Blog

Yusril Sebut Filipina Setuju Pemulangan Napi WNI Kasus Terorisme Nasional 9 Oktober 2025

Yusril Sebut Filipina Setuju Pemulangan Napi WNI Kasus Terorisme
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Filipina melalui Menteri Kehakiman menyetujui pemulangan WNI yang menjadi terpidana kasus terorisme.
“Saya sudah sampaikan hal ini dalam pembicaraan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina dan secara lisan, dia mengatakan setuju (agar WNI tersebut) untuk dikembalikan ke Indonesia,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Yusril mengatakan, pemerintah akan membahas rencana pemulangan napi tersebut secara internal mengingat kasus WNI ini terkait terorisme.
“Juga kami melibatkan instansi lain, misalnya dari Badan Penanggulangan Terorisme, BNPT. Tapi prinsip kompetensi Filipina tidak keberatan untuk mengembalikan Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menerima permohonan pemindahan satu narapidana kasus terorisme di Filipina atas nama Taufiq Rifqi.
Yusril mengatakan, pemerintah sedang mempelajari permohonan dari keluarga narapidana tersebut.
“Seorang WNI, yang dipidana seumur hidup oleh pemerintah Filipina, karena kasus pengeboman beberapa hotel di Cotabato di Filipina Selatan. Itu kejahatannya terorisme. Itu pun sedang kita pelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
“Namanya Taufiq Rifqi kalau enggak salah. Itu keluarganya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dibantu supaya dia dipulangkan ke sini. Tapi nanti kalau itu diajukan kepada pemerintah Filipina, yang mengajukan pemerintah, bukan keluarganya,” sambungnya.
Yusril mengatakan, sudah meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mempelajari kasus tersebut.
Selain itu, Yusril mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedubes RI di Manila.
“Dan saya sudah mendapatkan informasi lengkap dari Duta Besar kita di Manila tentang kondisi narapidana yang bersangkutan,” ujarnya.

Yusril mengungkapkan, Taufiq Rifqi ditahan oleh Otoritas Filipina saat berusia 20 tahun karena terlibat pengeboman dan divonis hukuman seumur hidup.
Dia mengatakan, hingga kini, Taufiq Rifqi sudah ditahan selama 25 tahun di Filipina.
“Dan sudah minta grasi, ditolak. Dan keluarganya sekarang meminta supaya dia dikembalikan dan kami sedang mempelajari itu,” tuturnya.
Yusril menambahkan, hasil penilaian dari BNPT penting untuk memberikan masukan terhadap permohonan tersebut.
Apalagi, BNPT sudah melakukan upaya untuk mengurangi kejahatan terorisme.
“Nah hal-hal seperti ini juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah, apakah memang terhadap narapidana teroris yang ditahan di luar negeri dan masih warga negara Indonesia itu akan dikembalikan atau tidak, itu kami belum mengambil keputusan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 22:35
Usai dilantik, Dubes RI untuk Malaysia siap jalankan tiga program ini

Jakarta (ANTARA) – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo siap menjalankan tiga program jangka pendek di Negeri Jiran, usai dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10).

Setelah resmi mengemban jabatan Dubes RI untuk Malaysia, Iman Kusumo mengaku tidak ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin hubungan dengan Malaysia sebagai negara tetangga serumpun itu.

“Pesan khusus tidak ada. Cuma yang saya pahami dari Presiden selama ini untuk hubungan dengan negara sahabat kita untuk melanjutkan hubungan baik yang selama ini sudah terbina, untuk menjaga hubungan itu,” kata Dubes Iman kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Iman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan agar hubungan yang telah lama terjalin dengan Malaysia terus dijaga, terutama dalam kerangka program Astacita.

Lebih lanjut, Iman Kusumo, sapaan akrabnya, menjabarkan bahwa tiga program yang akan segera dilaksanakannya dalam waktu dekat, yakni peningkatan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia.

Perlindungan tersebut mencakup pada tenaga kerja informal dan formal.

Kedua, Dubes Iman berupata meningkatkan hubungan ekonomi dengan Malaysia, baik investasi dan perdagangan.

“Ketiga, untuk terus memajukan bidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata tentunya,” kata Iman.

