Xcloud.id

Blog

  • ESDM Sebut Mobil di Indonesia Kompatibel Etanol hingga 20 Persen, Benarkah?

    ESDM Sebut Mobil di Indonesia Kompatibel Etanol hingga 20 Persen, Benarkah?

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut mobil di Indonesia sudah cocok dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen. Benarkah?

    “Sebetulnya, mobil-mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

    Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax, karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

    “Pertamax Green 95 itu, 5 persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan 5 persen,” kata Eniya.

    Meskipun mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

    Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu. Sedangkan, di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.

    “Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber (etanolnya) di mana, karena Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) nggak mau impor,” ucapnya.

    Lantas bagaimana rekomendasi pabrikan soal penggunaan etanol sebagai bahan bakar?

    Mengutip laman buku panduan manual Toyota Avanza, penggunaan campuran etanol pada mesin masih diperbolehkan. Namun kandungannya tidak lebih dari 10%.

    “Toyota membolehkan penggunaan bahan bakar campuran ethanol dengan kandungan hingga 10%. Pastikan bahwa campuran bahan bakar dengan ethanol yang digunakan memiliki angka oktan sesuai dengan di atas,” tulis keterangan dalam buku manual itu.

    Pun untuk angka oktan yang sesuai pada mobil Avanza merujuk pada BBM tanpa timbal dengan angka oktan 90 (sekelas Pertalite) atau lebih tinggi. Senada dengan Avanza, dalam buku panduan manual Mitsubishi Xpander pencampuran hingga 10% etanol dan 90% bensin bebas timbal masih bisa dilakukan.

    “Agar dapat menghasilkan kadar oktan yang setidaknya sama dengan rekomendasi minimal untuk bensin bebas timbal,” tulis keterangan di buku panduan manual Xpander.

    Begitu juga mobil Hyundai Stargazer. Pencampuran etanol dengan kadar 10% masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu tidak diizinkan.

    “Jangan menggunakan gasohol yang mengandung lebih dari 10% etanol dan jangan menggunakan bensin atau gasohol yang mengandung metanol apapun. Salah satu dari bahan bakar ini dapat menyebabkan masalah drivability dan kerusakan pada sistem bahan bakar, sistem kontrol mesin, dan sistem kontrol emisi,” begitu keterangan di buku panduan Hyundai Stargazer.

    (riar/dry)

  • DPRD Malang Sesalkan Program Pokir Hilang di Sejumlah OPD

    DPRD Malang Sesalkan Program Pokir Hilang di Sejumlah OPD

    Malang (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti hilangnya sejumlah kegiatan yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

    “Seharusnya kegiatan itu tidak bisa hilang dengan alasan apa pun, karena itu adalah salah satu kunci usulan kerja OPD,” tegas Darmadi, Senin (6/10/2025).

    Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sumber penyusunan program kerja OPD setiap tahun terdiri dari tiga unsur: Pokir, hasil kajian teknokratik, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Semua usulan tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Darmadi menjelaskan, kegiatan yang bersumber dari Pokir hanya bisa dihapus jika terdapat kesamaan dengan hasil Musrenbang atau jika tidak sesuai dengan lingkup tugas OPD. “Misalnya usulan pengadaan kendaraan roda tiga, tapi di dinas peternakan tidak ada kegiatan semacam itu, ya bisa dihilangkan,” jelasnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa apabila kegiatan Pokir sudah tercantum dalam daftar kerja OPD, maka harus dijalankan tanpa alasan. “Tidak ada alasan apa pun untuk tidak menjalankan program yang sudah tercantum. Apalagi alasan tidak ada anggaran, karena semua sudah dibahas dan disepakati saat penentuan oleh Banggar dan TAPD,” kata Darmadi.

    Ia menambahkan, fenomena hilangnya kegiatan Pokir tidak hanya terjadi di satu OPD, melainkan di beberapa dinas sekaligus. Hal ini, kata Darmadi, menjadi keprihatinan serius bagi DPRD Kabupaten Malang.

    “Ini yang menjadi pertanyaan besar dan penyesalan kami. Karena masyarakat sudah menaruh harapan besar melalui aspirasi yang disampaikan saat reses,” ujarnya.

