Blog

  • Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia Naik Peringkat, Ini Penyebabnya Menurut CME

    Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia Naik Peringkat, Ini Penyebabnya Menurut CME

    Kebebasan Perdagangan Internasional: Skor 7,04 menempatkan Indonesia di posisi 93, sedikit membaik dari 95 pada 2022. Namun, lemahnya perlindungan aset asing, biaya ekspor‑impor yang tinggi, serta kontrol modal yang sangat ketat (hanya 1,54 dari 10) menahan perbaikan lebih jauh.

    Di sisi lain, ada keberhasilan yang patut dicatat:

    Ukuran Pemerintah: Indonesia meraih skor 8,40 dan berada di peringkat 9 dunia, naik dari posisi 11 pada 2022.
    Stabilitas Moneter: Dengan skor 8,99, Indonesia berada di peringkat 37 global. Meski turun dari posisi 20 pada 2022, skor ini tetap mencerminkan pertumbuhan suplai uang yang terkendali dan inflasi yang rendah.

    “Sesungguhnya, capaian positif dalam ukuran pemerintah dan stabilitas moneter patut diapresiasi karena mencerminkan kemajuan kebijakan. Namun, pencapaian ini harus dijaga di tengah derasnya tren populisme. Hanya dengan disiplin fiskal dan moneter, ketahanan ekonomi dapat diperkuat di tengah ketidakpastian global,” ujar Alvin Desfiandi, Chief Economist CME sekaligus dosen Universitas Prasetiya Mulya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Alfian Banjaransari, Country Manager CME untuk Indonesia, menambahkan stabilitas moneter dan ukuran pemerintah yang lebih ramping sebetulnya memberi ruang reformasi.

    “Nah, ruang itu harus dimanfaatkan untuk memangkas hambatan regulasi, memperkuat perlindungan investor, serta melonggarkan kontrol modal agar sinyal ekonomi lebih transparan, daya saing meningkat, dan investasi berujung pada penciptaan apangan kerja yang lebih luas,” paparnya. (Pram/fajar)

  • Pemkot Jaktim bina pelajar SMA/SMK agar sadar dan taat hukum

    Pemkot Jaktim bina pelajar SMA/SMK agar sadar dan taat hukum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMA/SMK di wilayah setempat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum.

    “Sosialisasi dan pembinaan hukum ini diikuti sekitar 300 pelajar tingkat SMA/SMK yang merupakan perwakilan dari 18 sekolah di Jakarta Timur, dan bertempat di SMK Negeri 26 Jakarta,” kata Wakil Walikota Jakarta Timur Kusmanto di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan para pelajar itu umumnya telah berusia dewasa dan memiliki KTP, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan.

    Pembinaan tersebut, sambung dia, bertujuan membentuk karakter pelajar sehingga dapat menghindari berbagai permasalahan hukum, seperti perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

    “Kami wajib memberikan bimbingan kepada anak-anak kita ini, supaya mereka terhindar dari sanksi hukum yang berkaitan dengan pidana tadi, kekerasan, tawuran, dan narkoba,” ujar Kusmanto.

    Selain itu, dia mengatakan pembinaan itu merupakan salah satu upaya Pemkot Jaktim mencetak generasi muda sebagai agen perubahan, sekaligus mendorong pelajar untuk saling menasihati teman-temannya.

    “Dari sosialisasi tersebut, para pelajar diharapkan dapat menyebarluaskan atau membawa efek positif untuk kalangan pelajar lainnya sehingga para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi emas di kemudian hari,” ucap Kusmanto.

    Penyelenggaraan kegiatan pembinaan itu berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Timur, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Bagian Hukum Setko Jakarta Timur, serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Pemkot Jaktim telah menggelar sosialisasi stop perundungan (bullying), tawuran, dan narkoba di SMAN 51 Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada 16 September 2025.

    Perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kerap ditemui pada anak-anak kalangan sekolah.

    Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mengingatkan siswa agar menjauhi ketiga permasalahan yang dapat merugikan mereka di masa depan itu.

    Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh 864 siswa, mulai dari kelas 10, 11 hingga 12. Dari jumlah tersebut, sebanyak 288 siswa di antaranya berasal dari kelas 10.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi GP Ansor Kota Malang Keluarkan 13 Poin Bela Nurul Sahara

    Kronologi GP Ansor Kota Malang Keluarkan 13 Poin Bela Nurul Sahara

    Malang (beritajatim.com) – Ketua LBH Ansor Kota Malang Moh Zakki menyatakan 13 poin alasan mendampingi Nurul Sahara dalam kasus viral dengan Imam Muslimin alias Yai Mim benar dikeluarkan atas nama lembaga. Zakki menyebut 13 poin itu berisi kronologis rentetan persoalan antara Sahara dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.

    “Saya pikir itu sudah cukup jelas. Itu kronologis yang kemudian beberapa waktu lalu LBH Ansor Kota Malang menerima kuasanya Bu Sahara. Tapi saat ini kami pertegas (laporan baru) bukan lagi sebagai LBH Ansor Kota Malang tapi law firm pribadi,” kata Zakki di Polresta Malang Kota, Rabu, 8 Oktober 2025.

    13 poin alasan LBH GP Ansor Kota Malang membela Sahara adalah

    1. Paling penting yang perlu disampaikan, LBH GP Ansor Kota Malang, dalam hal ini hanya ikut mendampingi masalah hukum yang terjadi, bukan permasalahan hubungan bertetangga yang isunya liar kemana-mana.

    2. Awal mulanya, LBH GP Ansor Kota Malang tidak menyangka kasus ini akan menjadi viral dan menjadi perhatian nasional. Oleh karena itu, kasus ini awalnya diberlakukan sebagaimana kasus biasanya, yakni kami membela kaum rentan perempuan.

    3. Semuanya bermula ketika salah seorang pengurus inti PC GP Ansor mendapatkan pengaduan dari masyarakat pada awal September 2025. Inti dari pengaduan itu adalah sudah terjadi dugaan pelecehan seksual serta dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Imam Muslimin kepada Sahara.

    4. Kasus ini kemudian dipelajari oleh LBH GP Ansor Kota Malang. Kasus ini menjadi atensi karena menyangkut dugaan kekerasan seksual dan verbal yang diterima perempuan.

    5. Sesuai tekad kepengurusan GP Ansor Kota Malang Periode 2024-2028, kami tidak akan menolak kasus yang menyangkut dugaan kekerasan pada perempuan dan anak. Bantuan hukum ini bersifat gratis atau pro bono.

    6. Tepat pada Senin, 15 September 2025, LBH GP Ansor Kota Malang secara resmi menjadi penasihat hukum Nurul Sahara

    7. Pada Kamis, 18 September 2025 setelah menerima kuasa dari Nurul Sahara, LBH GP Ansor melaporkan Imam Muslimin terkait dugaan pencemaran nama baik yang sering ia lakukan. Ada beberapa hal yang menguatkan Imam Muslimin melakukan dugaan pencemaran nama baik. Salah satunya adalah menuduh Nurul Sahara sudah berhubungan i**** dengan beberapa dosen dan pejabat dari berbagai kampus di Kota Malang.

    8. Selain itu, Imam Muslimin juga sering melakukan dugaan pelecehan seksual verbal kepada Nurul Sahara. Salah satunya, saat istri Imam Muslimin melaksanakan ibadah haji pada musim haji 2025, Imam Muslimin sering berkunjung ke gazebo garasi Nurul Sahara.

    Hal tersebut tak biasanya ia lakukan. Di saat yang bersangkutan berkunjung ke garasi, ia melontarkan kalimat yang menurut kami sudah termasuk dugaan pelecehan seksual. Yakni

    “Mbak Sahara kok wangi terus, tolong belikan parfum untuk istri saya. Biar wanginya kayak Mbak Sahara. Tak lama setelah itu, saat klien kami berkeinginan untuk masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan mengikuti klien kami. Kemudian yang bersangkutan memberhentikan klien kami dan mengatakan, “Harum banget lho Mbak Sahara. Saya jadi n******. Jadi kepengen k****.”