Seperti diketahui, Iman Kusumo resmi dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

Iman dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan sembilan duta besar lainnya, serta satu wakil duta besar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/10/2025 22:34
Ratusan Personel Dikerahkan Amankan Pacu Jalur Sambut HUT ke-26 Kuansing

Kuantan Singingi –

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menggelar Pacu Jalur dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26. Polres Kuansing menyiapkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan.

Menjelang Pacu Jalur, Polres Kuansing menggelar apel pasukan pada Kamis pagi (9/10/2025). Kegiatan apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel pengamanan menjelang pelaksanaan Pacu Jalur Tradisional Sempena HUT ke-26 Kabupaten Kuantan Singingi, yang akan digelar pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025, di Tepian Narosa.

“Kegiatan Pacu Jalur tahun ini akan diikuti oleh 74 jalur, termasuk dari kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu. Tentu suasananya akan ramai dan meriah, sehingga perlu kesiapan maksimal dari seluruh personel yang terlibat,” ujar AKBP Ricky.

Polres Kuantan Singingi menurunkan 260 personel gabungan untuk mengamankan seluruh titik kegiatan, mulai dari arena pacu, jalur masuk dan keluar, area parkir, hingga pemukiman warga di sekitar lokasi acara.

“Kegiatan Pacu Jalur ini sudah menjadi tradisi dan kebanggaan masyarakat Kuansing. Dari pelaksanaan Rayon I hingga Rayon IV sebelumnya, kita bersyukur semua berjalan aman dan kondusif. Namun, saya tekankan agar seluruh personel tidak menganggap remeh situasi di lapangan. Tetap waspada terhadap potensi gangguan sekecil apa pun,” tegasnya.

Foto: Polres Kuansing menggelar ratusan personel untuk mengamankan Pacu Jalur dalam rangka HUT ke-26 Kabupaten Kuantan Singingi. Apel pasukan dipimpin Kapolres Kuansing AKBP R Ricky Pratidiningrat. (dok. Polres Kuansing)

Dalam amanatnya, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas antarinstansi, termasuk Pemda, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, BPBD, dan unsur masyarakat, untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesional sesuai SOP. Jadikan kegiatan pengamanan ini sebagai ladang ibadah dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan juga melibatkan kekuatan personel dari berbagai instansi, di antaranya 80 personel Brimob Polda Riau, 3 personel Polairud Polda Riau, 260 personel Polres dan Polsek jajaran, personel TNI-AD, Satpol PP, Dishub, BPBD, PLN Teluk Kuantan, hingga Pemuda Pancasila.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personel dan instansi terkait atas kerja sama yang baik. Mari kita tingkatkan kesiapsiagaan, jaga kekompakan, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, tertib, dan lancar,” tutup Kapolres.

(mea/eva)

09/10/2025 22:32
Wali Kota Kediri Lantik Penjabat Sekda dan Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ini Pesannya!

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil sumpah dan melantik Penjabat Sekretaris Daerah dan 3 pejabat pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kamis (09/10/2025). M. Ferry Djatmiko dilantik menjadi Penjabat Sekda Kota Kediri.

Sementara 3 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik adalah Syamsul Bahri pada jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Heri Purnomo pada jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Moh.Ridwan pada jabatan Kepala Disperdagin.

“Pelaksanaan rotasi atau mutasi ini adalah hal yang wajar dan sebelumnya juga dilakukan. Kemarin karena dua asisten dan Pak Ridwan berhalangan hadir maka hari ini dilantik bersama Penjabat Sekda. Untuk menjalankan amanah dengan profesional,” ujarnya.

Mbak Wali menekankan mutasi atau rotasi dilaksanakan sesuai dengan proses dan keputusan secara matang. Yakni, sudah melalui proses pansel, tes psikologi, dan uji kompetensi. Harapannya jabatan yang diemban ini dijadikan amanah serta terus berinovasi dan bekerja secara maksimal.

“Hal ini dilaksanakan sesuai dengan hasil-hasil kemarin. Termasuk integritas, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Harapannya pejabat yang dilantik juga memberikan dedikasi kepada Kota Kediri,” tekannya.

Pelantikan Pejabat Sekda ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang penunjukkan Penjabat Sekretaris Daerah. Begitu pula dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama memang harus segera dilaksanakan.

Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah. Agar dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik bisa terus berjalan. Terutama dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan demi mewujudkan visi misi Kota Kediri.

“Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya ucapkan selamat Bapak yang baru saja dilantik. Semoga dengan pelantikan ini bisa menjadikan kinerja perangkat daerah menjadi lebih baik lagi. Saya berharap setelah pelantikan ini Penjabat Sekda bisa melaksanakan amanah yang diemban dengan penuh tanggung jawab, dan terus meningkatkan pengawasan dalam pekerjaan yang ada dengan berkoordinasi dengan para asisten,” pungkasnya.

Penjabat Sekda Kota Kediri M. Ferry Djatmiko menjelaskan setelah pelantikan ini langkah ke depan yang akan diambil adalah membantu mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri.

Tantangan yang dihadapi di tahun depan sama dengan daerah lain seperti adanya efisiensi. Namun ini akan dikaji dahulu sejauh mana efisiensinya. Sehingga diharapkan program prioritas dari pemerintah kota dapat tepat sasaran. Sehingga masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya.

“Sebagai ASN tentu siap ditempatkan di mana saja. Untuk tantangan ke depan seperti efisiensi akan kita kaji dulu. Harapannya tidak ada pengaruh untuk program-program prioritas artinya tetap bisa berjalan,” jelasnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD, Camat, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

09/10/2025 22:31
Turki Siap Gabung Satgas Kawal Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Jakarta –

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan berpartisipasi dalam “satuan tugas” untuk mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Israel dan Hamas. Turki akan ikut mengawal gencatan senjata tersebut.

“Kami berharap dapat bergabung dengan satuan tugas yang akan memantau implementasi kesepakatan di lapangan,” kata Erdogan, dilansir AFP, Kamis (9/10/2025).

Erdogan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan darurat, pertukaran sandera dan tahanan, serta penghentian segera serangan Israel merupakan hal yang sangat penting.

“Sangat penting untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan yang komprehensif ke Gaza, pertukaran sandera dan tahanan, dan bagi Israel untuk segera menghentikan serangannya,” kata Erdogan

Turki yang telah terlibat erat dalam negosiasi tersebut mengirimkan tim ke perundingan di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir. Turki akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung upaya rekonstruksi dan membantu membangun kembali Gaza.

“Tujuan kami adalah menghentikan genosida di Gaza dan menghadirkan perdamaian di kawasan secepat mungkin,” ujar Erdogan.

“Ini berarti semua tahanan akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati, sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan,” imbuh Trump.

Presiden AS tersebut menekankan dalam unggahannya di media sosial Truth Social miliknya bahwa “semua pihak akan diperlakukan secara adil.”

“Ini adalah hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, bagi semua negara tetangga, dan bagi Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja sama dengan kami untuk mencapai peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh apresiasi kami sampaikan kepada para pembawa perdamaian,” tandas Trump.

Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan di Mesir tersebut menetapkan diakhirinya perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, masuknya bantuan ke Jalur Gaza, dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

(eva/isa)

09/10/2025 22:29
Fitra Eri Jelaskan Soal Penambahan Etanol di Bensin: Aman, Asalkan…

News9 jam yang lalu

Y

OlehYoga NugrahaDiperbaharui 09 Okt 2025, 14:58 WIB

Diterbitkan 09 Okt 2025, 13:40 WIB

0ShareCopy LinkBatalkan

Pembalap mobil sekaligus influencer Fitra Eri menjelaskan soal dampak penambahan etanol ke dalam BBM atau bensin.

BensinEtanolEtanol BBM PertaminaFitra Eri

09/10/2025 22:24
Dua Kali Gagal Tender, Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo Akhirnya Dimulai

Probolinggo (beritajatim.com) – Setelah dua kali mengalami kegagalan tender, proyek Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo akhirnya mulai dikerjakan. Sepekan terakhir, alat berat sudah turun ke lapangan, namun progres pembangunan masih sangat awal — baru sekitar dua persen dari total pekerjaan.

Proyek senilai Rp8,75 miliar di bawah tanggung jawab Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo itu kini dikerjakan oleh CV Probolinggo Cemerlang, pemenang tender kedua. Sebelumnya, proyek ini sempat dimenangkan oleh CV Carisa, namun pelaksanaannya batal setelah dinyatakan gagal tender.

