Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
“Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
“(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
2. John Wempi Wetipo
3. Ignatius Yogo Triyono
4. Paulus Waterpauw
5. Ribka Haluk
6. Ali Hamdan Bogra
7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
8. Yani
9. John Gluba Gebze
10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
“Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
Ketua merangkap anggota
: Anggito Abimanyu
Wakil Ketua merangkap anggota
: Farid Azhar Nasution
Anggota
Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
Wakil Duta Besar
1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/10/08/68e654bc83f62.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional
-
KKP: Sektor hulu rantai produksi udang RI aman dari cemaran radioaktif
KKP: Sektor hulu rantai produksi udang RI aman dari cemaran radioaktif
-

Hubungan Tak Direstui, Pria di Bengkulu Tewas Ditikam Ayah Kekasihnya
Benkulu –
Seorang pria bernama Feri (40) tewas usai dibunuh ayah kekasihnya. Penusukan itu dilakukan pelaku lantaran tidak merestui hubungan asmara anaknya dengan korban.
Peristiwa itu terjadi di Desa Air Meles Atas, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada Selasa (7/10) sekitar pukul 21.00 WIB. Korban awalnya datang ke rumah kekasihnya yang bernama Helen (38).
“Korban Feri berpacaran dengan anak pelaku, saat ke rumah (pelaku), terjadi cekcok mulut hingga korban ditikam ayah pacarnya (ayah dari Helen),” kata Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, dilansir detikSumbagsel, Kamis (9/10/2025).
Sinar mengatakan korban dan pelaku bernama Samsudin (50) memang sempat terlibat cekcok di lokasi. Pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam dan langsung menusuk dada korban.
Dari olah TKP, polisi mendapati adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka tusuk pada bagian dada. Polisi menjelaskan pelaku menusuk dada korban sebanyak satu kali. Tubuh korban ditemukan sekitar 50 meter dari rumah pelaku.
Baca selengkapnya di sini
(ygs/ygs)
-

10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Menkeu Purbaya Posisi Teratas, Menyusul Seskab Teddy
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indo Survey & Consulting (ISC) merilis daftar menteri dalam Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik.
Survei ini diketahui dilakukan pada bulan September 2025 lalu. Penilaian dilakukan dari tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo jelang satu tahun masa jabatannya.
Hasilnya cukup menarik, dimana pendatang baru yang baru genap sebulan menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Saweda menduduki posisi teratas.
Ia menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 85 persen.
Purbaya dianggap mampu menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan utang negara.
Untuk posisi ditempati oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan raihan 83 persen.
Seskab Teddy adalah figur penting untuk membantu evaluasi efektivitas kebijakan dan menjaga agar tidak ada tumpeng tindih kebijakan antarprogram di kementerian.
Dan posisi ketiga ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dengan raihan 82 persen tertinggal satu persen dari Seskab Teddy.
Adapun untuk survei ini melibatkan 1.200 responden berusia lebih dari 17 tahun.
Dan untuk para respondennya diminta untuk menilai menteri dari empat aspek utama, yakni kinerja aktual (40%), popularitas (25%), kedekatan dengan rakyat (20%), serta integritas dan transparansi (15%).
Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen (95 persen CL). Survei dilakukan dengan metode wawancara acak terstruktur.
Berikut daftar rilisan ISC, ada 10 menteri teratas yang dianggap berkinerja paling moncer. Berikut adalah daftarnya:
-

Gulat Target Minimal Bawa Pulang 3 Medali Emas dari SEA Games 2025
JAKARTA – Cabang olahraga (cabor) gulat menargetkan membawa pulang tiga medali emas dari ajang SEA Games Thailand 2025 yang akan berlangsung pada akhir tahun nanti.
Pesta olahraga multicabang dua tahunan itu dijadwalkan berlangsung pada 9-20 Desember 2025 di tiga kota besar di Thailand, yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkhla.
Maurice Sihombing yang menjabat sebagai pelatih tim nasional gulat mengatakan bahwa pengurangan nomor pertandingan ikut memengaruhi target Indonesia dalam event ini.
“Minimal tiga medali emas. Sebagai seorang pelatih seharusnya maunya lebih, tetapi lihat kondisi,” ujar Maurice di sela-sela kunjungan Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono.
Di SEA Games Thailand nanti, Indonesia akan turun dalam 12 kelas pertandingan. Jumlah ini menyusut dua dari 14 nomor pertandingan yang diikuti oleh Indonesia pada saat di SEA Games Kamboja 2023.
Saat itu pihak penyelenggara mempertandingkan 30 nomor dengan ketentuan setiap negara hanya boleh bertanding dalam 18 nomor. Namun, Indonesia memutuskan untuk turun dalam 14 saja.
“Kami minta doa dari masyarakat karena beban yang diberikan kepada kami. Kalau menurut saya pada prinsip itu, di level ASEAN kita masih bisa berbicara,” kata dia.
Dari 12 nomor pertandingan yang dilombakan di Thailand, delapan emas di antaranya akan diperebutkan di kelas freestyle dan empat sisanya di kelas graco-roman.
Sebelumnya, saat di Kamboja, dari 14 pegulat yang dikirim Indonesia, semuanya berhasil mendapat medali. Jumlah itu terdiri dari enam medali emas, enam medali perak, dan dua perunggu.
Saat itu Indonesia berada di belakang Vietnam yang keluar sebagai juara umum dengan koleksi 13 medali emas, empat medali perak, dan satu medali perunggu.
-