    9. Suatu ketika, klien kami kedatangan costumer. Imam Muslimin tiba-tiba datang dan ikut nimbrung. Di sela obrolan, tiba-tiba ia menunjukkan video mesum dia dengan istrinya. Dikarenakan risih, klien kami berniat untuk masuk ke dalam rumah.

    Tanpa disadari, yang bersangkutan menghampiri klien kami yang sedang cuci kaki dan menunjukkan video itu lagi sambil berkata, ”Mbak Sahara, g******* enak kayak gini. Apa sampean nggak pengen?” Selain itu, Imam Muslimin juga mengirim video aktivitas s****** bersama istrinya kepada dua karyawan klien kami yang bernama Agiel.

    10. Ada banyak hal contoh dugaan kekerasan seksual secara verbal yang dilakukan yang tidak mungkin kami tulis semuanya di sini. Beberapa kejadian inilah yang membuat LBH GP Ansor Kota Malang turun tangan meski tanpa imbalan dalam bentuk apapun. Dalam waktu dekat, LBH GP Ansor Kota Malang akan ikut serta melaporkan dugaan kekerasan seksual ini kepada polisi.

    11. Ada banyak hal lagi sifat tidak terpuji dari Imam Muslimin yang seharusnya ikut serta melindungi kaum rentan, yakni perempuan. Seperti tindakan dugaan perusakan mobil, pemblokiran jalan, mendatangkan massa ke usaha milik Sahara, dan lain sebagainya. Sebagai tokoh agama dan orang yang disebut paham agama Islam, tidak selayaknya Saudara Imam Muslimin melakukan tindakan yang melenceng dari agama Islam. Seharusnya ia menjadi teladan.

    12. Klien yang kami dampingi secara sukarela, Nurul Sahara juga melakukan beberapa kesalahan etis. Ia sudah meminta maaf kepada Imam Muslimin dan sudah kami imbau untuk tidak lagi proaktif dalam kasus ini.

    13. LBH GP Ansor hanya ikut serta menangani masalah hukum di kasus ini. Kami tidak ingin larut dalam masalah-masalah lain, termasuk penggiringan opini publik serta framing di media sosial soal siapa yang benar dan salah. LBH GP Ansor berharap aparat hukum bisa menangani kasus ini seadil-adilnya.

    “Itu rilis sebelum hari ini berkaitan dengan isu liar seolah-olah ada sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan kronologi kenapa kemudian kami menerima aduan dari Mbak Sahara. Tapi saat ini kami tegaskan kami datang (laporan) bukan lagi atas nama LBH (Ansor Kota Malang),” ujar Zakki. [luc/aje]

  • Gerai Starbucks Terus Berguguran, Ratusan Pegawai Kena PHK

    Gerai Starbucks Terus Berguguran, Ratusan Pegawai Kena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA— Starbucks berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 369 pegawai di negara bagian Washington, Amerika Serikat, seiring dengan penutupan sejumlah gerai pada Desember 2025. 

    Melansir laman WSET pada Rabu (8/10/2025), hal tersebut berdasarkan dokumen Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) yang diajukan perusahaan pada 3 Oktober 2025, di mana sebanyak 369 pegawai Starbucks kabarnya akan diberhentikan secara permanen paling lambat pada 5 Desember 2025. 

    Meski tidak disebutkan detail lokasi tiap gerai, PHK ini mencakup berbagai wilayah di Washington. Keputusan tersebut menyusul gelombang penutupan gerai yang telah terjadi beberapa bulan terakhir, termasuk penutupan permanen Starbucks Reserve Roastery di kawasan Capitol Hill, Seattle, yang dikenal sebagai salah satu lokasi ikonik. 