Pantauan di lokasi pada Kamis (9/10/2025) menunjukkan kawasan Alun-Alun kini tertutup pagar seng tinggi. Trotoar lama mulai dibongkar, sungai di sekeliling area telah dikeruk, dan sejumlah pohon besar berusia puluhan tahun terpaksa ditebang untuk mendukung pengerjaan proyek.

Kondisi tersebut disorot oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pada pagi hari.

Sekretaris Komisi III, Heri Poniman, meminta agar Dinas PUPR-PKP mempercepat progres agar proyek tidak melewati batas waktu kontrak. “Kalau perlu tambah alat berat biar target tercapai,” ujar Heri di sela-sela sidak.

Selain itu, ia juga menyoroti batang-batang pohon hasil penebangan yang masih menumpuk di sekitar proyek. “Pohon-pohon ini sebaiknya segera diangkut ke Dinas Lingkungan Hidup dan dilelang. Bisa jadi tambahan pendapatan daerah, sekaligus tidak mengganggu area kerja,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKP, Taufik Hidayat, membenarkan bahwa progres proyek masih minim. Menurutnya, hal tersebut wajar karena pekerjaan baru dimulai beberapa hari lalu. “Saat ini baru tahap awal, mulai dari pembongkaran trotoar lama, penebangan pohon, hingga pembukaan saluran sungai. Semuanya sudah sesuai tahapan,” jelas Taufik.

Taufik menegaskan pihaknya optimistis proyek revitalisasi tersebut bisa rampung sesuai jadwal, yakni akhir Desember 2025. Ia memastikan seluruh pengerjaan akan mengikuti grand design yang telah disusun, mulai dari pola trotoar, lampu taman, hingga penataan ulang vegetasi. “Pohon yang sudah ditebang nanti akan diganti dengan penanaman baru sesuai konsep desain,” tambahnya.

Meski demikian, publik kini menanti apakah proyek yang sempat dua kali gagal tender ini bisa benar-benar selesai tepat waktu — sekaligus menjawab harapan warga akan wajah baru Alun-Alun Kota Probolinggo yang lebih tertata dan nyaman untuk dikunjungi. (ada/kun)

09/10/2025 22:24
China Bangun Data Center Bertenaga AI Pertama di Luar Angkasa

Jakarta –

China mulai membangun konstelasi satelit baru pada Mei 2025. Ini menjadi supercomputer pertama yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) di ruang angkasa.

Satelit pertama dari Three-Body Computing Constellation diluncurkan pada bulan Juni, untuk menguji kemampuan pusat pemrosesan data di orbit. Satelit ini bisa menjadi selusin satelit pertama di antara ribuan satelit lainnya, dan bahkan mengarah ke data center di area sekitar Bulan.

Namun, mengapa China memilih membangun data center di luar angkasa?

Data center yang menyelenggarakan program-program ini membutuhkan banyak energi dan air untuk pendinginan, yang telah menjadi beban berat bagi sumber daya lokal di Bumi. Kemungkinan merelokasi pusat data ke luar angkasa dipandang sangat menarik sekaligus ramah lingkungan dan sosial.

“Konsumsi daya data center di seluruh dunia melonjak drastis dengan diperkenalkannya sistem dan program ‘AI’ ini, yang jelas menjadi sedikit perhatian terkait kapasitas pembangkitan, emisi karbon, dll,” ujar Russell Hills seorang insinyur sistem pesawat ruang angkasa yang tidak terlibat dalam susunan tersebut kepada IFLScience.

Menurut pemerintah China, satelit-satelit tersebut akan menggunakan ruang hampa dingin di luar angkasa untuk pendinginan sementara susunan satelit superkomputer tersebut mengolah data dengan kapasitas gabungan 1.000 peta (1 kuintiliun) operasi per detik. Perusahaan-perusahaan lain telah mulai merancang satelit di mana pemrosesan data mentah dalam jumlah besar ini dapat dilakukan di luar angkasa, ditenagai oleh Matahari dan melepaskan panas buangannya ke luar angkasa, sehingga menurunkan emisi karbonnya.

China kini sedang menyelidiki pengujian bagaimana pemrosesan data dapat dilakukan di orbit.

“Mereka cukup spesifik tentang fakta bahwa mereka menempatkan data center di luar angkasa bukan karena di sanalah tempat yang lebih baik untuk data center. Melainkan karena ada kebutuhan bagi data center dan AI untuk berada di luar angkasa guna mengolah data berbasis luar angkasa,” kata Hills.

