Blog

  • Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro Bermitra) sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah pemasaran produk usaha mikro.  Program ini fokus menjembatani usaha mikro dengan usaha besar, khususnya yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

    Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat kunjungan kerja dan sosialisasi program Kumitra di Gedung Juang ’45 Kota Sukabumi. 

    Ia mengakui, selama ini salah satu penyebab utama UMKM sulit naik kelas adalah karena mereka dibiarkan berjuang sendirian.

    “Ini salah satu programnya, KUMITRA. Selama ini salah satu yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh ataupun naik kelas adalah karena mereka sering sekali dibiarkan sendirian,” ujar Menteri Maman, di Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). 

    “Mereka memproduksi barang, tetapi kita tidak pernah memikirkan ini barangnya mau di-kemanakan,” ia menambahkan. 

    Dia menuturkan, memproduksi barang sebanyak apa pun tidak akan menjadi penjualan jika tidak ada kepastian pembeli atau off-taker.

     

     

  • Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Cs Didakwa Rugikan Negara Rp285,18 Triliun

    Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Cs Didakwa Rugikan Negara Rp285,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan Cs telah didakwa merugikan negara Rp285,18 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan ada dua perbuatan hukum Riva cs, di antaranya dalam impor kilang/BBM dan dalam penjualan solar nonsubsidi.

    Dalam impor BBM, Riva berperan telah menyetujui usulan dari Maya Kusmaya tentang pelelangan khusus Ron 90 dan Ron 92 term H1 2023. Dalam lelang itu telah dicalonkan pemenang kepada BP Singapore Pte. Ltd. dan Sinochem International Oil Pte. Ltd. setelah diberikan perlakuan istimewa Edward Corne.

    Kemudian, Edward disebut telah membocorkan informasi alpha proyek ini kepada BP Singapore dan Sinochem. Selain itu, dia juga telah memberikan tambahan waktu meskipun waktu penawaran sudah terlewat.

    Adapun, Riva saat menjadi Direktur Pemasaran PT PPN telah mengusulkan untuk agar BP Singapore dan Sinochen sebagai calon pemenang lelang ini.

    Sementara itu, perbuatan dalam penjualan subsidi Riva juga telah menyetujui usulan harga jual BBM Solar/Biosolar kepada konsumen industri.

    Namun, usulan itu tidak mempertimbangkan nilai jual terendah bottom price dan tingkat  profitabilitas sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan pemasaran BBM Industri dan Marine PT PPN.

    Selanjutnya, Riva telah meneken perjanjian jual beli solar atau biosolar dengan harga jual terendah. Hal itu telah menyebabkan PT PPN menjual di bawah harga pokok penjualan (HPP).

    “Yang menyebabkan PT PPN menjual solar/biosolar lebih rendah dari harga jual terendah, bahkan di bawah harga pokok penjualan dan harga dasar solar bersubsidi, yang pada akhirnya memberikan kerugian PT PPN,” ujar jaksa di ruang sidang, Kamis (9/10/2025).

    Lebih jauh, Riva juga tidak menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai proses negosiasi harga sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-034/PNA000000/2022-S0 tanggal 10 Oktober 2022 saat menjadi Direktur Pemasaran PT PPN.

    Adapun, dalam sidang kali ini total ada empat yang telah didakwa. Mereka yakni, Riva Siahaan, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

    Mereka telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285,18 triliun dengan rincian kerugian dalam pengadaan impor produk kilang/ BBM US$5,7 juta dan dalam penjualan solar non subsidi selama periode tahun 2021-2023 yaitu sebesar Rp2,5 triliun.

    Dua kerugian itu masuk dalam total kerugian keuangan sebesar US$2,7 miliar dan Rp25,4 triliun. Sementara itu, kerugian perekonomian negara dalam perkara ini mencapai Rp171,9 triliun.

    Selain itu, jaksa penuntut umum juga turut memasukan kerugian negara yang diperoleh dari perhitungan keuntungan ilegal dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri sebesar US$2,6 miliar.

  • Waspada Petaka Akhir Tahun Hantam Jakarta, Ini Peringatan BMKG

    Waspada Petaka Akhir Tahun Hantam Jakarta, Ini Peringatan BMKG

    Jakarta CNBC Indonesia – Dalam laporan ‘Prediksi Musim Hujan 2025/2026 di Indonesia’, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan terkait fenomena musim hujan di Indonesia yang terjadi dalam waktu tidak bersamaan.