    Gerai seluas 1.400 meter persegi itu dibuka sejak 2014 dan menjadi destinasi unggulan bagi pencinta kopi dengan konsep pengalaman imersif. Dalam surat kepada karyawan bulan lalu, CEO Starbucks Brian Niccol mengatakan tinjauan portofolio gerai Starbucks menunjukkan sejumlah lokasi tidak memenuhi target keuangan atau gagal menciptakan suasana yang diharapkan pelanggan. 

    Karena itu, perusahaan memutuskan menutup sejumlah gerai yang dinilai tidak memiliki prospek keberlanjutan.

    “Selama proses evaluasi, kami menemukan beberapa kedai yang tidak dapat menciptakan lingkungan fisik sesuai ekspektasi pelanggan dan mitra kerja kami, atau tidak menunjukkan jalur menuju kinerja finansial yang baik. Lokasi-lokasi seperti ini akan kami tutup,” kata Niccol. 

    Niccol menambahkan, meskipun penutupan gerai adalah hal yang biasa terjadi karena alasan finansial atau masa sewa yang habis, gelombang penutupan kali ini merupakan langkah yang lebih besar dari biasanya. Dia menyebut, langkah ini diperlukan agar perusahaan dapat menata ulang jaringan dan kembali tumbuh pada tahun fiskal 2026. 

    Starbucks juga berencana merenovasi lebih dari 1.000 gerai dalam 1 tahun ke depan.

    Berdasarkan laporan perusahaan, pada Juni 2025, Starbucks memiliki sekitar 18.734 gerai di Amerika Utara. Namun, jumlah tersebut menyusut menjadi 18.300 gerai pada akhir bulan berikutnya, atau turun sekitar 1%.

    Sementara itu, serikat pekerja Starbucks Workers United yang mewakili sekitar 12.000 barista di 45 negara bagian dan Washington D.C. menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan baru tersebut. 

    Dalam pernyataannya, serikat pekerja menilai keputusan perusahaan dibuat tanpa melibatkan masukan dari barista. “Pengumuman ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Brian Niccol, kondisi justru semakin mundur. Kebijakan besar terus dibuat tanpa ada suara dari barista,” demikian pernyataan resmi serikat.

    Mereka juga menyoroti kontras antara langkah efisiensi dan kompensasi eksekutif. 

    “Starbucks berbicara tentang pemangkasan biaya, tetapi pada saat yang sama membayar Niccol sebesar US$98 juta tahun lalu dan menggelar konferensi mewah senilai lebih dari US$80 juta untuk para manajer di Las Vegas,” tulis serikat tersebut.

    Workers United kini mengajukan permintaan resmi kepada Starbucks untuk memperoleh rincian terkait rencana penutupan tersebut, serta menegosiasikan penempatan ulang karyawan yang terdampak di gerai lain sesuai preferensi masing-masing.

    Sebagai bagian dari proses transisi, tim tanggap cepat lokal dan pusat tenaga kerja (WorkSource center) akan melakukan pendampingan bagi para pegawai yang terkena PHK, guna membantu mereka mendapatkan pelatihan ulang atau pekerjaan baru.

  • 5 Jenis Kendaraan yang Tak Perlu Bayar Pajak Tahunan

    5 Jenis Kendaraan yang Tak Perlu Bayar Pajak Tahunan

    Jakarta

    detikers! Kamu sudah tahu belum bahwa ada beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (PKB)? Berdasarkan aturannya, ternyata ada 5 jenis kendaraan yang tak perlu bayar pajak.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur pajak kendaraan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan itu sudah diundangkan sejak 5 Januari 2024 dan telah berlaku sejak Januari 2025.

    Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud merupakan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024, ternyata ada beberapa kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB. Setidaknya ada lima kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

    kereta api;Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;Kendaraan Bermotor berbasis Energi Terbarukan; danKendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

    Perlu diketahui juga, sejak 5 Januari 2025, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor. Adapun tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Selain itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen.

