Xcloud.id

Blog

  • Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan, Rabu (8/10/2025).

    Acara yang mengusung tema “Menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera” ini dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tokoh organisasi, termasuk Anies Baswedan yang hadir memberi pesan moral bagi pengurus baru.

    Anies Baswedan mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap rendah hati dalam perjuangan sosial dan politik.

    “Dalam komunikasi politik, jadilah rendah hati, andhap asor. Dengarkan rakyat, jangan banyak bicara, jangan merasa tahu,” kata Anies.

    Mantan Calon Presiden 2024 itu juga mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bersatu dan fokus pada kerja besar menuju perubahan mendasar.

    “Kita kecil-kecil, tapi kalau bersatu seperti sapu lidi, bisa membersihkan yang kotor di negeri ini,” ucapnya.

    Anies menegaskan, perubahan sejati lahir dari nilai dan keyakinan yang dihidupi oleh setiap anggota.

    “Kita butuh internalisasi nilai dan keyakinan yang menyatu dengan diri kita. Dari situlah perubahan akan lahir,” tegasnya.

    Melalui kegiatan ini, Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang bekerja bagi kesejahteraan rakyat, dengan nilai dasar andhap asor sebagai panduan langkah ke depan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Siti Nur Markesi, menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan sejahtera.

    “Alhamdulillah, 35 kabupaten dan kota hadir dalam acara dialog kebangsaan ini. Harapan kami, kegiatan ini bisa membangun sinergi dan kebersamaan dalam memperbaiki Indonesia,” kuncinya. (Pram/fajar)

  • Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKS Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan hadirnya segala terkait Israel ke Indonesia.

    Kali ini hal yang disuarakannya persoalan atlet asal Israel yang ramai mendapatkan penolakan untuk berlaga di Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia.

    Adapun Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober.

    Lewat cuitan di akun media sosil X pribadinya, Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan kehadiran atlet Israel.

    Ia berasalan selama Isral belum memberi perdamaian ke Palestina, maka penolakan dari berbagai hal akan terus digaungkan.

    “Tolak. Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak,” tulisnya dikutip Kamis (9/10/2025).

    “Sebagai bagian dari tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” ungkapnya.

    Lanjut, ia bahkan menyarankan agar adanya pemberian sanksi tegas untuk Israel persoalan hal ini.

    Tindak kejahatan yang dilakukan Israel ke Palestina disebut sudah melewati batas wajar.

    “Mereka harus disanksi dengan jelas dan tegas,” sebutnya.

    “Israel menurut Francesca Albanese, utusan khusus PBB untuk Palestina, melakukan genosida pada warga Palestina selama dua tahun terakhir,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wamenkum Sebut RUU Pidana Mati Berlandaskan Prinsip HAM Nasional 9 Oktober 2025