    Dibandingkan kondisi normal, musim hujan 2025/2026 diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia, dimulai pada September hingga November 2025.

    Adapun puncak musim hujan akan terjadi pada November-Desember 2025 di Indonesia bagian barat, lalu pada Januari-Februari 2026 di Indonesia bagian selatan dan timur.

    Fenomena La Nina yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Pasifik Tengah Ekuator lebih dingin dari biasanya, diprediksi akan datang di akhir 2025. La Nina dapat meningkatkan curah hujan di Indonesia, terutama jika suhu perairan lokal hangat.

    Melihat kondisi cuaca di Indonesia, BMKG memberikan beberapa rekomendasi. Salah satu yang ditekankan adalah di sektor kesehatan, lebih spesifik terkait wabah demam berdarah (DBD) di Jakarta.

    “Prediksi menunjukkan kecocokan iklim untuk DBD meningkat tinggi pada Desember 2025-Januari 2026, dengan kelembapan lebih dari 80% dan risiko tinggi di Jakarta Utara, Selatan, dan Timur,” dikutip dari laporan BMKG, Kamis (9/10/2025).

    Untuk itu, BMKG mengimbau agar dilakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), larvasidasi, fogging, fokus, penyuluhan, serta monitoring melalui sistem peringatan dini DBD BMKG, yang bisa diakses melalui laman ini.

    Bukan cuma dari sektor kesehatan, BMKG juga memberikan rekomendasi di sektor pertanian, perkebunan, dan lingkungan secara umum.

    Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan soal prediksi awal musim hujan di sentra produksi padi di Jawa dan Sumatera Selatan pada September-November 2025.

    “Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan periode puncak musim hujan, pemilihan varietas tahan genangan, perbaikan irigasi, serta dukungan pemerintah melalui benih cadangan, informasi iklim, dan asuransi pertanian,” tulis BMKG.

    Di wilayah perkebunan sawit, BMKG memprediksi sebagian Sumatera dan Kalimantan memperoleh hujan berlebih, sementara bagian utara Sumatera dan Kalimantan Barat lebih kering.

    Untuk itu, BMKG mengimbau adanya pengendalian hama secara intensif, pengelolaan drainase, penyesuaian pemupukan untuk mengurangi pencucian nutrisi, serta pemanfaatan air hujan.

    Meski sebagian besar wilayah perlu mewaspadai dampak curah hujan, tetapi ada beberapa wilayah yang sifat hujannya di bawah normal, yakni Sumatera Utara, Maluku, dan Papua bagian Selatan.

    Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami kekurangan air irigasi. Untuk itu, diperlukan efisiensi penggunaan air, penggunaan varietas tahan kering, penyesuaian pola tanam dengan prediksi BMKG, serta sosialisasi ke petani dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Secara garis besar, BMKG mengatakan musim hujan membawa kelembapan tinggi yang memicu ketidaknyamanan termal, terutama di perkotaan.

    “Untuk itu, perlu optimalisasi drainase dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perbaikan sirkulasi udara, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk menjaga hidrasi dan adaptasi pakaian,” BMKG menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Jakarta

    Etanol sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sebabnya, pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan etanol 10% dalam bahan bakar dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

    Menilik Vietnam, negara tetangga ini sudah mulai menerapkan bensin campuran etanol 10% (E10) mulai tahun ini. Selain efisiensi, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan angka impor Vietnam dari Amerika Serikat.

    Mengutip Reuters, Vietnam berencana beralih sepenuhnya ke bensin campuran etanol mulai tahun depan, membuka peluang bagi negara Asia Tenggara itu untuk mengimpor lebih banyak etanol dan jagung dari Amerika Serikat.

    Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk beralih ke E10 – campuran bensin dengan bioetanol hingga 10% – menurut dokumen kementerian yang ditinjau oleh Reuters. Saat ini, campuran tersebut menggunakan standar bensin tanpa timbal RON95 dan RON92.

    Peralihan ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka jalur impor etanol dan jagung AS sekaligus membantu menyeimbangkan neraca perdagangan Vietnam terhadap Amerika Serikat, pasar ekspor utamanya.

    “Ini adalah salah satu solusi cepat dan efektif untuk meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat, sehingga mengurangi surplus,” kata dokumen itu. Tahun lalu, Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan sebesar USD 123 miliar dengan Vietnam, salah satu defisit terbesar terhadap satu negara.