    (rgr/din)

  • Resep Membuat Orak-arik Tahu Telur yang Praktis ala Chef Devina Hermawan

    Resep Membuat Orak-arik Tahu Telur yang Praktis ala Chef Devina Hermawan

    JAKARTA – Devina Hermawan merupakan salah satu chef terkenal di Indonesia, yang rutin membagikan berbagai resep makanan di akun media sosialnya. Seperti yang terbaru, ia membagikan resep untuk membuat orak-arik tahu telur.

    Resep orak-arik tahu telur yang dibagikan Chef Devina Hermawan tersebut sangat mudah dan praktis untuk dibuat kembali. Berikut resep orak-arik tahu telur tersebut yang bisa Anda coba, dikutip dari Instagram @devinahermawan, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

    Bahan-bahan yang dibutuhkan:

    3 buah tahu putih

    3 butir telur

    1 batang daun bawang

    3 buah cabai rawit merah (opsional)

    2 sdm kecap manis

    1 sdm saus tiram

    1 sdt kaldu bubuk

    2-3 sdm minyak

    Bahan pelengkap:

    Nasi putih

    Kerupuk

    Bawang merah goreng

    Cara membuatnya:

    1. Panaskan minyak, kemudian masukkan tahu sambil sedikit dihancurkan.

    2. Masukkan daun bawang dan cabai rawit merah yang sudah diiris atau menggunakan gunting, lalu masak hingga wangi dan sedikit kecokelatan.

    3. Kemudian masukkan telur, masak sesaat. Lalu masukkan kaldu bubuk, kecap manis dan saus tiram, masak sesaat hingga meresap.

    4. Dengan demikian, orak-arik tahu telur siap disajikan.

  • Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk rencana membentuk Tim Reformasi Polri berjalan lambat.

    Pasalnya, Tim Reformasi Polri besutan Prabowo tak kunjung dibentuk meski telah melewati targetnya yang hanya dipatok 3 pekan sejak pertengahan bulan lalu. Di sisi lain, Kapolri Listyo Sigit bergerak lebih progresif dengan telah membentuk tim besutannya lebih dulu.

    Tim tersebut dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

    Dalam Sprin tersebut Kapolri sendiri merupakan pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo adalah penasihat. Kemudian, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdikpol Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II. Adapun, tim ini terdiri 52 anggota yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian.

    Sementara itu, Istana Negara mengungkap tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal dilantik pekan depan.

    Menteri Sekretaris Jenderal (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pelantikan dan pengumuman tim tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo.

    “lya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak presiden,” ujar Prasetyo di sela HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

    Hanya saja, Prasetyo enggan menjelaskan secara detail terkait dengan tim reformasi Polri tersebut, termasuk dengan bocoran anggotanya. Dia hanya mengungkap bahwa tim tersebut bakal diumumkan pekan depan.

    “Minggu depan ya,” pungkasnya.

    Tim Reformasi Polri Versi Prabowo yang Utama

    Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Di lain pihak, Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

  • Debut kapal selam tanpa awak KSOT-008

    Debut kapal selam tanpa awak KSOT-008

    TNI Angkatan Laut untuk pertama kalinya memamerkan kapal selam tanpa awak buatan dalam negeri KSOT-008 pada puncak peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Urai macet, Paljaya percepat pembangunan SPALD-T di TB Simatupang

    Urai macet, Paljaya percepat pembangunan SPALD-T di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelola Air Limbah Jakarta (Paljaya) mempercepat penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Direktur Utama Paljaya Untung Suryadi mengungkapkan pekerjaan di titik manhole-4 (MH-4) yang berlokasi di depan CIBIS Park telah rampung dan ruas jalan dapat dilalui kendaraan dengan lancar.

    “Alhamdulillah, pekerjaan di manhole-4, depan CIBIS Park, telah selesai tepat waktu pada 7 Oktober 2025. Barrier sudah kami bongkar, dan lalu lintas kembali lancar seperti semula,” ujar Untung di Jakarta, Rabu.