    Sebagai wakil rakyat, lanjut Darmadi, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan tidak terlaksananya kegiatan Pokir, kepercayaan publik bisa terkikis. “Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah jika aspirasi mereka tidak dijalankan,” tandasnya.

    Darmadi memastikan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi dengan sejumlah OPD untuk mengetahui penyebab hilangnya kegiatan Pokir tersebut. “Secepatnya akan kami lakukan klarifikasi dengan dinas atas keluhan teman-teman anggota DPRD,” tutupnya. [yog/beq]

  • Listrik Padam di Rusia Gegara Serangan Drone Ukraina

    Listrik Padam di Rusia Gegara Serangan Drone Ukraina

    Moskow –

    Otoritas Rusia mengatakan rentetan serangan drone Ukraina memicu pemadaman listrik di salah satu wilayah perbatasannya. Serangan drone ini disebut sebagai salah satu serangan terbesar Ukraina selama perang berkecamuk selama lebih dari tiga tahun terakhir.

    Ukraina bersumpah untuk meningkatkan serangan terhadap wilayah Rusia, khususnya infrastruktur minyak Moskow. Kyiv menyebutnya sebagai respons sah terhadap rentetan serangan Rusia setiap harinya terhadap kota-kota di Ukraina.

    Moskow juga kerap menyerang jaringan energi Kyiv yang berimbas pada terputusnya layanan pemanas dan aliran listrik bagi jutaan orang.

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (6/10/2025), mengatakan bahwa pasukannya telah menembak jatuh sebanyak 251 drone Ukraina pada dini hari — salah satu jumlah serangan drone terbanyak dalam satu hari sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada Februari 2022.

    Serangan drone Ukraina tersebut berdampak pada wilayah perbatasan Belgorod, dengan ribuan orang tidak mendapatkan aliran listrik.

    “Saat ini terjadi pemadaman listrik sebagian di sebanyak 24 area permukiman, yang berdampak pada 5.400 orang,” sebut Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dalam pernyataan via media sosial.

    Laporan otoritas setempat menyebut sebuah kilang minyak di wilayah Krasnodar bagian selatan juga terkena serangan.

    Sementara itu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 116 drone ke wilayahnya, yang menghantam fasilitas energi di wilayah Chernigiv dan menewaskan seorang wanita di wilayah Kherson.

    Para pejabat Kyiv mengatakan bahwa Moskow semakin mengintensifkan serangan terhadap jaringan listrik di wilayahnya, mengulangi taktik musim dingin sebelumnya, yang membuat jutaan orang tanpa pemanas atau penerangan dalam suhu di bawah nol derajat.

    Serangan-serangan balasan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kelangkaan bahan bakar di beberapa wilayah Rusia dan mendorong kenaikan harga bensin.

    Kyiv bertekad untuk memotong pendapatan energi vital bagi Moskow, yang diyakini digunakan untuk mendanai militer Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Alyssa Soebandono, Membangun Generasi Hebat Lewat MY BABY Momversity 2025

    Alyssa Soebandono, Membangun Generasi Hebat Lewat MY BABY Momversity 2025

    JAKARTA – Masa tumbuh kembang anak begitu singkat dan berharga, untuk itu dibutuhkan peran besar ibu dalam mendampingi setiap langkah anak, agar anak dapat tumbuh seimbang: sehat fisik, kuat mental, serta berkarakter baik. Hal itu dirasakan Alyssa Soebandono, yang berbagi pengalaman pola asuh anak dalam Acara Puncak MY BABY Momversity 2025 pada Sabtu, 4 Oktober 2025 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

  • Imbas Insiden Al Khoziny, Pemkab Ponorogo Bakal Asesmen Bangunan Ponpes

    Imbas Insiden Al Khoziny, Pemkab Ponorogo Bakal Asesmen Bangunan Ponpes

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tragedi robohnya bangunan tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan berbasis pesantren. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat dengan menyiapkan langkah preventif berupa asesmen menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, kebijakan ini ditempuh untuk memastikan seluruh pondok di Ponorogo memiliki bangunan yang aman dan layak huni. Program asesmen akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

    “Kami tidak ingin seperti Al Khoziny terulang di mana-mana, maka kemudian setiap pesantren akan didampingi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan untuk mengetahui kekuatan fisik bangunan pesantren, baik yang sudah berdiri lama maupun yang baru akan dibangun. DPUPKP akan melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan agar potensi kerusakan bisa diidentifikasi lebih awal.