    Untuk memperlancar impor etanol, Vietnam sudah memotong tarif impor etanol dari 10% menjadi 5%. Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah menyatakan Vietnam dapat mengimpor produk AS tanpa tarif.

    Vietnam, yang mengonsumsi kurang dari 30 juta ton produk minyak bumi per tahun, juga berencana meningkatkan impor produk AS lainnya, seperti pesawat terbang, LNG, minyak mentah, dan produk pertanian.

    Data bea cukai Vietnam menunjukkan impor dari AS selama tujuh bulan pertama tahun ini naik 22,7% menjadi USD 10,54 miliar. Namun impor etanol serta jagung belum tercantum secara spesifik di data tersebut.

    Vietnam sendiri memiliki enam pabrik etanol dengan kapasitas gabungan 600.000 m³ per tahun, yang baru bisa memenuhi sekitar 40% kebutuhan produksi bensin E10.

    Dokumen pemerintah juga menyebutkan bahwa penggunaan bensin E10 akan membantu mengurangi emisi karbon dan sesuai dengan target net zero Vietnam. Pada COP26 di Glasgow, Vietnam berkomitmen menjadi netral karbon pada 2050.

    (lua/rgr)

  • Imigrasi Jaksel Sosialisasi Aplikasi WASPADA, Orang Asing Terpantau Real Time

    Imigrasi Jaksel Sosialisasi Aplikasi WASPADA, Orang Asing Terpantau Real Time

    Jakarta

    Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar kegiatan diseminasi atau sosialisasi aplikasi WASPADA dengan tema ‘Jaga Jakarta Menuju Kota Global’. Aplikasi WASPADA merupakan singkatan dari Pengawasan Orang Asing Berbasis Peta Digital.

    Kegiatan ini bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Sejumlah unsur masyarakat hadir, mulai dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT/RW, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Pancoran.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, menegaskan pihaknya berkomitmen menjadi kantor imigrasi yang paling terdigitalisasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berkomitmen menjadi pelopor transformasi digital di bidang keimigrasian. Setiap layanan dan pengawasan harus berbasis data, teknologi, dan kolaborasi. Melalui Aplikasi WASPADA, kami ingin menghadirkan pengawasan yang cepat, akurat, dan terintegrasi – sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar Bugie dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    Bugie juga menekankan langkah digitalisasi ini sejalan dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, khususnya dalam pelaksanaan
    pengawasan keimigrasian yang efektif, humanis, dan berbasis teknologi modern, serta penguatan sinergitas antar-stakeholder untuk menjaga keamanan nasional.

    “Kami menjalankan setiap inovasi dengan semangat nilai PRIMA – Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel. Inilah wajah baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan: modern, digital, dan berdampak,” imbuh Bugie.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Wilayah I Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Achmad Husni, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan orang asing.

    “Pelaporan dari masyarakat adalah ujung tombak dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” jelas Husni.

    Senada dengan itu, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Dea Suheryana, memaparkan bahwa Aplikasi WASPADA merupakan pengembangan dari sistem pelaporan APOA. Bedanya, aplikasi WASPADA kini dilengkapi dengan peta digital yang mampu menampilkan keberadaan dan aktivitas orang asing secara real-time.

    “Melalui sistem ini, setiap laporan masyarakat langsung terhubung dengan petugas imigrasi untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur,” ungkap Dea.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/imk)

  • Pelaku Pembunuhan Dina Oktaviani Akui Jual Perhiasan Korban Senilai Rp 4 Juta

    Pelaku Pembunuhan Dina Oktaviani Akui Jual Perhiasan Korban Senilai Rp 4 Juta

     

    Liputan6.com, Purwakarta Pelaku pembunuhan terhadap pegawai minimarket di Tol Cipularang, Heryanto (27), mengaku nekat menghabisi nyawa Dina Oktaviani (20) karena terdesak kebutuhan ekonomi. Usai membunuh, ia mengambil perhiasan dan sepeda motor milik korban untuk dijual.

    Hal ini disampaikannya saat pihak kepolisian menangkap Heryanto.

     

    “Perhiasan pak. Ada anting, kalung, cincin,” kata dia dalam video penangkapan seperti dikutip Liputan6.com, Kamis (9/10/2025).

     

    Menurut pengakuannya, perhiasan itu laku seharga Rp 4 juta. Namun, antingnya tak laku karena imitasi.

    “Enggak pakai surat, dapat Rp 4 juta. Cuma itunya imitasi saya buang, antingnya,” tutur Heryanto.