    Dia menambahkan pekerjaan di manhole-7 (MH-7) yang berada di depan SPBU TB Simatupang masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2025.

    “Progres di manhole-7 berjalan baik dan area tersebut tidak semacet manhole-4 sehingga dampak lalu lintas relatif lebih ringan,” kata Untung.

    Pembangunan SPALD-T di kawasan TB Simatupang, kata dia, dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan air limbah domestik di Jakarta Selatan.

    Setiap hari, bangunan di sepanjang jalan tersebut menghasilkan air limbah dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, dan fasilitas umum.

    Tanpa sistem pengolahan yang baik, maka air limbah berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar.

    “Sejak April 2025, kami membangun jaringan pipa air limbah bawah tanah agar air limbah dari rumah tangga maupun gedung perkantoran dapat dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD),” jelas Untung.

    Dengan begitu, lanjut dia, air limbah dapat diolah sesuai standar sebelum dikembalikan ke lingkungan secara aman.

    Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Paljaya menggunakan teknologi Micro Tunnel Boring Machine (MTBM), yaitu metode pengeboran bawah tanah tanpa galian terbuka yang memungkinkan pemasangan pipa hingga kedalaman 14 meter.

    Teknologi itu pun dinilai efektif untuk menjaga stabilitas permukaan jalan sekaligus menghindari gangguan terhadap utilitas lain di kawasan padat infrastruktur, salah satunya TB Simatupang.

    “Teknologi MTBM membantu kami bekerja lebih efisien dan minim gangguan terhadap masyarakat. Pekerjaan memang membutuhkan kehati-hatian tinggi, tetapi hasilnya memberikan manfaat besar bagi sistem sanitasi Jakarta di masa depan,” tutur Untung.

    Dia menambahkan proyek SPALD-T TB Simatupang akan berlanjut hingga Juni 2026. Paljaya memastikan seluruh pekerjaan itu dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keberlanjutan lingkungan.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan pengertian masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi keberhasilan program sanitasi aman di Jakarta,” ungkap Untung.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIN Bank Mulai Ditinggal, Penggantinya Sudah Ada

    PIN Bank Mulai Ditinggal, Penggantinya Sudah Ada

    Jakarta, CNBC Indonesia – India memperkenalkan sistem autentikasi pembayaran digital menggunakan data biometrik berupa wajah dan sidik jari. Warga India kini bisa bertransaksi tanpa harus mengingat kode PIN.

    Pengesahan transaksi lewat wajah dan sidik jari mulai diadopsi dalam Unified Payments Interface (UPI) per 8 Oktober 2025. UPI adalah jaringan pembayaran domestik yang paling populer di India.

    Proses autentikasi dilakukan menggunakan data biometrik yang tersimpan dalam sistem identitas digital yang dikelola oleh pemerintah India, yaitu Aadhar.

    Peluncuran sistem autentikasi biometrik bisa dilakukan setelah bank sentral India mengizinkan metode autentikasi alternatif. Metode biometrik akan menggantikan sistem PIN yang selama ini diterapkan untuk autentikasi.

    UPI dikelola oleh National Payment Corporation of India, perusahaan milik negara yang bertugas mengelola sistem pembayaran dan settlement transaksi.

    Adapun, Aadhar adalah sistem “KTP Digital” yang diadopsi oleh India sejak 2009. Setiap warga India diberikan kode unik 12 digit yang dikenal sebagai Unique Identification (UID). Tujuan Aadhar adalah mengurangi peredaran dokumen palsu dan potensi penyalahgunaan.

    UID merepresentasikan setiap warga negara berdasarkan data biometrik yang didapatkan dari data-data unik setiap warga seperti sidik jari dan pemindaian mata. Data-data tersebut kemudian disimpan dalam data base pusat yang dikenal sebagai Central ID Repository (CIDR).

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]