    Wamenkum Sebut RUU Pidana Mati Berlandaskan Prinsip HAM Nasional 9 Oktober 2025

    Wamenkum Sebut RUU Pidana Mati Berlandaskan Prinsip HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi terpidana mati berdasarkan prinsip hak asasi manusia.
    “Tujuan dari RUU ini adalah memberikan jaminan perlindungan tentunya bagi terpidana mati berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” kata Eddy, pada kegiatan Uji Publik RUU Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dalam keterangan tertulis, pada Rabu (9/10/2025).
    Eddy mengatakan, RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ini akan masuk dalam prioritas tahun 2025 melalui keputusan DPR RI Nomor 23/DPR RI/I/2025-2026 tentang Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan perubahan Kedua Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
    “Pada tanggal 23 September 2025 melalui keputusan DPR RI, RUU pelaksanaan pidana mati ini masuk dalam prioritas tahun 2025. Artinya, hari ini setelah kita membahas dan mendapatkan paraf dari kementerian/lembaga, akan segera kita ajukan ke presiden bersama dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” ujar dia.
    Eddy mengatakan, RUU ini memiliki beberapa perbandingan dari Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, seperti kebaruan mengenai hak, kewajiban, dan persyaratan terpidana mati.
    “Untuk hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bebas dari penggunaan alat pengekangan yang berlebihan, mendapatkan fasilitas hunian yang layak, menjalin komunikasi dengan keluarga dan/atau kerabat pasca penetapan pelaksanaan pidana mati, mengajukan tempat pelaksanaan pidana mati, dan/atau mengajukan permintaan lokasi dan tata cara penguburan,” tutur dia.
    Sementara itu, untuk syarat pelaksanaan pidana mati yaitu, selama masa percobaan terpidana mati tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki atau telah memasuki masa tunggu.
    “Selain itu, syarat pelaksanaan pidana mati yaitu telah mengajukan grasi dan grasinya ditolak serta berada dalam kondisi sehat,” tutur dia.
    Lebih lanjut, Wamenkum juga menyampaikan usulan pertimbangan pilihan dalam pelaksanaan pidana mati selain tembak mati, misalnya melalui eksekusi dengan injeksi atau memakai kursi listrik.
    “Mungkin secara ilmiah bisa dipertimbangkan, yang mendatangkan kematian paling cepat itu apakah dengan kursi listrik, tembak mati, atau dengan injeksi. Kemarin sempat tercetus kenapa tidak dikasih pilihan, ini yang bisa kita diskusikan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 Tekno: Perbandingan Harga iPhone 17 Series dengan iPhone 16 Series Tuai Perhatian – Page 3

    Top 3 Tekno: Perbandingan Harga iPhone 17 Series dengan iPhone 16 Series Tuai Perhatian – Page 3

    Rockstar Games akhirnya memberikan kepastian mengenai tanggal rilis salah satu game yang paling ditunggu-tunggu, Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Game ini dipastikan akan dirilis pada 26 Mei 2026.

    Pengumuman ini juga sekaligus mengonfirmasi bahwa jadwal peluncuran GTA 6 mengalami penundaan dari rencana awal yang mulanya ditargetkan pada musim gugur 2025.

     Dengan demikian, para penggemar harus bersabar sedikit lebih lama, mengingat game sebelumnya, GTA 5 sendiri sudah berusia lebih dari 10 tahun.

    “Kami tahu ini lebih lambat dari yang banyak orang harapkan, dan kami minta maaf atas hal itu,” tulis Rockstar Games dalam pernyataan resminya.

    Mengutip Polygon, Rabu (8/10/2025), tanggal rilis GTA VI tersebut berlaku untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X. Namun untuk versi PC, Rockstar belum memberikan konfirmasi resmi kapan akan dirilis.

    Baca selengkapnya di sini 

  • Rencana Trump Soal Gaza adalah yang Terbaik Saat Ini

    Rencana Trump Soal Gaza adalah yang Terbaik Saat Ini

    Jakarta –

    Pemerintah Israel dan kelompok Hamas telah menyetujui tahap pertama rencana damai yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut rencana damai Trump untuk perdamaian di Gaza mungkin bersifat umum, tetapi tetap merupakan usulan terbaik yang “dipertimbangkan” untuk saat ini.

    “Presiden AS Donald Trump mengusulkan 20 poinnya yang mengandung kata ‘kenegaraan’. Namun, semua ini dirancang secara umum,” ujar Lavrov kepada televisi Russia Today dalam sebuah wawancara yang sebagian dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (9/10/2025).

    “Dalam konteks ini, yang dipermasalahkan hanyalah apa yang akan tersisa dari Jalur Gaza. Tidak ada referensi ke Tepi Barat. Namun, kami realistis. Kami memahami bahwa ini adalah yang terbaik yang saat ini ‘dipertimbangkan,” ujarnya.

    Rencana tersebut, katanya, adalah “pilihan terbaik dalam hal penerimaan Arab dan ‘tidak adanya penolakan’ oleh Israel, yang akan saya gambarkan sebagai posisi Benjamin Netanyahu.”

    Kremlin telah menyatakan dukungannya terhadap rencana Trump sejak presiden AS itu mempresentasikannya minggu lalu dan berharap rencana tersebut dapat diimplementasikan.