    Dia juga mengaku mengambil sepeda motor milik korban. Di mana, belum dijual dan baru ditaruh di sebuah rumah kosong.

    “Diumetin rumah kosong, rumah orang,” tutur Heryanto.

    “Yakin masih disitu,” sambungnya.

    Sebelumnya, polisi mengungkapkan motif pembunuhan Dina Oktaviani yang dilakukan oleh Heryanto. Karena itu, dia tega melakukan perbuatan keji ini, dan mengambil membuat korban.

    “Setelah itu, pelaku menyetubuhi korban dan mengambil barang-barang milik korban,” kata Kapolres Karawang, AKBP Fiki N Ardiansyah melalui Kasi Humas, Ipda Cep Wildan dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

  • Fakta-Fakta Pegawai Minimarket Dina Oktaviani Dibunuh dan Diperkosa Atasan, Lalu Jasadnya Dibuang ke Citarum

    Fakta-Fakta Pegawai Minimarket Dina Oktaviani Dibunuh dan Diperkosa Atasan, Lalu Jasadnya Dibuang ke Citarum

    Kepada Polisi, Heryanto mengaku mengambil beberapa barang berharga milik korban. Salah satunya perhiasan seperti kalung dan cincin. Namun barang-barang itu sudah dijual oleh pelaku. Untuk perhiasan yang imitasi, dibuang.

    “Sudah saya jual, Pak. Dapat Rp 4 juta,” katanya.

    Tak hanya perhiasan, pelaku juga menggasak motor milik korban. Motor tersebut disembunyikan di daerah Wanawali, Purwakarta. Disembunyikan di rumah kosong.

    “Saya umpetin di rumah kosong. Masih di situ (motornya),” jelasnya.

    Ditanya mengenai barang lain milik korban seperti sepatu dan tas, Heryanto menjawab singkat. Barang-barang itu sudah dimusnahkan.

    Polres Karawang melimpahkan kasus tersebut ke Polres Purwakarta. Hal itu dikarenakan lokasi kejadian pembunuhan dan pemerkosaan tersebut berada di wilayah hukum Polres Purwakarta.

    “Dikarenakan lokasi kejadian awal tindak pidananya berada di wilayah hukum Purwakarta, untuk tersangka beserta barang bukti akan kita limpahkan ke Polres Purwakarta,” pungkasnya.

  • Kerugian akibat kebakaran 10 bedeng di Kelapa Gading capai Rp30 juta

    Kerugian akibat kebakaran 10 bedeng di Kelapa Gading capai Rp30 juta

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyebutkan kerugian akibat kebakaran yang melanda 10 bedeng di Jalan Pelepah Raya, Komplek Pergudangan Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mencapai Rp30 juta.

    “Kami menaksir kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai Rp30 juta dengan objek terbakar bedeng dengan luas 1.200 meter persegi (m2),” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan kebakaran ini diduga terjadi akibat fenomena listrik sehingga menyebabkan bangunan tersebut ludes terbakar.

    Menurut keterangan saksi, kata dia, saat buruh sedang bekerja tiba-tiba ada penyalaan api di rumah bedeng pekerja dan api terus membesar melahap material yang mudah terbakar.

    “Api yang muncul langsung membesar dan warga meminta bantuan petugas Damkar,” kata dia.

    Gulkarmat mengerahkan 70 personel dan 14 unit mobil pemadam untuk memadamkan api yang membakar 10 bedeng tersebut.

    “Awal pemadaman dimulai pukul 13.54 WIB dan pemadaman diakhiri sekitar pukul 15.21 WIB. Saat ini situasi api sudah padam dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan 30 jiwa terselamatkan,” kata Gatot.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Emas Jadi Aset Favorit Dunia pada 2025 – Page 3

    Alasan Emas Jadi Aset Favorit Dunia pada 2025 – Page 3

    Bank sentral di berbagai negara juga ikut menambah cadangan emasnya. Tren ini menguat setelah Amerika Serikat dan sekutunya membekukan aset Rusia di AS sebagai sanksi atas invasi ke Ukraina.

    Langkah tersebut menimbulkan keraguan baru di kalangan pejabat luar negeri terkait tempat terbaik untuk menyimpan cadangan aset negaranya.

