan kebijakan donasi Rp1.000 per hari untuk ASN di Jawa Barat. Program ini digagas untuk mewujudkan konsep warga bantu warga.

“Uang (iuran) Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, mengutip ANTARA, Minggu 5 Oktober.

Nantinya RT/RW diproyeksikan memiliki kas yang bisa dipergunakan untuk membantu warga. Seperti halnya ketika ada warga yang hendak ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos, bisa datang ke RT untuk bantuan.

“Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu. “Ini berhasil,” katanya.

Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

“Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

“Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari.

Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu, yang dilihat di Bandung, Jumat (3/10), ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.

Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi mencatat dirinya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.

Dedi menulis, sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran dan akses.

06/10/2025 07:51
Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Terkait pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengungkapkan wajar jika berkembang spekulasi terkait pertemuan itu. Menurutnya, itu bisa dibaca dengan dua lapir.

“Pertama lapis yang tidak diucapkan, dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui. Kan itu unsur-unsurnya sendiri,” kata Rocky dikutip dari Rocky Gerung Official, Senin (6/10/2025).

Hal tersebut, kata dia, bisa dibaca bukan hanya dengan bocoran. Tapi persepsi akurat dan metodologis.

“Bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekadar kangen-kangenan, atau silaturahmi segala macam,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan itu bukan hanya soal persahabatan. Mengingat keduanya adalah tokoh politik.

“Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di kondisi politik hari-hari ni kan,” terangnya.

Di tengah berbagai isu yang berkembang, dia mengatakan publik membaca bahwa pertemuan itu membahas nasib keluarga Jokowi. Terutama Jokowi sendiri, anaknya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

“Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi, tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran dan belakangan ada Pak Bobby Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara,” jelasnya.

“Itukah jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi. Atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo,” sambungnya,

Rocky mengibaratkan kasus yang Jokowi dan keluarganya hadapi semacam jadi berita selebriti.

06/10/2025 07:48
Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.

Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

“Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.

“Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.

Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.

“Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.

Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).

“Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.

Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.

“Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.

Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.

“Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah. [asg/ted]

06/10/2025 07:46
Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan Bandung 6 Oktober 2025

Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan pengumpulan uang Rp 1.000 dari masyarakat, ASN, atau pelajar.
Menurut Dedi, ajakan itu murni gerakan sukarela untuk menumbuhkan solidaritas sosial.
“Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, ajakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap warga yang kesulitan memenuhi biaya pendukung saat berobat, meski layanan rumah sakit saat ini sudah gratis.
“Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi,” kata Dedi.
Dedi mendorong gerakan gotong royong dimulai dari tingkat RT. Warga bisa menabung seribu rupiah per hari di kotak kecil di depan rumahnya, seperti tradisi jimpitan. Dana tersebut kemudian dikelola bendahara lingkungan dan digunakan membantu warga yang kesulitan.
“Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah,” ucapnya.
Dedi juga mengajak ASN dan kepala daerah ikut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan, salah satunya dengan membuka layanan pengaduan warga.
“Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, bisa langsung dibantu,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan mengelola atau mengkolektifkan dana tersebut. Bahkan sampai saat ini, Dedi hanya mengelola dana operasional gubernur yang kemudian disalurkan kembali untuk layanan masyarakat.
“Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN,” katanya.
Menurut Dedi, gerakan ini bukan hal baru. Banyak daerah di Jawa Barat sudah lebih dulu melaksanakannya. Ia berharap, gerakan ini memperkuat nilai tolong-menolong di tengah masyarakat.
“Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan,” kata Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 07:46