    Rusia telah mengkritik operasi militer Israel di Gaza selama dua tahun terakhir seiring Moskow mempererat hubungan dengan musuh bebuyutan Israel, Iran. Moskow telah lama menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah.

    Rencana Trump menyerukan badan internasional yang dipimpin oleh Trump, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, untuk berperan dalam pemerintahan pascaperang Gaza. Negara-negara Arab yang mendukung rencana tersebut mengatakan bahwa rencana itu harus mengarah pada kemerdekaan negara Palestina, yang menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan pernah terwujud.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Pemangkasan TKD berpotensi lemahkan pelaksanaan otonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.

    Menurut dia, komposisi ideal pembagian belanja negara antara pemerintah pusat dan daerah adalah 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah, sebagaimana yang telah berjalan dalam tiga tahun terakhir.

    “Rasio 75:25 antara belanja pusat dan daerah terbukti logis, realistis dan berkeadilan. Ini merupakan bentuk keseimbangan fiskal antara efisiensi nasional dan kebutuhan fiskal daerah yang harus dijaga,” kata Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dikatakannya, berdasarkan data APBN 2023, belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,7 triliun atau sekitar 26,58 persen dari total belanja negara.

    Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

    Pada APBN 2024, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, TKDD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun atau 25,79 persen, sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun atau 74,21 persen.

    “Komposisi ini relatif seimbang dan konsisten dengan pola fiskal tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Begitu pula pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan TKDD. Alokasi TKDD mencapai Rp919,9 triliun atau sekitar 25,40 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp2.701,4 triliun atau sekitar 74,59 persen.

    Namun, keseimbangan tersebut berubah drastis pada APBN 2026. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR pada 23 September 2025, alokasi TKD hanya sekitar Rp693 triliun atau 18,03 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

    Sebaliknya, belanja pemerintah pusat meningkat tajam menjadi Rp3.149,7 triliun atau 81,95 persen.

    “Artinya, terjadi penurunan alokasi dana transfer sebesar sekitar Rp267 triliun dari tahun sebelumnya. Ini pemangkasan hingga 29,34 persen yang jelas akan berdampak luas bagi daerah,” katanya.

    Sugiyanto menjelaskan, TKD bukanlah bentuk subsidi dari pemerintah pusat, melainkan perwujudan nyata dari keadilan fiskal dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Menurut dia, pemotongan dana transfer dalam jumlah besar akan menurunkan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, membayar gaji pegawai serta membiayai infrastruktur dasar.

    Dia pun mengingatkan bahwa banyak daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Kalau dana transfer dipangkas sedalam itu, daerah akan kesulitan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. “Ini berisiko menambah ketimpangan fiskal antarwilayah dan bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.

    Sugiyanto menambahkan, pemerintah pusat memang membutuhkan anggaran besar untuk agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan program makan bergizi gratis, namun.kebijakan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kemampuan fiskal daerah.

    “Menjaga komposisi 75 persen untuk pusat dan 25 persen untuk daerah adalah bentuk keadilan fiskal yang sehat. Kalau porsi untuk daerah turun hanya 18 persen, itu jelas tidak seimbang dan bisa melemahkan semangat otonomi daerah,” kata dia.

    Ia juga mendukung langkah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mengajukan permintaan peninjauan ulang kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar alokasi TKD 2026 tidak dipangkas terlalu drastis.

    “Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi daerah. Jangan pangkas TKD karena menjaga rasio 75:25 berarti menjaga amanat konstitusi, memperkuat otonomi daerah, dan menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Sugiyanto.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belajar Bikin Konten FYP Pakai Galaxy S25 FE di Galaxy Creator Land

    Belajar Bikin Konten FYP Pakai Galaxy S25 FE di Galaxy Creator Land

    Jakarta –

    Anak muda di Indonesia saat ini tidak hanya mengonsumsi konten tapi juga mulai membuat kontennya sendiri. Menyadari hal tersebut, Samsung menggelar Galaxy Creator Land untuk kreator.

    Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia mengatakan Galaxy Creator Land ini diadakan untuk semua kalangan, mulai dari kreator yang kontennya pernah viral sampai yang baru coba-coba membuat konten.

    “That’s why kita punya Galaxy Creator Land hari ini, supaya mereka punya wadah untuk di mana mereka pada akhirnya bisa jadi seorang content creator yang bagus gitu ya, engaging, dan pada akhirnya mereka harus sustain kan,” kata Ilham dalam Galaxy Creator Land Media Session di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Ada empat zona di Galaxy Creator Land yang disediakan untuk menjajal fitur-fitur Galaxy S25 FE. Pertama, zona edit di mana pengguna bisa berkreasi dan mempercantik fotonya menggunakan fitur Generative Edit, salah satu fitur unggulan Galaxy AI.

    Kedua, zona Nightography yang merupakan photobooth unik dengan akuarium berisi ikan dalam ruang gelap untuk menguji kemampuan kamera Galaxy S25 FE dalam kondisi minim cahaya.

    Salah satu experience zone di Galaxy Creator Land Foto: Virgina Maulita Putri/detikINET

    Zona ketiga adalah zona Gemini di mana pengguna bisa menjajal fitur Nano Banana yang sedang populer. Terakhir ada zona gaming untuk menguji kemampuan chipset Exynos 2400 dan baterai besar 4.900 mAh di Galaxy S25 FE.

    Galaxy Creator Land diselenggarakan di Urban Forest, Cipete pada 8-12 Oktober 2025. Acara ini akan dimeriahkan sejumlah Team Galaxy ternama seperti Brian Domani, Caitlin Halderman, El Rumi, Tisa Biani, dan masih banyak lagi yang akan berbagi pengalaman tentang pembuatan konten.

    “Jadi kita explore saja semua ide-ide kita semua di sini, wujudkan semuanya jadi kenyataan, dan bebaslah untuk kita bereksplorasi di setiap sudut Samsung Galaxy Creator Land,” pungkas Ilham.

    (vmp/vmp)

  • Kucing Oren Viral Muncul di Google Maps, Banjir Review Netizen

    Kucing Oren Viral Muncul di Google Maps, Banjir Review Netizen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kucing oren tiba-tiba viral, bahkan lokasinya muncul ditandai di Google Maps. Layanan peta virtual memperlihatkan sosok kucing berwarna oranye yang hidup berkeliaran di sekitar MRT Setiabudi Astra.

    Anda bisa menemukannya dengan mencari kata kunci ‘Kucing Oren MRT Setiabudi Astra Gate D’. Hasilnya akan memperlihatkan lokasi kucing tersebut berada.

    Beberapa foto juga dibagikan oleh pengguna Maps penampakan kucing tersebut dan keberadaannya. Tak hanya ada di pintu MRT saja, tetapi beberapa foto memperlihatkan kucing itu juga ada di jalanan sekitar stasiun ataupun bersantai di dekat tanaman.

    Pengguna juga tak lupa membubuhkan nilai pada lokasi tersebut. Pantauan l, Kamis (9/10/2025), tempat kucing oren itu mendapatkan nilai sempurna alias bintang 5.

    Kolom komentar pun dipenuhi mereka yang baru saja bertemu kucing. Tak sedikit yang mengisi komentar dengan nada bercanda dan tetap menggunakan kata-kata sopan seperti sedang me-review sebuah tempat.

    Banyak yang menuliskan jika kucing itu sangat menggemaskan dan ramah. Adapula yang mendoakan keselamatan dan berharap bisa bertemu dengan kucing itu.

    “Pelayanannya prima, tapi ngantukan. Berangkat kerja, ketemu lagi tidur, pulang kerjapun, ketemu lagi tidur. Mungkin dia kecapean melayani para babu,” ujar seorang pengguna.