6 Orang Tewas Usai Pesta Miras Oplosan di Magelang
Magelang –
Sebuah pesta minuman keras (miras) oplosan di Magelang, Jawa Tengah, menelan korban jiwa. Total enam orang dilaporkan meninggal dunia.
Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol La Ode Arwansyah mengatakan awalnya ada dua orang yang dilaporkan meninggal pada Selasa (7/10). Namun, jumlah korban meninggal yang dilaporkan kembali bertambah empat orang pada Rabu (8/10).
“Kemarin habis rilis (Selasa) kan ada dua orang (meninggal dunia). Ternyata, sorenya itu ada perempuan yang meninggal. Namun tidak disampaikan ke pihak Polresta, terus menyusul hari ini ada tiga di RSUD Merah Putih. Jadi total ada enam,” kata La Ode dilansir detikJateng, Kamis (9/10/2025).
Para korban diketahui mengadakan pesta miras oplosan pada Minggu (5/10) dini hari. Pesta miras itu dilakukan di sebuah gubuk.
Tim detikJateng sempat melihat gubuk lokasi pesta miras pada Selasa (7/10). Gubuk yang diduga digunakan untuk minum-minum keras oplosan tersebut berada jauh dari perkampungan. Lokasi gubuk tersebut berada di tegalan dekat dengan lokasi penanaman pohon durian.
Baca selengkapnya di sini
(ygs/ygs)
-

Prabowo Lantik Dony Oskaria jadi Kepala BP BUMN, Aminuddin dan Tedi sebagai Wakil
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pelantikan Dony ini seiring dengan bergantinya status Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan.
Adapun perubahan status tersebut sejalan dengan telah diresmikannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pelantikan Dony ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.
Selain Dony, Prabowo juga melantik Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Adapun sebelumnya Aminuddin merupakan Wakil Menteri BUMN, sedangkan Teddy menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.
Sekadar informasi, Status Kementerian BUMN resmi berganti menjadi Badan Pengaturan (BP) sejalan dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menyetujui RUU BUMN tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang (UU).
“Dengan penguatan kerangka hukum ini, BUMN diharapkan berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global,” ujar Rini saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah dalam rapat Paripurna ke-6, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 2 Oktober.
Rini menjelaskan perubahan UU BUMN ini lahir dari urgensi menegaskan fungsi regulator dan operator, dan memperkuat tata kelola, serta memberikan kepastian hukum kedudukan BUMN dalam penyelenggaraan negara.
Lebih lanjut, Rini bilang perubahan juga ditujukan agar BUMN menjadi katalis pembangunan sekaligus agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bukanlah sekadar revisi administratif menaikkan sebuah langkah strategis untuk meneguhkan posisi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus instrumen kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan,” ucapnya.
Rini mengatakan materi pokok dalam RUU BUMN yang disahkan meliputi transformasi kelembagaan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
“Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN,” ucapnya.
Selain itu, RUU BUMN juga mengatur terkait dengan masa transisi rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN paling lama dua tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
Kemudian, juga mengatur karyawan BUMN berpeluang menduduki posisi direksi, dewan komisaris, maupun jabatan manajerial lain dengan mengedepankan kesetaraan gender.
Lalu, juga mengatur terkait perpajakan atas transaksi yang melibatkan Danantara Indonesia, holding investasi, holding operasional, entitas BUMN, maupun pihak ketiga akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Selanjutnya, sambung Rini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai peraturan perundang-undangan.
Rini menambahkan pegawai Kementerian BUMN juga akan dialihkan menjadi pegawai BP BUMN.
“Transformasi kelembagaan, penegasan kedudukan organ dan pegawai, pengaturan dividen, perpajakan, serta kewenangan BP BUMN merupakan upaya menciptakan tata kelola yang jelas antara regulator dan operator,” ujarnya

/data/photo/2025/10/09/68e6b10fe44d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)