    “Dinas PUPKP akan mengumpulkan pengasuh ponpes yang di Ponorogo ini ada ratusan. Akan kita sosialisasikan asesmen ini ke para pengasuh,” jelas Kang Giri.

    Hasil asesmen nantinya akan menjadi acuan bagi pihak pesantren dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada orang tua santri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren.

    Bupati Sugiri menjelaskan, program asesmen tersebut akan dijalankan dengan mekanisme yang mirip akreditasi kampus, namun fokus pada aspek keamanan bangunan dan kesiapsiagaan bencana.

    “Kami harus mulai dulu di Ponorogo, agar kemudian pesantren mencitrakan yang baik. Baik untuk menuntut ilmu maupun baik bangunan yang akan dipakai oleh santri,” katanya.

    Selain penilaian struktur fisik, Pemkab Ponorogo juga mendorong setiap pesantren untuk memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. Kang Giri mencontohkan pentingnya keberadaan hydrant atau alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan pondok sebagai langkah antisipatif.

    “Akan kita sampaikan bersama-sama untuk Ponorogo yang lebih baik lagi,” pungkasnya. [end/beq]

  • Menkum terbitkan SK baru PPP, satukan kubu Mardiono dan Agus Suparmanto

    Menkum terbitkan SK baru PPP, satukan kubu Mardiono dan Agus Suparmanto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    “Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman mengatakan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan Kemenkum berharap kepengurusan PPP yang baru tersebut dapat melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dengan sesegera mungkin.

    Ia menyampaikan pernyataan itu sebab dua kubu yang telah bergabung tersebut akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (mukernas).

    “Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya,” ujarnya.

    Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana dari Pusat Disunat Rp114 M, 20 Pos Belanja APBD Kota Blitar Bakal Dipangkas

    Dana dari Pusat Disunat Rp114 M, 20 Pos Belanja APBD Kota Blitar Bakal Dipangkas

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, Syahrul Alim mengungkap soal imbas pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang mencapai Rp.114 miliar. Menurut Syahrul, imbas pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat itu membuat 20 pos belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bakal dipangkas.

    “Bantuan-bantuan, perjalanan dinas ada juga makan minum mungkin juga anggaran publikasi tadi ada 20 item yang harus diefisiensikan,” ungkap Syahrul Alim menjabarkan sejumlah pos anggaran yang kemungkinan terdampak efisiensi pada Senin (6/10/2025).

    Pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ini memang menjadi pukulan telak bagi Pemkot Blitar. Pasalnya selama ini, bisa dibilang pendapatan Pemkot Blitar masih bergantung pada pemerintah pusat.

    Bahkan hampir 80 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar bergantung dari dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. Kini dengan adanya pemotongan dana transfer daerah yang mencapai Rp114 miliar, efisiensi pun harus dilakukan Pemkot Blitar di sejumlah sektor mulai dari program bantuan sosial, perjalanan dinas hingga anggaran publikasi.

    “Kota Blitar kena Rp114 miliar ini ya terasa sekali, karena APBD Kita hanya perencanaan sebelumnya Rp955 miliar. Terus ternyata dengan pengurangan ini tinggal Rp840 sekian miliar,” bebernya.

    Kondisi ini kini tengah dicari solusinya oleh DPRD dan Pemkot Blitar. Pembahasan pun terus dilakukan agar pemangkasan dana transfer pusat ini tidak membuat pelayanan publik mandek.

    “Selain program anggaran masing-masing program juga harus dikurangi rata-rata 20 persen,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), mengungkapkan kekhawatiran perihal hal itu. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menjelaskan bahwa Blitar sangat bergantung pada dana pusat, di mana hampir 80 persen dari total APBD yang mencapai sekitar Rp1 triliun bersumber dari dana transfer tersebut.