Mengirim satelit ke luar angkasa juga lebih mudah dari sebelumnya, dan satelit-satelit ini mengumpulkan lebih banyak data daripada sebelumnya.

Data yang lebih sedikit untuk diunduh juga berarti stasiun bumi yang lebih kecil. Itu menandakan pula bahwa lebih banyak fleksibilitas dalam bagaimana dan di mana data tersebut sampai ke tangan manusia di Bumi.

Meskipun keuntungannya jelas, tantangannya tetap ada. Melakukan apa pun di luar angkasa itu perlu modal awal yang besar dan proses yang rumit. Jauh lebih sulit untuk merancang mesin yang kompleks untuk bekerja di luar angkasa. Kendati demikian, rencana China ini masih menjadi ide yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

(ask/ask)

09/10/2025 22:10
Dugaan Aliran Dana Korupsi untuk Kampanye Pilpres 2024, Chusnul Chotimah: Ini Betulan Pak Dasco?

GELORA.CO – Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah merespons dugaan penggunaan dana korupsi dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengaitkan hal itu dengan kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak di lingkar kekuasaan serta tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Chusnul menyebut adanya dugaan penggunaan dana sebesar Rp20 miliar yang disebut-sebut mengalir ke tim Prabowo-Gibran saat masa kampanye.

“Lanjutan yang kemarin, dugaan penggunaan uang korupsi Rp20 M oleh tim Prabowo Gibran saat Pilpres 2024,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (9/10/2025), merespons video pernyataan Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, KH Ahmad Yazid Basyaiban (Gus Yazid) yang turut disematkan dalam ciutannya tersebut.

Ia juga menyinggung langkah Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang sebelumnya dikabarkan telah mengembalikan dana sebesar Rp50 miliar ke negara.

“Wamentan sudah mengembalikan Rp50 M, apa kasus hukumnya selesai?” lanjutnya.

Chusnul kemudian mempertanyakan posisi hukum tim Prabowo-Gibran yang disebut juga diminta untuk mengembalikan dana Rp20 miliar.

“Tim Prabowo Gibran ini juga diminta untuk kembalikan Rp20 M, apakah perkara selesai?,” sebutnya.

Lebih lanjut, aktivis perempuan tersebut menyinggung kemungkinan adanya keterkaitan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Jokowi.

“Apakah karena ini Prabowo tersandera dengan Jokowi, penguasa istana sebelumnya?” timpalnya.

Bukan hanya itu, ia juga mengklaim bahwa dana kampanye Prabowo-Gibran tidak hanya berasal dari pengusaha yang kini menjadi tersangka korupsi, tetapi juga dari unsur pemerintah.

“Dana Pilpres Prabowo Gibran ternyata bukan hanya berasal dari pengusaha yang sekarang sudah jadi tersangka korupsi tapi juga dari istana. Dari istana 6 M sampai ke rakyat 2 M dalam bentuk bansos,” tandasnya.

Chusnul bilang, elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, harus memberikan penjelasan terkait hal ini.

“Ini betulan Pak Dasco?,” kuncinya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gerindra maupun tim pemerintahan Prabowo-Gibran terkait pernyataan tersebut.

09/10/2025 22:02
Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat kini tengah menyiapkan langkah besar untuk memperbarui regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi agenda utama pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan, penyusunan DIM menjadi langkah awal dalam proses harmonisasi antara kewenangan pusat dan daerah.

“Kenapa dibahas di sini? Karena sebelumnya kita di pusat juga sudah mulai pembahasan, ini kan sudah masuk prolegnas. Usulnya memang dari inisiatif Dewan. Tapi kita ikut membahas untuk mencarikan daftar inventarisasi masalah,” ujar Cheka di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/10/2025).

Cheka menjelaskan, DIM ini berfungsi untuk memetakan ulang pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dijalankan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan yang ada saat ini. Termasuk sejauh mana implementasi kewenangan daerah selaras dengan pembangunan nasional.

“Nah, kewenangan yang mau dibahas, itu tadi, bagaimana evaluasi atas kewenangan-kewenangan yang existing hari ini, pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintah pusat seperti apa, urusan pemerintah provinsi seperti apa, pemerintah kabupaten/kota seperti apa. Ini yang sedang dikaji kembali,” jelasnya.

09/10/2025 22:01