    “Lucu banget gemash! 🤏🏼 Namun agak kurang interaktif ya, karena beliau ini ngantukan. Jadi tiap kali nemu ga pernah liat dia dlm keadaan sadar. Dielus pun tetap nyenyak…” tulis pengguna lain.

    Viralnya kucing oren ini juga sempat jadi pembicaraan di beberapa media sosial. Selain di MRT Setiabudi, kucing oren juga pernah ditandai di depan FX Sudirman, Jakarta.

    Sayangnya, saat CNBC Indonesia mencoba mencari di lokasi tersebut sudah tidak ada.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejagung Sita Aset Tanah Seluas 20.027 m2 Terkait Korupsi Sritex

    Kejagung Sita Aset Tanah Seluas 20.027 m2 Terkait Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman alias Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kali ini pihaknya telah menyita enam aset tanah seluas 20.027 m2.  

    “Jumlah pemasangan plang penyitaan yaitu sebanyak enam bidang tanah dengan total luas 20.027 m2,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Dia merincikan, eman aset yang disita itu satu tanah dan bangunan dengan luas 389 m2 berlokasi di Banjarsari Surakarta. Kemudian, satu aset tanah dan bangunan berupa villa dengan luas 3.120 m2 di Tawamangu, Karanganyar.

    Sementara sisanya berupa empat tanah kosong yang berlokasi di empat wilayah mulai dari Karanganyar, Sroyo, Kemiri dan Kebakkramat.

    Menurut Anang, penyitaan ini dilakukan untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara Sritex. Adapun, penyitaan dilakukan pada Selasa (7/10/2025).

    “Penyitaan ini dilakukan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset tanah yang disita itu berasal di empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    “Total keseluruhan aset yang disita mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektare. Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp510 miliar,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. 

    Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah diatasnamakan istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

    Kemudian, aset lainnya yang disita yaitu di 1 bidang tanah, luas 389 m² di Kota Surakarta; 5 bidang tanah, luas 19.496 m² di Kabupaten Karanganyar; dan 6 bidang tanah, luas 8.627 m² di Kabupaten Wonogiri.

  • 5 Mendagri: Anggaran Perjalanan Dinas, Rapat, hingga Makan Berlebihan, Harus Dikurangi! Nasional

    5 Mendagri: Anggaran Perjalanan Dinas, Rapat, hingga Makan Berlebihan, Harus Dikurangi! Nasional

    Mendagri: Anggaran Perjalanan Dinas, Rapat, hingga Makan Berlebihan, Harus Dikurangi!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran daerah untuk melakukan rapat, perjalanan dinas, hingga makan dan minum terlalu berlebihan.
    Tito menegaskan, anggaran tersebut harus dikurangi, apalagi dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas.
    “Tadi saya sudah menyampaikan tips-tips menghadapi tahun depan, di antaranya adalah efisiensi belanja semua daerah. Karena menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipsnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
    “Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan, minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa,” sambungnya.
    Tito mengatakan, pada masa Covid-19 beberapa tahun lalu, Kemendagri juga mengalami pengurangan anggaran yang nominalnya jauh sekali.
    Dia mengeklaim, mereka tetap bisa bertahan dengan anggaran terbatas tersebut.
    Lalu, Tito mengingatkan bahwa setiap program di daerah betul-betul harus terlaksana.
    Jika tidak, mereka bisa berurusan dengan masalah hukum.
    “Program-program juga harus betul-betul, anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” kata Tito.
    Tips selanjutnya, Tito meminta para gubernur untuk bekerja cerdas dan inovatif dalam mencari pendapatan tambahan.
    Dia menyampaikan, yang terpenting adalah mereka tidak memberatkan rakyat kecil saat mencari dana tambahan.
    “Ya misalnya ya, yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang
    customer
    -nya enggak baca, di
    bill
    itu ada pajaknya,
    lho
    . Itu belum tentu, pajaknya artinya di-
    collect
    oleh restoran, hotel. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? Belum tentu,” jelasnya.
    “Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” imbuh Tito.
    Diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.
    Namun, walau sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.