    “Pemangkasan dana transfer dari pusat tentu berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” ujar Mas Ibin, pada Jumat (3/10/2025).

    Pemangkasan dana transfer ini tidak hanya sekadar masalah hitungan angka, tetapi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah dan kemampuan Pemkot dalam menjalankan kegiatan, terutama layanan sosial untuk masyarakat

    Mas Ibin menyebut salah satu program yang paling rentan terdampak adalah bantuan Rastra (Beras Sejahtera Daerah). Program yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu ini terancam dikurangi jumlahnya atau diubah total skemanya.

    “Rastrada kemungkinan besar menjadi evaluasi besar di tahun 2026 karena keterbatasan dana,” tegasnya.

    Menyikapi kondisi darurat keuangan ini, Pemkot Blitar tengah menyusun langkah antisipatif. Wali Kota Syauqul menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakat, meski harus mengubah bentuk bantuan.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Blitar berencana mengalihkan bentuk bantuan agar tetap bisa menyentuh masyarakat yang membutuhkan, meski tidak lagi dalam bentuk beras.

    Perubahan skema bantuan ini dilakukan demi penyesuaian keuangan daerah dan merupakan upaya keras untuk menjaga keberlangsungan layanan sosial dasar di tengah kondisi APBD yang “terjun bebas.”

    “Intinya memang ada pemangkasan dana transfer dari pusat. Itu yang membuat beberapa program harus disesuaikan,” pungkasnya. [owi/beq]

  • SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG Nasional 6 Oktober 2025

    SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG Nasional 6 Oktober 2025

    SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cinere memastikan seluruh bahan baku yang digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari sumber yang segar (fresh) dan berkualitas tinggi atau grade A sebelum diolah dan disajikan kepada penerima manfaat.
    Kepala SPPG Cinere, Afif Maulana Rivai, mengatakan pihaknya menerapkan standar ketat dalam pemilihan bahan baku, baik dari sisi pemasok maupun proses pemeriksaan di lapangan.
    “Jadi kita menggunakan bahan fresh yang ada dari petani langsung. Tapi kebetulan di Cinere itu kan petani jauh, jadi kita mengambil langsung dari UMKM atau pedagang sekitar yang memang dia langsung mengambil dari petani,” ujar Afif di Cinere, Depok, Senin (6/10/2025).
    Menurut Afif, seluruh bahan baku diolah tanpa disimpan dalam waktu lama.
    “Kita menggunakan bahan per hari, tidak ada kita menyimpan bahan baku untuk dipakai lusa atau seminggu,” ujarnya.
    “Semua bahan yang kita masak itu disiapkan H-1 untuk digunakan keesokan harinya,” jelasnya.
    Afif menambahkan, setiap jenis bahan memiliki pemasok tersendiri, mulai dari sumber protein seperti daging, ayam, telur, hingga sayuran, buah, dan susu.
    “Jadi masing-masing bahan ada supplier-nya sendiri. Protein sendiri, sayur-buah sendiri, dan susu sendiri,” katanya.
    Sebelum menjalin kerja sama dengan para pemasok, SPPG Cinere melakukan seleksi dan penilaian kualitas untuk memastikan hanya bahan terbaik yang digunakan.
    “Sebelum memberikan komitmen dan MOU, kita memastikan barang seperti apa yang kita inginkan di SPPG Cinere. Barang grade A, fresh, dan bagus. Mereka harus mengerti dan berkomitmen dengan itu,” tutur Afif.
    Selain itu, SPPG Cinere juga menerapkan proses quality control (QC) terhadap seluruh bahan yang datang sebelum diolah.
    “Setelah barang datang, kita QC. Kita pastikan bahan baku itu benar-benar bagus sesuai standar yang kita terapkan,” kata dia.
    “Kalau tidak bagus, langsung kita timbang, laporkan, dan ajukan pergantian,” tegasnya.
    Afif memastikan, dengan pengawasan berlapis ini, seluruh bahan baku yang diolah di SPPG Cinere merupakan bahan berkualitas grade A, segar, dan layak konsumsi.
    “Jadi kita pastikan semua bahan baku yang akan diolah di SPPG Cinere itu bahan baku yang grade A, fresh, dan bagus,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria di Lampung Pinjam Motor Teman untuk Jemput Istri, Ternyata Digadai Buat Modal Judi Online

    Pria di Lampung Pinjam Motor Teman untuk Jemput Istri, Ternyata Digadai Buat Modal Judi Online

    Liputan6.com, Jakarta Seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Destario Pravesta (38) nekat menipu temannya sendiri dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk menjemput istri. Motor lalu menggadaikan demi bermain judi slot daring.