    Menurut laporan Goldman Sachs kepada kliennya pekan ini, harga emas diperkirakan bisa mencapai USD 4.900 per ons pada akhir tahun depan. Bank investasi Wall Street itu menilai kenaikan ini akan didorong oleh pembelian besar dari bank sentral, investor ritel, serta potensi penurunan suku bunga The Fed.

    Sementara itu, miliarder sekaligus pendiri perusahaan investasi Hedge Fund Citadeli Ken Griffin, yang sebelumnya mendukung Trump dalam pemilu terakhir, menyebut situasi ini “sangat mengkhawatirkan”. Menurutnya, semakin banyak investor kini memandang emas sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dolar AS. 

    “Kita sedang menyaksikan inflasi aset yang cukup besar menjauh dari dolar,” ujar Griffin kepada Bloomberg.

    “Karena banyak pihak kini mencari cara untuk perlahan melepaskan ketergantungan pada mata uang tersebut.”

  • CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    CISDI Ingatkan Risiko Jika Cukai Minuman Berpemanis Diundur Terus

    Jakarta

    Wacana pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sudah mencuat sejak 2016, tetapi lebih dari satu dekade berlalu, kebijakan tersebut belum juga terealisasi. Pemerintah kembali menunda penerapannya hingga tahun depan, 2026.

    Padahal, pada 2025 pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang rancangan peraturan pemerintah mengenai barang kena cukai berupa MBDK. Namun, keputusan itu urung dijalankan karena pertimbangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dinilai masih lemah.

    Menurut Nida Adzilah Auliani, Project Lead for Food Policy di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), penundaan penerapan cukai justru bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat.

    “Kalau molor terus, bebannya bukan hanya di ekonomi, tapi juga di kesehatan publik. Beban pembiayaan negara akibat penyakit tidak menular akan terus meningkat,” ujarnya dalam Temu Media di Kantor CISDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan riset CISDI tahun 2024, penerapan cukai MBDK sebesar 20 persen dinilai ideal karena berpotensi menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 18 persen, sekaligus mencegah lebih dari 455 ribu kasus diabetes melitus tipe 2 dan kematian terkait dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

    Nida menjelaskan, puluhan negara di dunia sudah lebih dulu menerapkan cukai MBDK, dengan besaran tarif rata-rata di kisaran 15 hingga 20 persen. Idealnya dengan skenario volumetrik, yakni tarif yang dihitung berdasarkan kadar gula dalam produk.

    “Angka 20 persen itu evidence based dan hasil pembelajaran global. Negara seperti Malaysia misalnya, menetapkan tarif yang terlalu rendah, efeknya terhadap penurunan penyakit tidak menular (PTM) tidak signifikan. Akhirnya mereka harus mengulang proses revisi yang panjang,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penetapan tarif cukai memang harus berdasarkan bukti ilmiah agar kebijakan tersebut tidak berulang kali dikaji ulang tanpa hasil konkret.

    Salah satu alasan penundaan penerapan cukai sering dikaitkan dengan kekhawatiran penurunan pendapatan industri. Namun, menurut Nida, sejumlah kajian internasional menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut justru tidak benar.

    “Data menunjukkan bahwa ketika cukai diterapkan, masyarakat justru beralih ke air putih atau air mineral dalam kemasan (AMDK). Jadi konsumsi bergeser, bukan hilang. Pendapatan industri bisa tetap berjalan, hanya komposisi produknya yang berubah,” terangnya.

    Nida menyebutkan, reformulasi produk menjadi konsekuensi positif dari kebijakan ini. Produsen akan terdorong untuk mengurangi kadar gula atau berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

    Menariknya, CISDI juga menyoroti tren produsen yang mengganti gula dengan pemanis buatan nol kalori (zero-calorie sweetened beverages) sebagai solusi menghindari cukai. Padahal, menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemanis buatan tidak direkomendasikan sebagai substitusi jangka panjang karena tetap dapat memengaruhi preferensi rasa manis seseorang.

    “Intinya bukan soal mengganti bahan, tapi soal mengurangi ketergantungan pada rasa manis itu sendiri,” tegas Nida.

    Nida menegaskan, jika cukai MBDK diterapkan, air putih akan menjadi produk substitusi alami yang lebih sehat. Masyarakat akan lebih sadar bahwa harga kesehatan jauh lebih mahal dibanding harga minuman manis.

    “Pada akhirnya, cukai bukan soal menekan konsumsi semata, tapi juga mendorong perubahan perilaku. Ini soal keberlanjutan kesehatan bangsa,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)