    Pelaku ditangkap tim Satreskrim Polres Pringsewu setelah berbulan-bulan kabur ke pulau Jawa. Residivis kasus narkotika itu dibekuk saat pulang kampung, Jumat (3/10/2025).

    Kasus itu bermula pada tanggal 28 Mei 2025. Saat itu, korban bernama Triyono (22) tengah bekerja di sebuah gudang kawasan Pekon Pringsewu Timur.

    Destario datang dan meminjam sepeda motor Honda Beat BE 2964 US dengan alasan hendak menjemput istri.

    “Korban yang mengenal baik pelaku tak menaruh curiga dan menyerahkan kunci motor. Namun malam berganti pagi, motor tak kunjung dikembalikan,” kata Kapolres Pringsewu AKBP M Yunnus Saputra dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

    Upaya korban menghubungi pelaku dan mendatangi rumah keluarganya pun tak membuahkan hasil. Motor lenyap, pelaku menghilang tanpa jejak.

    Hasil pemeriksaan polisi mengungkap, motor tersebut digadaikan pelaku seharga Rp2,5 juta. Uang hasil gadai itu tak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk bermain judi slot daring.

    “Pelaku mengaku sudah lama mengenal korban dan sering datang ke tempat korban bekerja. Saat itu ia tengah terdesak karena kalah berjudi,” terang dia.

  • Rakor Kepsek, Mensos Tekankan soal Integritas dan Jaga Citra Sekolah Rakyat

    Rakor Kepsek, Mensos Tekankan soal Integritas dan Jaga Citra Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran kepala Sekolah (kepsek) Rakyat sebagai kompas moral dan teladan bagi seluruh warga sekolah.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 165 Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

    “Pemimpin tertinggi di Sekolah Rakyat itu adalah para kepala sekolah. Maka harus menjadi teladan, memiliki komitmen, konsistensi, dan sekaligus mengorkestrasi seluruh potensi, kekuatan, sumber daya yang ada di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa kepala sekolah adalah sosok kunci yang menentukan arah keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Untuk itu, ada empat hal utama yang harus dijalankan oleh kepala sekolah dalam mengelola Sekolah Rakyat.

    Pertama, belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Kepala Sekolah Rakyat Tahap 1C diminta untuk mencontoh dan berkolaborasi dengan sekolah tahap 1A dan 1B yang telah berjalan lebih dulu.

    “Belajar dari kekurangan, belajar memitigasi masalah, dan belajar bekerja sama dengan pihak terkait. Yang sudah jalan harus bisa mendampingi yang baru,” pesan Gus Ipul.

    Kedua, menjaga integritas. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah harus menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, memasukkan pegawai di luar skema resmi penugasan dari Kemensos, atau rangkap jabatan di tempat lain.

    “Kepala sekolah harus jadi kompas moral yang menyatukan seluruh warga Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi tempat membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan akademik,” kata Gus Ipul.

    Selanjutnya, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah untuk menjaga narasi publik tentang Sekolah Rakyat. Mereka harus memahami secara utuh kebijakan dari pusat, mengkomunikasikan hal-hal positif, serta merespons isu dengan penjelasan yang baik dan terkoordinasi.

    “Kalau ada masalah, jangan dibiarkan. Jelaskan dengan baik dan laporkan ke pusat agar kita tangani bersama,” kata Gus Ipul.

    Seluruh arahan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem tata kelola yang baik dalam terselenggaranya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

    Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico; Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan; Direktur Linjamsos Faisal, Kepala Pusdiklatbangprof, Hasim serta Kepala Biro Umum, Salahuddin Yahya.

    (akd/akd)